cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mardalius
Contact Email
mardalius18@gmail.com
Phone
+6285156829831
Journal Mail Official
padang.tekno.corp@gmail.com
Editorial Address
Jl. Rambe, Perumahan Pelita Bangsa, Blok A, No.15, Sentang, Kedai Ledang, Kisaran Timur, Sumatera Utara
Location
Kab. asahan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Dunia Ilmu Hukum
Published by PT. Padang Tekno Corp
ISSN : -     EISSN : 29876001     DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) adalah publikasi akademik yang menyajikan hasil penelitian dan kajian ilmiah tentang hukum. Jurnal ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang hukum dan kebijakan, serta memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik hukum. Artikel-artikel dalam jurnal ini mencakup berbagai topik dalam bidang hukum, seperti hukum agama, hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum tata negara, hukum dagang, dan topik-topik tentang ilmu hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 65 Documents
 3   4   5   6   7 
Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Sertipikat Hak Atas Tanah Akibat Ketidaksesuaian Data Fisik Dan Data Yuridis Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dody Darly; Sulkiah Hendrawati; Wahyudi
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 4 No. 1 (2026): JURDIKUM - JUNI
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v4i1.925

Abstract

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program strategis nasional untuk mempercepat pendaftaran tanah guna mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah. Pelaksanaannya yang bersifat massal berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis yang dapat memengaruhi keabsahan sertipikat. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis dalam pelaksanaan PTSL, akibat hukumnya terhadap keabsahan sertipikat hak atas tanah, pihak yang berpotensi bertanggung jawab, serta mekanisme penyelesaiannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif, melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didukung dokumentasi kasus pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data fisik berupa perbedaan luas, batas, dan tumpang tindih bidang, serta ketidaksesuaian data yuridis berupa kekeliruan identitas, alas hak, dan klaim ganda berpotensi menimbulkan cacat administratif maupun cacat yuridis pada sertipikat. Panitia Ajudikasi PTSL berkedudukan sebagai pihak yang bertanggung jawab utama secara kelembagaan, dengan dukungan Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis; Kantor Pertanahan dan pemohon dapat pula dimintai pertanggungjawaban apabila kelalaian atau kesalahan terbukti. Penyelesaian dilakukan secara bertahap sesuai jenis permasalahan, mulai dari pembetulan data dan mediasi hingga pembatalan sertipikat melalui mekanisme administratif atau peradilan. The Complete Systematic Land Registration (PTSL) program is a national strategic program intended to accelerate land registration and realize legal certainty over land rights. Its mass implementation may result in discrepancies between physical and juridical data that can affect the validity of land title certificates. This study analyzes the forms of physical and juridical data discrepancies in PTSL, their legal consequences for certificate validity, potentially liable parties, and available settlement mechanisms. This normative juridical study employs statutory, conceptual, case, and comparative approaches by examining primary, secondary, and tertiary legal materials supported by case documentation from the Serang Regency Land Office. The findings indicate that discrepancies in physical data, including differences in area, boundaries, and overlapping plots, as well as discrepancies in juridical data, including identity errors, defective bases of title, and multiple claims, may result in administrative and/or juridical defects in certificates. The PTSL Adjudication Committee bears primary institutional responsibility, assisted by the Physical and Juridical Task Forces, while the Land Office and applicants may also be held responsible where negligence or fault is proven. Settlement is conducted progressively according to the nature of the problem, ranging from data correction and mediation to certificate cancellation through administrative or judicial mechanisms.
Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Menghadapi Kekerasan Pada Pelaksanaan Kegiatan Jurnalistik Di Era Digital Aldi Ferdiansyah; Fika Labuda Aziz; Evan Gustian; Ayu Putriyana; Mardhatillah
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 4 No. 1 (2026): JURDIKUM - JUNI
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v4i1.930

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola kerja wartawan dalam memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Perubahan tersebut memberikan kemudahan dalam kegiatan jurnalistik, tetapi juga meningkatkan risiko kekerasan terhadap wartawan, baik berupa kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, doxing, peretasan, maupun serangan digital lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menghadapi kekerasan pada pelaksanaan kegiatan jurnalistik di era digital serta hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wartawan memperoleh perlindungan hukum melalui jaminan kemerdekaan pers, perlindungan profesi, mekanisme hak jawab dan hak koreksi, serta perlindungan dari tindak kekerasan berdasarkan hukum pidana. Pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa perkembangan bentuk kekerasan digital, kesulitan identifikasi pelaku, dan belum optimalnya koordinasi antara Dewan Pers, perusahaan pers, dan aparat penegak hukum. Perlindungan wartawan memerlukan penguatan penegakan hukum dan keamanan digital. The development of digital technology has transformed the way journalists gather, process, and disseminate information to the public. This transformation facilitates journalistic activities but also increases the risk of violence against journalists, including physical violence, threats, intimidation, doxing, hacking, and other forms of digital attacks. This study aims to analyze legal protection for journalists facing violence in the performance of journalistic activities in the digital era and the obstacles to its implementation. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The legal materials examined include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 40 of 1999 concerning the Press, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The findings indicate that journalists receive legal protection through guarantees of press freedom, professional protection, right of reply and right of correction mechanisms, and legal protection against acts of violence under criminal law. Its implementation continues to face obstacles, including the development of digital forms of violence, difficulties in identifying perpetrators, and suboptimal coordination among the Press Council, press companies, and law enforcement authorities. Strengthening journalist protection requires effective law enforcement and improved digital security.
Kedudukan Ogauta Nias Dalam Sistem Pemidanaan Nasional: Perspektif Legalitas Dan Hak Asasi Manusia Hepy Krisman Laia; Indra Utama Tanjung
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 4 No. 1 (2026): JURDIKUM - JUNI
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v4i1.946

Abstract

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional membuka ruang baru bagi penempatan sanksi pidana adat Nias, khususnya Ogauta, dalam sistem pemidanaan Indonesia. Masalah penelitian terletak pada ketegangan antara pengakuan kearifan lokal, asas legalitas, dan kewajiban negara melindungi hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menelaah Fondrakö dan Ogauta melalui literatur hukum adat Nias. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ogauta tidak berkedudukan sebagai rezim pemidanaan yang berdiri sendiri, melainkan dapat memperoleh pengakuan secara bersyarat sebagai pemenuhan kewajiban adat apabila memenuhi Pasal 2, Pasal 66, Pasal 96, dan Pasal 597 KUHP, sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, serta kriteria Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Penelitian ini menawarkan Model Uji Tiga Lapis yang mencakup uji eksistensi adat, uji legalitas nasional, dan uji konstitusionalitas serta hak asasi manusia untuk menentukan apakah suatu bentuk Ogauta dapat diintegrasikan, perlu ditransformasikan, atau tidak dapat diakui dalam sistem pemidanaan nasional. The recognition of living law in Indonesia's national Criminal Code creates a new legal space for positioning Nias customary criminal sanctions, particularly Ogauta, within the national sentencing system. The central problem is the tension between recognition of local wisdom, the principle of legality, and the state's obligation to protect human rights. This research applies normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, while examining Fondrakö and Ogauta through scholarly literature on Nias customary law. The study finds that Ogauta does not operate as an autonomous criminal punishment regime. It may receive conditional recognition as the fulfillment of customary obligations only when it complies with Articles 2, 66, 96, and 597 of the Criminal Code, as adjusted by Law Number 1 of 2026, and with the criteria stipulated by Government Regulation Number 55 of 2025. The article proposes a Three-Layer Review Model consisting of an existence test, a national legality test, and a constitutional and human rights test to determine whether a particular Ogauta sanction can be integrated, requires normative transformation, or cannot be recognized within the national sentencing system.
Standardisasi Uji Keabsahan Pengakuan Bersalah Oleh Hakim Dalam KUHAP Nasional: Sinkronisasi Pasal 78, Pasal 205, Dan Pasal 234 Untuk Menjamin Kesukarelaan Terdakwa Aulia Rahman Hakim Hasibuan; Indra Utama Tanjung
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 4 No. 1 (2026): JURDIKUM - JUNI
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v4i1.948

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkenalkan pengakuan bersalah sebagai mekanisme baru yang tersebar dalam Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234. Ketiga ketentuan tersebut sama-sama memberi ruang percepatan pemeriksaan perkara, tetapi membentuk kedalaman pengujian hakim yang berbeda terhadap kesukarelaan pengakuan terdakwa. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsistensi standar pengawasan hakim dalam tiga jalur pengakuan bersalah serta merumuskan parameter minimum yang menjamin pengakuan diberikan secara bebas, sadar, tanpa paksaan, dan berdasarkan pemahaman penuh. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum utama meliputi UU Nomor 20 Tahun 2025, SEMA Nomor 1 Tahun 2026, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 205 memuat pengujian paling mendalam karena mewajibkan hakim menelusuri kualitas pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan, sedangkan Pasal 78 menekankan kesukarelaan, pendampingan advokat, pemahaman konsekuensi, dan dukungan dua alat bukti. Pasal 234 menggunakan pengujian yang lebih ringkas. Perbedaan ini dapat menimbulkan disparitas tingkat perlindungan terdakwa. Penelitian menawarkan Model Uji Keabsahan Lima Parameter yang mencakup kelayakan prosedural, pendampingan hukum efektif, pemahaman dan pelepasan hak secara sadar, kebebasan dari tekanan, serta dasar faktual dan dokumentasi pengakuan sebagai standar minimum yang dapat diterapkan lintas ketentuan. The enactment of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code introduced guilty plea mechanisms through Articles 78, 205, and 234. Although all three provisions facilitate an expedited criminal process, they establish different levels of judicial scrutiny over the voluntariness of a defendant's admission. This study examines the consistency of judicial review standards across the three mechanisms and formulates minimum safeguards to ensure that a guilty plea is made freely, knowingly, without coercion, and with full understanding of its legal consequences. The research employs normative legal methods using statutory, conceptual, and case approaches. The main legal materials are Law Number 20 of 2025, Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2026, and Constitutional Court Decision Number 213/PUU-XXIV/2026. The study finds that Article 205 provides the most intensive scrutiny because the judge must review the quality of investigation and prosecution, while Article 78 emphasizes voluntariness, effective legal assistance, informed consequences, and support by two lawful items of evidence. Article 234 adopts a more concise examination. This disparity may produce unequal protection among defendants. The article proposes a Five-Parameter Validity Test covering procedural eligibility, effective legal assistance, informed waiver of rights, freedom from coercion, and factual basis with adequate documentation as a minimum standard across all guilty plea mechanisms.
Reformulasi Pengaturan Residivisme Dalam KUHP Nasional Sebagai Dasar Pemberatan Pidana Danang Kris Diantoro; Edwar Kelvin; Dwi Afni Maileni
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 4 No. 1 (2026): JURDIKUM - JUNI
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v4i1.953

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan penting dalam sistem pemidanaan Indonesia, termasuk pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana sebagai dasar pemberatan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis reformulasi pengaturan residivisme dalam KUHP Nasional sebagai dasar pemberatan pidana, khususnya dalam membangun pengaturan yang lebih jelas, sistematis, dan memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang relevan dengan pengaturan residivisme serta pemberatan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan residivisme dalam KUHP lama melalui Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 memiliki karakter terbatas karena pemberatan dikaitkan dengan kelompok tindak pidana tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan kompleksitas dalam penerapan dan membutuhkan identifikasi riwayat kriminal pelaku secara tepat. KUHP Nasional melalui Pasal 23 memberikan pengaturan yang lebih terstruktur mengenai pengulangan tindak pidana berdasarkan tenggang waktu dan karakteristik tindak pidana, sedangkan Pasal 58 huruf c menempatkan pengulangan tindak pidana sebagai faktor yang memperberat pidana dan Pasal 59 mengatur batas pemberatan paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman pidana. Reformulasi tersebut memperlihatkan upaya memperjelas hubungan antara pengulangan tindak pidana dan pemberatan pidana. Namun, penerapannya tetap perlu memperhatikan proporsionalitas, kepastian hukum, tujuan pemidanaan, pembinaan, pencegahan pengulangan, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, reformulasi residivisme perlu diarahkan pada konstruksi yang konsisten dan terukur agar pemberatan pidana tidak hanya berorientasi pada penambahan berat sanksi, tetapi juga mendukung pencegahan residivisme. Pengaturan yang demikian diharapkan mampu memberikan pedoman yang lebih pasti bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menerapkan pemberatan terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana.  The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code has brought important changes in the Indonesian penal system, including regulations regarding the repetition of criminal acts as the basis for criminal charges. This study aims to analyze the reformulation of recidivism regulations in the National Criminal Code as the basis for criminal charges, especially in building clearer, systematic, and more legal certainty regulations. This research uses a prescriptive normative legal research method by examining laws and regulations and legal materials relevant to the regulation of recidivism and criminal charges. The results of the study show that the regulation of recidivism in the old Criminal Code through Article 486, Article 487, and Article 488 has a limited character because the charges are associated with certain groups of criminal acts. This condition creates complexity in implementation and requires proper identification of the criminal history of the perpetrator. The National Criminal Code through Article 23 provides a more structured regulation regarding the repetition of criminal acts based on the grace period and characteristics of the criminal act, while Article 58 letter c places the repetition of criminal acts as a factor that aggravates the crime and Article 59 regulates the limit of the aggravation of a maximum of one-third of the maximum criminal threat. The reformulation shows an effort to clarify the relationship between the repetition of a criminal act and the aggravation of a criminal offense. However, its application still needs to pay attention to proportionality, legal certainty, the purpose of criminalization, coaching, prevention of repetition, and social reintegration. Thus, the reformulation of recidivism needs to be directed at a consistent and measurable construction so that criminal repetition is not only oriented towards increasing the severity of sanctions, but also supports the prevention of recidivism. Such an arrangement is expected to be able to provide a more definite guideline for judges and law enforcement officials in applying the burden to perpetrators who repeat criminal acts.
Analisis Yuridis Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Baru Erwin Depari; Ispandir Hutasoit; Rian Rumana Putra
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 4 No. 1 (2026): JURDIKUM - JUNI
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v4i1.954

Abstract

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai perubahan paradigma sistem pemidanaan di Indonesia dari orientasi yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, restoratif, dan rehabilitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tujuan pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana berdasarkan KUHP Baru serta mengkaji relevansinya terhadap arah pembangunan sistem pemidanaan nasional. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 dan pedoman pemidanaan dalam Pasal 52 KUHP Baru memberikan arah baru bagi kebijakan hukum pidana nasional dengan menempatkan pemidanaan tidak lagi semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen untuk mencegah tindak pidana, melindungi masyarakat, membina dan merehabilitasi pelaku, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan sosial, serta menumbuhkan tanggung jawab dan penyesalan pelaku tanpa merendahkan martabat kemanusiaannya. Reformulasi tersebut mencerminkan integrasi teori pemidanaan modern, prinsip keadilan restoratif, individualisasi pidana, dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis hukum pidana nasional. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru menjadi landasan normatif bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang lebih proporsional, berkeadilan, memberikan kepastian hukum, serta menghasilkan kemanfaatan bagi korban, pelaku, masyarakat, dan negara. Implementasi tujuan pemidanaan tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem pemidanaan nasional yang adaptif, berorientasi pada perlindungan masyarakat, serta selaras dengan perkembangan hukum pidana modern. The renewal of the national criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) marks a paradigm shift in the penal system in Indonesia from a retributive orientation to a more humane, restorative, and rehabilitative approach. This study aims to juridically analyze the purpose of punishment in the reform of the criminal law based on the New Criminal Code and examine its relevance to the direction of development of the national penal system. The research uses a normative legal research method with a normative juridical approach. The data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained through literature studies, then analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that the formulation of the purpose of punishment in Article 51 and the penal guidelines in Article 52 of the New Criminal Code provides a new direction for national criminal law policy by placing punishment no longer solely as a means of retribution, but as an instrument to prevent criminal acts, protect society, foster and rehabilitate perpetrators, resolve conflicts, restore social balance, and foster responsibility and remorse for perpetrators without degrading their human dignity. The reformulation reflects the integration of modern criminal theory, the principle of restorative justice, criminal individualization, and the values of Pancasila as the philosophical basis of national criminal law. Thus, the purpose of punishment in the New Criminal Code becomes a normative basis for judges to render more proportionate sentences, fairness, provide legal certainty, and produce benefits for victims, perpetrators, society, and the state. The implementation of the penal goals is expected to be able to realize a national penal system that is adaptive, oriented towards community protection, and in line with the development of modern criminal law.
Analisis Yuridis Pidana Pengawasan Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Perspektif KUHP Baru Insan Romodon; Ispandir Hutasoit; Rian Rusmana Putra
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.955

Abstract

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghadirkan pidana pengawasan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara sekaligus mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada rehabilitasi pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis pengaturan pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan dalam perspektif KUHP Baru serta mengkaji kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan, asas keseimbangan, dan arah pembaruan hukum pidana nasional. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi dan penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana pengawasan merupakan implementasi paradigma pemidanaan modern yang mengedepankan individualisasi pidana, rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan keadilan restoratif tanpa mengabaikan perlindungan masyarakat. Pengaturannya dalam KUHP Baru didukung oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang memperkuat mekanisme pembimbingan melalui Balai Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan legitimasi kepada hakim dalam memilih jenis pidana secara proporsional, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi landasan filosofis pendekatan pembinaan. Meskipun demikian, efektivitas implementasi pidana pengawasan masih memerlukan penguatan regulasi pelaksana, peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi antaraparat penegak hukum, dan pedoman penerapan yang lebih komprehensif agar tujuan pemidanaan dapat diwujudkan secara optimal dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nakhoda Akibat Penundaan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Oleh Syahbandar Mega Mell Pina; Indra Sakti; Evi Febri Sartika
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.956

Abstract

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Syahbandar merupakan instrumen hukum yang berfungsi menjamin bahwa kapal telah memenuhi persyaratan administratif, kelaiklautan, keselamatan, keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan sebelum melakukan pelayaran. Dalam praktiknya, masih terjadi penundaan penerbitan SPB yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta kerugian bagi nakhoda sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan kapal, awak kapal, penumpang, dan muatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap nakhoda akibat penundaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar berdasarkan perspektif hukum pelayaran di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nakhoda diwujudkan melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif dilaksanakan melalui mekanisme pemeriksaan kelaiklautan kapal, verifikasi dokumen, dan pengawasan sebelum penerbitan SPB untuk menjamin keselamatan pelayaran serta memberikan kepastian hukum bagi nakhoda. Sementara itu, perlindungan represif diberikan apabila penundaan penerbitan SPB dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, melampaui kewenangan, atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga nakhoda memiliki hak untuk memperoleh penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kewenangan Syahbandar dalam menerbitkan maupun menunda SPB harus dilaksanakan secara profesional, objektif, proporsional, transparan, dan akuntabel agar tercipta keseimbangan antara fungsi pengawasan keselamatan pelayaran dengan perlindungan hak-hak hukum nakhoda serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayaran di Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Akibat Kelalaian Pelayanan KSOP Dalam Perspektif Hukum Pelayaran Pridoni; Agus Riaynto; Evi Febri Sartika
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.957

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa akibat kelalaian pelayanan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dalam perspektif hukum pelayaran. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai bentuk kelalaian pelayanan kepelabuhanan, seperti keterlambatan penerbitan dokumen pelayaran, lemahnya pengawasan keselamatan, serta pelayanan administrasi yang belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa dan mengurangi kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pelayaran diwujudkan melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tugas dan kewenangan KSOP. KSOP memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kepastian pelayanan melalui pengawasan kelaiklautan kapal, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, serta penegakan hukum di bidang pelayaran. Kelalaian dalam pelaksanaan kewenangan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum administratif, perdata, maupun pidana apabila mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme aparatur, optimalisasi pengawasan, penguatan koordinasi antarlembaga, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik yang baik menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, kepastian hukum, serta penyelenggaraan pelayanan pelayaran yang aman, tertib, dan berkeadilan bagi seluruh pengguna jasa.
Analisis Yuridis Kepastian Hukum Pengembalian Uang Muka Dalam Perjanjian Jual Beli Yang Dibatalkan Sepihak Sanusi; Dwi Afni Maileni; Evi Febri Sartika
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.958

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pengembalian uang muka dalam perjanjian jual beli yang dibatalkan secara sepihak berdasarkan ketentuan hukum perdata Indonesia. Permasalahan penelitian berfokus pada bagaimana kepastian hukum terhadap pengembalian uang muka apabila salah satu pihak membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lainnya. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian uang muka tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan adanya pembatalan perjanjian, tetapi harus mempertimbangkan isi perjanjian, penyebab pembatalan, bentuk wanprestasi, serta penerapan asas pacta sunt servanda, itikad baik, dan keseimbangan dalam hukum perjanjian. Pembatalan sepihak yang tidak memiliki dasar hukum dapat menimbulkan kewajiban untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan, termasuk pengembalian uang muka apabila pembayaran tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan prestasi. Hakim memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum, fakta persidangan, dan asas-asas hukum perjanjian secara proporsional. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penerapan hukum oleh pengadilan serta perumusan klausul mengenai uang muka secara jelas dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli agar mampu memberikan perlindungan hukum, mencegah timbulnya sengketa, dan mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pihak.

Page 5 of 7 | Total Record : 65

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): JURDIKUM - JUNI Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER Vol. 3 No. 1 (2025): JURDIKUM - JUNI Vol. 2 No. 2 (2024): JURDIKUM - DESEMBER Vol. 2 No. 1 (2024): JURDIKUM - JUNI Vol. 1 No. 2 (2023): JURDIKUM - DESEMBER Vol. 1 No. 1 (2023): JURDIKUM - JUNI