cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahri Roja Sitepu
Contact Email
fahri.roza.sitepu@gmail.com
Phone
+6285364992661
Journal Mail Official
fahri.roza.sitepu@gmail.com
Editorial Address
Jalan Majelis Ulama Nomor 3 Sutomo Ujung Medan Timur
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
ALWAQFU Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Published by P2WP MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA
ISSN : -     EISSN : 30308364     DOI : https://jurnal.alwaqfu.or.id/
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Waqfu adalah platform penerbit jurnal yang mendedikasikan diri untuk mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan seputar hukum ekonomi dan wakaf. Dengan standar keunggulan yang tinggi, kami mengundang para kontributor untuk membagikan pemikiran, analisis, dan penemuan terbaru dalam ranah ini. Misi Kami: Misi Al-Waqfu adalah memfasilitasi pertukaran gagasan yang bermakna dalam bidang hukum ekonomi dan wakaf. Kami bertujuan untuk menggalang kolaborasi yang berharga antara akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan, serta mendorong pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum yang mengatur ekonomi dan implementasi konsep wakaf.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 80 Documents
 1   2   3   4   5 
HUKUM PEMBATASAN WAKTU PADA JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM ALL YOU CAN EAT PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus Restoran di Kota Medan) Sri Devi
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 02 (2024): Februari Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul:  Hukum Pembatasan Waktu Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Perspektif Wahbah Zuhaili (Studi Kasus Restoran di Kota Medan)”. Jual beli dengan sistem all you can eat merupakan jual beli yang menerapkan konsep makan sepuasnya bayar dengan satu harga, pihak restoran menyediakan paket makanan diantaranya paket premium, paket standard an juga menyediakan slide dish yang disediakan secara prasmanan, restoran dengan sistem all you can eat ini menerapkan beberapa syarat kepada konsumen diantaranya penerapan batas waktu dalam menikmati makanan di restoran tersebut. Pihak restoran menerapkan waktu selama 90 menit, dan jika makanan yang diambil tidak habis akan tetapi sudah melewati batas waktu maka pihak konsumen akan dikenakan denda yang sudah ditetapkan pihak restoran. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini, pertama Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem All You Can Eat di Restoran Kota Medan, kedua Apa Faktor Penyebab Diberlakukannya Pembatasan Waktu Pada Transaksi Jual Beli Dengan Sistem All You Can Eat di Restoran Kota Medan, dan ketiga Bagaimana Hukum Pemberlakuan Pembatasan Waktu Pada Transaksi Jual Beli Dengan Sistem All You Can Eat di Restoran Kota Medan Perspektif Wahbah Az- Zuhaili. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dan sifatnya deskriptif analitis dilihat dari cara metode mengumpulkan data penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang didukung oleh penelitian pustaka. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian data yang terkumpul di analisis menggunakan logika berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli dengan sistem all you can eat di restoran kota Medan menerapkan syarat pembatasan waktu bagi setiap konsumen selama 90 menit, apabila pihak konsumen menyisakan makanan dari batas waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan denda sesuai ketentuan pihak restoran. Faktor penerapan syarat pembatasan waktu yaitu karena pihak restoran menghindari terjadinya kerugian, mempercepat pergantian konsumen, menghindari terjadinya mubazir dan membuat sistem all you can eat menjadi efektif. Berdasarkan pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Jual beli yang menerapkan syarat maka jual beli tersebut tidak sah dan dianggap batal, dalam jual beli melarang ketidakjelasan, pemaksaan, batasan waktu spekulasi atau berisiko, mendatangkan kerugian dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi, jual beli dengan sistem all you can eat dilarang karena tidak sah (fasid).
PENGGUNAAN REDEMPTION MACHINES DI TINJAU FATWA MUI NOMOR :025/DPP/ARKI/V/2007 TENTANG MESIN PERMAINAN REKREASI KELUARGA ANGGOTA ARKI (Studi Kasus Timezone Kota Medan) Rezky Amelia Nasution
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 02 (2024): Februari Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul: PENGGUNAAN REDEMPTION MACHINES DI TINJAU FATWA MUI NOMOR :025/DPP/ARKI/V/2007 TENTANG MESIN PERMAINAN REKREASI KELUARGA ANGGOTA ARKI (Studi Kasus Timezone Kota Medan) Penelitian ini dilakukan bedasarkan faktor penulis melihat di area Timezone kota Medan terdapat sebuah permainan yang mirip dengan perjudian yang dilarang dalam islam, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sebenarnya permainan tersebut apakah benar identik dengan perjudian atau tidak termasuk pada perjudian. Tujuan penulis adalah untuk mengetahui bagaimana praktik penggunaan redemption machines di area Timezone kota Medan, bagaimana pandangan komisi Fatwa MUI dan masyarakat tentang penggunaan redemption machines, bagaimana hukum penggunaan redemption machines di Timezone kota Medan di tinjau dari Fatwa MUI tentang permainan pada media/ mesin permainan yang di kelola Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang bersifat kualitatif. Dikatakan bersifat kualitatif karena data- data yang disajikan merupakan data-data yang terjadi di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Penelitian ini mencoba menggambarkan dan menerangkan bagaimana sebenarnya Penggunaan redemption machines di tinjau Fatwa MUI tentang permainan pada media/ mesin permainan yang dikelola anggota asosiasi rekreasi keluarga Indonesia, dalam pengumpulan data penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang informan yang terdiri dari beberapa masyarakat yang pernah bermain di timezone dan beberapa pegawai MUI, informan yang penulis pilih merupakan orang- orang yang dianggap mampu memberikan data-data yang penulis butuhkan dalam penelitain ini. Setelah di dapatkan, selanjutnya data akan dianalisa dengan metode analisa kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa permainan redemption machines pelaksanaannya adalah dengan membeli saldo terlebih dahulu agar bisa mengakses permainan. Saldo dibeli kepada pihak pengelola untuk selanjutnya digunakan untuk mengakses permainan. Adapun cara memainkan permainan ini adalah dengan menekan tombol yang ada di mesin permainan tersebut lalu bola akan meluncur dengan sendirinya, jika bola tersebut masuk ke dalam lobang yang memiliki poin 25 maka tiket akan keluar dengan sendirinya sebanyak poin yang masuk kedalam lobang tersebut. sedangkan jika ditinjau dari Fatwa MUI kota Medan penggunaan redemption machines di timezone kota Medan hukumnya adalah haram karena mengandung unsur perjudian.
HUKUM MENYEWA PAWANG HUJAN SEBAGAI PRAKTIK PERDUKUNAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI’I (Studi Kasus Di Desa Pinang Damai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan) Dwi Novia Wati
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 02 (2024): Februari Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/alwaqfu.v2i01.21

Abstract

Jurnal ini berjudul :HUKUM MENYEWA PAWANG HUJAN SEBAGAI PRAKTIK PERDUKUNAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI’I (Studi Kasus Di Desa Pinang Damai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan). Penelitian ini dilatar belakangi adanya praktik sewa menyewa pawang hujan sebagai perdukunan yang dilakukan masyarakat didesa pinang damai kecamatan torgamba labuhanbatu selatan untuk berbagai kegiatan dan hajatan. Adapun permasalahan yang dibahas Apa faktor pendukung terjadinya praktik sewa menyewa pawang hujan sebagai praktik perdukunan di desa pinang damai kecamatan torgamba kabupaten labuhanbatu selatan , bagaimana pandangan masyarakat terhadap sewa menyewa pawang hujan sebagai praktik perdukunan didesa pinang damai kecamatan torgamba kabupaten labuhabatu selatan , bagaimana hukum menyewa pawang hujan sebagai praktik perdukunan didesa pinang damai kecamatan torgamba kabupaten labuhanbatu selatan perspektif mazhab syafi’i. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Apa faktor pendukung terjadinya praktik sewa menyewa pawang hujan sebagai praktik perdukunan di desa pinang damai kecamatan torgamba kabupaten labuhanbatu selatan, untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap sewa menyewa pawang hujan sebagai praktik perdukunan di desa pinang damai kecamatan torgamba kabupaten labuhanbatu selatan terhadap praktik menyewa pawang hujan, dan untuk mengetahui hukum menyewa pawang hujan sebagai praktik perdukunan didesa pinang damai kecamatan torgamba kabupaten labuhanbatu sealatan perspektif madzhab syafii. Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan metode (Field Research ). Pendekatan yang digunakan adalah Sosiological Approach dan Living Case Study. Prosedur pengumpulan bahan hukumnya dengan observasi, wawancara dan study dokumen. Data diolah dengan menggunakan metode kualitatif dan di analisis dengan logika berfikir Deduktif. Hasil penelitian ini bahwa faktor pendukung terjadinya sewa menyewa pawang hujan dikarenakan kehadiran pawang hujan dianggap sebagai suksesnya sebuah acara yang digelar oleh masyarakat karena pawang hujan mampu mengatasi datangnya hujan. Masyarakat desa pinang damai kecamatan torgamba kabupaten labuhanbatu selatan memandang bahwa pawang hujan sebagai tradisi budaya yang merupakan suatu ritual wajar sebagaimana sering dilakukan juga dalam masyarakat lainnya. Berdasarkan perspektif Mazhab Syafi’i terhadap penggunaan menyewa pawang hujan para ulama telah sepakat atas haramnya hulwanul-kahin yaitu imbalan yang diambil oleh dukun atas perdukunannya, karena perdukunan adalah batil dan mengambil upah atasnya adalah tidak boleh.
PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN KERJASAMA PENJUALAN UDANG ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN PENGEPUL DITINJAU DARI FATWA MUI NOMOR 114/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD SYIRKAH Holidi
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 02 (2024): Februari Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/alwaqfu.v2i01.22

Abstract

Praktik Syirkah di kalangan pemanen udang dan pedagang udang di desa Kwara Gebang diduga melanggar peraturan fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama No. 2. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pelanggaran Kontrak Syirkah, Pengumpul tidak mau dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat kerjasama penjualan udang. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah dengan menggunakan praktik kerjasama antara pemanen udang dan pedagang udang di desa Kwara Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Kerugian kerjasama apa yang dialami pedagang udang di Desa Kwara Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Apa tanggung jawab atas kerugian kerjasama antara pedagang udang dan pengumpul udang? 114/DSN- MUI/IX/2017 MUI tentang Konvensi Syirkah? Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan studi kasus hidup dan pendekatan konseptual. Hasil survei menunjukkan bahwa praktik kerjasama antara pemulung udang dan pedagang udang di Desa Kwara Gebang Kecamatan Gebang Provinsi Langkat adalah menggalang dana dan melaksanakan kerjasama sesuai prosentase kontrak yang telah ditetapkan semula. Namun, dalam perjalanan kerja sama ini, kolektor memutuskan kontrak karena tidak mau mengambil risiko yang diakibatkannya, dan mendapat untung dari kerja sama hanya karena tidak mau bertanggung jawab atas risikonya. Segala kerugian yang diakibatkan oleh kerjasama tersebut, terutama kerusakan sarana penyimpanan udang, penurunan bobot udang dan keterlambatan pengiriman, akan ditanggung oleh pedagang udang Desa Kwara Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kerjasama dengan pedagang dan pengumpul udang di desa Kwara Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017, tindakan tersebut melanggar aturan Silka. Tidak ada pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban jika H. Sirka mewujudkan risiko tersebut. Dalam hal ini, praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Sirka dalam Fatwa No. 114/DSN- MUI/IX/2017, yang menetapkan bahwa tidak akan ada perlakuan diskriminatif dalam tanggung jawab risiko.
Pemetaan Wakaf Produktif Masjid : Pendekatan SWOT Junarti
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 03 (2024): Agustus Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to map the potential for productive waqf in the Al Hafidz Haqi School Mosque. Where the pattern of the mosque's waqf management still tends to be consumptive. Almost all waqf funds are channeled for social activities. However, if it is managed productively, the mosque's financial resources will be more independent and professional. As a vision to become a mosque that is independent and beneficial to the community. Through SWOT analysis and the IFAS-EFAS interaction method, this study determines several alternative strategies for the Al Hafidz Haqi School Mosque in empowering waqf funds, namely forming a social business-oriented mindset for mosque administrators, working with the community to establish productive businesses through the socialization of productive waqf. as well as opening up opportunities for donors from outside the foundation to provide waqf.
RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA ILEGAL FISIHING YANG DILAKUKAN NELAYAN INDONESIA RAMEZ
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 03 (2024): Agustus Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Illegal fishing is a term used and/or attached to perpetrators of fishing crimes in sea waters by fishermen. Where the fishing practices carried out by these fishermen do not comply with applicable legal regulations. Specifically in this research, the fishermen who catch the fish in question are Indonesian fishermen who violate the law in fishing activities in Indonesian sea waters. The types and forms of violations committed by these fishermen vary, such as: not completing a fishing permit, using prohibited fishing gear, to the actions of fishermen who damage the marine environment and threaten the marine biota around them. The Indonesian government has made various efforts to combat the behavior of fishermen who violate legal regulations regarding illegal fishing. Starting from coaching and legal counseling to fishermen, carrying out restorative justice. This type of research uses a normative juridical approach and uses qualitative analysis techniques which are then explained and analyzed using descriptive analytical methods. The type of approach used in writing this thesis is the library research approach, namely by studying books and documents related to the topic of the article and also using the statutory regulatory approach, namely by reviewing existing statutory regulations. related to the topic discussed in this research. The results of the research and discussion in this study reveal that this type of illegal fishing crime has been occurring for a long time and repeatedly among Indonesian fishermen. There are fishermen who commit these crimes deliberately, but many fishermen do not know anything about the fishing regulations that apply in Indonesia, this is due to a lack of legal outreach to the fishing community who are unfamiliar with the law itself. For these ordinary fishermen, the government applies restorative justice to them. Where the legal settlement applied is based on a firm warning not to repeat violations of fishing laws and requires them to complete fishing requirements in accordance with applicable legal regulations. However, for fishermen who already know but still violate the law, the government, through the legal apparatus tasked with supervising and protecting Indonesia's maritime affairs, applies sanctions and legal traps appropriate to their actions, namely prison and fines according to the type and nature of their actions. a form of illegal fishing crime that he committed.
AKIBAT HUKUM RESIKO MEDIK DALAM PELAYANAN MEDIS TERHADAP PASIEN OLEH TENAGA MEDIS ( Analisis Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt ) Salamah
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 03 (2024): Agustus Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Medical risk means that in medical actions carried out on patients there is a possibility (risk) that could occur. Examples of medical risks include: (1) inherent risks (hair loss due to administration of cytostatics/drugs that kill cancer cells); (2) hypersensitivity reactions, for example an excessive/deviant immune response to the introduction of foreign substances/drugs that are often unpredictable; (3) complications/difficulties that occur suddenly and cannot be predicted beforehand (amniotic fluid embolism in the mother during childbirth). Based on this, this research examines the medical risks to patients who experience losses caused by health workers. This research is normative juridical, that is, it refers to theories and regulations which aim to find out what the medical risk is to patients who experience harm caused by health workers to patients, causing their hands to swell. The research carried out is normative legal research, using a normative juridical legal research approach. The nature of the research used in completing this research is a qualitative approach, namely the data presented is in the form of information in the form of sentences or descriptions. The data source used is data originating from Islamic law, namely the Al-Qur'an and Hadith. The data collection tool used is observation Based on the results of the research and discussion, the conclusion is that a treatment or medical action is very dependent on many factors, therefore not every medical action that results in death or serious disability is not always called malpractice which must be resolved through the courts using the articles in the Law. -Civil Law or Laws that regulate malpractice issues. The cause of the plaintiff's claim was that it was rejected in its entirety in the medical risk case because the defendant was able to prove that the incident was not an unlawful act or malpractice but rather a medical risk that no one could take responsibility for.
ANALISIS HUKUM PENOLAKAN WARGA REMPANG TERHADAP RELOKASI PEMUKIMAN PERUNTUKAN PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL REMPANG ECO CITY STEVEN JINGGA
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 03 (2024): Agustus Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Exciting news came from Batam, precisely on September 7 and 11 2023, a series of clashes between Rempang community members and police officers due to community members' rejection of the Rempang Eco City National Strategic Project (PSN) which was to be implemented in Batam. The conflict that occurred between residents of the Rempang community and the police occurred as a result of the government's policy of relocating residential areas where residents of the Rempang community lived, with orders to immediately move from the area where they lived. This sudden order clearly caused the residents of Rempang to panic and become angry with the Government. Because they didn't know and were given news beforehand that the area where they lived would be the object of PSN Rempang Eco City. And if the residents are relocated, they will be confused about their future, because the majority of Rempang residents work as fishermen and farmers. The type of research is a normative juridical approach in this research and uses qualitative analysis techniques which are then explained and analyzed using analytical descriptive methods. The type of approach used in writing this thesis is a library research approach, namely by studying books and documents related to the topic of the article and also using a statutory regulatory approach, namely by reviewing existing statutory regulations. related to the topic discussed in this research The results of the research and discussion in this research showed that the residents of the Rempang community were disappointed with the government's policy which they felt was urgent, the government's methods were considered inappropriate and wise and ignored the local wisdom of the Rempang residents themselves. Because there was no previous discussion with Rempang residents about the Rempang Eco City PSN plan which would be implemented using their territory. Where in this area, the residents of the community have been regenerating for generations, occupying the area as a village where they live. Finally, the Rempang residents fought back and demanded that the government resolve this problem properly.
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI YANG MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 740/PDT.G/2019/PN.MDN) Alisya
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 03 (2024): Agustus Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan perusahaan pembangunan perumahan (developer) memang masih diperlukan. Permasalahan yang muncul adalah ketidaksesuaian berupa keterlambatan waktu penyerahan, gambar arsitektur, gambar denah dan spesifikasi teknik pembangunan (konstruksi), serta fasilitas lainnya seperti fasilitas jaringan air bersih, instalasi listrik dan prasarana lingkungan (fasilitas umum), serta permasalahan hukum seperti IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan sertifikat rumah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tanggung jawab penyedia jasa konstruksi yang melakukan wanprestasi terhadap konsumen serta putusan hakim dalam menerapkan hukum terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan penyedia jasa konstruksi terhadap konsumen dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 740/Pdt.G/2019/PN.Mdn.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan case approach. Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustakaan berupa buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.Hasil dari penelitian ini adalah adanya kewajiban tanggung jawab penyedia jasa konstruksi yang telah melakukan wanprestasi terhadap konsumen. Timbulnya tanggung jawab dikarenakan adanya suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa, dalam hal ini pelaku usaha jasa kontraktor tidak melakukan kewajibannya dengan baik ataupun melakukan wanprestasi, sehingga dapat dikenakan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yaitu kegagalan pembangunan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan jasa konstruksi, dan pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan pembangunan yang telah terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Majelis hakim berpendapat terhadap Putusan Nomor 740/Pdt.G/2019/PN.Mdn telah sesuai dengan peraturan yang telah ada, hal ini karena memang pihak konstruksi tidak membangun bangunan sesuai dengan yang disepakati, dan nyatanya berdasarkan bukti yang ada bahwa memang pihak konstruksi telah melakukan wanprestasi terhadap para konsumennya.
ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK KERJA KONTRUKSI ANTARA CV. RISMA MAKMUR DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (Analisis Kontrak No.27/SPP/BM-P.APBD-I/LKT/2022) Abdillah
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 03 (2024): Agustus Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK KERJA KONTRUKSI ANTARA CV. RISMA MAKMUR DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (Analisis Kontrak No.27/SPP/BM-P.APBD-I/LKT/2022)

Page 2 of 8 | Total Record : 80

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 01 (2025): Februari Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 02 (2025): Agustus Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 3 No. 3 (2025): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 04 (2024): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 03 (2024): Agustus Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 02 (2024): Februari Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 1 No. 01 (2023): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf