cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Teguh Sandjaya
Contact Email
teguh.sandjaya@unpad.ac.id
Phone
+6281221271237
Journal Mail Official
ramadhan.pancasilawan@unpad.ac.id
Editorial Address
Gedung B Lt. 1 Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Padadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21.
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JANE (Jurnal Administrasi Negara)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 20861338     EISSN : 2597758X     DOI : https://doi.org/10.24198/jane.v2i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
JANE (Jurnal Administrasi Negara) telah meninjau dan menilai praktik administrasi publik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional yang diarahkan untuk mengelola proses pembangunan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Hal ini memberikan perhatian khusus pada penyelidikan pengelolaan seluruh tahapan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan dan kepentingan di luar pemerintahan dan negara bagian tertentu. JANE (Jurnal Administrasi Negara) memiliki ketertarikan khusus pada hubungan antara praktik administrasi publik dan penelitian manajemen dan menyediakan forum profesional dan akademis untuk melaporkan pengalaman dan eksperimen baru. Fokus jurnal kami termasuk namun tidak terbatas pada: Administrasi Publik Manajemen Publik Birokrasi Dan Tata Kelola Publik Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Administrasi Pembangunan Lokal Dan Regional Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Inovasi Pelayanan Publik Tata Kelola Dan Manajemen Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi Dan Pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 214 Documents
 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APLIKASI ELECTRONIC¬ MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (E-MUSRENBANG) DI KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG Devi Damayanti; Mas Halimah; Budiman Rusli
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 12, No 2 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v12i2.28681

Abstract

Pemerintah Kota Bandung semakin serius dalam pengembangan tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan konsep Smart City. Perencanaan Pembangunan Kota berbasis teknologi informasi komunikasi atau aplikasi online menjadi elemen sangat penting dalam melibatkan masyarakat dan pemerintah Kota Bandung untuk menangani permaslahan yang berkaitan dengan urusan perkotaan, layanan publik perkotaan dan tata kelola pemerintahan kota..  Secara struktur birokrasi pelaksaan e-Musrenbang di Kecamatan Cibiru menunjukkan dampak positif dimana prosesnya lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan ini, masih mengalami hambatan yang berkaitan dengan aspek komunikasi, sumberdaya, dan sikap pelaksana. Penelitian menemukan bahwa meskipun kerjasama antara Bappelitbang Kota Bandung (Pemerintahan), IAITB Jabar (Akademisi), Relawan e-Musrenbang (Civil Society), dan Telkomsel (Bisnis), mampu menekan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengimplementasikan suatu rencana program, namun dalam prakteknya masih menghadapi berbagai permasalahan mengenai bagaimana Bappelitbang kota Bandung menurunkan digital divide diantara para user e-Musrenbang.
PENGAWASAN PENILAIAN TERHADAP KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN OLEH DINAS SOSIAL KOTA SUKABUMI Anis Nur Anisa; Neneng Weti Isnawaty; Candradewini Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 15, No 1 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v15i1.39590

Abstract

Penelitian mengenai Pengawasan Penilaian terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi ini dilatarbelakangi oleh Kota Sukabumi merupakan kota yang memiliki presentase penduduk miskin cukup tinggi yakni sebesar 7,70 persen pada tahun 2020. Disamping itu terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun 2019 sebesar 21,9 ribu meningkat pada tahun 2020 dengan jumlah 25,4 ribu. Kementrian Sosial meluncurkan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) berikut salah satu programnya yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dinas Sosial Kota Sukabumi membentuk KUBE dengan jumlah 16 kelompok yang tersebar di 7 Kecamatan di Kota Sukabumi. Namun dalam pelaksanaannya pada tahun 2019 dari 16 jumlah KUBE yang ada di Kota Sukabumi,  jumlah KUBE yang berjalan hanya satu yang berada di Kecamatan Cibeureum. Hal tersebut dikarnakan kurangnya proses pemantauan penilaian yang dilakukan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan penilaian terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi dengan menggunakan teori tahap-tahap pengawasan menurut Manullang yang terdiri dari 3 langkah pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengawasan Penilaian terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Program pemberdayaan masyarakat miskin oleh oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi belum berjalan dengan baik dikarnakan belum memenuhi teori yang dikemukakan oleh Manullang. The research on Supervision of Assessment of Joint Business Groups (KUBE) in the Poor Community Empowerment Program by the Social Service of the City of Sukabumi is motivated by the fact that Sukabumi City is a city that has a fairly high percentage of the poor population, which is 7.70 percent in 2020. Besides that, there is an increase in the number of poor people. the number of poor people from 2019 was 21.9 thousand, increasing in 2020 to 25.4 thousand. The Ministry of Social Affairs launched the Poor Empowerment Program (P2FM) and one of its programs is the Joint Business Group (KUBE). The Social Service of Sukabumi City formed a KUBE with a total of 16 groups spread across 7 sub-districts in Sukabumi City. However, in its implementation in 2019 out of 16 total KUBEs in Sukabumi City, only one KUBE is running in Cibeureum District. This is due to the lack of a monitoring process for the assessment carried out on the Joint Business Group (KUBE). The purpose of this study was to find out how the supervision of the assessment of the Joint Business Group (KUBE) in the Poor Community Empowerment Program by the Social Service of Sukabumi City by using the theory of stages of supervision according to Manullang which consists of 3 steps of supervision. This study uses qualitative methods by conducting observations, interviews, and document analysis as data collection techniques. The results showed that the Supervision of Assessment of Joint Business Groups (KUBE) in the empowerment program for the poor by the Social Service of Sukabumi City had not gone well because it did not meet the theory put forward by Manullang. 
RESILIENSI ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DI MASA PANDEMI COVID-19 Shalsabilla Syifa Enasta; Didin Muhafidin; Tomi Setiawan
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41374

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena Pandemi Covid-19 di Indonesia dan pemerintah yang terus mengeluarkan perubahan aturan dan kebijakan untuk menekan angka pandemi Covid-19. Namun, perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai covid-19 telah menimbulkan masalah baru bagi sebagian besar lingkungan internal organisasi, termasuk Ditjen P2P. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan resiliensi suatu organisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan pada masa Pandemi Covid-19, melalui pendekatan kualitatif, dengan menggunakan guidance theory resiliensi organisasi yang dikemukakan oleh Hollnagel et. (2011). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan teknik analis data melalui tiga tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data, serta verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal P2P mampu bertahan selama krisis pandemi Covid-19 yang berdampak pada ketidakstabilan manajemen organisasi, namun masih terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan dalam mengimplementasikan strategi dalam upaya resilien tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kembali yaitu jumlah sumber daya manusia yang dimiliki dan sistem budaya kerja online untuk jangka panjang, terutama terkait double meeting. This research is motivated by the phenomenon of the Covid-19 Pandemic in Indonesia and the government which continues to issue changes to rules and policies to reduce the number of the Covid-19 pandemic. However, the policy changes made by the government to break the Covid-19 chain have created new problems for most of the organization's internal environment, including the Directorate General of P2P. This study aims to determine the resilience capability of an organization carried out by the Directorate General of P2P of the Ministry of Health during the Covid-19 Pandemic, through a qualitative approach, using the organizational resilience theory guidelines proposed by Hollnagel et. (2011). The data collection methods used were observation, interviews, documentation studies and literature studies. This study uses data analysis techniques through three stages, namely data condensation, data display, and drawing and verifying conclusions. The results of this study indicate that the Directorate General of P2P survived during the Covid-19 pandemic crisis which had an impact on the instability of organizational management, but there were still some shortcomings and limitations in implementing the strategy in this resilience effort. Therefore, there are several things that need to be reconsidered, namely the number of human resources owned and the online work culture system for the long term, especially related to multiple meetings.
PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DI KOTA BANDUNG : SUATU STUDI TENTANG EFEKTIVITAS PROGRAM KANGPISMAN DI KELURAHAN SUKAMISKIN Salma Hasna Zulfa; R Ira Irawati; Rd Ahmad Buchari
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41273

Abstract

This research is entitled "Organic Waste Management in Bandung City: A Study on the Effectiveness of the KangPisman Program in Sukamiskin Village". The author uses the theory of Program Effectiveness from Riant Nugroho which consists of the right policy dimensions, the right implementers, the right targets, the right environment and the right process. The research method is descriptive quantitative research method. From the results of the research conducted, it shows that the effectiveness of the organic waste management program in Sukamiskin Village based on the dimensions of the right policy, the right implementer, the right target, the right environment, and the right process are in the high category. These results are known based on the questionnaire distributed to the respondents, namely 100 residents of Sukamiskin Village. Although the results of the study show high effectiveness, there are still some aspects that need to be improved. Penelitian ini berjudul “Pengelolaan Sampah Organik di Kota Bandung: Suatu Studi Tentang Efektivitas Program KangPisman di Kelurahan Sukamiskin”. Penulis menggunakan teori Efektivitas Program dari Riant Nugroho yang terdiri dari dimensi tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses. Metode penelitian yaitu metode penelitian kuantitatif deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa efektivitas program pengelolaan sampah organik di Kelurahan Sukamiskin berdasarkan dimensi tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses berada pada kategori tinggi. Hasil ini diketahui berdasarkan angket yang dibagikan terhadap responden yaitu 100 orang warga Kelurahan Sukamiskin. Walaupun hasil penelitian menunjukkan efektivitas yang tinggi, namun masih terdapat beberapa aspek yang harus diperbaiki.
EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN CIAMIS (STUDI PADA OBJEK WISATA SITU LENGKONG) Nina Marlina; Heru Nurasa; Ramadhan Pancasilawan
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2017): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v2i1.13681

Abstract

Skripsi ini berupaya menyajikan hasil penelitian yang menggambarkan bagaimana Efektivitas Program Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Ciamis (Studi Pada Objek Wisata Situ Lengkong). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis dari sektor pariwisata setelah Pangandaran memisahkan diri menjadi Daerah Otonomi Baru. Dengan begitu maka Pemerintah Kabupaten Ciamis memfokuskan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata di Situ Lengkong sebagai objek wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan dari tahun 2014-2015. Setelah pelaksanaan program ternyata jumlah PAD yang dihasilkan pada tahun 2015 hanya mencapai 35,99 % dari yang ditargetkan. Temuan tersebut merupakan suatu masalah dari pelaksanaan program tersebut yang disebabkan karena tidak efektifnya program tersebut. Teori yang digunakan yakni teori Efektivitas Program dari Kettner, Moroney dan Martin (2008), beliau mengemukakan bahwa untuk menilai efektivitas program dapat diukur dari Upaya, Efisiensi Biaya, Hasil, Efektivitas Biaya, dan Dampak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif serta pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan melalui studi kepustakaan serta studi lapangan yang berupa observasi non-partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengujian kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, kemudian data-data tersebut direduksi, disajikan, dan ditarik simpulan. Berdasarkan hasil penelitian, nyatanya pelaksanaan program tersebut belum efektif dalam mencapai tujuannya yakni capaian PAD sesuai target. Belum efektifnya program disebabkan oleh adanya keterbatasan upaya-upaya dan anggaran dalam mengembangkan Situ Lengkong sesuai kebutuhan dilapangan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis. ABSTRACT This paper seeks to present the results of research that describes how the Tourism Destination Development Program Effectiveness in Ciamis (A Study of Situ Lengkong Attractions). This research is based on the fact of declined in local revenue (PAD) Ciamis District of the tourism sector after the Pangandaran separates into New Autonomous Region. However, the Government of Ciamis district development program focusing on the tourism destination attraction Situ Lengkong as the most visited by tourists from the years 2014-2015. After the implementation of the program turned out to be the amount of revenue generated in 2015 reached only 35.99% of the target. The findings indicate the ineffectiveness of the program. The theory used is the effectiveness theory of the program by Kettner, Moroney and Martin (2008), he argued that in order to assess the effectiveness of the program can be measured by Effort, Cost Efficiency, Results, Cost Effectiveness, and Impact. This research is conducted by using descriptive and qualitative approach. Data obtained through literature and field studies in the form of non-participatory observation, indepth interview, and documentation. Testing the credibility of the data using triangulation of sources and triangulation techniques, then the data is reduced, presented, and the conclusions were drawn. Based on the results of research, in fact, the implementation of the program has not been effective in achieving its objectives of local revenue target. The ineffectiveness of the program due to the limitations of efforts and budgets in developing Situ Lengkong according to the needs in the field by the Department of Tourism and Creative Economy Ciamis District.
KAPASITAS ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTUKULTURA PROVINSI JABAR DALAM PENGEMBANGAN BENIH PADI INDUK Mohammad Iqbal; Rita Myrna; Elisa Susanti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45137

Abstract

One aspect of the low achievement of parent rice seeds is due to the capacity of the Department of Agriculture for Food Crops and Horticulture of West Java Province in carrying out their duties to reproduce rice seeds that are not optimal. This research aims to see the capacity of the Department of Agriculture, Food Crops and Horticulture, West Java Province. The aspects used in this descriptive qualitative research are (1) personnel, (2) infrastructure, technology, and financial resources, (3) strategic leadership, (4) program and process management, and (5) networking and linkages. Salah satu aspek rendahnya pencapaian benih padi induk diakibatkan kapasitas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dalam melakukan tugasnya dalam rangka memperbanyak benih padi belum optimal. Tujuan dilakukan penelitian ini guna melihat Kapasitas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Aspek yang digunakan dalam riset kualitatif deskriptif ini yakni( 1) personnel ( sumber daya manusia), (2) infrastucture, technology, and financial resources (infrastruktur, teknologi, serta sumber daya keuangan), (3) strategic leadership (kepemimpinan strategis), (4) program and process management (program serta manajemen proses), serta (5) networking and linkages (jejaring kerjasama serta ikatan dengan pihak lain).
IMPLEMENTASI PROGRAM MENGENAI PENDIRIAN MINANG MART SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH DAERAH MEMBERDAYAKAN PEDAGANG TRADISIONAL DI KOTA PADANG Zahra Sri Noviarani; Rita Myrna; Didin Muhafidin
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41329

Abstract

Currently Minang Mart is managed by a private party, namely PT Ritel Modern Minang. Problems in the development of Minang Mart began to emerge after the public found out that the program was not managed by BUMD like the initial concept, but was handed over to the private sector, namely PT RMM (Minang Modern Retail. which was not expected to be achieved so that the management of Minang Mart was given to PT Retai Modern Minang. The purpose of this study was to determine the success or failure of the Implementation of the Program Regarding the Establishment of Minang Mart as an Effort of the Local Government to Empower Traditional Traders in the City of Padang. This study used qualitative methods as a method in solve problems and phenomena that researchers take Qualitative research is carried out to build knowledge through understanding and discovery Qualitative research approach is a research and understanding process based on methods that investigate a social phenomenon and a human problem. The reality on the ground reveals that, since the beginning of the establishment, Minang mart has been managed by PT Retail Modern Minang without any intervention from the BUMD which was initially responsible for the development and establishment of Minang mart. In addition, the purpose of Minang Mart which was planned from the start did not go as expected due to poor management. Saat ini Minang Mart dikelola oleh pihak swasta yaitu PT Ritel Modern Minang. Permasalahan dalam pengembangan Minang Mart mulai muncul setelah masyarakat mengetahui bahwa program itu ternyata tidak dikelola oleh BUMD seperti konsep awal, tetapi diserahkan pada swasta, yaitu PT RMM (Ritel Modern Minang. Hal tersebut disebabkan oleh tidak bersinergi nya ke-3 BUMD yang terlibat sehingga tujuan yang diharapkan tidak tercapai sehingga pengelolaan Minang Mart diberikan kepada PT Retai Modern Minang. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui berhasil atau tidaknya Implementasi Program Mengenai Pendirian Minang Mart Sebagai Upaya Pemerintah Daerah Memberdayakan Pedagang Tradisional Di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai metode dalam memecahkan masalah-masalah dan fenomena yang peneliti ambil. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Kenyataan yang terjadi lapangan mengungkapkan bahwa, sejak awal berdirinya minang mart sudah dikelola oleh PT Retail Modern Minang tanpa adanya campur tangan dari pihak BUMD yang awalnya menjadi penanggung jawab dalam pengembagan dan pendirian minang mart. Selain itu, tujuan minang mart yang direncanakan sejak awal tidak berjalan dengan yang diharapkan karena manajemen yang buruk.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PE Firrie Ninditha Putri; Asep Sumaryana; Dedi Sukarno
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41262

Abstract

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah melalui kebijakan dalam penyusunan suatu Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome di Kota Bogor. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya interaksi manusia dari berbagai kalangan sehingga menjadikan Kota Bogor sebagai kawasan yang dapat memicu terjadinya penyebaran HIV/AIDS terutama melalui dua cara yaitu hubungan seks yang tidak aman dan NAPZA suntik.Implementasi suatu layanan kesehatan dapat berjalan dengan baik atau tidak diperlukan adanya kebijakan pemerintah pusat yang diterjemahkan dalam kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bogor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan desain penelitian yaitu studi kasus, dan peneltian ini mengunakan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan HIV/AIDS di Kota Bogor terbilang cukup baik, karena telah dapat menurunkan kasus positif setiap tahunnya. Demikian masih banyak yang perlu dibenahi konsep 3 zero pada tahun 2030, dengan maksud untuk menghilangkan kasus baru, kasus kematian yang disebabkan oleh HIV/AIDS, dan diskriminasi yang diterima oleh ODHA. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2016 oleh KPA masih terbilang belum maksimal yang poin utamanya adalah dalam pihak-pihak terkait. Pihak terkait sebagaimana dimaksud yang menjadi permasalahan utama adalah Pemerintah Kota Bogor dan masyarakat Kota Bogor. Saran praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan perhatian khusus bagi pengembangan penuntasan permasalahan HIV/AIDS khususnya bagi Pemerintah Kota Bogor. Pelatihan yang berkaitan dengan cara penangan secara psikologis terhadap ODHA memerlukan teknik-teknik yang pasti agar tidak adanya rasa putus asa dari ODHA dan tetap hendak untuk mengikuti pengobatan secara berkala.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
SOSIALISASI SISTEM PELAPORAN PAJAK E-FILING OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMEDANG PADA APARATUR SIPIL NEGARA DI KECAMATAN SUMEDANG UTARA Kholisatul Ulumi; Asep Sumaryana; Soedirman Soeyoso Putro
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.28689

Abstract

Direktur Jenderal Pajak telah memudahkan sistem pelaporan pajak dengan menghadirkan sistem pelaporan pajak online yang disebut dengan e-filing. Namun, di Kecamatan Sumedang Utara masih banyak wajib pajak ASN yang tidak memahami cara lapor e-filing dan tidak mengetahui dasar hukum diwajibkannya e-filing. Padahal KPP Pratama Sumedang telah melakukan sosialisasi sistem pelaporan pajak e-filing pada wajib pajak ASN di Kecamatan Sumedang Utara. Menurut Everett Rogers (1983) ada empat elemen dalam difusi inovasi inovasi yaitu inovasi, saluran komunikasi, waktu dan sistem sosial. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitaif. Data dikumpulkan kemudian dianalisis dan dideskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan ada aspek dalam elemen sosialisasi inovasi Everett Rogers yang tidak dipenuhi oleh KPP Pratama Sumedang. Pada elemen inovasi aspek yang tidak dipenuhi oleh KPP Pratama Sumedang adalah inovasi yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi social Kecamatan Sumedang Utara. Pada elemen saluran komunikasi, komunikasi yang dilakukan KPP Pratama Sumedang masih kurang. Pada elemen waktu, kecepatan adopsinya masih rendah. Pada elemen sistem sosial, inovasi yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi sosial ASN di Kecamatan Sumedang Utara.
TRANSPARANSI ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG Dhafin Arkarizki; R. Ira Irawati; Dedi Sukarno
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45111

Abstract

Organizational transparency can refer to the need for information needed by the public to be provided transparently. Law No. 14 of 2008 regulates governance in the management of public information in a transparent manner which can be carried out through the use of information technology. The Department of Culture and Tourism of the City of Bandung, in charge of culture and tourism in the City of Bandung, must be transparent in conveying all information related to culture and tourism. In carrying out the task of displaying information transparently, the Culture and Tourism Office created a website which was formed in 2016, namely disbudpar@bandung.go.id. However, in its implementation, several obstacles were found in the delivery of information. Obstacles include the data provided is not complete enough, does not publish public information access report data, then the Bandung City Culture and Tourism Office does not yet have a PPID Team that has a clear structure in managing public information. The purpose of this study is to find out how organizational transparency uses the transparency principle model in managing public information at the Bandung City Culture and Tourism Office. Informants in this study were determined purposively, according to the informant's role in the matter of providing public information. The data were collected from observations, interviews and documentation studies. Furthermore, the data was analyzed qualitatively. Based on research conducted, organizational transparency in the management of public information at the Bandung City Culture and Tourism Office is not fully transparent. This research is based on the four general guidelines studied, namely leadership commitment, formal processes, training programs, and communication with stakeholders. Of the four guidelines, a problem has been found, namely the aspects of the formal process, training programs, and aspects of communication with stakeholders that are still not running effectively. The formal process or procedure for providing information is not yet transparent because it does not follow the applicable SOP, then there is no training program on transparency for HR that has quite an effect on the process of transparency in conveying public information, then finally there is still a lack of communication to stakeholders in coordination regarding transparency.  Transparansi organisasi dapat mengacu pada kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh publik dapat disediakan secara transparan. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan informasi publik secara transaparan yang dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang bertugas di bidang kebudayaan dan pariwisata di Kota Bandung harus bersikap transparan dalam menyampaikan segala informasi yang berkaitan mengenai kebudayaan dan pariwisata. Dalam melakukan tugas menampilkan informasi secara transparan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membuat website yang dibentuk pada tahun 2016 yaitu disbudpar@bandung.go.id. Namun pada penerapannya, ditemukan beberapa kendala dalam penyampaian informasi. Hambatannya meliputi data yang disediakan tidak cukup lengkap, tidak melakukan publikasi mengenai data laporan akses informasi publik, lalu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung belum memiliki Tim PPID yang mempunyai struktur yang jelas dalam pengelolaan informasi publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi organisasi menggunakan transparency principle model dalam pengelolaan informasi publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Informan pada penelitian ini ditetukan secara purposive, sesuai dengan peran informan tersebut dalam masalah penyediaan informasi publik. Data-data dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, transparansi organisasi dalam pengelolaan informasi publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung belum sepenuhnya transparan. Penelitian ini didasari dari keempat general guidelines yang diteliti yaitu komitmen kepemimpinan, proses formal, program latihan, dan komunikasi dengan stakeholder. Dari keempat guidelines tersebut telah ditemukan suatu permasalahan yaitu pada aspek proses formal, program latihan, dan aspek komunikasi dengan stakeholder masih belum berjalan efektif. Proses formal atau tata cara dalam menyediakan informasi belum transparan karena tidak mengikuti SOP yang berlaku, lalu tidak adanya program latihan mengenai transparansi bagi para SDM cukup berpengaruh pada proses transparansi dalam penyampaian informasi publik, lalu yang terakhir yaitu masih kurangnya komunikasi kepada stakeholder dalam koordinasi mengenai transparansi

Page 3 of 22 | Total Record : 214

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2026): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2026 Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025 Vol 16, No 2 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2025 Vol 16, No 1 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2024 Vol 15, No 2 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2024 Vol 15, No 1 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2023 Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023 Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022 Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022 Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021 Vol 12, No 2 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2021 Vol 2, No 1 (2017): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2017 Vol 1, No 2 (2016): PENGENDALIAN PENGGUNAAN AIR DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG OLEH PEME More Issue