cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
lfina Wildatul Fitriyah
Contact Email
garuda@apji.org
Phone
+6285726173515
Journal Mail Official
stisnq.jember17@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Sukarto No.60, Krajan, Balet Baru, Kec. Sukowono, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68194
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember
ISSN : 2962889X     EISSN : 29628903     DOI : 10.59246
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal ini adalah jurnal studi ilmu-ilmu Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora yang bersifat peer-review dan terbuka. Bidang penelitian dalam jurnal ini termasuk ilmu politik, sosial ,hukum, dan humaniora. Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 295 Documents
 26   27   28   29   30 
Paradigma Kebijakan Kriminal dalam KUHP Nasional Indonesia Zul Khaidir Kadir
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i1.1803

Abstract

Indonesia’s new Penal Code (Law No. 1 of 2023) has been promoted as a milestone of legal modernization and decolonial reform, marking a formal break from colonial criminal law. This article critically examines whether such claims correspond to a substantive transformation in criminal policy or merely reflect a reconfiguration of long-standing penal rationalities. Employing normative legal research with statutory and conceptual approaches, the study analyzes the architecture of criminalization and sentencing embedded in the new Code as an integrated system of penal governance. The analysis reveals that although the Penal Code introduces clearer structures, explicit sentencing purposes, and diversified sanctioning mechanisms, these reforms do not substantially alter the state-centered orientation of criminal law. Patterns of expansive criminalization, broad protection of state interests, and flexible sentencing rationales continue to normalize penal intervention as a primary tool of social regulation. Consequently, modernization within the new Penal Code operates largely at the formal and symbolic level, while the underlying paradigm of criminal policy remains oriented toward the consolidation rather than the limitation of punitive state power.
Transformasi Sosial-Politik Dakwah Nabi Muhammad: Analisis Sosio-Historis Mekah-Madinah Andi Alif Afwan; Amrudin; Susmihara; Syamzan Syukur
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora (In Press)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i2.1818

Abstract

Studies on the Prophet Muhammad’s da‘wah commonly approach the Meccan–Medinan period through normative-theological perspectives or descriptive historical narratives, leaving the socio-political dimension of transformation and its relevance to contemporary leadership insufficiently explored. This article aims to analyze the transformation of the Prophet Muhammad’s da‘wah from Mecca to Medina as a process of socio-political change using a socio-historical approach. This study employs qualitative library research, drawing on primary sources such as the Qur’an, hadith, and classical sirah literature, as well as secondary sources from contemporary scholarly works. Data are analyzed descriptively and analytically by reconstructing historical contexts and examining shifts in social structures, power relations, and prevailing values in Meccan and Medinan society.The findings reveal that the Meccan da‘wah functioned as a moral and social transformation movement that challenged tribalism, social inequality, and the legitimacy of the Quraysh elite, while simultaneously laying the ideological foundation of the early Muslim community. This transformation reached its institutional form in Medina through the formation of a plural and organized political community, as reflected in the Charter of Medina. The study argues that the success of the Prophet’s da‘wah was not solely religious but also socio-political, embodied in a model of prophetic leadership grounded in moral exemplarity, consultation (shura), justice, and social compassion. This article contributes to socio-political Islamic studies by offering a socio-historical interpretation of prophetic da‘wah and highlighting its relevance for contemporary leadership and governance.
Analisis Implementasi Daya Paksa (Overmacht) sebagai Penghapusan Pidana: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor X Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB Asror, Rafi Khozinul; Natasya Pradnyaparamitha Mustopa; Siti Puspa Muliasa Andani; Dwi Iman Muthaqin; Intan Indah Megasari
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora (In Press)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i2.1820

Abstract

Penerapan daya paksa (overmacht) sebagai alasan penghapus pidana masih menjadi perdebatan dalam hukum pidana Indonesia, terutama dalam perkara aborsi yang dilakukan oleh anak korban pemerkosaan. Artikel ini mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor X/Pid.Sus-Anak/2018/PT Jambi yang melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana meskipun unsur delik aborsi secara formil terpenuhi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis kasus, pembahasan difokuskan pada kronologi peristiwa serta penilaian hakim terhadap tekanan psikologis sebagai bentuk daya paksa psikis (psychische overmacht). Hasil analisis menunjukkan bahwa trauma psikologis berat, rasa takut, dan tekanan mental akibat kekerasan seksual dapat meniadakan unsur kesalahan (schuld) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Putusan tersebut mencerminkan pergeseran penerapan hukum pidana dari pendekatan normatif-formal menuju pendekatan kontekstual yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan korban anak. Artikel ini memberikan kontribusi teoretis dengan menegaskan relevansi daya paksa psikis dalam menilai pertanggungjawaban pidana serta kontribusi praktis melalui penguatan perspektif kemanusiaan dalam pertimbangan hakim tanpa mengesampingkan kepastian hukum.
Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Hak Cipta Karya Seni untuk Kepentingan Komersial Arifin Ilham; Nabil Almahdy Raihan
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora (In Press)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i2.1844

Abstract

Pemalsuan hak cipta karya seni untuk kepentingan komersial masih menjadi persoalan hukum yang serius karena merugikan hak moral dan hak ekonomi pencipta serta mengganggu keberlangsungan industri kreatif. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur sanksi pidana sebagai instrumen perlindungan hak eksklusif dan sarana pembentukan efek jera. Analisis hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual menunjukkan bahwa perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta tergolong tegas dan progresif, khususnya dalam menanggulangi pelanggaran yang bersifat komersial. Namun, pada tataran implementasi, efektivitas sanksi pidana masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kesulitan pembuktian pelanggaran di era digital, serta inkonsistensi putusan pengadilan. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan pemidanaan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pencipta. Sanksi pidana yang dijatuhkan kerap tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi pelaku, sehingga daya cegahnya menjadi terbatas. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparat, pemanfaatan keahlian dan teknologi dalam pembuktian, edukasi publik, serta integrasi mekanisme pidana dan perdata agar perlindungan hak cipta dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.
Pertanggungjawaban Produsen atas Keracunan MBG yang Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Arlando; Ferdy Febrian
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora (In Press)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i2.1846

Abstract

The Free Nutritious Meal Program (MBG) represents a state policy designed to fulfill children’s right to adequate nutrition, yet its large-scale implementation poses significant food safety risks, particularly the occurrence of food poisoning incidents. The reliance on catering service providers places students in the position of vulnerable consumers who may be exposed to unsafe food products. This article examines the legal responsibility of producers for food poisoning cases within the MBG framework under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, employing normative legal research through statutory and conceptual analysis. The findings indicate that catering producers may be held liable under the principle of strict liability as stipulated in Article 19 of the Consumer Protection Law, without requiring consumers to prove fault. Furthermore, civil liability based on unlawful acts under Articles 1365, 1366, and 1367 of the Civil Code provides a legal avenue for victims to seek compensation, either individually or through class action mechanisms. Despite these legal instruments, Presidential Regulation Number 83 of 2024 does not explicitly regulate liability mechanisms or sanctions for food providers, resulting in a regulatory gap that weakens consumer protection. Strengthening legal norms and supervisory mechanisms is therefore essential to ensure legal certainty and effective protection of children’s fundamental rights as beneficiaries of the Free Nutritious Meal Program.

Page 30 of 30 | Total Record : 295

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora (In Press) Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 4 (2025): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2025): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora More Issue