cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Humiras Betty Marlina Sihombing
Contact Email
lembagappmuda@gmail.com
Phone
+6282217442010
Journal Mail Official
lembagappmuda@gmail.com
Editorial Address
Jl. DR. TD. Pardede, MEDAN
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RETENTUM
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 26865432     EISSN : 26865440     DOI : 10.46930
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Retentum Journal is an Online Published Journal of law Department of Postgraduate School in Darma Agung University in Collaboration with Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). The Publication is officially managed by LPPM UDA. The journal is publish 6 monthly and sited in https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum For those who want to submit the article, here is the official Author Guidelines of Retentum Journal. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor). The submission file is in Open Office, Microsoft Word, or RTF document file format. Where available, URLs for the references have been provided The article contains scientific studies in the field of Secretary, Human Resource Management, Marketing Management, Financial Management, General Management, International Economics, Management Information Systems, Organizational Behavior and Business Ethics. The article must be original and novelty. The article is written by 4 writers maximally. Every single writer put the e-mail address. The abstract is Written in International Official Languages The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end. The text is 10-15 pages. We suggest you to construct a shocking title. It only consists of 16 words maximally. We do not take the responsibility for the content of your article.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 215 Documents
 11   12   13   14   15 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH YANG DI PUTUSKAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK OLEH PT MEGAAUTO FINANCE Laia, Apriana; Simamora, Erdin; Marbun, Jaminuddin; Hamonangan, Alusianto
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4245

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pekerja atau buruh yang di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara dengan mengambil studi kasus dari Putusan Mahkamah Agung No. 1760 K/Pdt.Sus-PHI/2022. Perlindungan yang melindungi hak-hak pekerja dalam situasi di-PHK oleh perusahaan dan menguji sejauh mana putusan Mahkamah Agung mencerminkan keadilan dan perlindungan hukum bagi pekerja. mengidentifikasi dasar hukum yang mengatur hak-hak pekerja yang di-PHK serta prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya menganalisis putusan Mahkamah Agung terkait dengan kasus, termasuk alasan-alasan yang mendasarinya. menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja dalam kasus di-PHK secara sepihak masih memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam penegakan hak-hak pekerja. Bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja dalam kasus PHK perlu diperkuat, dan putusan Mahkamah Agung harus memperhatikan kepentingan pekerja serta memastikan keadilan di dalamnya.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMA AGUNG No.7516K/Pid.Sus/2022) Sinaga, Brian; Sibarani, Lestari; Siregar, Gomgom TP; Sinaga, Lestari Victoria
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4252

Abstract

Narkotika adalah zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan mempenggaruhi pungsi fisik dan psikologis (WHO). Tindak pidana penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya selalu bertambah di Indonesia khususnya dikota Medan, yang sebagian besar dilakukan oleh orang dewasa maupun remaja atau anak-anak dibawah umur. Penyalahgunaan narkotika tentunya dapat mengakibatkan kerusakan kesehatan mental, kesehatan fisik, emosi dan sikap dalam masyarakat Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang narkotika menurut peraturan peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia serta bagaimana dalam tinjauan putusan terhadap putusan hakim no.7516K/Pid.Sus/2022. terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang narkotika menurut peraturan perundang-undangan di indonesia, untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia, untuk mengetahui secara yuridis terhadap putusan hakim nomor 7516K/Pid.Sus/2022. Penulis setuju dengan keputusan hakim terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 tahun, karna terbukti secara sah dan meyakinkan besalah telah melakukan tindak pidana narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYUAPAN KEPADA OKNUM JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KORUPSI Halawa, Desta Forlius; Gulo, Teringat Terserah; Siregar, Gomgom TP; Taufiqurrahman, Mhd.
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4246

Abstract

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan jika dilanggar, akan dikenakan sanksi pidana. Praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum Jaksa dan hukuman yang tidak sebanding terhadap pelaku korupsi merupakan salah satu faktor yang merusak kepercayaan publik terhadap Lembaga Kejaksaan. Di lapangan, sering ditemukan hukuman bagi pelaku korupsi yang tidak sebanding dengan kerugian negara. Hukuman tindak pidana korupsi cenderung lebih ringan dibandingkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana umum yang hanya merugikan korban.
ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENGEMBALIKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT UNTUK DAPAT MENERIMA KEMBALI MANTAN NARAPIDANA (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Binjai) Hasibuan, Uli Vaniar; Ediwarman, Ediwarman; Marlina, Marlina; Trisna, Wessy
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4215

Abstract

Adapun yang menjadi sorotan yaitu sulit bagi masyarakat menerima kembali seorang mantan narapidana dan masyarakat memberikan tembok pemisah kepada mantan narapidana. Permasalahannya adalah bagaimana lapas berperan untuk menciptakan narapidana yang siap berintegrasi melalui pembinaan-pembinaan yang ada serta melakukan upaya agar mantan narapidana bisa mendapatkan kembali tempatnya di masyarakat. Perlu dilakukan peneliian sosiologi hukum agar menganalisis sejauh apa peran Lapas, bagaimana efektifitas pembinaan yang diberikan serata upaya apa yang dapat dilakukan Lapas dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk dapat kembali menerima mantan narapidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan yuridis. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara, observasi, studi kepustakaan dan perundang undangan. Berdasarkan hasil penelitian sosiologi hukum tersebut di temukan bahwa Lapas berperan sebagai alat kontrol sosial yang mana bertanggung jawab mengawasi dan membina narapidana secara penuh, pembinaan yang diberikan pun harus sesuai UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yaitu berbentuk kepribadian dan kemandirian serta upaya Lapas secara preventif maupun represif untuk menciptakan mantan narapidana yang siap berintegrasi kembali dengan masyarakat. Ada beberapa upaya yang dapat diambil untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat untuk dapat menerima mantan narapidana yaitu, adanya kordinassi yang baik antara Lapas, keluarga dan masyarakat sebagai upaya preventif. Sebagai upaya represifnya adalah Lapas lebih tegas menindak residivis agar mereka jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi saat sudah bebas.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : SK.579/MENHUT-II/2014 (Studi Kasus Putusan PN Padang Sidempuan No.185/Pid.B/2021/PN.Psp) Halawa, Priono; Ndraha, Epianus; Siregar, Gomgom TP; Sinaga, Lestari Victoria
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4253

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah pertanggungjawaban hukum korporasi terkait tindak pidana yang terjadi dalam konteks kegiatan perkebunan tanpa izin. Fokus utama adalah untuk menjelaskan kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam situasi seperti ini dan menganalisis implikasi serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Pertanggungjawaban korporasi terkait dengan melakukan kegiatan perkebunan dikawasan hutan tanpa izin Menteri, sejalan dengan UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan,dijelaskan pada pasal 78 (14) Pasal ini menguraikan bahwa tindak pidana yang ditegaskan dalam Pasal 50 akan berlaku apabila dilakukan oleh badan hukum atau entitas bisnis. Pembahasan mengenai kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana. Pemaparan tentang prinsip-prinsip hukum yang melandasi pertanggungjawaban korporasi, seperti teori vicarious liability dan corporate criminal liability.
Kekosongan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yuwono, M. Sunandar; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5276

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan kekosongan hukum terkait fintech lending ilegal di Indonesia, serta urgensi pembentukan regulasi yang lebih komprehensif untuk melindungi konsumen. Fintech lending yang sah telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti POJK No. 10/POJK.05/2022 dan peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017, namun tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur dan menindak praktik fintech lending ilegal. Hal ini menyebabkan banyak konsumen yang dirugikan, baik dalam bentuk bunga yang sangat tinggi, penagihan yang tidak etis, maupun pelanggaran data pribadi. Penelitian ini menyarankan pembentukan Undang-Undang Fintech yang mencakup pengaturan mengenai klasifikasi fintech lending ilegal, sanksi pidana, dan tambahan pidana berupa restitusi untuk memulihkan hak konsumen. Selain itu, penelitian ini mengusulkan penerapan ajaran gabungan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam fintech lending ilegal, yang memungkinkan pertanggungjawaban yang lebih efektif dan adil terhadap korporasi. Dalam rangka melindungi konsumen, penelitian ini juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap platform fintech lending, guna memastikan praktik yang adil dan transparan serta memperkuat perlindungan konsumen. Melalui rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan tercipta regulasi yang dapat mengatasi permasalahan fintech lending ilegal, sehingga dapat memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen dan menciptakan ekosistem fintech yang lebih aman dan berkelanjutan di Indonesia.
Dilema Hukum Penerapan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 139/E/KPT/2022 dalam Pemenuhan Kadaver (Jenazah) sebagai Alat Bantu Pendidikan Kedokteran di fakultas Kedokteran Baru Setyawati, Niken Budi; Hoesein, Zainal Arifin
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5312

Abstract

Pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan kebutuhan tenaga medis di Indonesia, mendorong pendirian fakultas kedokteran baru. Salah satu syaratnya adalah adanya laboratorium anatomi yang memerlukan kadaver untuk tujuan pendidikan. Penggunaan kadaver penting untuk mengajarkan anatomi, teknik bedah, dan keterampilan medis lainnya. Namun, pemenuhan kadaver di Indonesia menghadapi tantangan seperti masalah etika, hukum, dan keterbatasan sumber daya. Teknologi seperti realitas virtual dan plastinasi mulai digunakan sebagai alternatif, namun belum dapat sepenuhnya menggantikan kadaver. Artikel ini membahas peran kadaver dalam pendidikan kedokteran dan tantangan yang dihadapi, serta potensi penggunaan teknologi sebagai solusi tambahan.
FENOMENA JUDI ONLINE DAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM : PENCUCIAN UANG MELALUI PINJAMAN ONLINE Sebayang, Dedek Kurnia; Agusmidah, Agusmidah
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.4896

Abstract

Fenomena judi online dan pencucian uang melalui pinjaman online telah menjadi isu serius di Indonesia, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma sosial dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut melalui pendekatan sosiologi hukum guna memahami bagaimana celah dalam regulasi dan perkembangan teknologi finansial dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan pendekatan normatif, penelitian ini menemukan bahwa kurangnya respons hukum terhadap perkembangan teknologi digital membuat pelaku kejahatan leluasa menggunakan layanan pinjaman online sebagai sarana pencucian uang. Ketertinggalan hukum ini diperburuk oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, yang dapat mendorong ketidakpatuhan sosial. Rekomendasi dari penelitian ini meliputi reformasi regulasi pada UU ITE dan KUHP untuk lebih efektif dalam menangani kejahatan digital, peningkatan edukasi masyarakat mengenai risiko judi online dan pinjaman online ilegal, serta kolaborasi internasional dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas. Dengan reformasi yang responsif terhadap aspek sosial, ekonomi, dan teknologi, hukum dapat berfungsi lebih efektif sebagai pengendali sosial di era digital.
Pertanggungjawaban Bank dalam Menjamin Keamanan Data Nasabah di Era Digitalisasi Perbankan Fonda, Hanif; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 1 (2022): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5271

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi, perlindungan hukum, dan pertanggungjawaban bank terhadap keamanan data nasabah terhadap perkembangan perbankan digital di Indonesia. Fokus penelitian ini mencakup peraturan yang mengatur digitalisasi perbankan, seperti POJK No. 12/POJK.03/2018 dan POJK No. 12/POJK.03/2021, serta kekosongan hukum terkait perlindungan data pribadi nasabah dalam ekosistem digital. Penelitian juga mengkaji upaya perlindungan yang dilakukan oleh bank, baik melalui kebijakan internal seperti enkripsi data dan otentikasi berlapis, maupun mekanisme kompensasi bagi nasabah yang dirugikan akibat kejahatan siber. Penelitian ini juga membahas aspek pertanggungjawaban bank terhadap kerugian materiil yang dialami nasabah akibat kelalaian dalam menjaga keamanan data, serta kemungkinan tindakan hukum yang dapat diambil oleh nasabah, termasuk tuntutan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk penguatan regulasi dan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif dalam mengatasi tantangan yang muncul akibat digitalisasi perbankan.
Implikasi Politik Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia di Masa Depan Nur Setiawan, Dwi; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5287

Abstract

Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan utama pembangunan nasional yang berkeadilan sosial, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Politik hukum, sebagai landasan dalam pembentukan kebijakan, memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh politik hukum dan kebijakan publik yang diterapkan pada tahun 2024 terhadap tata kelola keuangan peran politik hukum dalam membentuk kebijakan ekonomi yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil di Indonesia serta dampak dari penerapan politik hukum terhadap pengembangan sektor ekonomi di Indonesia di masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa sinergi antara politik hukum dan pembangunan ekonomi dapat memperkuat daya saing nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia di era globalisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah harus merumuskan kebijakan hukum yang mengintegrasikan keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan pemerataan ekonomi untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan..

Page 13 of 22 | Total Record : 215

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER Vol 6 No 1 (2024): MARET Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER Vol 5 No 1 (2023): MARET Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 4 No 1 (2022): MARET Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 3 No 1 (2021): MARET Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER Vol 2 No 1 (2020): MARET Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER More Issue