cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahri Roja Sitepu
Contact Email
fahri.roza.sitepu@gmail.com
Phone
+6285364992661
Journal Mail Official
fahri.roza.sitepu@gmail.com
Editorial Address
Jalan Majelis Ulama Nomor 3 Sutomo Ujung Medan Timur
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
ALWAQFU Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Published by P2WP MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA
ISSN : -     EISSN : 30308364     DOI : https://jurnal.alwaqfu.or.id/
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Waqfu adalah platform penerbit jurnal yang mendedikasikan diri untuk mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan seputar hukum ekonomi dan wakaf. Dengan standar keunggulan yang tinggi, kami mengundang para kontributor untuk membagikan pemikiran, analisis, dan penemuan terbaru dalam ranah ini. Misi Kami: Misi Al-Waqfu adalah memfasilitasi pertukaran gagasan yang bermakna dalam bidang hukum ekonomi dan wakaf. Kami bertujuan untuk menggalang kolaborasi yang berharga antara akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan, serta mendorong pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum yang mengatur ekonomi dan implementasi konsep wakaf.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 60 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HAKI DALAM NON-FUNGIBLE TOKEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 (Studi Kasus Pengguna NFT di Kota Medan) Fahri, Fahri Laksana
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 1 No. 01 (2023): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/alwaqfu.v1i01.1

Abstract

This journal examines "INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION IN NON-FUNGIBLE TOKENS FROM THE PERSPECTIVE OF THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA FATWA NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005" with a focus on the practice of NFT sales in Medan City. The research originates from the prevalent practice of buying and selling NFTs involving the plagiarism of others' works, which can harm related parties. The study aims to investigate the NFT sales practices in Medan City, analyze the factors causing NFT plagiarism, and assess the relevance of Fatwa No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 regarding intellectual property rights in relation to the sale of plagiarized NFT artworks in Medan City. The research employs a field research method with a descriptive approach. The results reveal that the NFT trading practice in Medan City frequently involves artworks taken from others and resold in NFT marketplaces. Factors contributing to NFT plagiarism include considerations of lower prices, the desire for profit, and a lack of decisive action from the government. Analysis of Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 indicates that the practice of buying and selling NFTs with plagiarism is inconsistent with the MUI's perspective on intellectual property rights. The resale of NFT artworks is considered disadvantageous and detrimental to the original creators and contradicts the principles of intellectual property protection as outlined in the MUI fatwa. Keywords: Intellectual Property Rights Protection, Non-Fungible Token
PERTANGGUNGJAWABAN NASABAH YANG TIDAK MEMBAYAR HUTANG DI PLATFORM PINJAMAN ONLINE ILLEGAL PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI (Studi Kasus Kota Medan) Ulfianti
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 1 No. 01 (2023): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/alwaqfu.v1i01.2

Abstract

Abstract Online loans are a platform that is currently in great demand because it provides unsecured loans. However, the problem is that many people are trapped in illegal online loans with very high interest rates and the spread of data that disturbs tranquility. The Indonesian state itself ordered not to pay debts that were in illegal loans. This is contrary to the principle of debt liability according to Wahbah Az Zuhaili. In this study, the author formulated a study, namely What are the factors of customers indebtedness on illegal online loan platforms in Medan City? What are the arrangements regarding debt repayment on illegal online loan platforms in Indonesia? How is the accountability of customers who do not pay debts on illegal online lending platforms from the perspective of Wahbah Az-Zuhaili? This research uses a type of empirical legal research with a case approach and a concept approach. The results showed that the factor of customers owing debt on illegal online loan platforms in Medan City is due to the ease of selecting illegal loans themselves, due to urgent economic needs, as well as very minimal financial literacy, making illegal loan customers always trapped in the entanglement of illegal loans which are famous for data leakage and tightening during billing. Arrangements regarding debt repayment on illegal online loan platforms in Indonesia are actually regulated in the Civil Code. Illegal pinjol is a loan that does not register with the state and does not comply with regulations. The principle is a halal business according to the Criminal Code itself refers to business entities that are registered and comply with government regulations. Meanwhile, illegal loans do not do this so that according to the civil law order in Indonesia, not paying debts in illegal loans is not a violation of the law, but it is not problematic if it is done because illegal loans are a form of legal entity that does not comply with government regulations and is not officially registered, causing this business is not a business of a halal form. In Wahbah Az-Zuhaili's view, customers should be responsible for debt repayment in illegal online loans because every debt in principal must be repaid. So according to Wahbah Az-Zuhaili, customers who do not pay their debts in illegal loans are customers who are not responsible for their debts and these actions are considered to violate the provisions of the law on qard. Even though the platform is illegal, it still does not abort the obligation to pay debts.   Keywords: Illegal Online Loans, Liability, Wahbah Az Zuhaili.
JUAL BELI TELUR PENYU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 DAN FATWA MUI NO. 4 TAHUN 2014 TENTANG PELESTARIAN SATWA LANGKA ( Studi Kasus Kelurahan Sirondorung, Kecamatan Rantau Utara, Kota Rantauprapat Nur Sakinah Pohan
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 1 No. 01 (2023): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/alwaqfu.v1i01.3

Abstract

JUAL BELI TELUR PENYU MENURUT UU NO 5 TAHUN 1990 DAN FATWA MUI NO 4 TAHUN 2014 TENTANG PELESTARIAN SATWA LANGKA (Studi Kasus Kel. Sirondorung, Kec. Rantau Utara, Kota Rantauprapat). Penelitian ini dilatar belakangi adanya praktik jual beli telur penyu secara illegal. Ilegal adalah suatu tindakan yang dilarang ataupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum, dalam hukum Islam jual beli ilegal adalah jual beli yang haram dan apabila jual beli tersebut juga tidak sesuai dengan syarat-syrat jual beli. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana jual beli telur penyu dalam tinjauan yuridis dan fatwa Majelis Ulama Indonesia, untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli telur penyu di kelurahan sirondorung, dan untuk mengetahui analisis jual beli telur penyu dalam tinjauan yuridis dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan metode (field research). Kemudian pendekatan yang digunakan adalah Sosiological Approach dan Living Case Study. Prosedur pengumpulan bahan hukumnya dengan Observasi, Wawancara, dan Study Dokumen. Data diolah dengan menggunakan metode Kualitatif dan Analisi dengan berfikir Deduktif. Kesimpulan pertama, Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 bahwa segala jenis penyu adalah satwa yang dilindungi dan Undang-undang No 5 Tahun 1990 menjelaskan bagi siapa yang memperniagakan, melukai, memelihara Satwa yang dilindungi akan dikenakan sanksi berupa denda dan hukuman penjara, sedangkan dilihat dari tinjauan fatwa Majelis Ulama Indonesia No 4 Tahun 2014 bahwa perbuatan menjualbelikan satwa langka adalah perbuatan yang di larang. Kedua Praktik jual beli telur penyu yang terjadi di Kelurahan Sirondorung yang dimana pedagang telur penyu mendapatkan telur penyu dari pedagang yang berada di Kabupaten Batu Bara, lalu pedagang yang ada di Kab.Batubara mengirim telur penyu melalui salah satu ekpedisi pengiriman barang dan bus. Ketiga, berdasrkan tinjauan yuridis dan Majelis Ulama Indonesia bahwa praktik jual beli telur penyu ini adalah perbuatan yang haram dan tidak sah. Kata Kunci: Jual Beli, Satwa, Langka, Penyu, Fatwa, MUI
HUKUM MENGGUNAKAN MULTI AKUN UNTUK MENDAPATKAN DISKON PADA E-COMMERCE MENURUT FATWA MUI NO 24 TAHUN 2017 TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Para Pengguna E-Commerce Kota Medan) Baeha, Tasna Fadhillah
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 1 No. 01 (2023): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/alwaqfu.v1i01.4

Abstract

Abstract This Journal is titled "The Use of Multiple Accounts to Obtain Discounts on E-Commerce Platforms according to the Fatwa MUI No. 24/2017 (Case Study: E-Commerce Users in Medan City)". This research explores the phenomenon of individuals using multiple accounts to gain larger discounts in online buying and selling transactions. Normatively, this practice is commonly observed in Medan City. The study aims to identify the practice of using multiple accounts to obtain discounts in Medan's e-commerce, analyze the motivating factors behind individuals employing multiple accounts, and evaluate the legal perspective according to the Fatwa MUI No. 24/2017 regarding the use of multiple accounts. The research employs a juridical-empirical approach utilizing case study and statutory analysis methods. Data is collected through interviews, questionnaires, and document analysis. Findings reveal that the practice of using multiple accounts involves altering email addresses or phone numbers. Motivating factors include an interest in online shopping, obtaining cost-effective products, and benefiting from cashback as new users. From an Islamic legal perspective, the use of multiple accounts is governed by the Fatwa MUI No. 24/2017, which mandates transactions through social media to adhere to religious teachings and prohibits elements of Gharar. There's also relevance to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law).
Statuta dan Justice System Wakaf di Negara-Negara Muslim (Studi komparatif) Fahri Roja Sitepu
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 1 No. 01 (2023): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/alwaqfu.v1i01.6

Abstract

Abstrack Wakaf adalah praktik amal kebajikan yang telah menjadi bagian integral dari budaya dan tradisi umat Islam di seluruh dunia. Prinsip dasar wakaf melibatkan pengalihan kepemilikan aset kepada badan amal untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit, dan proyek sosial. Wakaf juga memainkan peran penting dalam memperkuat ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun infrastruktur sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat Muslim di negara-negara mayoritas Muslim. Tantangan dalam praktek wakaf termasuk kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadapnya, serta pengelolaan dana yang efektif. Namun, praktek wakaf juga memiliki potensi untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama antar umat Islam secara global. Kesadaran, pemahaman, inovasi, dan pengelolaan yang efektif adalah kunci untuk terus mengembangkan praktek wakaf demi manfaat umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur dan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi dokumen.
Analisis Hukum Terhadap Timbulnya Panic Buying Bagi Masyarakat Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 (Studi Kasus Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara) Nazlah Mardhiyah
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 1 No. 01 (2023): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/alwaqfu.v1i01.7

Abstract

This thesis is titled: "Legal Analysis of the Emergence of Panic Buying Amongst the Public Based on the Fatwa of the Indonesian Ulema Council No. 14 of 2020 (A Case Study of Indrapura Subdistrict in Air Putih, Batu Bara Regency). The implementation of panic buying by the residents of Indrapura Subdistrict involves people flocking to purchase health supplies such as masks, hand sanitizers, Bear Brand milk, health beverages like UC Vitamin 1000, and essential daily necessities such as cooking oil. This is done with the rationale of being prepared to stay at home as much as possible and stockpiling various provisions. The phenomenon of panic buying has become a significant issue that needs in-depth examination as it relates to certain prohibited transactions. The core research questions posed in this study are as follows: 1. How is panic buying conducted in the Indrapura Subdistrict of Air Putih, Batu Bara Regency, based on the Fatwa of the Indonesian Ulema Council No. 14 of 2020? 2. What are the factors contributing to the emergence of panic buying among the residents of Indrapura Subdistrict in Air Putih, Batu Bara Regency, as per the Fatwa of the Indonesian Ulema Council No. 14 of 2020? 3. What is the legal perspective on panic buying for the public, based on the Fatwa of the Indonesian Ulema Council No. 14 of 2020, in the Indrapura Subdistrict of Air Putih, Batu Bara Regency? 4. What is the author's analysis of panic buying among the residents of Indrapura Subdistrict in Air Putih, Batu Bara Regency? The aim of this research is to ascertain the legal standing of panic buying for the public, guided by the Fatwa of the Indonesian Ulema Council No. 14 of 2020. This empirical legal study employs a field research methodology, specifically utilizing the Living Case Studies Approach. Data collection involves observation, interviews, and document analysis. The conclusion drawn from this study is that the legal standpoint on the emergence of panic buying among the public, based on the Fatwa of the Indonesian Ulema Council No. 14 of 2020 (A Case Study of Indrapura Subdistrict in Air Putih, Batu Bara Regency), is that it is considered prohibited (haram). This is because the practice of panic buying does not conform to the principles of muamalah and falls into the category of prohibited transactions, potentially causing harm.
Hukum Pengembalian Uang Muka Sewa Sampan Yang Dibatalkan Sepihak Oleh Pemilik Sampan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan) Siti Komariah
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 1 No. 01 (2023): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/alwaqfu.v1i01.8

Abstract

Legality Of Returning Down Payment For Canoe Rental Unilaterally Canceled By Canoe Owners In Terms Of The Compilation Of Islamic Economic Law (A Case Study in Teluk Panji Village, Kampung Rakyat Sub-district, South Labuhanbatu Regency). In this research, the issues raised are: What are the factors behind the non-refund of down payments for canoe rentals unilaterally canceled by canoe owners in Teluk Panji Village, Kampung Rakyat Sub-district, South Labuhanbatu Regency? What is the opinion of the people in Teluk Panji Village, Kampung Rakyat Sub-district, South Labuhanbatu Regency regarding the unilateral cancellation of down payments for canoe rentals by the canoe owners? What is the legality of returning the down payment for canoe rentals unilaterally canceled by canoe owners in terms of the Compilation of Islamic Economic Law? The aim of this research is to determine the factors, opinions, and the legality of the proper procedure for returning the down payment for canoe rentals. This study is of a juridical-empirical nature, focusing on examining and analyzing the legal behavior of how the law operates in the community. The primary data used in this study was obtained directly from the community through field research methods, employing a case approach. The results of this thesis research reveal a lack of knowledge regarding the proper conduct of leasing and renting in Teluk Panji Village. The practices in this village contradict the provisions of the Compilation of Islamic Economic Law, resulting in the loss of rights and obligations for one party and financial losses in the process of canoe rentals. In the Compilation of Islamic Economic Law, Article 308 states, "The ijarah down payment must be refunded by the mu’ajir if the cancellation of the ijarah is initiated by them." Therefore, the down payment for canoe rentals unilaterally canceled by the canoe owners must be returned.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGHASILAN MANUSIA SILVER BERDASARKAN FATWA MUI TAHUN 2022 ( Studi Kasus di Kota Medan). desy lestari
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 1 No. 01 (2023): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/alwaqfu.v1i01.9

Abstract

Jurnal ini berjudul: ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGHASILAN MANUSIA SILVER BERDASARKAN FATWA MUI TAHUN 2022 ( Studi Kasus di Kota Medan). Dalam penelitian ini dikemukakan permasalahan yaitu: Apa latar belakang lahirnya profesi manusia silver sebagai pencaharian di kota medan, Bagaimana ijtima’ fatwa MUI tahun 2022 terhadap pekerjaan sebagai manusia silver. Bagaimana pandangan MUI Sumatera Utara tentang penghasilan manusia silver, yang mana tujuan dari penelitian ini agar mengetahui apa faktor, pendapat dan hukum bagaimana penghasilan manusia silver. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris iyalah bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat dan sumber data yang di gunakan berasal dari data primer dan sekunder yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui studi lapangan ( field research ) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka ( library research ), kesimpulan dari skripsi ini Motif manusia silver pada dasarnya adalah faktor ekonomi, mereka menganggap pekerjaan ini mudah untuk mendapatkan uang dibandingkan dengan mencari pekerjaan disuatu tempat usaha ataupun perusahaan. Bahkan ada juga anak yang masih sekolah menjadikan dirinya manusia silver, padahal mereka harusnya fokus bersekolah dan mengerjakan pekerjaan di sekolah maupun di rumah. Kerasnya hidup di jalanan telah memberikan pengalaman hidup, pengetahuan tentang bahayanya mewarnai cat silver di seluruh tubuh yang bisa menyebabkan masalah kulit bahkan kanker kulit, mereka agak khawatir karena sampai saat ini ada beberapa orang yang terkena sakit kulit. Walaupun mata mereka terlihat memerah di karenakan saat menjalankan aksinya langsung terkena teriknya matahari. Cairan cat umumnya mengandung bahan kimia yang dapat menyebabkan kerusakan paru – paru, ginjal, tumor otak, kerusakan sistem saraf pusat, dan resiko lainnya bahwasanya pekerjaan yang dikerjakan manusia silver dilarang atau diharamkan karena bertentangan dengan syariat salah satunya membuka aurat, dijadikan sebagai profesi,meminta – minta .
RELEVANSI PENDAPAT IMAM NAWAWI TENTANG PANJAR UANG TERHADAP KEGAGALAN SEWA MENYEWA MOBIL TRAVEL (Studi Kasus Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan) Muhammad Ihsan Fauzi
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 1 No. 01 (2023): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/alwaqfu.v1i01.10

Abstract

jurnal ini berjudul : RELEVANSI PENDAPAT IMAM NAWAWI TENTANG PANJAR UANG TERHADAP KEGAGALAN SEWA MENYEWA MOBIL TRAVEL (Studi Kasus Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan). Penelitian ini dilatar belakangi adanya kegiatan praktik sewa menyewa mobil travel dengan uang panjar di kecamatan kota kisaran barat kabupaten asahan untuk keperluan pribadi. adapun permasalahan yang dibahas bagaimana praktik sewa menyewa mobil travel dengan uang panjar di kecamatan kota kisaran barat kabupaten asahan, apa faktor tidak dikembalikan uang panjar yang dibatalkan sepihak oleh penyewa di kecamatan kota kisaran barat kabupaten asahan, bagaimana relevansi pendapat imam nawawi tentang panjar uang terhadap kegagalan sewa menyewa mobil travel di kecamatan kota kisaran barat kabupaten asahan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik sewa menyewa mobil travel dengan uang panjar di kecamatan kota kisaran barat kabupaten asahan, untuk mengetahui faktor tidak dikembalikannya uang panjar yang dibatalkan sepihak oleh penyewa di kecamatan kota kisaran barat kabupaten asahan, untuk mengetahui relevansi pendapat imam nawawi tentang panjar uang terhadap kegagalan sewa menyewa mobil travel di kecamatan kota kisaran barat kabupaten asahan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan metode (Field Research). Pendekatan yang digunakan adalah Sosiological Approach dan Living Case Study. Prosedur pengumpulan bahan hukumnya dengan observasi, wawancara dan study dokumen. Data diolah dengan menggunakan metode kualitatif dan di analisis dengan logika berfikir Deduktif. Hasil penelitian ini bahwa meningkatnya mobilitas penduduk membuat praktik sewa menyewa mobil travel dengan uang panjar sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Faktor tidak dikembalikannya uang panjar karena kehilangan kesempatan berjualan, mengalami kerugian sebanyak 50%, dan uang panjar sebagai tanda keseriusan. Berdasarkan relevansi pendapat Imam Nawawi bahwa hukum uang panjar merupakan batl, jika syarat disebutkan didalam akad, namun pendapat tersebut tidak relevan karena praktik uang panjar sangat dibutuhkan dizaman sekarang dan tidak memberikan kemaslahatan karena salah satu pihak mengalami kerugian. Kata Kunci : Imam Nawawi, Panjar, Sewa Menyewa, Travel.
PERTANGGUNGJAWABAN PT.PLN ULP JANARATA DALAM KASUS PEMADAMAN LISTRIK DI KECAMATAN SYIAH UTAMA KABUPATEN BENER MERIAH PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI Nia Fitri
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 01 (2024): Februari Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul : PERTANGGUNGJAWABAN PT.PLN ULP JANARATA DALAM KASUS PEMADAMAN LISTRIK DI KECAMATAN SYIAH UTAMA KABUPATEN BENER MERIAH PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI. Kasus pemadaman listrik merupakan isu yang penting dalam layanan publik, yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Pertanggungjawaban PT. PLN ULP Janarata dalam kasus pemadaman listrik di Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, menjadi sorotan penting, terutama dari perspektif etika Islam yang dijabarkan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Tulisan ini mengeksplorasi pertanggungjawaban PT. PLN ULP Janarata dalam konteks pemadaman listrik tersebut, dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh Az-Zuhaili dalam karyanya. Analisis ini mencakup aspek-aspek seperti transparansi, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana PT. PLN ULP Janarata memenuhi atau belum memenuhi standar etika Islam dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia layanan listrik di wilayah tersebut. Kesimpulan yang dihasilkan dari analisis ini dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang tingkat kinerja dan pertanggungjawaban PT. PLN ULP Janarata dalam konteks kasus pemadaman listrik tersebut, serta implikasinya terhadap kepercayaan masyarakat dan penerapan nilai-nilai etika dalam tata kelola perusahaan.

Page 1 of 6 | Total Record : 60

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 01 (2025): Februari Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 02 (2025): Agustus Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 03 (2024): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 02 (2024): Agustus Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 01 (2024): Februari Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 1 No. 01 (2023): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf