cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Humiras Betty Marlina Sihombing
Contact Email
lembagappmuda@gmail.com
Phone
+6282217442010
Journal Mail Official
lembagappmuda@gmail.com
Editorial Address
Jl. DR. TD. Pardede, MEDAN
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RETENTUM
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 26865432     EISSN : 26865440     DOI : 10.46930
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Retentum Journal is an Online Published Journal of law Department of Postgraduate School in Darma Agung University in Collaboration with Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). The Publication is officially managed by LPPM UDA. The journal is publish 6 monthly and sited in https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum For those who want to submit the article, here is the official Author Guidelines of Retentum Journal. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor). The submission file is in Open Office, Microsoft Word, or RTF document file format. Where available, URLs for the references have been provided The article contains scientific studies in the field of Secretary, Human Resource Management, Marketing Management, Financial Management, General Management, International Economics, Management Information Systems, Organizational Behavior and Business Ethics. The article must be original and novelty. The article is written by 4 writers maximally. Every single writer put the e-mail address. The abstract is Written in International Official Languages The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end. The text is 10-15 pages. We suggest you to construct a shocking title. It only consists of 16 words maximally. We do not take the responsibility for the content of your article.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 19 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER" : 19 Documents clear
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK BERUPA BADIK (Studi Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2021/PN Gdt) Dimas Pratama Putra; Lukmanul Hakim; Okta Ainita
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i1.3790

Abstract

Siapapun orang yang membawa senjata tajam tanpa kekuatan menguasainya akan ancaman kriminal. Melalui itu, jika bukan untuk keperluan profesional atau kantor, sebaiknya tidak membawa senjata tajam saat bepergian, karena untuk perlindungan diri. hal ini tidak bisa diterima sebagai alasan jika terjadi sesuatu. Apabila kedapatan membawa senjata tajam, diharapkan masyarakat dapat bersikap bijak agar tidak terjerat tindak pidana ancaman membawa senjata tajam tanpa izin. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kepemilikan senjata penikam atau penusuk berupa badik berdasarkan Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2021/PN Gdt dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan kepemilikan senjata penikam atau penusuk berupa badik berdasarkan Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2021/PN Gdt. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelanggar kepemilikan senjata tajam atau senjata tajam berupa badik didasarkan pada Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2021/PN Gdt adalah dengan menghukum terdakwa diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana tersebut. dikenakan. Pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan mengenai delik kepemilikan senjata tajam atau senjata tajam berbentuk badik didasarkan pada Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2021/PN Gdt Berikut ini, keadaan yang lebih memberatkan adalah tindakan si penyerang yang mengganggu ketertiban masyarakat dan mengancam keselamatan orang lain, sedangkan keadaan Keadaan yang meringankan adalah tindak pidana yang pertama kali dilakukan terdakwa dan penyesalan terdakwa atas perbuatannya. diadili dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI DALAM PERKARA KORUPSI Darwin Lolo Saragi; Roni Syahputra; Muhammad Yasid
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i2.2032

Abstract

Judul Penelitian ini Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Dalam Perkara Korupsi. Tujuan penelitian ini adalah pertama, adalah untuk mengetahui Modus Operandi Pelaku Korupsi melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dalam perkara korupsi. Kedua, untuk mengetahui penerapan sanksi pidana yang tepat bagi terdakwa pelaku memperkaya diri sendiri dalam perkara korupsi. Ketiga, untuk mengetahui pembentukan upaya penal dan non penal pencegahan perkara korupsi di Indonesia. Hasil penelitian yang pertama, bahwa modus operandi pelaku korupsi melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dalam perkara korupsi dilakukan dengan perilaku membujuk pejabat publik baik dipusat maupun daerah, memberikan imbalan, membuat spesifikasi barang tertemtu dalam tender, meninggikan harga atau nilai kontrak, serta memberikan sejumlah uang kepada pejabat. Kedua, bahwa Penerapan sanksi pidana yang tepat bagi terdakwa pelaku memperkaya diri sendiri dalam perkara korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya berfokus pada sanksi pidana penjara dan pidana denda. Sanksi Pidana penjara dalam Undang-undang tersebut mulai dari yang tersingkat yaitu 1 tahun hingga yang terlama yaitu seumur hidup. Perihal pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dibedakan menjadi dua jenis sanksi yakni, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana pokok yang dimaksud yaitu pidana penjara serta pidana denda yang dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ketiga, bahwa Upaya penal dilandasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomo 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
ANALISIS POTENSI PELANGGARAN ETIKA MENUJU PEMILU PARALLEL TAHUN 2024 Rini T Simangunsong; Dina Mariana Situmeang; Herlina Panggabean
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i2.3460

Abstract

The Election Organiser Code of Ethics, in general, is a unified set of moral, ethical, and philosophical principles that serve as a guideline for Election Organisers' behaviour in the form of obligations or prohibitions, actions and/or remarks that are or are not appropriate for Election Organisers to make. The 2024 simultaneous election is a rather challenging election for election organisers, both the KPU and Bawaslu. Where it incorporates the Presidential and Vice- Presidential Elections, the DPR and DPD Elections, as well as the Provincial and Regency/City DPRDs. Of course, this adds complexity to the execution, especially with the recruitment of organisers in the middle of the stage. This article seeks to uncover probable ethical issues in the conduct of elections in Indonesia during the 2024 simultaneous elections. This article is based on library resources, secondary data owned by the author, or data obtained from third parties. Secondary data from available data relating to patterns of ethical infractions is used asthe foundation for analysis. Based on the information gathered, the general public believes that the potential issue of ethical violations in the conduct of elections in Indonesia in the 2024 simultaneous elections will not be far from the fundamental ethical principles of siding with one of the political forces, conflicts of interest, accepting bribes, and becoming opaque. Certain incidents, such as those concerning the KPU and Bawaslu standards of professionalism, violations of the principle of legal certainty, and violations of the principle of independence, are likely to be repeated in the future.
GUGATAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PERBUATAN INGKAR JANJI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH (Analisis Putusan Perkara No. 1570 K/Pdt/2018) Rizki Permana; Alusianto Hamonangan; Lestari Victoria Sinaga
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i2.3793

Abstract

Kedudukan para pihak dalam perjanjian jual beli menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Suatu bentuk ganti rugi atas pelanggaran janji oleh salah satu pihak dalam kontrak jual beli, di mana salah satu pihak dalam kontrak jual beli dapat diminta untuk membatalkan kontrak dengan biaya, ganti rugi dan bunga. . Dapat juga dijelaskan bahwa pelanggar hanya dapat dimintai pertanggung jawaban ganti rugi hanya apabila ia diwajibkan untuk mengganti atau melaksanakan kontrak. Peninjauan kembali hakim terhadap putusan perkara no. 1570 K/Pdt/2018 tentang ganti kerugian atas ingkar janji dalam kontrak jual beli tanah dimana hukum diterapkan secara tidak benar Judex Facti (Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung) berpendapat bahwa surat Perjanjian antara penggugat dan tergugat tertanggal 12 September 2012 dipahami sebagai hubungan hukum antara para pihak dengan pinjaman dengan jaminan sertifikat d'homme (SHM). Bertepatan dengan penandatanganan perjanjian akuntansi, pada tanggal yang sama, 12 September 2012, dibuat perjanjian jual beli (PPJB). Jika dalam pasal 8 dicatat perjanjian utang antara lain jika debitur in casu fund tidak mampu membayar utang, maka PPJB akan mengajukan dan tanah tersebut akan menjadi milik penggugat SHM. Hal seperti itu dilarang oleh undang-undang, karena utang yang tidak dapat dibayar otomatis menjadi hubungan jual beli.
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Budianto, Azis; Rajagukguk, K. Johnson; Santiani Fani, Veranika; Rakhmawaty, Popy
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5407

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan fokus pada proses pelacakan aset, eksekusi putusan hakim, serta hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan dan lembaga terkait lainnya. Meskipun sudah ada regulasi yang mendukung, tingkat pengembalian kerugian negara masih sangat rendah. Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal dengan pendekatan normatif-empiris, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, implementasi hukum, dan praktik di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi hukum untuk menganalisis regulasi yang berlaku, serta observasi terhadap penerapan hukum terkait pengembalian kerugian negara. Hasil penelitian mengidentifikasi kelemahan dalam koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan masalah administratif, yang menjadi hambatan utama. Penelitian ini mengusulkan perlunya reformasi untuk meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian negara melalui peningkatan koordinasi, transparansi, dan pengawasan.
Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR), Antara Tantangan dan Tuntutan Barthos, Megawati; Nugraha, Lingga; Sukendar Situmorang, Suhadi; Situmeang, Ojak
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5389

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia, focusing on the economic, social, and environmental dimensions that form the basis for CSR policies in this country. This study also explores the challenges faced in implementing CSR policies, as well as the factors that support and inhibit the implementation of CSR by companies. In this study, it was found that although there are regulations governing CSR, the main challenge lies in the lack of clarity of policies and the mismatch between the expectations of the community, companies, and the government. Supporting factors such as organizational culture and customer demand greatly influence the success of CSR implementation. Conversely, inhibiting factors such as minimal synchronization between the government and the business world and the lack of clear technical guidelines are significant obstacles to effective implementation. Therefore, more integrated policies and collaboration between the government, companies, and the community are needed to improve the implementation of CSR that has a positive impact on social and environmental sustainability.
Kemunduran Hukum Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Rusdi, Muhamad; Iskandar, Putra; Tirtayasa, Subhan; Nugraha, Renaldi
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5408

Abstract

Penghapusan Pasal 8 dalam UU Nomor 3 Tahun 2020, yang merevisi UU Nomor 4 Tahun 2009, menghilangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sehingga mengalihkan seluruh kewenangan izin dan pengawasan ke pemerintah pusat. Perubahan ini berpotensi mengurangi efektivitas pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal, meningkatkan risiko konflik sosial, serta merusak lingkungan akibat kurangnya keterlibatan pemerintah daerah yang memiliki pemahaman lebih baik terhadap kondisi lokal. Selain itu, ketentuan Pasal 96 yang mengurangi cakupan kewajiban reklamasi pascatambang menjadi hanya satu dari empat kewajiban sebelumnya, serta Pasal 162 yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang menolak kegiatan tambang, menunjukkan pergeseran regulasi yang lebih memprioritaskan kepentingan investasi dibandingkan keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis dampak perubahan regulasi tersebut terhadap aspek lingkungan, sosial, dan hak masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 berisiko memperburuk ketimpangan perlindungan antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal serta mengabaikan prinsip keberlanjutan.
Urgensi Reformasi Kebijakan Mengenai Persaingan Usaha Dalam Pasar Digital Herman, KMS; Hartati, Titin; Amrullah, Amrullah; Kristiani, Enny
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5404

Abstract

This study aims to analyze the implementation of competition regulation in the digital market with an empirical legal approach, which combines sociological legal analysis to understand the impact and challenges of regulation in social life and the digital economy. By relying on literature studies as a method of data collection, this study examines various legal sources, documents, and related literature to explore the main issues that arise in regulating competition, including monopoly, data misuse, and consumer protection. Qualitative analysis methods are used to evaluate and interpret the data collected, with the aim of identifying obstacles faced in the implementation of existing regulations and the urgency of forming more responsive and adaptive policies to create a healthy and sustainable digital market. This study is expected to provide appropriate policy recommendations to support fair and inclusive competition in the digital sector.
Ketidakpastian Hukum Terhadap Penundaan Eksekusi Pidana Mati Vic S., Binsar Jon; Rusman, Rusman; Margaretha Tjhia, Kimico; Maria, Indri
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5386

Abstract

This study aims to examine the legal uncertainty that occurs during the waiting period for the execution of the death penalty, which is an important issue in the Indonesian criminal justice system. This study highlights the urgency of clearer and more comprehensive legal regulations to address the legal vacuum related to the execution waiting period limit which is not regulated in detail in Article 98 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). The uncertainty in this waiting period leads to unauthorized delays and has the potential to disrupt the basic principles of punishment, such as legal certainty, justice, and the effectiveness of the deterrent effect. Through a normative legal approach, this study provides a solution to the legal vacuum by suggesting an update or revision to Article 98 which can regulate in detail the procedures for implementing the death penalty and its waiting period, with the aim of ensuring fair and efficient implementation in accordance with the principles of a state of law based on the 1945 Constitution and applicable legal norms.
Reformasi Hukum Mengenai Penguatan Pelaksanaan Eksekusi Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Sara, Rineke; Pratama Sarwono, Aditya; Nandang, Asep; Samuel Wuisan, Ronald
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5390

Abstract

This study discusses the obstacles faced by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in enforcing competition law, with a focus on the difficulty in obtaining adequate evidence, the lack of authority to force related parties, and the unclear procedures that can harm the reporter and the reported. The research method used is a normative legal approach with an analysis of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The main findings show that the KPPU faces serious obstacles in enforcing the law due to the lack of direct execution authority, non-transparent procedures, and the lack of legal protection for reporters. This study recommends several steps, including synchronizing Law No. 5 of 1999 with civil procedural law, granting direct execution authority to the KPPU, adding more stringent and effective sanctions, and increasing coordination between law enforcement agencies to accelerate the implementation of decisions and create a healthier and fairer business competition system.

Page 1 of 2 | Total Record : 19

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER Vol 6 No 1 (2024): MARET Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER Vol 5 No 1 (2023): MARET Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 4 No 1 (2022): MARET Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 3 No 1 (2021): MARET Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER Vol 2 No 1 (2020): MARET Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER More Issue