cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurasia Natsir
Contact Email
garuda@apji.org
Phone
+6288215137076
Journal Mail Official
rafaelardian39@gmail.com
Editorial Address
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar Jl. Sumba no 46, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar
ISSN : 29879124     EISSN : 29877113     DOI : 10.55606
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Sub Rumpun ILMU POLITIK 1 Ilmu Politik 2 Kriminologi 3 Hubungan Internasional 4 Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) 5 Kriminologi 6 Ilmu Hukum 7 Ilmu Pemerintahan 8 Ilmu Sosial dan Politik 9 Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) 10 Ketahanan Nasional 11 Ilmu Kepolisian 12 Kebijakan Publik 13 Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Sub Rumpun ILMU SOSIAL 1 Ilmu Kesejahteraan Sosial 2 Sosiologi 3 Humaniora 3 4 Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) 5 Arkeologi 6 Ilmu Sosiatri 7 Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) 8 Sejarah (Ilmu Sejarah) 9 Kajian Budaya 10 Komunikasi Penyiaran Islam 11 Ilmu Komunikasi 12 Antropologi 13 Bidang Sosial Lain Yang Belum Tercantum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 246 Documents
 1   2   3   4   5 
UPAYA MENGATASI TUMPANG TINDIH KEWENANGAN DI WILAYAH PERBATASAN LAUT INDONESIA Melaniati Suharni; Yohanes Arman
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.455

Abstract

Banyaknya instansi yang terlibat dalam proses penegakan hukum ternyata menjadi masalah tersendiri. Permasalahan ini muncul karena masing-masing lembaga memiliki interpretasi yang berbeda dengan mengklaim memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal keamanan di laut. Sehingga dalam praktiknya sering terjadi gesekan antar lembaga penegak hukum di laut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meliputi penelitian asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian tingkat sinkronisasi hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang dimaksud diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar bagi warga negara Indonesia, laut merupakan hal yang sangat penting, apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan.
ANALISIS VIKTIMOLOGI DALAM KEJAHATAN INSES Siti Nur Wafiq Azizih; Hideo Douzat Wibowo
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.456

Abstract

Di Indonesia sering terjadi beberapa kasus kekerasan yang melibatkan anak dan perempuan sebagai korban seperti penganiyayaan, pencabulan, bahkan pemerkosaaan. Stigma negatif dari masyarakat, yang beranggapan bahwa perempuan yang pernah mendapatkan kekerasan seksual merupakan aib dan seringkali mereka menyalahkan dan memandang dari segi korban bahwa korban adalah penyebab dari kekerasan seksual tersebut, sehingga korban kekerasan seksual tidak berani melapor. Bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi salah satunya adalah hubungan sedarah atau inses (incest). Inses atau yang dikenal sebagai hubungan seksual yang terjadi di antara anggota keluarga yang berdampak buruk bagi keluarga dan juga anak yang dihasilkan dari persetubuhan tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan mengenai makna dan kriteria inses, dasar pertimbangan dan kajian urgensi upaya kriminalisasi perbuatan inses terhadap korban, dan juga peran Korban terhadap kejahatan Inses. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) yang diharapkan bisa menghasilkan suatu dasar pertimbangan kriminalisasi Inses baik dari sudut pelaku maupun korban.
Pengaturan Dan Pengawasan Praktik Kursus Veneer Gigi Pada Salon Kecantikan Di Indonesia Alya Hasna Yogasara; Nyulistiowati Suryanti; Rai Mantili
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.458

Abstract

The aesthetic practice of dental veneers is rapidly becoming popular in Indonesia regardless of their economic background. High market demand if offset by very low prices can guarantee a large turnover. So this has given rise to many new business people who are interested in getting certification of expertise through dental veneer courses that do not have valid certificates and permits from the government. The purpose of this research is to determine the regulation and supervision of beauty salons that offer dental veneer courses. This research, which was carried out in this writing, uses normative juridical research methods with basic materials obtained through primary and secondary legal materials. Based on the research results, it can be concluded two things. First, Veneer Course Providers use materials and curricula that are not in line with dental medical standards so that the organizers of this non-formal education unit can be criminally charged regarding misappropriation of education provision in Article 71 and Article 67 paragraph 1 of Law No. 20 of 2003 Concerning the National Education System. Second, the government has a legal product of supervision of formal education units, namely in Article 66 of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System and regarding the running of beauty salons in the Regulation of the Director General of Nutrition and Maternal and Child Health Number HK.01.01/BI.4 /4051/2011 Concerning Guidelines for Organizing Beauty Salons in the Health Sector. However, in practice it is still necessary to increase government action, bearing in mind that dental veneer courses by beauty salons are a source of problems for the emergence of non-certified dental veneer businesses in the community.
Aturan Hukum Terhadap Atlet E-Sport Terkait Kontrak Kerja Seri Mughni Sulubara; Amrizal Amrizal; Ashari Efendi; Zainal Abidin; Budiman Budiman
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.467

Abstract

E-sport is a new electronic sport that involves competing in video games. E-sports is known as a sport that uses gaming as its field. Growing e-sports provides many benefits to players who want to become pro players or e-sports athletes. The form of legal protection that can be given to e-sport athletes is preventive and repressive, one of which is done through an employment agreement contract with athletes, so that the employment agreement contract can be a form of legal remedy in employment agreements related to wages. This study aims to determine how the legal rules apply to e-sport athletes regarding employment contracts. The method used is a qualitative descriptive research method of empirical legal nature. The data collection technique or instrument used is library research by studying various books as literature, official documents, laws and regulations, results of previous research, and other literature sources related to the problem under study. The results showed that the most important and fundamental legal protection is contained in the employment agreement. This work agreement will be the legal umbrella for the legal relationship between the athlete and the e-sport team as the provider. The legal rules for e-sport athletes related to employment contracts are regulated in the Indonesian Electronic Sports Management Board Regulation Number: 034 / PB-ESI / B / VI / 2021 concerning the Implementation of Electronic Sports Activities in Indonesia and Law No. 11 of 2022 concerning Sports.
Kesetaraan Gender Dalam Hukum Ketenagakerjaan Anik Iftitah; Nanda Romei Puspitasari; Niken Yulianti; Mukhammad Taufan Perdana Putra; Kunarso Kunarso
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i2.471

Abstract

In 2019, Indonesia faced several issues related to gender equality in labor law. The latest data from the Central Statistics Agency (BPS) shows that the wage gap between men and women in Indonesia continues. in 2020 women in Indonesia earn a salary of 84.4% of the amount of salary received by men. This research attempts to analyze women's employment law in Indonesia. In this case an analysis of cases of violations of labor rights against women and how they are protected according to the Labor Law. From the enactment of this law in Indonesia, especially before the Amendment to the 1945 Constitution and the promulgation of Law no. 10 of 2004, and its amendment Number 12 of 2011 concerning the types and levels of statutory regulations Article 7 of the Law regulates as follows: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, TAP MPR, Laws/Perpu, Government Regulations, Presidential Regulations and regional laws and regulations. The stage of ratification of the announcement, dissemination and announcement of the Secretary of State. The purpose of this research is to analyze the level of gender equality, the challenges of achieving equality in Indonesia and the field of employment. The results of this research show that gender inequality persists in Indonesia, but inequality has decreased over time, meaning that opportunities for men and women have become more equal. However, there is still room for improvement in gender equality. There are also several institutional and socio-cultural obstacles, such as the lack of agreement between women workers and employers fighting for gender equality in the workplace, gender equality regulations are still not optimally implemented and workers' awareness of human rights is still low. them, and the low bargaining position of women workers. For this reason, the government needs to improve gender equality by strengthening law enforcement on gender equality in the field of employment to increase cooperation between the central and regional governments to support the employment system. The type of research we use is normative legal research.
Analisis Penyelesaian Sengketa Tentang Batas Tanah Pada Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Jauhara Berliana Aziza Putri; Rahayu Subekti; Purwono Sungkowo Raharjo
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.474

Abstract

Land as a fundamental need for human life, makes humans dependent on the existence of land. An increase in population that is not balanced with the number of deaths will increase the need for shelter. This has an impact on increasing urban development with the establishment of housing and settlements. Difficulties in fulfilling housing cause people to compete to have as much land rights as they want. This causes land disputes between one party and another party because there are parties who feel aggrieved by other parties. This article aims to determine the causes of land boundary disputes in Sukoharjo Regency and efforts to resolve disputes about land boundaries in Sukoharjo Regency. This research is included in empirical legal research and is descriptive which is analyzed qualitatively. The results showed that the cause of the land boundary dispute that occurred in Sukoharjo Regency was misunderstanding, ignorance, and also there was an element of fraud from one party. Efforts to resolve land boundary disputes that occurred in Sukoharjo Regency were resolved by mediation by the National Land Agency of Sukoharjo Regency.
Pembatalan Perkawinan Disebabkan Orientasi Seksual Terhadap Sesama Jenis Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 72/Pdt.G/2021/Pa.Btl) Priscila Rotua Caroline Br Panjaitan; Renny Supriyatni; Artaji Artaji
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.478

Abstract

Marriage is a sacred bond between a man and a woman to build a happy and eternal household. Legal marriages are carried out based on the provisions stipulated in laws and regulations, namely the Religious Law of each party and Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Marriages that do not fulfill or violate these provisions can be annulled by applying for an annulment of marriage, such as the case in the Bantul Religious Court Decision Number 72/Pdt.G/2021/PA.Btl. The petitioner is a wife who filed for annulment of her marriage because her husband likes the same sex.The purpose of this study is to find out and analyze the judge's considerations regarding the reasons used by the Petitioner and the legal consequences of the judge's decision granting the request for annulment of the marriage.This research is a normative juridical research with secondary data through library research accompanied by the results of interviews which are only as supporting data. The results of the study found that the judge's consideration regarding the reasons put forward by the Petitioner was by the provisions in the statutory regulations. The judge considered that the reason the Petitioner filed an annulment request against her husband who liked the same sex was a misunderstanding of the husband because the Petitioner only found out about this after the marriage was implemented. The legal consequences of the decision granted by the judge regarding the annulment of a marriage do not apply retroactively to children, joint assets, and third parties.
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Dian Fitriana; Aliya Sandra Dewi
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i2.495

Abstract

Bank financial institutions as financial intermediaries function as financial intermediaries between parties who have excess funds and those who lack funds. After the bank has succeeded in collecting funds from the public in the form of savings (funding), it will channel these funds to the public in the form of credit or financing (lending). If credit is channeled to the public, it can be differentiated into 2 (two) types, namely collateral-free credit and collateral-seeded credit. Credit without collateral is basically quite profitable for some people who need fast funds without having to be burdened with having to guarantee their assets. It's just that this unsecured loan has drawbacks, namely high interest and a limited credit period, which is between 1 (one) to 3 (three) years. Many ordinary people do not know that when we have agreed to a credit agreement without collateral, based on Article 1131 and Article 1132 of the Civil Code, we have actually surrendered all of our assets as collateral and guarantee for our credit. So that based on articles 1131 and 1132 of the Civil Code, all of the debtor's assets will serve as collateral for the amount of debt that must be paid by the debtor. This is not generally known by the public or those who receive credit without collateral. So the purpose of this study is to provide education so that people are more careful in taking credit without collateral, and to find out how to resolve disputes by banks if there are customers who default due to loans without collateral.
Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Konteks Hukum dan Politik Nasional Djuniarti Djuniarti; Abdul Azis; Harlina Hamid; Hambali Hambali
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i2.497

Abstract

Regional autonomy is an important concept in the system of government in Indonesia, which aims to give freedom and authority to the regions in managing government and development affairs. This study aims to analyze the implementation of regional autonomy from the perspective of national legal politics by focusing on several regions in Indonesia. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews with local government officials, legislators, academics and other stakeholders involved in the implementation of regional autonomy. Apart from that, data was also collected through analysis of documents and policies related to regional autonomy. The results of the research show that the implementation of regional autonomy in Indonesia still faces several political and legal challenges. There are tensions between the central and regional governments regarding the division of powers and the allocation of resources. Some regions have succeeded in implementing autonomy properly, while there are also regions that have experienced problems in optimizing the authority they have. Political factors, such as local political dynamics, the influence of political parties and certain political interests, influence the implementation of regional autonomy. In addition, legal aspects, including complex laws and regulations and differences in legal interpretation between the central and regional governments, are also obstacles in the implementation of autonomy. This research produces policy recommendations to improve the implementation of regional autonomy in Indonesia. A more comprehensive approach is needed to improve coordination between the central and regional governments in making strategic decisions. Strengthening capacity and fostering human resources at the regional level is also the key to increasing the implementation of regional autonomy that is more effective and efficient from the perspective of national legal politics.
Pengelolaan Keuangan Desa: Menilik Peran Perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 T. Fahrul Gafar; Suryaningsih Suryaningsih; Zamhasari Zamhasari; Yahya Krisnawansyah
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.501

Abstract

After the revision of Permendagri Number 113 of 2014 to Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management, there has been a change in the role of village officials in managing village finances. The purpose of this paper is to look at the new role of village officials in managing village finances based on Permendagri Number 20 of 2018. The author uses the literary studies method. The findings from this study are that village financial management includes: planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The role of village officials in the planning stage is compiling the RKP Desa and APBDesa documents, in the implementation stage compiling DPA, DPPA, DPAL, and self-supporting books, in the administration stage compiling cash books, bank ledgers and tax auxiliary books, in the reporting stage compiling reports realization of activities, and at the accountability stage prepare budget realization reports (LRA), notes on financial reports (CaLK), reports on the realization of activity implementation, and sectoral activity reports.

Page 2 of 25 | Total Record : 246

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 (2025): Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 4 (2024): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2023): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara