cover
Contact Name
Abdul Azis
Contact Email
jimsejarah@usk.ac.id
Phone
+6285360082823
Journal Mail Official
jimsejarah@usk.ac.id
Editorial Address
History Education Department, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Syiah Kuala
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
ISSN : 29647231     EISSN : 26143658     DOI : https://dx.doi.org/10.24815/jimps.
The journal publishes writings on (1) History Education; (2) History of Education; (3) Social Sciences; (4) Social Sciences Education; (5) Sociology Education; (6) Economi; (7) Social Economi; (8) Law, (9) History of Military; (10) Philosophy of History; (11) Historiography; (12) Humanities; (13) communication science; (14) religious education; and (15) Technology
Articles 1,774 Documents
Analisis Terhadap Pengajuan Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Karena Perwalian Yang Tidak Sah Pada Perkara Putusan Nomor 1097/PDT.G/2020/PA.JT David Halim*; Mia Hadiati
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25185

Abstract

Dalam pembatalan perkawinan diwajibkan dalam undang-undang bahwa perkawinan yang terjadi memiliki cacat hukum, namun faktanya terdapat pembatalan pernikahan setelah pernikahan dilangsungkan diketahui yang menjadi wali nikah dari pihak mempelai wanita bukanlah orang tua kandung perempuan dimana wali nikah menyembunyikan identitas asli sebelum menikahkan penggugat karena wali nikah kenyataannya adalah orang tua angkat mempelai wanita, keadaan ini baru diketahui pasca pernikahan berlangsung 6 tahun, namun terdapat kesenjangan hukum dalam fakta persidangan yaitu pada Pasal Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang mengenai perkawinan membatasi waktu diajukannya pembatalan pernikahan yaitu 6 bulan, dan faktanya  persidangan sudah melewati batas waktu pembatalan tersebut, penelitian ini hendak membahas mengenai kepastian hukum dari putusan pembatalan perkawinan yang diajukan berdasarkan alasan wali nikah adalah bukan orang tua kandung serta akibat hukum yang ditimbulkan terkait syarat pengajuan gugatan dibatalkannya pernikahan telah melebihi batas waktu. Untuk memperoleh kepastian hukum, baik secara agama, maupun hukum negara, diajukannya pembatalan perkawinan oleh pihak pengantin pria ataupun wanita, seperti yang tertuang dalam Pasal 23 dan Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 71 KHI, namun untuk memperoleh kepastian hukum, dapat juga dilakukan dengan cara mengajukan pembaharuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan dan Akibat hukum yang ditimbulkan terkait pembatalan perkawinan karena dilangsungkan oleh wali nikah yang bukan orang tua kandung tentunya pernikahan tersebut menjadi batal dan dianggap tidak pernah dilangsungkan berdasarkan perkara nomor 1097/PDT.G/2020/PAJT, adalah terjadinya dibatalkannya pernikahan antara pasangan suami istri tersebut, dan pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada. 
Hak Anak Angkat Dalam Menerima Warisan Chanandika Dafri Widagdo*; Andryawan Andryawan
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24812

Abstract

Dalam jurnal ini akan mendiskusika tentang hak seorang anak angkat dalam menerima Warisan dari orang tuanya, dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia pengangkatan anak termasuk kedalam hukum perdata yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, walau sudah diangkat secara sah secara hukum, tetap saja dalam hubungan keluarga anak tersebut tidak memiliki hubungan darah dengan orang tuanya, hal tersebut memiliki efek terhadap pembagian hak Warisan yang ia terima jika orang tuanya meninggal nanti, apakah hak yang diterima oleh anak angkat setara dengan anak sah dari hasil pernikahan? Atau anak angkat menerima jumlah yang lebih kecil dari anak sah? Dan dalam sekenario dimana adanya surat wasiat yang dijadikan pedoman dalam pembagia hak Warisan kepada ahli waris, apakah surat wasiat adalah hal yang absolute dalam pembagian Warisan? Tidak bisa dilupakan juga bahwa jenis anak dalam hukum positif di Indonesia tidak sebatas anak angkat dan anak sah saja, jadi dapat dikembangkan lebih luas mengenai pembagian hak waris kepada anak dan keluarga dalam hukum perdata di Indonesia.
Penerapan Model Means-Ends-Analysis Dengan Berbantuan Media Kotak Kartu Misteri (KOKAMI) Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah di SMA Negeri 1 Kuala Kabupaten Nagan Raya Muhammad Alfarizi
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 6, No 4 (2021): November, Analisis Sejarah dan Pembalajaran Masa Kini
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v6i4.22786

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya motivasi belajar siswa pada mata pelajran sejarah. Tujuan nya untuk mengetahui penerapan model means-ends-analysis berbantuan media kokami dikelas X IPS 1, respon siswa terhadap penerapan MEA berbantuan media kokami, mengetahui motivasi belajar siswa pada mata pelajaran sejarah dengan penerapan model MEA berbantuan media kokami, serta untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar sejarah dengan penerapan model MEA berbantuan media koakmi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian pre-experimental dengan desain One-Group Posttest Desing. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X yang terdiri dari empat kelas. Teknik pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling, sempel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPS 1 yang berjumlah 25 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket, observasi, tes dan dokumentasi. Pada teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil respon siswa baik dengan besar pengaruh (R²) sebesar 33,1% selebihnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Hasil uji hipotesis diperoleh nilai  = 2.727,  = 2.131 berarti    atau 2.727 2.131, sesuai dengan kriteria pengujian maka Hₐ diterima.
PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2006-2012 Ovi Amalia Sari; Alamsyah ,; Zulfan .
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 2, No 3 (2017): Juli, Pendidikan dan Ide Perubahan Media
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, maupun bupati/walikota secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin daerah. Melalui pemilukada, rakyat baik etnis manyoritas maupun  etnis minoritas memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas, rahasia tanpa intervensi (otonom). Penelitian ini berusaha mengungkapkan  Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2006-2012. Secara khusus  penelitian ini bertujuan adalah (1) untuk mengetahui bentuk partisipasi politik Etnis Tionghoa di Kota Banda Aceh dalam Pemilukada tahun 2006-2012. (2) untuk mengetahui tingkat partisipasi politik Etnis Tionghoa di Kota Banda Aceh dalam Pemilukada tahun 2006-2012. (3) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi  partisipasi politik Etnis Tionghoa di Kota Banda Aceh dalam Pemilukada tahun 2006-2012.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode sejarah. Data penelitian ini bersumber dari KIP Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh Kecamatan Kuta Alam  Gampong Peunayong, partai politik, dan Etnis Tionghoa dalam konteks partisipasi politik Etnis Tionghoa pada pemilukada Kota Banda Aceh tahun 2006-2012.Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara.Teknik studi pustaka, menelaah reverensi-reverensi yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian.Teknik dokumentasi, menelaah dokumen resmi kelembagaan KIP Kota Banda Aceh dan Gampong Peunayong.Teknik wawancara, untuk memperoleh data yang memadai menggunakan teknik wawancara mendalam dengan subjek yang terlibat dalam partisipasi politik Etnis Tionghoa.Berdasarkan hasil analisis data, temuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut. (1) Bentuk partisipasi  Etnis Tionghoa  Kota Banda Aceh pada Pemilukada  tahun 2006 dan 2012 termasuk dalam bentuk konvensional. Pada Pilkada tahun 2006 bentuk partisipasi politik yang dilakukan Etnis Tionghoa hanya satu bentuk partisipasi politik yaitu Pemberian suara (voting). Sedangkan pada Pemilukada tahun 2012 bentuk partisipasi politik Etnis Tionghoa meningkat menjadi lima bentuk partisipasi politik yang terdiri dari Pemberian suara (voting), Penetapan daftar pemilih, Membicarakan masalah politik, Mengikuti kampanye,  Menjadi saksi pada penghitungan suara. (2) Tingkat partisipasi politik Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh pada Pemilukada tahun 2006  mencapai 72,90% atau 514 orang yang menggunakan hak pilihnya dan 27,10% atau 191 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Pada Pemilukada tahun 2012 partisipasi politik Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh meningkat menjadi 84% atau 633 yang menggunakan hak pilihnya dan 16% atau 121 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. (3) Faktor pendorong partisipasi politik Etnis Tionghoa pada Pemilukada Kota Banda Aceh tahun 2006 yaitu faktor kesadaran politik dan faktor lingkungan, sedangakan faktor penghambat partisipasi politik  yaitu faktor kesibukan kegiatan sehari-hari dan tidak menerima undangan. Faktor pendorong partisipasi politik Etnis Tionghoa pada Pemilukada Kota Banda Aceh tahun 2012 yaitu faktor kesadaran politik dan rasa ingin tahu, sedangkan faktor penghambat partisipasi politik yaitu faktor  kesibukan kegiatan sehari-hari dan anggapan belum ada kemampuan.  Simpulan penelitian ini adalah bentuk partisipasi politik Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh pada pemilukada tahun 2006 dan 2012 termasuk dalam bentuk  konvensional.  Partisipasi politik Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh pada pemilukada tahun 2006-2012 mengalami peningkatan pada tingkat cukup tinggi. Kata Kunci: Partisipasi Politik Etnis Tionghoa, Pemilukada Kota Banda Aceh  2006-2012     ABSTRACT The election of regional heads and deputy regional heads, both governors and deputy governors, as well as regents / mayors directly by the people constitute the realization of the basic rights of the people in selecting regional leaders. Through the election, the people of both ethnic minorities and ethnic minorities have the opportunity and sovereignty to determine the regional leaders directly, free, secret without intervention (autonomous). This research tries to reveal the Ethnic Chinese Ethnic Participation Participation in Banda Aceh City General Election Year 2006-2012. Specifically, this study aims are (1) to know the form of political participation of Chinese Ethnic in Banda Aceh City in Pemilukada year 2006-2012. (2) to know the level of political participation of Chinese Ethnic in Banda Aceh City in the 2006-2012 General Election. (3) to know the factors influencing political participation of Chinese Ethnic in Banda Aceh City in Pemilukada year 2006-2012.The approach used in this research is qualitative approach with historical method. This research data is sourced from KIP Kota Banda Aceh, Banda Aceh City Government, KutaAlamGampongPeunayong District, political party and ethnic Chinese in the context of ethnic Chinese participation in Banda Aceh City elections in 2006-2012. The data were collected using literature study techniques, documentation, and interviews. The literature study technique, examines the reverences that have relevance to the research problem. Documentation techniques, reviewing official documents of KIP institute of Kota Banda Aceh and GampongPeunayong. Interview techniques, to obtain adequate data using in-depth interview techniques with subjects involved in ethnic Chinese political participation. Based on the results of data analysis, the findings of this study can be put forward as follows. (1) The form of participation of Chinese ethnic Banda Aceh City in the 2006 and 2012 Election is included in the conventional form. In the 2006 elections, the form of political participation by ethnic Chinese was only one form of political participation, namely voting. Whereas in the 2012 General Election the form of political participation of ethnic Chinese increased to five forms of political participation consisting of voting (voting), Determination of voter list, Discussing political issues, Following the campaign, Being a witness on the vote count. (2) The level of political participation of Chinese Ethnic of Banda Aceh City in 2006 Election reached 72.90% or 514 people exercising their voting right and 27,10% or 191 non-voters. In the 2012 General Election the political participation of Chinese ethnic Banda Aceh City increased to 84% or 633 using the voting rights and 16% or 121 people who did not exercise their suffrage. (3) Factors driving the political participation of ethnic Chinese in Banda Aceh City Election in 2006 is the factor of political awareness and environmental factors, while the inhibiting factors of political participation are daily activities and do not receive invitations. Factors driving the political participation of ethnic Chinese in Banda Aceh City Election in 2012 is a factor of political awareness and curiosity, while the factors that inhibit political participation are the daily activities of busyness and assumption that there is no ability.The conclusion of this research is the form of political participation of Chinese ethnic Banda Aceh City in the election of 2006 and 2012 including in the conventional form. Political participation of Chinese ethnic Banda Aceh City in the 2006-2012 election has increased at a fairly high level. Keywords: Ethnic Chinese Political Participation, Banda Aceh City Election 200 
PERBANDINGAN IPK MAHASISWA PENDIDIKAN SEJARAH ASAL KOTA BANDA ACEH DAN ACEH BESAR DENGAN MAHASISWA LUAR ASAL KOTA BANDA ACEH DAN ACEH BESAR Husnul Hidayati; Mawardi ,; Nurasiah .
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 4, No 4 (2019): November, Sejarah Islam dan Peradaban serta Pemikiran Filsafat
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian yang berjudul “Perbandingan IPK mahasiswa Pendidikan Sejarah asal kota Banda Aceh dan Aceh Besar dengan mahasiswa luar asal kota Banda Aceh dan Aceh Besar” ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan IPK mahasiswa Pendidikan Sejarah asal kota Banda Aceh dan Aceh Besar dengan mahasiswa luar asal Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh alumni Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah  dari tahun angkatan 2010, 2011, dan 2012 sebanyak 180 orang dan sampel penelitian dilakukan sebanyak 60 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan dokumentasi dan teknik analisis data dengan cara menggunakan analisis statistik dengan terlebih dahulu menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas serta analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS for windows 20. Berdasarkan data yang telah terkumpul, diperoleh nilai rata-rata mahasiswa yang berasal dari asal Banda Aceh dan Aceh Besar 3,43 dan mahasiswa yang berasal dari asal luar Banda Aceh dan Aceh Besar 3,17. Selanjutnya dari hasil penelitian diketahui bahwa secara; uji normalitas, dan uji homogenitas. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data kuantitatif menggunakan rumus uji-t pada taraf signifikan α=0.05 dengan dk=58 dan peluang (1-α), ternyata thitung ≤ atau 1,33≤2,00. Jadi, Hipotesis Nol () dan Hipotesis Alternatif (). Data ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan IPK antara mahasiswa yang berasal dari Banda Aceh dan Aceh Besar dengan mahasiswa yang berasal dari luar Banda Aceh dan Aceh Besar.
Sing of Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) on English Reading Comprehension in Trsmm Class at Polnam Meiti Leatemia*; Aldri Frinaldi
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.27128

Abstract

The Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) method will be more attractive and increase students' achievement in English. The CIRC method can hone the cognitive level, affective, and psychomotor of students in spurring them to be creative based on the instructional guides that the lecture has given. This action research investigated reading comprehension in improving students' reading ability and composition. The participants of this study were 18 students in the second semester of TRSM class C Mechanical Department in the Academic year 2022/2023. Four stages of action research collected the data: Planning, action, observation, and reflection. Based on observation checklists, questionnaires, and tests as instruments, it has been proved that the students fulfilled the success criteria in the two cycles. Sixteen students, or  89% of the total number of students, got a score ranging from 65 to 100. On cycle 2, the average value of 84% of students fulfilled KKM (Passing Grade) with minimum standards, namely 75,00. The finding of this study is that the CIRC method can increase students' confidence, make them more relaxed and enjoyable, and motivate them to improve their reading comprehension ability.
Pengaruh Varian Produk, Store Atmosphere, Daya Tarik Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Board Games Cafe Batam Fang Fang*; Inda Sukati
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26718

Abstract

Keputusan pembelian konsumen terhadap barang atau produk apa dan yang mana yang akan dibeli sangat penting untuk dikaji lebih dalam. Banyak indikator yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap produk yang dipilihnya secara spesifik. Dan barang atau produk apa yang dibeli konsumen dan mana yang akan dibeli merupakan hal yang sangat penting. Penulis telah memutuskan untuk menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan rumusan masalah berupa hasil dari rumusan masalah tersebut. hubungan kausal atau hubungan sebab akibat. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang melanjutkan penelitian sebelumnya dengan menggunakan variabel yang sejenis, walaupun tidak semua variabel sama. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 7.476. Jika varian produk, store atmosphere, dan daya tarik iklan bernilai nol, maka keputusan pembelian akan bernilai 7.476. Artinya jika keputusan pembelian bernilai 7.476, maka tidak ada penambahan (0) pada varian produk, store atmosphere, dan daya tarik iklan. Implikasi dari hasil pengujian hipotesis pada variabel bebas varian produk, store atmosphere, dan daya tarik iklan terhadap keputusan pembelian di Board Games Cafe Batam agar dapat meningkatkan dan mengetahui keputusan pembelian konsumen lebih baik lagi agar mampu bersaing dengan kompetitor diluar sana.
Implementasi Perlakuan Khusus dan Berbeda dalam Ketentuan World Trade Organization bagi Negara Berkembang Khususnya Produk Kelapa Sawit di Indonesia terkait Kebijakan Renewable Energy Directive II Adeo Victor Gressandy*; Valerie Selvie; Natalie Yeti Puspita
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26026

Abstract

Pada tahun 2018 Komisi Uni Eropa mengeluarkan kebijakan yang bernama Arahan Energi Terbarukan atau Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directives II (RED II) yang diajukan oleh Komisi Eropa, Kebijakan yang dikeluarkan tersebut diangggap telah mendiskriminasi produk kelapa sawit karena membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan Biofuel berbasis minyak kelapa sawit sehingga beredampak negatif terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia di pasar Uni Eropa serta kebijakan tersebut tidak sesuai dengan hukum perdagangan internasional. Berdasarkan Hal tersebut penulis tertarik untuk analisa Penyelesaian Sengketa Serta Perlakuan Khusus dan Berbeda Dalam Ketentuan World Trade Organization Bagi Negara Berkembang Khususnya Produk Kelapa Sawit Indonesia. Penlitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif, biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber sumber data sekunder saja yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang mana dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian yakni bagaimana implementasi khusus dan berbeda dalam ketentuan WTO bagi negara berkembang serta apakah upaya yang harus dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa diskriminasi kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa.
Problematika Kewenangan Penyidikan dalam Penggeledahan Dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia Elva Nurseptiana Barzah
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.26090

Abstract

Penggeledahan merupakan bagian pengusutan atau penyidikan. Penggeledahan merupakan suatu tindakan penguasa untuk membatasi kebebasan orang, yaitu melanggar ketentraman rumah kediaman ataupun melanggar kebebasan privasi pada tubuh seseorang. Tindakan penggeledahan ini bisa saja diambil atas dasar dugaan. Oleh karena itu, seseorang bisa saja sewaktu-waktu digeledah untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum. Bahkan penggeledahan ini bisa saja berujung pada penahanan. Meskipun tindakan penggeledahan biasanya dilakukan pada orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, tetapi jika seseorang suatu saat digeledah belum berarti seseorang tersebut telah menjadi tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Tindakan penggeledahan ini bisa dilakukan terhadap siapapun. Karena langsung menyangkut hak asasi seseorang, maka penggeledahan harus dilakukan sesuai undang-undang. Pengaturan mengenai penggeledahan diatur dalam Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP). Permasalahan yang dibahas adalah mengenai Problematika Kewenangan Penyidikan dalam Penggeledahan dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis- normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang terhadap bagaimana Wewenang Penyidik dalam Penggeledahan apabila dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Selatan Berdasarkan Asas Keadilan Rismaya Mutiara Lestari*; Ifrani Ifrani; Dadang Abdullah
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25421

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisa Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kalimantan Selatan Berdasarkan Asas Keadilan diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomo 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan bahwa, Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau yang disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dengan ringannya sanksi pidana yang diberikan pada pelaku tindak pidana pertambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Selatan, tidak menimbulkan efek jera pada pelaku maupun untuk mencegah peristiwa yang sama terjadi di masa yang akan datang dengan pelaku-pelaku baru. Ringannya sanksi pidana pada kasus ini terjadi karena tidak ada batasan minimum bagi hakim sebagai patokan untuk menjatuhkan pidana pada para pelaku penambangan batubara tanpa izin. Apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan, keadilan memang sangat sulit diciptakan karena terdapat dua pihak berbeda kepentingan yang menuntut terciptanya sebuah keadilan, kedua pihak tersebut adalah pelaku dan korban, keadilan bagi pelaku tentu pidana yang ringan dan hal itu tentu akan bertentangan dengan keadilan bagi pihak korban, begitupun sebaliknya.

Page 11 of 178 | Total Record : 1774


Filter by Year

2016 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2026): February-April 2026, Saintek, Soial and Humanities Vol. 11 No. 2 (2026): Example Vol 10, No 1 (2025): February 2025, Disaster and Disease in History Vol. 10 No. 4 (2025): October, Social Issues and Education Issues Vol 10, No 3 (2025): Social, Cultural and Historical Studies Vol 10, No 2 (2025): Mei, Virtual reality in teacher education: Innovations, opportunities, and chal Vol 9, No 4 (2024): November, I Special Issue on "Educational design research for human beings learn Vol 9, No 3 (2024): Agustus, Education, Social Issue and History Education. Vol 9, No 2 (2024): Mei, History Learning Media and Social Problems Vol 9, No 1 (2024): Februari, Educational Studies, History of Education and Social Science Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law Vol 8, No 1 (2023): Januari, Social, Education, Political, Economic and Humanities Vol 7, No 4 (2022): November, Pendidikan Sejarah dan Model Pembelajaran Sosial Vol 7, No 3 (2022): Agustus, Pendidikan dan Pembelajaran Sejarah Vol 7, No 2 (2022): Mei, Pendidikan dan Media Vol 7, No 1 (2022): Februari, Ilmu Sejarah dan Media Pembelajaran Vol 6, No 4 (2021): November, Analisis Sejarah dan Pembalajaran Masa Kini Vol 6, No 3 (2021): Agustus, Media Pembelajaran dan Media Local Vol 6, No 2 (2021): Mei, Ilmu Sosial dan Pembelajaran Vol 6, No 1 (2021): Februari, Penerapan Media dan Pengaruh Pembelajaran Vol 5, No 4 (2020): NOVEMBER, 2020, Budaya, Model dan Media Pembelajaran Vol 5, No 3 (2020): AGUSTUS, 2020, Pendidikan Sejarah dan Media Vol 5, No 1 (2020): Februari, 2020, Social Culture, History of Humanities Vol 5, No 2 (2020): MEI, Kesian dan Antropologi Budaya Vol 4, No 4 (2019): November, Sejarah Islam dan Peradaban serta Pemikiran Filsafat Vol 4, No 3 (2019): Agustus, Penelitian Pengembngan dan Pengembangan Media Vol 4, No 2 (2019): Juni, Budaya dan Sastra Vol 4, No 1 (2019): Januari, Kajian Sejarah dan Kebudayaan Vol 3, No 4 (2018): November, Model dan Pengembangan AlatP raga Sejarah Vol 3, No 3 (2018): Juli, Ide dan Prestasi dalam Pembelajaran Sejarah Vol 3, No 2 (2018): April, Pendidikan dan Kajian Tentang Sejarah Vol 3, No 1 (2018): Januari, Pengaruh Media dan Isu Penting dalam Kajian Sejarah Vol 2, No 4 (2017): Nopember, Sejarah Kota dan Sejarah Pedesaan Vol 2, No 3 (2017): Juli, Pendidikan dan Ide Perubahan Media Vol 2, No 2 (2017): April, Kajian Isu Kebudayaan dan Etnisitas Vol 2, No 1 (2017): Januari, Sejarah Kemanusian dan Hal-hal Perjuangan Budaya Vol 1, No 1 (2016): Oktober, Sejarah, Sosiologi dan Kajian Sosial More Issue