JURNAL RETENTUM
Retentum Journal is an Online Published Journal of law Department of Postgraduate School in Darma Agung University in Collaboration with Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). The Publication is officially managed by LPPM UDA. The journal is publish 6 monthly and sited in https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum For those who want to submit the article, here is the official Author Guidelines of Retentum Journal. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor). The submission file is in Open Office, Microsoft Word, or RTF document file format. Where available, URLs for the references have been provided The article contains scientific studies in the field of Secretary, Human Resource Management, Marketing Management, Financial Management, General Management, International Economics, Management Information Systems, Organizational Behavior and Business Ethics. The article must be original and novelty. The article is written by 4 writers maximally. Every single writer put the e-mail address. The abstract is Written in International Official Languages The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end. The text is 10-15 pages. We suggest you to construct a shocking title. It only consists of 16 words maximally. We do not take the responsibility for the content of your article.
Articles
23 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS"
:
23 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK SEBAGAI BENTUK PENYALAHGUNAAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI KASUS SELEBGRAM MEDINA ZEIN) ]]>
<![CDATA[Putri, Rhiza Adelia]]>;
<![CDATA[Alhadi, Muhammad Nurcholis]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Bayu]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5614
<![CDATA[Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang atau yang lebih dikenal dengan istilah penghinaan, pencemaran nama baik sebagai bentuk penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media elektronik menjadi isu yang semakin sering terjadi seiring dengan berkembangnya era digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perkembangan pengaturan tentang pencemaran nama baik dan bagaimana upaya-upaya aparat penegak hukum dalam menangani tindak pencemaran nama baik, dengan studi kasus selebgram Medina Zein. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis normatif, dengan mengkaji perkembangan pengaturan pencemaran nama baik dan upaya penegak hukum dalam menangani tindak pencemaran nama baik di media elektronik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat perkembangan pengaturan seiring dengan kemajuan era digital, sehingga memerlukan pengaturan hukum yang lebih mengikat. Dalam upaya penegakkan hukum terhadap pencemaran nama baik di media elektronik, terdapat dua upaya yang dapat mengurangi dan meminimalisir tindak pencemaran nama baik di media elektronik. Kasus Medina Zein mencerminkan bagaimana informasi yang tidak akurat dapat menyebar dengan cepat di media sosial, merugikan reputasi individu, dan memicu tindakan hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami batasan dalam menggunakan media elektronik, sehingga diperlukan edukasi hukum yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab dalam berpendapat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman hukum masyarakat mengenai pencemaran nama baik dan kebebasan berpendapat di era digital.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PELAKAU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI PT. MITRA ABADI PRATAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 540/PID.B/2024/PN TJK) ]]>
<![CDATA[Seregig, I Ketut]]>;
<![CDATA[Hanyfah, Zaskia]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5609
<![CDATA[Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melibatkan pelanggaran terhadap nilai moral, mental, dan kepercayaan yang diberikan kepada pelaku. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah bentuk penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang atau jabatan tertentu dalam sebuah institusi, baik swasta maupun pemerintah. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT. Mitra Abadi Pratama berdasarkan Putusan Nomor 540/Pid.B/2024/PN.Tjk. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menganalisis fakta hukum, proses peradilan, dan penerapan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian menghasilkan bahwa tindak pidana ini dilakukan oleh terdakwa Rizki Ade Putra, seorang sales yang menyalahgunakan dana hasil tagihan pelanggan sebesar Rp132.197.848,00 untuk kepentingan pribadi. Penelitian mengungkap lemahnya pengawasan internal perusahaan sebagai salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya penggelapan. Selain itu, putusan pengadilan memberikan sanksi pidana yang tegas terhadap terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum sekaligus upaya pencegahan tindakan serupa.]]>
<![CDATA[URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTIVIS LINGKUNGAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 ]]>
<![CDATA[Hutagalung, Cindy Ananda]]>;
<![CDATA[Dinar, Fathimah Azzahra]]>;
<![CDATA[Thesalonica, Ghora Putri]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5594
<![CDATA[Penelitian ini mengeksplorasi isi dan penerapan Pasal 66 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fokus utama analisis adalah pada frasa "setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat" yang tidak dapat dikenakan tuntutan pidana atau gugatan perdata, meskipun saat ini masih dianggap tidak efektif dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, yang memanfaatkan data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memastikan akurasi dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dari hasil penelitian, teridentifikasi adanya kekurangan dalam aturan teknis yang mendasari Pasal 66 tersebut, yang seharusnya berfungsi sebagai landasan hukum untuk melindungi aktivis lingkungan. Hal ini menunjukkan perlunya reformulasi hukum untuk meningkatkan perlindungan bagi aktivis lingkungan hidup melalui revisi Pasal 66 agar lebih jelas dan efektif dalam menegakkan keadilan. Selain itu, diperlukan juga pengaturan tambahan dalam bentuk peraturan internal dan turunan untuk menangani kasus-kasus terkait perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih baik.]]>
<![CDATA[DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA ILEGAL MINING (Studi Putusan No.649/Pid.B/LH/2023/PN.Smr dan 122/Pid.Sus/20223/PN Tgr) ]]>
<![CDATA[Safitri, Diana]]>;
<![CDATA[Sunariyo, Sunariyo]]>;
<![CDATA[Muslim, Ikhwanul]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5615
<![CDATA[Penelitian ini ditujukan dalam rangka menyelidiki bagaimana disparitas dan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana oleh hakim terhadap kasus yang serupa, serta dasar pertimbangan yang dipergunakan pada saat memutuskan perkara. Adapun yang menjadi fokusnya berupa dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 649/Pid.B/LH/2023/PN SMR dan Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN TGR. Penelitian ini mempergunakan metode hukum normatif dan pendekatannya berupa perundang-undangan dan studi kasus data diperoleh dari studi kepustakaan yang melibatkan bahan hukum primer dan sekunder. Temuan yang dihasilkan mengindikasikan, disparitas lebih cenderung pada putusan putusan pertama disebabkan oleh beberapa, dari mulai faktor undang-undang, faktor pendapat hakim, serta faktor yurisprudensi. Pertimbangan hakim pada saat penjatuhan perkara itu didasarkan pertimbangan yang sifatnya yuridis dan non yuridis, pertimbangan yuridis berdasarkan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, barang bukti, dan unsur- unsurnya. Pertimbangan non yuridis berdasarkan latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan hal yang meringankan dan yang memberatkan. Dimana hakim dalam memutuskan perkara No.649/Pid.B/LH/2023/PN Smr terdakwa di pidana penjara selama 4 bulan dan dalam putusan No.122/Pid.Sus/2023/PN Tgr terdakwa di pidana penjara selama 2 tahun.]]>
<![CDATA[PENERAPAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor : 663/Pid.Sus/2023/PN TJK) ]]>
<![CDATA[Seftiniara, Intan Nurina]]>;
<![CDATA[Hartono, Bambang]]>;
<![CDATA[Nurhaliza, Siti]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5610
<![CDATA[Era globalisasi saat ini menciptakan peluang bagi terbukanya pasar bebas antarnegara. Salah satunya membawa kemudahan dalam perpindahan barang, jasa, modal, dan manusia antarnegara. Meski menawarkan berbagai manfaat positif, globalisasi juga menghadirkan dampak negatif, bentuk kejahatan transnasional yang berkembang di Indonesia adalah perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dengan tujuan mengeksploitasi manusia demi keuntungan sepihak. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang melalui Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN TJK. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekataan yuridis normatif dan empiris. penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia dengan fokus pada Studi Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN TJK.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENERAPAN TAHAP KEDUA MEDIUM SECURITY DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KOTA KUPANG ]]>
<![CDATA[Samara, Finsensius]]>;
<![CDATA[Sumanti, Genoveva]]>;
<![CDATA[Deze, Januarius Morizon]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5596
<![CDATA[Anak yang terjerat tindakan pidana seyogianya tidak dijatuhi hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, namun diarahkan untuk menjalani pembinaan mental dan emosional guna mendukung pemulihan diri. Dalam operasionalnya, LPKA memiliki tanggung jawab guna menyediakan berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, serta pemenuhan hak-hak lainnya yang menjamin dengan peraturan perundangan.Pada tahap Medium Security, narapidana diberi tanggung jawab untuk mengembangkan rasa harga diri, tata krama, serta etika yang dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan perubahan positif dalam cara pandang serta sikap masyarakat terhadap mereka.Jenis studi yang dipakai peneliti ialah jenis studi hukum Yuridis-Empiris.Pengolahan data ini mencakup Pengumpulan data, Penyajian data, Reduksi data, kesimpulan maupun verifikasi.Teknik analisis data merujuk pada metode untuk menyederhanakan informasi yang terkumpul, hingga lebih dipahami serta diinterpretasikan. Pembahasan adalah hasil wawancara dengan pihak LPKA Kota Kupang dengan menyiapkan pertanyaan secara sistematis.]]>
<![CDATA[TRANSFORMASI SISTEM ADAT MASYARAKAT BADUY DALAM MENGHADAPI MODERNISASI ]]>
<![CDATA[Rafli, Jhonatan]]>;
<![CDATA[Anatasyah, Clerine Clarisa]]>;
<![CDATA[Sukmawati, Olivia]]>;
<![CDATA[Thahirah, Berliana Ath]]>;
<![CDATA[Apriliyanti, Reva]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5592
<![CDATA[Masyarakat Baduy, dengan sistem adat yang kuat dan kental dengan nilai-nilai leluhur, menghadapi tantangan signifikan akibat derasnya arus modernisasi. Penelitian ini menganalisis transformasi yang terjadi pada sistem adat masyarakat Baduy dalam merespons perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Melalui studi kasus mendalam, penelitian ini mengungkap strategi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat Baduy untuk mempertahankan identitas budaya sambil berinteraksi dengan dunia luar.]]>
<![CDATA[FAKTOR YANG MENYEBABKAN KESALAHAN DALAM PENULISAN NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH ]]>
<![CDATA[Bachri, Erlina]]>;
<![CDATA[Putra, M Farhan Frans]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5611
<![CDATA[Faktor Yang Menyebabkan Kesalahan Dalam Penulisan Nama Sertifikat Hak Milik Tanah Milik Pemohon Berdasarkan Putusan Nomor : 238/Pdt.P/2024/PN TJK adalah Faktor ketidak telitian Pemohon pada saat pembuat Sertifikat dikantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Pemohon tidak melakukan pengecekan pada nama Sertifikat hal ini dibuktikan Pemohon baru mengetahui adanya perbedan atau kesalahan pengetingan nama Pemohon dalam Sertifikat pada saat ingin mengurus pemecahan Sertifikat milik pemohon di Kantor Badan Pertanahan Nasiaonal Kota Bandar Lampung dan kurangnya pemeriksaan adalah penyebab umum kesalahan pengetikan. mengabaikan peninjauan yang diketik meningkatkan kemungkinan kesalahan. Dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dalam Penulisan Nama Sertifikat Hak Milik Tanah Milik Pemohon Berdasarkan Putusan Nomor: 238/Pdt.P/2024/PN TJK. secara yuridis telah terpenuhinya Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta secara sosiologis hukum telah mendapat kepastian hukum dan untuk mewujudkan kepastian hukum pada tertib administrasi kependudukan. Hal ini sesuai dengan teori Pertimbangan hakim menurut Mackenzie yang menyatakan bahwa Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara.]]>
<![CDATA[PENGUASAAN ATAS TANAH dan WARISAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT ]]>
<![CDATA[Maulana, Maulana]]>;
<![CDATA[Finly, Shella]]>;
<![CDATA[Meliani, Mela]]>;
<![CDATA[Apriliani, Nur Aulia]]>;
<![CDATA[Mubarok, Asnawi]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5597
<![CDATA[Penelitian ini dilaksanakan untuk memahami dan menganalisis konsep penguasaan tanah dalam hukum adat serta bagaimana proeses warisan dan penerapan aturannya dalam komunitas hukum adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang memanfaatkan undang-undang sebagai sumber utama (bahan hukum primer), serta menggunakan sumber tambahan (bahan hukum sekunder) yang berupa literatur, buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan isu yang dibahas. Dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa prinsip penguasaan tanah dalam hukum adat dikenal dengan istilah hak Ulayat, yang melibatkan subjek berupa komunitas hukum adat dan obyek yang meliputi seluruh tanah yang menjadi milik komunitas tersebut. Selain itu, karakteristik hukum warisan adat menunjukkan pola yang khas, mencerminkan cara berpikir serta inti dan semangat dari tradisional yang berlandaskan pada konsep kolektif, kebersamaan, serta aspek konkret dari masyarakat Indonesia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVISME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[Maharani, Miranda]]>;
<![CDATA[Sunariyo, Sunariyo]]>;
<![CDATA[Alhadi, Muhammad Nurcholis]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5612
<![CDATA[Residivisme di kalangan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi perhatian serius dalam sistem peradilan pidana anak. Anak yang telah selesai menjalani masa tahanan sering menghadapi stigma sosial, kurangnya dukungan rehabilitasi, dan minimnya pengawasan, yang berpotensi mendorong mereka kembali melakukan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak serta mengidentifikasi langkah strategis untuk mencegah residivisme pasca-penahanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak masih menghadapi kendala signifikan, terutama dalam aspek pengawasan dan rehabilitasi pasca-penahanan. Upaya pencegahan residivisme dapat dilakukan melalui langkah preventif seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis, serta langkah represif berupa implementasi peraturan hukum yang lebih tegas. Kerja sama yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak dalam mencegah residivisme.]]>
