cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Teguh Sandjaya
Contact Email
teguh.sandjaya@unpad.ac.id
Phone
+6281221271237
Journal Mail Official
ramadhan.pancasilawan@unpad.ac.id
Editorial Address
Gedung B Lt. 1 Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Padadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21.
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JANE (Jurnal Administrasi Negara)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 20861338     EISSN : 2597758X     DOI : https://doi.org/10.24198/jane.v2i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
JANE (Jurnal Administrasi Negara) telah meninjau dan menilai praktik administrasi publik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional yang diarahkan untuk mengelola proses pembangunan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Hal ini memberikan perhatian khusus pada penyelidikan pengelolaan seluruh tahapan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan dan kepentingan di luar pemerintahan dan negara bagian tertentu. JANE (Jurnal Administrasi Negara) memiliki ketertarikan khusus pada hubungan antara praktik administrasi publik dan penelitian manajemen dan menyediakan forum profesional dan akademis untuk melaporkan pengalaman dan eksperimen baru. Fokus jurnal kami termasuk namun tidak terbatas pada: Administrasi Publik Manajemen Publik Birokrasi Dan Tata Kelola Publik Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Administrasi Pembangunan Lokal Dan Regional Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Inovasi Pelayanan Publik Tata Kelola Dan Manajemen Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi Dan Pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 214 Documents
 3   4   5   6   7 
EVALUASI PELATIHAN VOKASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN SELAMA PERIODE PANDEMI COVID-19 (2021) Stevanus Agung Wibowo; Sinta Ningrum; Tomi Setiawan
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45193

Abstract

A study based on the Covid-19 pandemic situation and government policies to reduce unemployment through vocational training. But his Department of Labor job training program during the COVID-19 pandemic in 2021 didn't make much of an impact. This study aims to determine the evaluation of the Department of Labor's vocational training programs during his COVID-19 pandemic in 2021. This survey was conducted using a qualitative approach using the CIPP counseling theory. Data collection methods used unstructured and/or semistructured observations and interviews, documents, and literature review. The study used data analysis techniques with three stages, in the form of data condensation, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results of the study concluded that the vocational training program at the Ministry of Manpower had not been successful in terms of input, process, and product aspects. From the input aspect, vocational training resources are not sufficient. From the aspect of the process, there are still obstacles in the realization of training, supervision, and instructor skills. Meanwhile, from the product aspect, it is not possible to ensure that participants are placed after being trained.  Penelitian berdasarkan kondisi pandemi covid-19, dan kebijakan pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dengan pelatihan vokasi. Akan tetapi program pelatihan vokasi di Kementerian Ketenagakerjaan selama periode pandemi covid-19 pada tahun 2021 tidak memberikan dampak yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi program pelatihan vokasi kementerian ketenagakerjaan selama periode pandemi covid-19 pada tahun 2021. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif, menggunakan guidance theory CIPP. Metode pengumpulan data menggunakan  observasi dan wawancara tidak terstruktur dan/atau semi terstruktur, dokumen, dan studi literatur. Penelitian memakai teknik analisis data dengan tiga tahapan, berupa kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menyimpulkan program pelatihan vokasi yang berada di Kementerian Ketenagakerjaan  belum berhasil dilihat dari aspek input, proses, dan produk. Dari aspek input, sumber daya pelatihan vokasi belum mencukupi kebutuhan. Dari aspek proses, masih memiliki kendala pada realisasi pelatihan, pengawasan, dan  skills instruktur. Sedangkan dari aspek produk tidak bisa memastikan peserta ditempatkan setelah dilatih.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN MARGASUKA KECAMATAN BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG Vannisa Lilia Vidyastuti; Mas Halimah; Hilman Abdul Halim
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41340

Abstract

 This study aims to find out how to implement the Family Hope Program in one of the urban villages in Bandung, namely Margasuka Village. It was found that there were problems with inaccurate and up-to-date data on the poor, causing the distribution of social assistance to be unequal. This is influenced by the lack of implementing resources in Margasuka Village in the process of verifying PKH recipient data. The theory used is the theory of Jones (1991) about the three main pillars of program implementation, namely organization, interpretation, and application. The research method used is descriptive qualitative research method with data collection techniques in the form of observation, interviews, and document studies. The informant determination technique used was purposive sampling technique with a total of 8 informants. The results of the research that the authors found were that although there were problems that had been mentioned previously, referring to Jones' theory, the authors found that the implementation of PKH in Margasuka Village was good considering that it was able to fulfill all aspects of the three pillars of program implementation. This is reinforced by the positive response from the community regarding the implementation of PKH in Margasuka Village. Suggestions in this study are to continue to maintain and improve the role of PKH facilitators, improve coordination and communication, and support from local governments in providing motivation for all PKH implementors to produce good implementor performance and in accordance with the expected goals. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan di salah satu kelurahan di Kota Bandung yaitu Kelurahan Margasuka. Ditemukan terdapat permasalahan kurang akurat dan mutakhirnya data warga miskin sehingga menyebabkan penyebaran bantuan sosial tidak merata. Hal tersebut dipengaruhi kurangnya sumber daya pelaksana di Kelurahan Margasuka dalam proses verifikasi data penerima PKH. Teori yang digunakan adalah teori Jones (1991) tentang tiga pilar utama dari implementasi program yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling dengan total informan 8 orang. Hasil penelitian yang penulis temukan ialah meskipun terdapat adanya permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya,mengacu pada teori Jones penulis menemukan bahwa implementasi PKH di Kelurahan Margasuka sudah dapat dikatakan baik mengingat sudah mampu memenuhi seluruh aspek yang ada dalam tiga pilar implementasi program. Hal tersebut diperkuat dengan adanya respon positif dari masyarakat terkait dengan adanya pelaksanaan PKH di Kelurahan Margasuka. Saran dalam penelitian ini adalah terus mempertahankan dan meningkatkan peran pendamping PKH, meningkatkan koordinasi dan komunikasi, dan dukungan dari Pemerintah Daerah dalam memberikan motivasi bagi seluruh implementor PKH agar menghasilkan kinerja implementor yang baik dan sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan.
PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KLASTER MAKANAN DAN MINUMAN OLEH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Owen Rahadian Naufal; Didin Muhafidin; Elisa Susanti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41268

Abstract

This study aims to describe empowerment of small and medium industries food and beverages cluster by Cimahi City Government. Empowerment intended for Cimahi City’s small and medium industries food and beverages cluster based on the fact that the quality of human resources still not good and Trade Cooperatives SMEs and Industry Office of Cimahi City also lack in creating a condition for small and medium industries food and beverages cluster to develop. The purpose of this research is to how the empowerment of small and medium industries food and beverages cluster by Cimahi City Government could create small and medium industries food and beverages cluster that are independent, competitive and advanced. The research method used by author is qualitative approach. The research shows that empowerment of small and medium industries food and beverages cluster which carried out by Trade Cooperatives SMEs and Industry Office of Cimahi City not yet appropriate by the existing empowerment approach because the aspects of strengthening, protection and support have not been fulfilled. In strengthening, Trade Cooperatives SMEs and Industry Office of Cimahi City has not yet maximizing its capacity to generate small and medium industries food and beverages cluster through workshop during the Covid-19 pandemic. In protection, Government Regulation Number 28 of 2021 concerning Industrial Impelementation has not been implemented. And from support, there are still a barrier in providing support, in machine restructuring program the information provided is not distributed well and the disseminaton of information provided is still focused on one platform so that it has not run optimally. Penelitian ini menjelaskan tentang pemberdayaan indusri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman oleh Pemerintah Kota Cimahi. Pemberdayaan yang diperuntukkan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman Kota Cimahi ini dilatarbelakangi dari kualitas sumber daya manusia yang masih kurang baik dan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi yang masih kurang dalam menciptakan iklim untuk pelaku industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman untuk berkembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pemberdayaan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman oleh Pemerintah Kota Cimahi dapat menciptakan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman yang mandiri, berdaya saing, dan maju. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi belum sesuai dengan pendekatan pemberdayaan yang ada karena belum terpenuhinya aspek penguatan, perlindungan dan penyokongan. Dari aspek penguatan, belum maksimalnya Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi dalam membangkitkan pelaku industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman melalui pelatihan disaat pandemi Covid-19. Dari aspek perlindungan, belum diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Industri. Dan dari aspek penyokongan, masih adanya hambatan dalam memberikan dukungan yaitu pada bantuan restrukturisasi mesin, informasi yang diberikan belum merata serta penyebaran informasi yang diberikan masih terfokus pada satu platform sehingga belum berjalan dengan optimal.
PENEMPATAN PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG Almira Devita Putri; Entang AM; Candradewini Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2017): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v2i1.13677

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai Penempatan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa indikasi masalah dalam penempatan pegawai yang belum sesuai seperti latar belakang pendidikan dan hingga kini pelaksanannya lebih mengutamakan untuk mengisi kekurangan daripada memenuhi kualitas sesuai dengan yang dibutuhkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penempatan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung. Penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Tohardi (2002) mengenai dasar-dasar dalam penempatan yang terdiri dari Job Specification, Job Description, Kemampuan dan Kebutuhan. Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa terdapat dasar penempatan yang belum dipertimbangkan dengan baik yaitu Job Specification berupa belum ditetapkannya kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pegawai secara merata, belum dipertimbangkannya Job Description, dan analisis kebutuhan pegawai yang belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam penempatan pegawai. Adapun dasar penempatan yang telah dipertimbangkan dengan baik adalah kemampuan yang dimiliki seorang pegawai. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penempatan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung belum terlaksana dengan tepat. Saran dari penulis untuk penempatan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung adalah kepada pelaksana untuk membuat aturan pokok mengenai kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pegawai dan menggunakan hasil analisis jabatan untuk memenuhi kualitas pegawai yang sesuai dengan kebutuhan.  ABSTRACT This thesis is the result of research on the Officer Placement at Bandar Lampung Regional Staff Department. The background of this research is based on some indications of problems appears in officers placement which are not suitable with their educational background and up to now the implementation prefers to fill the lack rather than meets the quality accordance with the required. The purpose of this research is to know how the placement of employees in Bandar Lampung Regional Staff Department. This research refers to theory explained by Tohardi (2002) about the basics in placement which consist of Job Specification, Job Description, Capabilities and Needs. This research uses qualitative research method.  From the results of the research and discussion conducted by the writer, it is indicate that there is a basic placement which have not been adequately considered yet, including Job Specification such as not determined yet the qualifications that must be met by employees as equally, the unconsidered Job Description, and officers’ needs analysis which have not been fully used in the placement of the officers. The placement basis which has been considered well is the ability of an officer. The conclusion of this research show that the employee placement in Bandar Lampung Regional Staff Department not completely worked precisely. The advices from writer about the placement of officers in Bandar Lampung Regional Staff Department are to implementers to make main regulation about the regarding to the qualifications should be met by the officers and using the results of job analysis to meets the quality of employees accordance with the needs.
REPRESENTASI GENDER DALAM JABATAN STRUKTURAL APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK: PERSPEKTIF GLASS WALLS THEORY Nadya Anggiani Rahmawati; Ida Widianingsih; Nina Karlina
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45118

Abstract

Gender representation can be seen from the number of representation of women officers in strategic positions and their contribution to decision making. The Depok City Government with the number of female ASNs which continues to increase every year shows that the involvement of women in government is good, but if it is seen from the available data, the higher the position, the fewer the presence of women. In addition, several regional apparatuses show disparities between the percentage of male and female officers. This qualitative research method aims to determine gender representation in female ASN structural positions within the Depok City Government using the perspective of glass walls theory. The guidelines used in this study are the result of the elaboration of the three theories proposed by Reid, Kerr, & Miller (2003), Reskin & Hartmann (1986), and Eklund, Barry, & Gunberg (2017). The results obtained through interviews, observations, and literature studies indicate that gender representation in the Depok City Government has not been fully realized, because female officers are still faced with glass walls triggering factors, such as segregation of jobs based on gender and the perspective of ASN itself in placing employees, that women are better placed in jobs that are not difficult because of their dual role as mother and wife in the family. However, various gender responsive policies to support women's rights are very supportive of fulfilling the rights of working women. Thus, gender representation within the Depok City Government can be realized because there is an understanding that gender representation does not require women to always appear but by involving women in all lines can be said to be representative. Representasi gender terlihat dari angka keterwakilan aparat perempuan dalam posisi strategis serta kontribusinya terhadap pengambilan keputusan. Pemerintah Kota Depok dengan jumlah ASN perempuan yang terus meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pemerintahan sudah baik, namun jika dilihat pada data yang tersedia semakin tinggi jabatannya, keberadaan perempuan semakin sedikit. Selain itu, beberapa perangkat daerah menunjukkan ketimpangan antara persentase aparat laki-laki dan perempuan. Penelitian dengan metode kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui representasi gender dalam jabatan struktural ASN perempuan di lingkungan Pemerintah Kota Depok menggunakan perspektif glass walls theory. Pedoman yang digunakan dalam penelitian merupakan hasil elaborasi dari ketiga teori yang dikemukakan oleh Reid, Kerr, & Miller (2003), Reskin & Hartmann (1986), dan Eklund, Barry, & Gunberg (2017). Hasil penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara, observasi, dan studi literatur ini menunjukkan bahwa representasi gender di lingkungan Pemerintah Kota Depok belum sepenuhnya terwujud, sebab aparat perempuan masih dihadapkan pada faktor pemicu glass walls, seperti segregasi pekerjaan berdasarkan gender serta perspektif ASN sendiri dalam menempatkan pegawai bahwa perempuan lebih baik ditempatkan pada bidang pekerjaan yang tidak menyulitkan dikarenakan peran gandanya sebagai Ibu dan Istri dalam keluarga. Namun, berbagai kebijakan responsif gender untuk menunjang hak-hak perempuan sangat mendukung untuk memenuhi hak perempuan yang bekerja. Dengan demikian, representasi gender di lingkungan Pemerintah Kota Depok dapat terwujud sebab adanya kesepahaman bahwa representasi gender tidak mengharuskan perempuan selalu tampil melainkan dengan melibatkan perempuan di semua lini sudah dapat dikatakan representatif.
EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA PLUMBON KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON Syntia Meida Nur’aini; Nina Karlina; Nunung Runiawati
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41322

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, sosial, dan ekonomi. Pada aspek ekonomi banyaknya pemutusan hubungan kerja, usaha yang tutup, dan penghasilan masyarakat menurun. Oleh karena itu, Program BLT – Dana Desa dibuat untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaannya, program BLT – Dana Desa di Desa Plumbon masih mengalami masalah seperti keterlambatan dalam pencairan BLT – Dana Desa dan kurangnya sosialisasi program yang dilakukan oleh penanggung jawab sosialisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan, dan mendapatkan data serta informasi yang berhubungan dengan efektivitas dari adanya BLT – Dana Desa tahun 2020 yang diberikan kepada masyarakat Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Budiani tahun 2009 dengan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 26 orang yaitu Tim monitoring dan evaluasi Program BLT – Dana Desa dari kecamatan, Kepala Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Sekretaris Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Ketua RT, Ketua RW, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program BLT – Dana Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan studi literatur. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data sebagai bentuk penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Program BLT – Dana Desa tahun 2020 di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon belum berjalan efektif. Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi yaitu pada masalah jadwal pencairan dan sosialisasi kepada masyarakat. This research is motivated by the Covid-19 pandemic that affects various aspects of life such as health, social and economic. In the economic aspect, there are many layoffs, businesses are closed, and people's incomes are declining. Therefore, the BLT – Village Fund Program was created to protect the poor and vulnerable from the impact of the Covid-19 pandemic. In its implementation, the BLT - Village Fund program in Plumbon Village is still experiencing problems such as delays in disbursing BLT - Village Funds and the lack of program socialization carried out by the person in charge of socialization. The purpose of this research was to seek, collect, and obtain data and information related to the effectiveness of the 2020 BLT – Village Fund given to the people of Plumbon Village, Plumbon District, Cirebon Regency. This research uses the theory of program effectiveness proposed by Budiani in 2009 with a qualitative method. The informants in this research were 26 people, namely the monitoring and evaluation team of the BLT Program - Village Fund from the district, the Head of Plumbon Village, Plumbon District, Cirebon Regency, the Plumbon Village Secretary, Plumbon District, Cirebon Regency, head of RT, head of RW, and the Beneficiary Families (KPM) of the BLT - Village Funds Program. Data collection techniques are used by observation, interviews, and literature studies. The data analysis technique in this research was carried out through several stages, namely data condensation, data display, and verifying conclusions. The results of this research show that the overall BLT – Village Fund Program 2020 in Plumbon Village, Plumbon District, Cirebon Regency, has not been effective. There are some things that need to be improved again, namely on the issue of disbursement schedule and socialization to the community.
COORDINATION OF POSYANDU OPERATIONAL WORK GROUP IN REVITALIZATION OF POSYANDU IN BANDUNG REGENCY Inas Qori ‘Aina; Entang Adhy Muhtar; Nina Karlina
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.38235

Abstract

Penelitian ini membahas tentang koordinasi kelompok kerja operasional posyandu dalam revitalisasi posyandu di Kabupaten Bandung. Kebijakan mengenai revitalisasi posyandu di Kabupaten Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Revitaliasi Posyandu dan didukung dengan pembentukan Pokjanal Posyandu Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaan revitalisasi posyandu diperlukan koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat dalam pokjanal posyandu maupun pokja posyandu, namun dalam kenyatannya koordinasi kelompok kerja operasional posyandu dalam revitalisasi posyandu di Kabupaten Bandung belum berjalan sesuai harapan sehingga menarik untuk diteliti oleh penulis. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami, menganalisis dan menjelaskan berbagai aspek yang ada pada Koordinasi dalam revitalisasi posyandu di Kabupaten Bandung. Teori yang dikemukakan Bose (2012) dijadikan sebagai acuan (guidance) di dalam penelitian ini yaitu enam teknik koordinasi yang efektif yakni tujuan yang jelas, garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, program dan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, kerjasama, komunikasi efektif serta kepemimpinan dan pengawasan yang efektif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kelompok kerja operasional dalam revitalisasi posyandu di Kabupaten Bandung sudah memiliki tujuan yang jelas serta pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Pada teknik lainnya yaitu program dan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, kerjasama, komunikasi yang efektif, serta kepemimpinan dan pengawasan yang efektif belum cukup baik untuk diterapkan. ABSTRACTThis study discussed the coordination of posyandu operational working group in the revitalization of posyandu in Bandung Regency. The policy on the revitalization of posyandu in Bandung Regency has been stipulated in The Regent of Bandung Regulation No. 32 of 2016 concerning The Revitaliation of Posyandu and supported by the establishment of Pokjanal Posyandu Bandung Regency. In the implementation of the revitalization of posyandu required good coordination between parties involved in the pokjanal posyandu and pokja posyandu, but in the absence of coordination of the operational working group of posyandu in the revitalization of posyandu in Bandung regency has not run as expected so it is interesting to be researched by the author. The research method used by the authors in this study is qualitative research method with the aim to understand, analyze and explain various aspects of coordination in the revitalization of posyandu in Bandung Regency. The theory put forward by Bose (2012) is used as a reference (guidance) in this study, namely six effective coordination techniques, namely clear objectives, clear lines of authority and responsibility, appropriate and sustainable programs and policies, cooperation, effective communication and effective leadership and supervision. The results of the research showed that the coordination that has been done by the parties involved in the operational working group in the revitalization of posyandu in Bandung Regency already has a clear purpose as well as a clear division of duties and authorities. In other techniques, namely appropriate and sustainable programs and policies, cooperation, effective communication, and effective leadership and supervision are not good enough to be implemented.
PROSES KOLABORATIF DALAM PENGEMBANGAN GEOPARK PONGKOR SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA DI KABUPATEN BOGOR Karina Widya Aristy; Candradewini Candradewini; Rd Ahmad Buchari
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.35064

Abstract

ABSTRACTThis research explains the collaborative process in the development of the Pongkor Geopark in Bogor Regency. The story of the Geopark area is motivated by the need to improve the local economy sustainably without losing the function of the area. Developing the Pongkor Geopark area involves several stakeholders consisting of government, business, academia, and community. Realizing the Pongkor Geopark as a sustainable and competitive tourism destination, which contributes greatly to economic development, requires optimal and synergic collaboration among stakeholders. However, the natural condition is that the collaborative process was still out of expectation. This study uses a qualitative method that aims to analyze the collaborative process in developing the Pongkor Geopark through 5 (five) aspects of the collaborative process from Ansell and Gash (2008). The results showed that the collaborative process that was not optimal was caused by the lack of synergy between collaborative stakeholders. The implementation has not considered essential aspects, namely communication that has not been established between stakeholders, low trust, shared understanding and commitment, and the absence of perceived outcomes. ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan tentang proses kolaborastif dalam pengembangan Geopark Pongkor di Kabupaten Bogor. Pengembangan kawasan geopark tersebut dilatarbelakangi dari adanya kebutuhan untuk meningkatkan ekonomi lokal secara berkelanjutan tanpa menghilangkan fungsi wilayah. Pelaksanaan pengembangan Geopark Pongkor melibatkan pemangku kepentingan yang terdiri dari stakeholder pemerintah, bisnis, akademisi, dan masyarakat/komunitas. Untuk mewujudkan Geopark Pongkor sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing, serta berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi diperlukan kolaborasi yang optimal dan sinergis diantara para pemangku kepentingan. Namun, dalam kenyataannya kolaborasi yang dilakukan masih belum sesuai dengan harapan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis proses kolaboratif dalam pengembangan Geopark Pongkor melalui 5 (lima) aspek proses kolaboratif dari Ansell dan Gash (2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaboratif yang belum optimal disebabkan oleh belum sinergisnya stakeholder kolaborasi. Pelaksanaannya belum mengindahkan aspek-aspek penting yaitu komunikasi yang belum terjalin di antara stakeholder, rendahnya kepercayaan, pemahaman bersama, dan komitmen, serta belum adanya hasil yang dirasakan.  
FORMULASI KEBIJAKAN PENERAPAN JAM MALAM DALAM PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 DI ACEH Elfan Muhib Danil Islam; Herijanto Bekti; Didin Muhafidin
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41302

Abstract

Covid-19 cases that continue to increase every time provide depth and require concrete policies from the government to prevent the spread of more. The Aceh Provincial Government has implemented a Policy for the Implementation of a Night Curfew in dealing with COVID-19 cases. In practice, this policy did not run smoothly. Initially planned for two months, but only one week finally this policy was officially lifted.The purpose of this study is to describe how the policy formulation is carried out by the Aceh Provincial Government through Forkopimda. The research method used is a qualitative approach. Analysis Using Stages of Policy Formulation Theory by William Dunn. Data analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Then testing the validity of the validity of the data by triangulating the data with source triangulation.The results show that the curfew formulation process carried out in Aceh has gone through the formulation of public policies, namely problem formulation, policy agendas, selection of policy alternatives to solve problems, and policy determination. In the process, the biggest obstacles are the time factor that is too tight when it is formulated, the socialization is not evenly distributed and on target, and the hangout culture is very thick. Then the implementation of Large-Scale Social Restrictions was also quite influential so that this policy only lasted for two weeks.Practical advice from this research is that the policy formulation process takes a long time, the stages that explain a detail of the steps to be taken. The form of socialization and understanding of community culture is also an important element that should not be overlooked. A policy will be effective if it is well received by the public. Kasus Covid-19 yang terus meningkat setiap waktunya memberikan kekhawatiran mendalam dan membutuhkan kebijakan konkret dari pemerintah untuk mencegah penyebaran yang lebih banyak lagi. Pemerintah Provinsi Aceh melakukan Kebijakan Penerapan Jam Malam dalam menangani kasus covid-19. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini tidak berjalan dengan mulus. Awalnya direncanakan selama dua bulan, namun hanya satu minggu akhirnya kebijakan ini resmi dicabut.Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana proses formulasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh melalui Forkopimda. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Analisis menggunakan Teori Tahapan Formulasi Kebijakan oleh William Dunn. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian pengujian validitas keabsahan data yakni mentriangulasi data-data tersebut dengan triangulasi sumber.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi penerapan jam malam  yang dilakukan di Aceh sudah melalui tahapan formulasi kebijakan publik yakni yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan tahapan penetapan kebijakan. Dalam prosesnya, kendala terbesar adalah faktor waktu yang terlalu mepet saat perumusannya, sosialisasi yang belum merata dan tepat sasaran, serta budaya nongkrong yang sangat kental. Kemudian adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar juga cukup berpengaruh sehingga kebijakan ini hanya berjalan selama dua minggu.Saran praktis dari penelitian ini adalah proses perumusan suatu kebijakan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, diperlukan tahapan-tahapan yang membahas secara terperinci dari langkah-langkah yang akan diambil. Bentuk sosialisasi dan pemahaman terhadap budaya masyarakat juga menjadi elemen penting yang tidak boleh terlewatkan. Suatu kebijakan akan berjalan efektif apabila diterima dengan baik juga oleh publik.
KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN BREBES Fauzi Ghufroni; Mudiyati Rahmatunnisa; Ratnia Sholihah
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.38109

Abstract

Kepemimpinan kepala daerah adalah salah satu faktor yang penting dalam mewujudkan pengarusutamaan gender. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis adanya kepemimpinan kepala daerah dalam menurunkan kasus Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Penelitian ini difokuskan untuk mengungkapkan kondisi sosial politik, politik dan kepemimipinan kepala daerah Brebes, dan kebijakan responsif gender yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan jumlah AKI dan AKB di Kabupaten Brebes. Penelitian ini menemukan bahwa kepala daerah Brebes muncul dari kalangan pebisnis yang kemunculanya karena ada faktor ikatan kekerabatan. Dalam mewujudkan pengarusutamaan gender masih ada kebijakan yang masih mengadopsi dari pemerintah pusat, artinya peneliti belum menemukan inisiatif atau konsep berupa kebijakan yang murni dari kepala daerah sebagai aktor yang berwenang dalam menjalankan kebijakan untuk menurunkan kasus AKI dan AKB. Bagaimana pun, Kepala daerah Brebes diuntungkan dengan kerja birokasi yang aktif  dan melakukan inovasi, kemudian komposisi kursi fraksi di DPRD, serta LSM yang menjadi mitra kerjanya dalam memberi masukan, komunikasi dan kontribusi aktif dalam kesehatan ibu dan anak

Page 5 of 22 | Total Record : 214

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2026): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2026 Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025 Vol 16, No 2 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2025 Vol 16, No 1 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2024 Vol 15, No 2 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2024 Vol 15, No 1 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2023 Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023 Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022 Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022 Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021 Vol 12, No 2 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2021 Vol 2, No 1 (2017): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2017 Vol 1, No 2 (2016): PENGENDALIAN PENGGUNAAN AIR DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG OLEH PEME More Issue