cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mardalius
Contact Email
mardalius18@gmail.com
Phone
+6285156829831
Journal Mail Official
padang.tekno.corp@gmail.com
Editorial Address
Jl. Rambe, Perumahan Pelita Bangsa, Blok A, No.15, Sentang, Kedai Ledang, Kisaran Timur, Sumatera Utara
Location
Kab. asahan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Dunia Ilmu Hukum
Published by PT. Padang Tekno Corp
ISSN : -     EISSN : 29876001     DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) adalah publikasi akademik yang menyajikan hasil penelitian dan kajian ilmiah tentang hukum. Jurnal ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang hukum dan kebijakan, serta memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik hukum. Artikel-artikel dalam jurnal ini mencakup berbagai topik dalam bidang hukum, seperti hukum agama, hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum tata negara, hukum dagang, dan topik-topik tentang ilmu hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 65 Documents
 3   4   5   6   7 
Analisis Yuridis Batasan Delik Zina Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum Hendriyanto; Isfandir Hutasoit; Rizki Tri Anugrah Bhakti
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.1003

Abstract

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar terhadap pengaturan delik zina, khususnya melalui Pasal 411 yang memperluas ruang lingkup perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana sekaligus menetapkannya sebagai delik aduan absolut. Perubahan tersebut memunculkan berbagai persoalan yuridis mengenai kejelasan rumusan norma, batasan subjek hukum, serta mekanisme pengaduan yang berimplikasi terhadap kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan delik zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta doktrin hukum yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi Pasal 411 KUHP Nasional telah memberikan pembaruan terhadap pengaturan delik zina melalui perluasan subjek hukum, perubahan ruang lingkup perbuatan yang dipidana, serta penguatan mekanisme delik aduan absolut sebagai bentuk pembatasan intervensi negara terhadap ranah privat. Namun demikian, masih terdapat persoalan mengenai kejelasan frasa "di luar perkawinan yang sah", batasan subjek hukum, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Perkawinan serta living law yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan disparitas penerapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang sistematis serta pedoman implementasi yang seragam agar formulasi Pasal 411 mampu mewujudkan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak warga negara, serta mendukung tercapainya tujuan pembaruan hukum pidana nasional.
Pengaturan Penghinaan Terhadap Presiden Dalam Kuhp Nasional Dalam Perspektif Kebebasan Berekspresi Bima Shakti Nicko Prayuda; Edwar Kelvin; Rabu
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.1004

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP Nasional ditinjau dari perspektif kebebasan berekspresi. Permasalahan penelitian berangkat dari diberlakukannya kembali ketentuan penghinaan terhadap Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 setelah sebelumnya ketentuan serupa dalam KUHP lama dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan artikel jurnal yang relevan, kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional memberikan perlindungan pidana terhadap kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, sedangkan Pasal 220 menempatkannya sebagai delik aduan. Pasal 218 ayat (2) juga memberikan pengecualian bagi perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Meskipun demikian, frasa “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat” masih membuka ruang penafsiran dalam membedakan penghinaan dengan kritik yang merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut harus memperhatikan tujuan, konteks, dan substansi ekspresi serta prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Perlindungan terhadap kehormatan Presiden tidak seharusnya digunakan untuk membatasi kritik terhadap kebijakan atau kinerja pemerintah. Penegakan hukum perlu dilakukan secara terbatas dan hati-hati agar tercipta keseimbangan antara perlindungan martabat Presiden dan jaminan kebebasan berekspresi dalam negara demokratis. Dengan demikian, keberadaan delik penghinaan dapat dibenarkan sepanjang diterapkan sebagai instrumen perlindungan yang terbatas, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, dan tetap menjamin ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, kritis, dan bertanggung jawab.
Reformulasi Kebijakan Individualisasi Pidana Dalam KUHP Nasional Sebagai Perwujudan Keadilan Substantif Chandra Alexander Sirait; Edwar Kelvin; Dwi Afni Maileni
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.1005

Abstract

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai perubahan paradigma pemidanaan dari pendekatan yang berorientasi pada pembalasan menuju sistem yang lebih humanis, proporsional, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 beserta peraturan yang berkaitan dengan sistem pemidanaan, serta bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi kebijakan individualisasi pidana merupakan bagian penting dari pembaruan hukum pidana nasional yang menempatkan tujuan dan pedoman pemidanaan sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana secara proporsional sesuai dengan karakteristik pelaku, tingkat kesalahan, kepentingan korban, serta tujuan perlindungan masyarakat. Penguatan konsep rechterlijk pardon, pengembangan pidana alternatif, penerapan prinsip proporsionalitas, dan pendekatan restoratif menunjukkan adanya transformasi sistem pemidanaan menuju paradigma yang lebih berorientasi pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, implementasi individualisasi pidana masih memerlukan harmonisasi antara KUHP dan KUHAP, penyempurnaan pedoman pemidanaan, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar penerapannya berlangsung secara konsisten. Reformulasi kebijakan individualisasi pidana diharapkan mampu mewujudkan sistem pemidanaan nasional yang mengintegrasikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif secara seimbang.
Penerapan UU ITE Terhadap Pemberitaan Media Daring: Antara Sengketa Pers Dan Tindak Pidana Lea Laska Arepa; Muhamad Reyhan Saputra; Tia Zahara; Ayu Putriyana; Mardhatillah
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 4 No. 1 (2026): JURDIKUM - JUNI
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v4i1.1024

Abstract

Pemberitaan media daring kini menjadi sumber informasi utama masyarakat, tetapi sekaligus menempatkan jurnalis dan perusahaan pers pada risiko pemidanaan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Persoalannya, satu pemberitaan dapat dinilai melalui dua rezim hukum: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang menyediakan mekanisme etik, hak jawab, dan pengawasan Dewan Pers, serta hukum pidana, baik UU ITE maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, yang menyediakan sanksi pidana. Artikel ini bertujuan menganalisis batas penerapan UU ITE terhadap pemberitaan media daring serta kriteria yang membedakan sengketa pers dari tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan perusahaan pers dan memenuhi kode etik semestinya diselesaikan lebih dahulu melalui mekanisme UU Pers sebagai ketentuan khusus, sedangkan UU ITE dan KUHP Nasional baru dapat diterapkan terhadap konten yang bukan karya jurnalistik atau yang dibuat dengan itikad buruk. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan Nomor 115/PUU-XXII/2024 mempersempit ruang pemidanaan, tetapi praktik terhadap jurnalis masih menunjukkan kesenjangan antara norma dan implementasi. Karena itu, diperlukan penegasan norma serta koordinasi yang mengikat antara aparat penegak hukum dan Dewan Pers.
Pertanggungjawaban Pidana Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mengandung Pencemaran Nama Baik Cahaya Dwi Anggola; vaula karera; Aliya Perawita; Ayu Putriana; Mardhatillah
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 4 No. 1 (2026): JURDIKUM - JUNI
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v4i1.1055

Abstract

Kemerdekaan pers harus berjalan bersama tanggung jawab agar pemberitaan tidak merugikan kehormatan dan nama baik orang lain. Setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, pertanggungjawaban pidana pers atas pemberitaan yang mengandung pencemaran nama baik perlu dikaji kembali. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana pers dalam hukum positif Indonesia serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap insan pers. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan spesifikasi deskriptif analitis terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturannya harus dibaca melalui hubungan antara UU Pers dan KUHP. Pencemaran diatur dalam Pasal 433 KUHP sebagai delik aduan menurut Pasal 440, sedangkan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah baru dapat diterapkan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian melalui Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan. Pertanggungjawaban pidana bersifat berlapis dan berbasis peran, yaitu wartawan, redaktur dan pemimpin redaksi, serta perusahaan pers sebagai korporasi, dengan asas kesalahan sebagai dasarnya dan pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

Page 7 of 7 | Total Record : 65

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): JURDIKUM - JUNI Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER Vol. 3 No. 1 (2025): JURDIKUM - JUNI Vol. 2 No. 2 (2024): JURDIKUM - DESEMBER Vol. 2 No. 1 (2024): JURDIKUM - JUNI Vol. 1 No. 2 (2023): JURDIKUM - DESEMBER Vol. 1 No. 1 (2023): JURDIKUM - JUNI