cover
Contact Name
Khamami Zada
Contact Email
jurnal.ahkam@uinjkt.ac.id
Phone
+6221-74711537
Journal Mail Official
jurnal.ahkam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Faculty of Sharia & Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821 Website:http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam E-mail: jurnal.ahkam@uinjkt.ac.id
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah
ISSN : 14124734     EISSN : 24078646     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Social,
Focus and Scope FOCUS This journal focused on Islamic Studies and present developments through the publication of articles and research reports. SCOPE Ahkam specializes on islamic law, and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. Fatwa; Islamic Economic Law; Islamic Family Law; Islamic Legal Administration; Islamic Jurisprudence; Islamic Law and Politics; Islamic Legal and Judicial Education; Comparative Islamic Law; Islamic Law and Gender; Islamic Law and Contemporary Issues; Islamic Law and Society; Islamic Criminal Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
Search results for , issue "Vol. 25 No. 1 (2025)" : 12 Documents clear
Harm ‘Ḍarar’ In Polygamous Marriage: Analyzing The Legal Framework in Malaysia and Indonesia Abdul Aziz, Norazlina; Abdullah, Rozlinda; Roro, Fiska Silvia Raden; Hussin, Mohd Norhusairi Mat
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 25 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v25i1.32068

Abstract

While polygamous marriages in Southeast Asia have been studied through various lenses, significant research gaps persist in understanding these practices within the Malaysian and Indonesian contexts. This study comparatively investigates the interpretation of ‘ḍarar shar’ī’, a requirement to contract a polygamous marriage in Malaysia and Indonesia. The study utilized doctrinal study on relevant legislation and case law accompanied by semi-structured interviews. The findings from the doctrinal study are supported by information acquired through semi-structured interviews with Sharia court judges in Malaysia that were selected using a purposive approach. The secondary data were assembled using the library research approach and later analyzed using the thematic and content analysis approach. This study discovers that Malaysia and Indonesia have minor differences in deliberating the concept of harm attached to polygamy application. This is attributed to the different conditions for allowing polygamy in both jurisdictions. The study also discovers that, unlike the other conditions of polygamy, the Syariah court has no specific guidelines in deliberating on the possibility of ḍarar shar’ī before it can grant permission to allow for polygamous marriage.    Abstrak Meskipun perkawinan poligami di Asia Tenggara telah dipelajari melalui berbagai sudut pandang, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan dalam memahami praktik-praktik ini dalam konteks Malaysia dan Indonesia. Artikel ini mengkaji secara komparatif tentang penafsiran ‘ḍarar syar’ī’ sebagai salah satu syarat untuk memasuki pernikahan poligami di Malaysia dan Indonesia dengan tujuan untuk membuat pedoman tentang penafsiran hukum atas konsep ‘ḍarar syar’ī’. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif yang memanfaatkan studi doktrinal dan wawancara semi terstruktur. Temuan dari studi doktrinal didukung oleh informasi yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan hakim pengadilan Syariah di Malaysia yang dipilih dengan menggunakan pendekatan purposive. Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis tematik dan isi. Studi ini menemukan bahwa Malaysia dan Indonesia memiliki sedikit perbedaan dalam mempertimbangkan konsep kerugian yang melekat pada penerapan poligami. Hal ini disebabkan oleh kondisi yang berbeda untuk membolehkan poligami di kedua yurisdiksi. Studi ini juga menemukan bahwa tidak seperti kondisi poligami lainnya, pengadilan Syariah gagal dalam mempertimbangkan kemungkinan ‘ḍarar syar’ī’ sebelum dapat memberikan izin untuk mengizinkan pernikahan poligami.
Interreligious Marriages: Can Couples in Interfaith Marriages Live a Happy Life? Rasyid, Arbanur; Siregar, Fatahuddin Aziz
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 25 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v25i1.37317

Abstract

This article posits that families of interfaith couples (Muslims and Christianity/Catholicism) can achieve a state of happiness. Research data were obtained through in-depth interviews with married couples comprising one Indonesian and a British partner, aged between 25 and 40 years, residing in Indonesia and the United Kingdom, and representing diverse religious and cultural backgrounds The study revealed that the Islamic concept of sakīnah family embodies a totality of mercy (raḥmah) and love (mawaddah) inherently present in each couple's heart. The findings suggest that happiness in interreligious or interfaith marriages can be attributed to the profound love shared by the spouses. Love can develop and grow in a romantic, intimate, passionate, and committed relationship, provided there is a willingness to accept responsibility for maintaining it. Accordingly, these research findings may have implications for a new understanding of the sakīnah family, which, thus far, has been based upon the standard of couples having a common faith in a same-religion marriage. Nonetheless, further studies are needed to investigate whether couples in interfaith and interreligious marriages continue to lead happy lives in their old age. Abstrak Artikel ini menjelaskan bahwa keluarga pasangan beda agama (Muslim dan Kristen/Katolik) bisa mencapai kehidupan yang bahagia. Data penelitian diperoleh dari wawancara mendalam dengan pasangan dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda berusia 25-40 tahun yang berasal dari Indonesia dan Inggris. Penelitian menemukan bahwa konsep keluarga sakinah dalam ajaran Islam adalah totalitas rahmat (raḥmah) atau cinta (mawaddah) yang ada dan melekat dalam hati setiap pasangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebahagiaan dalam hubungan suami istri dalam perkawinan beda agama dapat ditemukan karena besarnya rasa cinta yang dimiliki oleh pasangan tersebut. Cinta dapat tumbuh dan berkembang dalam suatu hubungan yang bersifat romantis, intim, penuh gairah dan komitmen serta kesediaan menerima tanggung jawab untuk menjaga hubungan. Dengan demikian, temuan penelitian ini memiliki implikasi pada pemahaman baru tentang keluarga sakinah, yang, sejauh ini, telah didasarkan pada standar pasangan yang memiliki keyakinan yang sama dalam pernikahan sesama agama. Meskipun demikian, studi lebih lanjut di masa depan diperlukan untuk mengamati apakah pasangan pernikahan beda agama dan antaragama masih menjalani kehidupan yang bahagia di usia tua mereka? 
The Proliferation of Anomalous Digital Fatwas: A CriticalExamination of Jurisprudential Challenges and Societal Impactsin the Digital Age Ali, Abdelhalim Mohamed Mansour; Aljahsh, Muhammad Ahmad Ibrahim
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 25 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v25i1.37905

Abstract

This paper investigates the emergence and proliferation of anomalous digital fatwas—online religious decrees that deviate from established Islamic legal principles, and their impacts on Islamicjurisprudence and social cohesion. It adopts a qualitative exploratory approach. It uses a systematicliterature review and case study analysis to examine the factors contributing to the rise of these fatwas and their implications for the Muslim community. Key findings reveal that digital platforms have transformed traditional religious authority structures, enabling the rapid and unvetted dissemination of religious verdicts. The analysis further highlights the role of external pressures, ideological biases, and limited jurisprudential oversight in exacerbating this problem. The paper proposes practical solutions, including enhanced digital literacy training for muftis, the establishment of formal regulatory frameworks for fatwa verification, and the promotion of collaborative scholarly deliberation. The implications of this research extend beyond academia to offer actionable strategies for religious institutions, policymakers, and community leaders seeking to foster social harmony in an increasingly interconnected digital landscape.   Abstrak Artikel ini mengkaji kemunculan dan proliferasi fatwa digital yang menyimpang—keputusankeagamaan online yang menyimpang dari prinsip-prinsip hukum Islam yang mapan—dan dampaknya terhadap yurisprudensi Islam dan kohesi sosial. Studi ini mengadopsi pendekatan eksplorasi kualitatif, memanfaatkan tinjauan literatur yang sistematis dan analisis studi kasus untuk menguji faktor-faktor yang berkontribusi terhadap maraknya fatwa-fatwa ini dan implikasinya bagi komunitas Muslim. Temuan-temuan utama mengungkapkan bahwa platform digital telah mengubah struktur otoritas keagamaan tradisional, memungkinkan penyebaran fatwa agama yang cepat dan tidak disaring. Analisis ini lebih lanjut menyoroti peran tekanan eksternal, bias ideologis, dan pengawasan yurisprudensi yang terbatas dalam memperburuk masalah. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, artikel ini mengusulkan solusi-solusi praktis, termasuk peningkatan pelatihan literasi digital bagi para mufti, pembentukan kerangka peraturan formal untuk verifikasi fatwa, dan promosi musyawarah ilmiah kolaboratif. Implikasi dari penelitian ini melampaui akademisi, menawarkan strategi yang dapat ditindaklanjuti bagi lembaga-lembaga keagamaan, pembuat kebijakan, dan pemimpin masyarakat yang berupaya untuk menumbuhkan harmonisasi sosial dalam lanskap digital yang semakin saling berhubungan.
Women and the Transmission of the Quran: Marginalization, Legal Strategies, and Maqāṣid al-Sharī‘ah-Based Resolution Wibowo, Safrudin Edi; Fathiyaturrahmah, Fathiyaturrahmah
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 25 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v25i1.37944

Abstract

The duty to maintain the authenticity of the Quran through verbal transmission is a collective obligation for every Muslim. However, several groups of Muslim scholars marginalize the role of women in the transmission of the Quran due to some fiqh rules. Various ethical-legal-formal rules governing women's association in the public space have limited women's access to the transmission process. This study explains the biographical evidence of women's marginalization, the causal factors restricting women's access to the transmission, and the implications and legal strategies women used to overcome these fiqh rules constraints. This is library research with a feminist approach and descriptive analysis. Data collection was carried out by observing literature through library research related to the role of women in the transmission of the Quran. This study showed women's marginalization due to an understanding of gender-biased Islamic doctrines regarding seclusion, prohibitions on traveling and mixing with men (ikhtilāṭ), and the doctrine of women's voices as awrah. Under these conditions, women develop some legal stratagems to break through these religious doctrines. This study recommends using the maqashid al-sharī'ah approach in resolving the problem of marginalization of women in the transmission of the Qur'an. Abstrak Kewajiban menjaga otentisitas Al-Qur’an melalui transmisi verbal merupakan kewajiban kolektif bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, peran perempuan dalam transmisi Al-Qur'an masih terpinggirkan karena adanya sejumlah pembatasan aturan fiqih yang yang membatasi akses perempuan dalam proses transmisi. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk marginalisasi perempuan dalam transmisi Al-Qur’an, faktor-faktor penyebab, serta strategi hukum yang digunakan perempuan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Studi ini merupakan studi pustaka dengan pendekatan feminis. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan literatur melalui library research terkait peran perempuan dalam transmisi Al-Qur’an. Studi ini menunjukkan bahwa marginalisasi juru baca perempuan mewujud bentuk eksklusi nama-nama juru baca perempuan dari koleksi biografis juru baca Al-Qur’an dan mata rantai sanad Al-Qur’an, serta larangan perempuan untuk membaca Al-Qur’an di ruang publik. Marginalisasi terjadi akibat adanya sejumlah aturan fiqih yang membatasi pergaulan perempuan di ruang publik, seperti perintah pemingitan, larangan bepergian dan bercampur dengan laki-laki asing, serta stigma suara perempuan aurat. Meski demikian, pembatasan-pembatasan tersebut menginspirasi juru baca perempuan untuk mengembangkan strategi hukum guna mengatasi halangan-halangan normatif tersebut. Studi ini merekomendasikan penggunaan pendekatan maqashid al-shari’ah dalam menyelesaikan problem marginalisasi perempuan dalam transmisi Al-Qur’an.  
Evaluating the Influence of Doubt (Shubhah) in the Implementation of Hudud Penalties AYKUL, ABDULMUİD; UDDIN, AHM ERSHAD
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 25 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v25i1.37953

Abstract

This study examines the contrasting approaches to enforcing ḥudūd punishments during the time of the Prophet Muhammad and his companions. While Quranic texts and hadiths advocate for strict application, historical practices often reflect a reluctance to implement such penalties. This research investigates and highlights the critical role of the legal maxim idrau al-ḥudūd bi-al-shubuhāt (averting hudud punishments in cases of doubt) in shaping the actions of the Prophet and his companions. The study also critically evaluates the emergence and development of this legal principle during the Tābi’ūn period, focusing on the influence of jurists from Kufa. Scholars such as Joseph Schacht and Maribel Fierro have argued that these jurists played a crucial role in formulating the maxim, particularly mitigating punishments for influential individuals. Using a historical-analytical approach, the study draws from primary Islamic legal sources, hadith collections, and juristic texts alongside modern scholarship. The findings demonstrate that the principle of doubt profoundly impacted the application of ḥudūd punishments and gained prominence during the Tābi’ūn period, primarily due to its strategic use by Kufa jurists to mitigate the severity of penalties in certain instances. Abstrak Penelitian ini mengkaji pendekatan yang berbeda dalam penerapan hukuman ḥudūd pada masa Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Meskipun ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits menekankan penerapan ketat hukuman ilahi ini, riwayat alternatif dan praktik para sahabat menunjukkan kecenderungan untuk menghindari penerapan hukuman tersebut kapan pun memungkinkan. Penelitian ini menyelidiki ketegangan ini dan menyoroti peran penting kaidah hukum "idrau al-ḥudūd bi-al-shubuhāt" (menghindari hukuman hudud dalam kasus-kasus keraguan) dalam membentuk tindakan Nabi dan para sahabatnya. Studi ini juga secara kritis mengevaluasi kemunculan dan perkembangan kaidah hukum ini selama periode Tābi’ūn, dengan fokus pada pengaruh para ahli hukum Kufa. Para sarjana seperti Joseph Schacht dan Maribel Fierro berpendapat bahwa ahli hukum ini memainkan peran penting dalam merumuskan kaidah tersebut, khususnya dalam mengurangi hukuman bagi individu-individu berpengaruh. Dengan menganalisis konteks sejarah dan penerapan kaidah ini, penelitian ini menangani kesenjangan signifikan dalam literatur terkait evolusi prinsip keraguan dalam penerapan ḥudūd. Menggunakan pendekatan historis-analitis, penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum Islam primer, koleksi hadits, dan teks-teks yuridis bersama dengan kajian modern. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip keraguan sangat mempengaruhi penerapan hukuman ḥudūd dan memperoleh ketenaran selama periode Tābi’ūn, terutama karena penggunaannya yang strategis oleh para ahli hukum Kufa untuk mengurangi tingkat hukuman dalam beberapa kasus.
The Life of the Terrorist Convicts’ Wives: Unequal Family Dynamics and Islamic Legal Frameworks Zakiyah, Zakiyah; Muzayanah, Umi; Noviani, Nur Laili
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 25 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v25i1.38150

Abstract

This article discussed the lives of the wives of terrorist convicts, including their everyday lives, and the relationship between the wives and their husbands in the terrorist offenders’ families. This theme is important to be examined for the following reasons: Indonesia has experienced a series of bombing actions throughout the country, and the existing studies mainly describe the actors who are mostly men affiliated with radical groups. This article was written based on field research in six places in Indonesia, including Lamongan, Surabaya, Madiun, Bojonegoro (East Java), Surakarta (Central Java), and Yogyakarta. Data were collected using interviews, observations, and documentary studies. The results of this study revealed that the wives of terrorist offenders faced difficulties in their lives, such as economic difficulties as they became the main breadwinners for the family, and they faced stereotyping as the families of terrorist offenders. Furthermore, there were unequal relationships between the wives and the husbands; for instance, most of the wives did not know their husbands' activities related to terrorist actions. This belief is supported by interpretations of Islamic law, which assert that men are leaders with full authority to manage their families and oversee their wives and children.   Abstrak: Artikel ini membahas tentang kehidupan istri narapidana teroris, termasuk kehidupan sehari-harinya, serta bagaimana hubungan istri dan suami dalam keluarga pelaku teroris. Tema ini penting untuk dikaji karena beberapa alasan berikut; Indonesia pernah mengalami serangkaian aksi pengeboman yang tersebar di beberapa wilayah di tanah air, dan kajian yang pernah dilakukan, terutama menggambarkan pelaku terorisme yang sebagian besar adalah laki-laki yang berafiliasi dengan kelompok radikal.  Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian lapangan di enam wilayah di Indonesia meliputi, Lamongan, Surabaya, Madiun, Bojonegoro (Jawa Timur), Surakarta (Jawa Tengah), dan Yogyakarta. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode berikut ini; wawancara, observasi, dan studi dokumenter. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri pelaku terorisme menghadapi kesulitan dalam hidupnya, seperti kesulitan ekonomi karena mereka menjadi pencari nafkah utama keluarga dan mendapat stereotip sebagai keluarga teroris. Selain itu, terdapat hubungan yang timpang antara istri dan suami, misalnya sebagian besar istri tidak mengetahui aktivitas suaminya terkait aksi teroris. Kondisi ini diperkuat dengan adanya justifikasi yang dirujuk dari ajaran Islam, yakni interpretasi terhadap hukum Islam yang menjelaskan laki-laki adalah pemimpin dan mempunyai otoritas penuh untuk mengelola keluarga dan mengontrol istri dan anak-anaknya.  
Sacralizing the Market? The Role of DSN–MUI in the Legal-Economic Legitimacy of Islamic Banking in Indonesia Fakhrina, Agus; Hamid, Abdul
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 25 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v25i1.40879

Abstract

This study explores the complex interplay between religion and economic rationality in the legitimization of Indonesia’s Islamic banking industry. Focusing on the legal authority of the National Sharia Board–Indonesian Ulama Council (DSN–MUI), the research critically examines how fatwas and regulatory accommodations enable Islamic banks to replicate conventional banking practices in pursuit of accelerated growth. Using a qualitative documentary analysis of DSN–MUI fatwas and Indonesia’s banking regulations, the study finds that the DSN–MUI increasingly adopts an accommodative stance by employing istiḥsān bi al-ʿurf wa al-maṣlaḥah (juristic preference based on custom and public interest) to legitimize practices favorable to Islamic banks. While this approach facilitates rapid institutional development, it also raises concerns over the convergence between Islamic and conventional banking models, potentially diluting the normative distinctiveness of Islamic finance. These findings contribute to the broader discourse on Sharia governance, regulatory pragmatism, and the political economy of Islamic finance in Muslim-majority contexts. Abstrak Studi ini menganalisis keterkaitan antara dimensi keagamaan dan rasionalitas ekonomi dalam proses legitimasi industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan menitikberatkan pada peran otoritatif Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI), penelitian ini mengevaluasi secara kritis bagaimana fatwa dan kebijakan regulator digunakan untuk membenarkan praktik-praktik perbankan syariah yang menyerupai sistem konvensional demi mendorong pertumbuhan yang lebih cepat. Melalui analisis dokumen kualitatif terhadap fatwa DSN–MUI dan regulasi perbankan nasional, temuan menunjukkan bahwa DSN–MUI semakin menunjukkan pendekatan akomodatif dengan menggunakan istiḥsān bi al-ʿurf wa al-maṣlaḥah (preferensi hukum berdasarkan kebiasaan dan kemaslahatan) sebagai dasar legitimasi syariah terhadap kebijakan yang mendukung kepentingan bank syariah. Pendekatan ini memang mempercepat perkembangan industri, namun sekaligus menimbulkan kekhawatiran atas semakin hilangnya distingsi normatif antara bank syariah dan bank konvensional. Temuan ini memperkaya wacana kontemporer mengenai tata kelola syariah, kompromi regulatif, dan ekonomi politik keuangan Islam di negara mayoritas Muslim.
Implementing Islamic Law in Diaspora Naturalization: A Middle East, Southeast Asia, and West Hermawan, Wawan; Islamy, Mohammad Rindu Fajar; Faqihuddin, Achmad; Ulum, Miftahul
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 25 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v25i1.41465

Abstract

This study examines the implementation of Islamic law in diaspora naturalization, comparing dynamics across the Middle East, Southeast Asia, and the West. While naturalization has expanded globally due to economic integration, political participation, and security concerns, the role of Islamic law varies regionally. Using a qualitative comparative approach, this research analyzes policies in the three regions, supplemented by a Quantitative Systematic Literature Review (SLR) of Scopus-indexed journals under the PRISMA model. Findings reveal stark contrasts: In the Middle East, Islamic law is central to citizenship, particularly in religion-based status and family law, with deep integration into national legal systems. Southeast Asia adopts a more adaptive approach, prioritizing economic and skill-based naturalization while retaining Islamic principles in marriage and inheritance. Conversely, Western secular frameworks exclude formal recognition of Islamic law in naturalization, though diaspora communities often navigate dual legal realities. The study highlights how regional legal traditions, socio-political contexts, and migration policies shape these disparities. It concludes that Islamic law’s influence persists most strongly in the Middle East, remains contextually flexible in Southeast Asia, and operates informally in the West despite systemic secularization. These insights contribute to debates on religion, migration, and legal pluralism in global citizenship regimes.   Abstrak Penelitian ini mengkaji implementasi hukum Islam dalam naturalisasi diaspora dengan membandingkan dinamika di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Barat. Meskipun naturalisasi telah meluas secara global karena integrasi ekonomi, partisipasi politik, dan pertimbangan keamanan, peran hukum Islam bervariasi secara regional. Menggunakan pendekatan kualitatif komparatif, penelitian ini menganalisis kebijakan di ketiga wilayah, dilengkapi dengan Systematic Literature Review (SLR) kuantitatif terhadap jurnal terindeks Scopus menggunakan model PRISMA. Temuan mengungkap kontras yang tajam. Di Timur Tengah, hukum Islam menjadi sentral dalam kewarganegaraan, terutama menyangkut status berbasis agama dan hukum keluarga, dengan integrasi mendalam ke dalam sistem hukum nasional. Asia Tenggara mengadopsi pendekatan lebih adaptif, mengutamakan naturalisasi berbasis ekonomi dan keterampilan sambil mempertahankan prinsip Islam dalam perkawinan dan warisan. Sebaliknya, kerangka sekuler Barat tidak mengakui hukum Islam secara formal dalam naturalisasi, meskipun komunitas diaspora sering menghadapi realitas hukum ganda. Studi ini menyoroti bagaimana tradisi hukum regional, konteks sosio-politik, dan kebijakan migrasi membentuk disparitas ini. Disimpulkan bahwa pengaruh hukum Islam paling kuat di Timur Tengah, tetap fleksibel secara kontekstual di Asia Tenggara, dan beroperasi secara informal di Barat meski ada sekularisasi sistemik. Temuan ini berkontribusi pada debat tentang agama, migrasi, dan pluralisme hukum dalam rezim kewarganegaraan global.
Public Chaos: Alleged Fatwa on Boycotting and the Fear of Missing Out on Israeli Products in Indonesia Husna, Nurul; Irfan, Andi Farahdhiba; Juliandi, Budi; Herlambang, Saifuddin; Fadhlunasyifa, Fadhlunasyifa
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 25 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v25i1.41588

Abstract

The following text presents a synopsis of the abstract. As the conflict between Israel and Palestine intensifies, the Indonesian Ulama Council (MUI) has issued a fatwa that has generated controversy in various mass media, particularly on social media platforms. The objective of this study is to examine whether the "fatwa" issued by the Indonesian Ulama Council (MUI) constitutes a legitimate threat against Israeli products or a misinterpretation of the fatwa within the community. The research method employed is qualitative, with a descriptive-analytical approach. The secondary data set comprises social media platforms, including Instagram, Twitter, and YouTube, as well as websites relevant to the author's research. The primary data was obtained through interviews with various stakeholders, including consumers, MUI members, pro-Palestinian activists, and digital communication experts. The results indicated that misinterpretations of the fatwa led to public disorder, characterized by ambiguity in public perception, social pressures encouraging boycott conformity, and exacerbated consumer confusion due to digital misinformation. This research highlights the importance of religious literacy and the need to establish information authority within the digital landscape. Abstrak Seiring memanasnya konflik antara Israel dan Palestina, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menuai kontroversi di berbagai media massa, khususnya media sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut hanya sekadar ancaman bebas terhadap produk Israel atau merupakan kesalahpahaman terhadap fatwa tersebut di tengah masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis; data sekunder meliputi media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan situs web yang terkait dengan penelitian penulis; dan data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, meliputi konsumen, anggota MUI, aktivis pro-Palestina, dan pakar komunikasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kesalahpahaman mengenai fatwa yang menimbulkan kekacauan di ruang publik, yang berujung pada ambiguitas persepsi publik terhadap fatwa tersebut, tekanan sosial yang mendorong konformitas dalam aksi boikot, serta peran misinformasi digital yang memperparah kebingungan konsumen. Penelitian ini menyoroti pentingnya literasi agama dan penguatan otoritas informasi dalam konteks digital.  
The Principle of Proportionality in Armed Conflict under International Law and Islam Yulianto, Rohmad Adi; Mufid, Abdul
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 25 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v25i1.42273

Abstract

Proportionality plays a critical role in limiting the harms caused by armed conflict, particularly those affecting civilians and public infrastructure. However, the implementation of this principle can be challenging due to the uncertainties in customary international law status. This leads to differences in legal interpretation and the lack of transparency in military decision-making. This study investigates the principle of proportionality in armed conflict, focusing on its interpretation and application in international law and Islamic jurisprudence. The research examines the similarities and differences between Islamic jurisprudence and international humanitarian law on targeting, use of force, and treatment of non-combatants and detainees. The paper uses normative legal research methodology to explore the legal foundations and practical implications of proportionality in armed conflict, comparing legal frameworks like the Geneva Conventions, Additional Protocols, the Rome Statute, and Islamic legal literature. The study reveals commonalities and differences between International Humanitarian Law and Islamic law. The findings highlight the crucial role in reducing the impact of armed conflicts on civilians and infrastructure. The study advocates for ongoing dialogue and cooperation to improve global adherence to proportionality in armed conflicts. Abstrak Prinsip proporsionalitas berperan penting dalam membatasi dampak yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata, khususnya terhadap warga sipil dan infrastruktur publik. Namun, penerapan prinsip ini menghadapi berbagai tantangan akibat ketidakpastian statusnya dalam hukum kebiasaan internasional. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam interpretasi hukum serta kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan militer. Penelitian ini mengkaji prinsip proporsionalitas dalam konflik bersenjata, dengan fokus pada interpretasi dan penerapannya dalam hukum internasional dan yurisprudensi Islam. Selanjutnya, studi ini menganalisis persamaan dan perbedaan antara yurisprudensi Islam dan hukum humaniter internasional dalam hal penargetan, penggunaan kekuatan, serta perlakuan terhadap non-kombatan dan tahanan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini mengeksplorasi landasan hukum serta implikasi praktis dari prinsip proporsionalitas dalam konflik bersenjata, melalui perbandingan berbagai kerangka hukum seperti Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, Statuta Roma, dan literatur hukum Islam. Penelitian menunjukkan adanya titik temu dan perbedaan antara Hukum Humaniter Internasional dan hukum Islam. Temuan ini menekankan pentingnya prinsip proporsionalitas dalam mengurangi dampak konflik bersenjata terhadap warga sipil dan infrastruktur. Studi ini mendorong adanya dialog dan kerja sama berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan global terhadap prinsip proporsionalitas dalam konflik bersenjata.  

Page 1 of 2 | Total Record : 12