Socius: Social Sciences Research Journal
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial is a multi and interdisciplinary peer-reviewed academic research journal serving the broad social sciences community. The journal welcomes excellent contributions that advance our understanding on a broad range of topics including anthropology, sociology, history, politic, economy, education, culture, psychology, management, art, linguistics, and law.
Articles
1,705 Documents
<![CDATA[Pelindungan Hukum Bagi Merek Scopus dari Penggunaan Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan UU Merek dan Peraturan Pelaksanaannya ]]>
<![CDATA[Narassati, Dinda Ayu]]>;
<![CDATA[Amirulloh, Muhamad]]>;
<![CDATA[Permata, Rika Ratna]]>
<![CDATA[ Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 6 (2024): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10539748
<![CDATA[Scopus merupakan merek terkenal milik Elsevier B.V., yang bergerak di bidang abstraksi, publisitas karya tulis akademis dan konten ilmiah. Di Indonesia, hingga saat ini merek Scopus belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek di DJKI sehingga merek tersebut belum memiliki kepastian hukum yang kuat mengenai pelindungannya sebagai kekayaan intelektual, mengingat Indonesia menerapkan stelsel pelindungan konstitutif yang mewajibkan pendaftaran sebagaimana diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak di Indonesia dengan menggunakan merek yang memiliki unsur “Scopus” padahal tidak memiliki lisensi dari Elsevier B.V. selaku pemilik sah merek terkenal “Scopus”. Beberapa di antaranya adalah Rumah Scopus dan Mount Scopus Group. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pelindungan hukum terhadap merek terkenal tidak terdaftar Scopus dari penggunaan persamaan pada pokoknya oleh Rumah Scopus dan Mount Scopus Group berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan pelaksanaannya, serta tindakan hukum apa yang sebaiknya dilakukan oleh Elsevier B.V. selaku pemilik merek terkenal tidak terdaftar Scopus. Metode penelitian yang digunakan adalah pada pendekatan yuridis-normatif yang merujuk pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hingga teori serta doktrin hukum. Dengan demikian, tahapan penelitian ini lebih berfokus pada studi kepustakaan melalui penggunaan sumber bahan hukum baik tersier, sekunder, maupun primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Scopus sebagai merek terkenal meskipun belum terdaftar tetap dilindungi haknya di Indonesia dengan memberikan kewenangan untuk mengajukan upaya hukum secara pidana maupun perdata terhadap pihak yang menggunakan merek dengan persamaan pada pokoknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan pelaksanaannya, yaitu Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. ]]>
<![CDATA[Psikoedukasi Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Pada Remaja Broken Home di SMK Yohanes XXIII Maumere ]]>
<![CDATA[Maria Evi Fania]]>;
<![CDATA[Epifania Margareta Ladapase]]>
<![CDATA[ Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 5 (2023): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10278109
<![CDATA[This research aims to determine the effect of providing psychoeducation to increase self-confidence. This research uses research methods in the form of experimental data collection techniques using observation, interviews and questionnaires. This training shows an increase in self-confidence after being given psychoeducation for teenagers at SMK Yohanes XXIII Maumere. Proven by statistical analysis the value is 0.00. Because it is smaller than 0.05. So psychoeducation has a very significant influence in increasing the level of self-confidence in teenagers at SMK Yohanes XXIII Maumere.]]>
<![CDATA[Pengaruh Tax Planning dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Property and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023 ]]>
<![CDATA[Nursidin, M.]]>
<![CDATA[ Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 6 (2024): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10671686
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tax Planningdan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Property and Real Estateyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data merupakan data sekunder. Unit analisis dan observasi dalam penelitian ini adalah perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan jumlah populasi sebanyak 48 perusahaan. Dari populasi, dipilih dengan teknik purposive sampling dan diperoleh sebanyak 22 perusahaan selama 5 periode yaitu periode 2019-2023 yang berjumlah 110 sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Dari analisis tersebut diperoleh analisis regresi Manajemen Laba = -0.333 + 0.036 Tax Planning + 0.029 Ukuran Perusahaan + e. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Tax Planning memiliki nilai thitung ttabel yaitu 1.212 1.98217 dan nilai signifikan 0.05 yaitu 0.228 0.05dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Tax Planning tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan memiliki nilai thitung ttabel yaitu 2.264 1.98217 dan nilai signifikan 0.05 yaitu 0.026 0.05dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Tax Planning danUkuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba memiliki nilai Fhitung Ftabel yaitu 3.013 2,69 dan nilai signifikan 0.05 yaitu 0.039 0,05dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwaTax Planning dan Ukuran Perusahaanberpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. Koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.059 atau 5.9% yang berarti variabel Manajemen Laba dapat dijelaskan oleh variabel Tax Planning dan Ukuran Perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 94.1% variabel Manajemen Laba dapat dijelaskan oleh variabel lain seperti kinerja keuangan, leverage, Corporate Social Responsibility (CSR), pajak tangguhandan hal lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. ]]>
<![CDATA[Gambaran Pengetahuan Ibu Dengan Balita (0-5) Tahun Terhadap Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Cianjur ]]>
<![CDATA[Sri Hartati]]>;
<![CDATA[Obar O]]>;
<![CDATA[Fajriah Eshadrianti Idris]]>
<![CDATA[ Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 1-2 (2023): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10395719
<![CDATA[Imunisasi merupakan suatu metode untuk menghentikan penyebaran penyakit menular yang di cegah oleh sebuah vaksin. Dengan pemberian vaksin dapat menciptakan imunitas atau kekebalan terhadap berbagai penyakit. Peningkatan pengetahuan ibu tentang manfaat imunisasi dasar dapat membantu mengubah perilaku ibu terhadap imunisasi dasar, yang merupakan salah satu cara untuk memerangi sentimen negatif tentang imunisasi. Hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan promosi kesehatan dalam menerima semua imunisasi yang dianjurkan, yang akan meningkatkan sikap dan pemahaman ibu tentang imunisasi. Tujuan: Untuk mengetahui Gambaran Pengetahuan Ibu dengan Balita (0-5 Tahun) Terhadap Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Cianjur. Metodologi Penelitian: Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi adalah ibu dengan memiliki balita usia 0-5 tahun. Sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan Total Sampling pada ibu yang memiliki anak usia balita (0-5) tahun dengan responden sebanyak 60 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden memiliki pengetahuan kurang baik yaitu sebanyak 36 responden (60%), dan hampir setengahnya dari responden memiliki pengetahuan baik yaitu sebanyak 24 responden (40%). Kesimpulan: Dalam penelitian ini didapatkan hasil distribusi pernyataan responden berdasarkan pengetahuan, sebagian besar dari responden memiliki pengetahuan kurang baik yaitu sebanyak 36 responden (60%), dan hampir setengahnya dari responden memiliki pengetahuan baik yaitu sebanyak 24 responden (40%). Saran: Diharapkan responden dapat meningkatkan pengetahuan mengenai imunisasi dasar lengkap dan selalu membawa anak ke posyandu.]]>
<![CDATA[Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana yang Tidak Memenuhi Syarat Diversi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sukma, Angki]]>
<![CDATA[ Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 8 (2024): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10845080
<![CDATA[The Juvenile Justice System must prioritize a restorative justice approach, including by applying Diversion, which can only be carried out if two conditions are met: the punishment is under 7 years and it is not a repeat offender. The purpose of this study is to analyze the application of restorative justice in the Police Republic of Indonesia towards crimes that do not meet the Diversion requirements. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach. Secondary data used includes primary, secondary, and tertiary legal materials, with data collection techniques in the form of literature studies. Research instruments include Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and National Police Chief Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Crimes Based on Restorative Justice. The analysis technique used is the deductive method. The results showed that the regulation of the conditions for implementing Diversion caused the principle of restorative justice in the SPPA Law not to be fully implemented. However, the police can still handle juvenile cases that do not meet the Diversion requirements through a restorative justice approach based on National Police Chief Regulation Number 8 of 2021. ]]>
<![CDATA[The Existence Of Qonun Jinayah In The National Legislation System ]]>
<![CDATA[Putra, Ahmad Zidan Muadi]]>;
<![CDATA[Mardiansyah, Andre]]>;
<![CDATA[Aryanti, Annisa]]>;
<![CDATA[Najmudin, Deden]]>
<![CDATA[ Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 5 (2023): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Legal provisions regarding Regional Regulations and the process of their formation are the basis for the Taqnin process of jinayat law. To understand the mechanisms of criminal law, there are several principles that must be considered in making the Aceh Jinayat Law Qanun. All leaders in the Aceh region showed the process of preparing the Qanun from start to finish. In the Taqnin process in Aceh, the Al-Qur'an and Hadith are the main sources and should not be ignored. Apart from that, the initial plan for the process must be based on the Al-Qur'an and Hadith. Because public legal awareness really determines the success of jinayat law legislation, there are several obstacles in implementing the Aceh Qanun because civil society proposes testing the Qanun, and several organizations even carry out judicial reviews.]]>
<![CDATA[Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang ]]>
<![CDATA[Bondi, Adipapa Jefrianto]]>;
<![CDATA[Aradoni, Emanuel Bryan]]>;
<![CDATA[Naif, Maria Yovita]]>;
<![CDATA[Rabawati, Dwityas Witarti]]>
<![CDATA[ Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 6 (2024): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10516410
<![CDATA[The existence of a notary as a public official who has the authority to make authentic deeds has actually been confirmed in Article 1868 of the Civil Code. However, in reality, what happens sometimes is: authentic deeds which are ascertained by the notary not only are intervened by the government but also involve a lot of problems that lead to lawsuits in court, even though the notary has the role of authenticating the deeds that provide legal certainty (vide Article 1970 of the Civil Code) in private legal actions. Therefore, the problem is how the role and responsibility of the notary in service to the public can be in accordance with the profession’s ethical morals and laws. To answer the problem, the method used is critical legal studies. Both Article 1868 and Article 1870 of the Civil Code as well as the laws on the position of notaries are used as the analytic blades to the problem. Referring to such provisions, it is concluded that authentic deeds area perfect proofthat aimsto ensure legal certainty and protection, for the parties. Thus, order can be created in the traffic of private law. The role of a notary is seen from the legality and formalityof an authentic deed which must be met by those appearing, and those appearing arerecognized by the notary. In order for the role and responsibility to be carried out properly, a notary is demanded by the profession’sethical morals (code of ethics) and laws on notary position. Such responsibility is a logical consequence that must be requested from a legal profession including a notary in carrying out his or her duties. The responsibility is not only based on morals but also based on laws especially Law Number 30 of 2004 on Notary Position, in conjunction with Law Number 2 of 2014 on Notary Position]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Kasus Pelecehan Seksual Yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia ]]>
<![CDATA[Karina Hasiyanni Manurung]]>;
<![CDATA[Irwan Triadi]]>
<![CDATA[ Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 5 (2023): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10258639
<![CDATA[Sexual harassment is a serious problem that is rampant throughout Indonesia, where it affects various levels of society. The existence of sexual harassment perpetrators in the military is a complicated focal point because it contradicts the main task of the military which should uphold the values of security and state integrity. This research will discuss the criminal liability of members of the Indonesian National Army (TNI) who commit sexual harassment and how law enforcement against members of the Indonesian National Army (TNI) who commit sexual harassment. This research uses normative juridical method with statutory approach and conceptual approach. Through strict law enforcement, it is hoped that a system can be created that can prevent and eradicate acts of sexual harassment among the military, so that the integrity and public confidence in the state defense institutions are maintained.]]>
<![CDATA[Peranan Pengelolaan Arsip Sebagai Pendukung Dalam Kegiatan Akreditasi pada Dunia Pendidikan ]]>
<![CDATA[S, Sutriani]]>;
<![CDATA[C, Chalirafi]]>;
<![CDATA[H, Hamdiah]]>;
<![CDATA[J, Jumadiah]]>
<![CDATA[ Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 6 (2024): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10630670
<![CDATA[This research aims to determine the role of archive management as a supporter of accreditation activities in the world of education. The problem with archiving that does not comply with procedures is that the documents are irregular and unsafe and difficult to obtain when needed for accreditation purposes by the organization. Apart from that, it is also difficult to be accountable for planning and implementation. Archives have a role as memory centers, sources of information and monitoring tools that are very necessary for every office organization, state institutions, government agencies and state and private universities. The results of the research state that in archiving documents at the educational level studied by the author, some have been carried out well and some have not been carried out well, so it is necessary to manage archives for the purposes of filling out accreditation forms, in order to make it easier, smoother and shorten the time in finding documents again. when needed either by the form assessment team or the assessor team.]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Dalam Sistem Peradilan Militer ]]>
<![CDATA[Salmanita Shalsabella Pramudita]]>;
<![CDATA[Irwan Triadi]]>
<![CDATA[ Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 5 (2023): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10333206
<![CDATA[This court is regulated in Law Number 31 of 1997 concerning military justice, so that if a soldier commits a violation of the law, he will be subject to the court. As the author, I took the title: "The Urgency of Implementing Professional Ethics in Law Enforcement Efforts in Indonesia". We have great hope as writers that by writing this, we can provide benefits and knowledge to readers in accordance with its objectives. This research uses a normative juridical approach, namely by inventorying, studying and analyzing and understanding law as a set of regulations or positive norms in the legislative system that regulates human life. Based on the research results, it is known that the role of the Military Interest Principle in imposing disciplinary laws is highly prioritized in TNI institutions. It is hoped that in the future the TNI will be more professional and remain solid as a means of national defense but will still be guided by the law.]]>
