cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mardalius
Contact Email
mardalius18@gmail.com
Phone
+6285156829831
Journal Mail Official
padang.tekno.corp@gmail.com
Editorial Address
Jl. Rambe, Perumahan Pelita Bangsa, Blok A, No.15, Sentang, Kedai Ledang, Kisaran Timur, Sumatera Utara
Location
Kab. asahan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Dunia Ilmu Hukum
Published by PT. Padang Tekno Corp
ISSN : -     EISSN : 29876001     DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) adalah publikasi akademik yang menyajikan hasil penelitian dan kajian ilmiah tentang hukum. Jurnal ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang hukum dan kebijakan, serta memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik hukum. Artikel-artikel dalam jurnal ini mencakup berbagai topik dalam bidang hukum, seperti hukum agama, hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum tata negara, hukum dagang, dan topik-topik tentang ilmu hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 65 Documents
 3   4   5   6   7 
Rekonstruksi Pembuktian Harta Warisan Digital (Digital Assets) Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Indonesia Yusniarti; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.959

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk kekayaan baru berupa aset digital yang memiliki nilai ekonomi, seperti aset kripto, dompet digital, akun digital, non-fungible token (NFT), dan berbagai aset elektronik lainnya. Perkembangan tersebut menimbulkan persoalan hukum dalam penyelesaian sengketa waris karena sistem hukum kewarisan di Indonesia belum mengatur secara komprehensif mekanisme pembuktian terhadap kepemilikan, penguasaan, dan pengalihan aset digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis sekaligus merekonstruksi sistem pembuktian harta warisan digital (digital assets) dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia agar mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para ahli waris. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum waris, hukum pembuktian, hukum perdata, dan hukum teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembuktian harta warisan digital tidak lagi dapat bertumpu pada alat bukti konvensional semata, melainkan harus mengakomodasi bukti elektronik berupa riwayat transaksi digital, metadata, digital wallet, transaction hash, autentikasi elektronik, serta jejak digital lainnya yang mampu menunjukkan hubungan hukum antara pewaris dengan aset digital yang dimiliki. Rekonstruksi pembuktian juga memerlukan harmonisasi antara hukum waris, hukum perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam agar terbentuk sistem pembuktian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, rekonstruksi tersebut diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, menjamin perlindungan hak ahli waris, serta menciptakan penyelesaian sengketa waris yang lebih efektif di era transformasi digital.
Relevansi Pedoman Pemidanaan Dalam Mengurangi Disparitas Putusan Hakim Pasca Berlakunya KUHP Nasional Agus Delima Sumantri; Isfandir Hutasoit; Rian Rusmana Putra
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.962

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan Indonesia melalui pengaturan pedoman pemidanaan yang bertujuan mewujudkan konsistensi, proporsionalitas, dan keadilan dalam penjatuhan pidana. Meskipun demikian, praktik peradilan masih menunjukkan adanya disparitas putusan hakim terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa akibat luasnya ruang diskresi dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional terhadap upaya mengurangi disparitas putusan hakim. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, perundang-undangan, dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, serta berbagai literatur ilmiah yang dianalisis secara kualitatif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional memiliki peran strategis sebagai kerangka normatif yang mengarahkan hakim dalam mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, dampak tindak pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan secara objektif, proporsional, dan akuntabel. Keberadaan pedoman tersebut tidak mengurangi independensi hakim, melainkan memperkuat kualitas argumentasi hukum dan konsistensi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Namun, efektivitasnya masih memerlukan dukungan implementasi melalui harmonisasi praktik peradilan, pembentukan yurisprudensi yang konsisten, penyusunan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung, serta penguatan koordinasi dalam sistem peradilan pidana terpadu. Dengan demikian, pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional memiliki relevansi yang signifikan dalam mengurangi disparitas putusan hakim sekaligus memperkuat kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Pertanggungjawaban Perdata PPAT Atas Kegagalan Integrasi Data Tanah Elektronik Andi Martalata; Dwi Afni Maileni; Isfandir Hutasoit
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.963

Abstract

Penerapan sistem pendaftaran tanah berbasis elektronik merupakan bagian dari upaya modernisasi administrasi pertanahan guna meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya, integrasi data tanah elektronik masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait ketidaksinkronan antara data fisik dan data yuridis yang bersumber dari akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan sistem elektronik pertanahan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakakuratan data, hambatan pelayanan, serta sengketa hukum yang merugikan para pihak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata PPAT atas kegagalan integrasi data tanah elektronik dalam sistem pendaftaran tanah, serta implikasinya terhadap kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konseptual, melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Pokok Agraria, peraturan di bidang pendaftaran tanah, peraturan jabatan PPAT, serta regulasi terkait penerbitan dokumen elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT pada prinsipnya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dan keabsahan akta yang dibuat sebagai dasar pendaftaran hak atas tanah. Apabila kegagalan integrasi data disebabkan oleh kelalaian, kecerobohan, atau ketidakpatuhan PPAT terhadap ketentuan hukum, maka dapat timbul pertanggungjawaban perdata apabila menimbulkan kerugian bagi para pihak. Namun demikian, apabila kegagalan tersebut bersumber dari gangguan sistem elektronik atau kesalahan administratif yang berada di luar kewenangan PPAT, maka pertanggungjawaban hukum harus ditentukan secara proporsional dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara PPAT dan instansi pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi dan penguatan sistem integrasi data untuk menjamin kepastian hukum dalam pendaftaran tanah elektronik.
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Di Indonesia Arsyila Niska; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Evi Febri Sartika
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.964

Abstract

Sengketa kepemilikan tanah di Indonesia masih menjadi permasalahan hukum yang sering terjadi dan menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi pembeli yang telah memperoleh hak atas tanah dengan memenuhi prosedur yang berlaku dan bertindak berdasarkan itikad baik. Berbagai permasalahan, seperti tumpang tindih hak, pemalsuan dokumen, cacat administrasi, maupun peralihan hak oleh pihak yang tidak berwenang, berpotensi menghilangkan hak pembeli meskipun telah melaksanakan transaksi secara sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik dalam sengketa kepemilikan tanah di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum positif, asas hukum pertanahan, yurisprudensi, dan praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik telah diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Namun, implementasi perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap unsur itikad baik dan inkonsistensi pertimbangan hakim dalam memutus sengketa kepemilikan tanah. Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukum yang konsisten, penguatan pembuktian terhadap unsur itikad baik, serta harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang efektif bagi pembeli beritikad baik dalam sengketa kepemilikan tanah di Indonesia.
Kriminalisasi Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam KUHP Nasional Dalam Perspektif Kebebasan Beragama Eriq Dwi Cahyono; Isfandir Hutasoit; Rian Rusmana Putra
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.965

Abstract

Penelitian ini menganalisis kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional ditinjau dari perspektif kebebasan beragama. Permasalahan penelitian berangkat dari kebutuhan menyeimbangkan perlindungan terhadap kehidupan beragama, ketertiban umum, dan kerukunan antarumat beragama dengan jaminan kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan berekspresi sebagai hak fundamental. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menghubungkan ketentuan tindak pidana terhadap agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan prinsip kebebasan beragama dan batas pembatasan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap agama harus ditempatkan secara restriktif, objektif, dan proporsional agar tidak memasuki wilayah keyakinan internal atau forum internum. Perubahan pengaturan dari Pasal 156a KUHP lama menuju Pasal 300 KUHP Nasional menunjukkan pergeseran dari istilah “penyalahgunaan” dan “penodaan” menuju perbuatan yang lebih spesifik berupa permusuhan, kebencian, serta hasutan untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi terhadap agama atau kepercayaan. Penjelasan Pasal 300 juga memberikan ruang bagi ucapan atau tulisan yang bersifat objektif, terbatas pada kalangan sendiri, dan ilmiah sepanjang tidak mengandung permusuhan, kebencian, atau penghasutan. Dengan demikian, kriminalisasi dapat selaras dengan kebebasan beragama apabila diarahkan pada perbuatan konkret yang mengganggu hak orang lain, keamanan, atau ketertiban umum, disertai rumusan yang jelas dan penerapan yang tidak diskriminatif. Penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan kehidupan beragama dan penghormatan terhadap kebebasan beragama dalam penerapan KUHP Nasional. Prinsip tersebut penting untuk mencegah overkriminalisasi, menjaga kepastian hukum, dan memastikan hukum pidana tidak digunakan untuk menyeragamkan keyakinan atau membatasi perbedaan penafsiran keagamaan yang sah dalam masyarakat demokratis.
Pengaturan Tindak Pidana Permufakatan Jahat Dalam KUHP Nasional Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Lukman Husin; Edwar Kelvin; Rabu
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.966

Abstract

Permufakatan jahat merupakan bentuk tindak pidana yang memungkinkan pemidanaan pada tahap sebelum tindak pidana yang direncanakan terlaksana. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam perlindungan hak asasi manusia karena pemidanaan tidak boleh semata-mata didasarkan pada dugaan niat, tetapi harus didasarkan pada unsur tindak pidana dan batasan hukum yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana permufakatan jahat dalam KUHP Nasional berdasarkan perspektif perlindungan hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, dan perlindungan hak individu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis untuk mengkaji ketentuan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional serta prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permufakatan jahat dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dengan memberikan batasan terhadap pemidanaan pada tahap sebelum tindak pidana terlaksana. Pengaturan tersebut membedakan permufakatan jahat dari persiapan, percobaan, dan penyertaan, serta memberikan pembatasan terhadap ancaman pidananya. Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, penerapan ketentuan tersebut harus dilakukan secara restriktif dan hati-hati dengan memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, persamaan di hadapan hukum, pembuktian yang memadai, dan pertanggungjawaban individual. Kejelasan rumusan norma juga diperlukan untuk mencegah multitafsir, kriminalisasi berlebihan, disparitas pemidanaan, serta penggunaan kewenangan pidana yang tidak proporsional. Dengan demikian, pengaturan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan penanggulangan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia.
Pertanggungjawaban Perdata Atas Kerugian Immaterial Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi Dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia Rio Fernanda; Dwi Afni Maileni; Isfandir Hutasoit
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.938

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian immaterial yang dialami korban kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia. Permasalahan kecelakaan lalu lintas di Indonesia terus mengalami peningkatan dan menimbulkan berbagai kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Dalam praktik penegakan hukum, penyelesaian kecelakaan lalu lintas cenderung lebih menitikberatkan pada aspek pidana, sedangkan pemulihan hak korban melalui mekanisme perdata masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian immaterial korban kecelakaan lalu lintas didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum yang menekankan adanya unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Kerugian immaterial meliputi trauma psikologis, penderitaan batin, rasa takut, kehilangan kenyamanan hidup, dan penderitaan emosional lainnya yang dapat dimintakan ganti rugi melalui putusan pengadilan maupun penyelesaian di luar pengadilan. Namun demikian, penerapan ganti rugi immaterial masih menghadapi kendala berupa sulitnya pembuktian serta belum adanya standar baku mengenai besaran kompensasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan orientasi penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada perlindungan dan pemulihan hak korban secara menyeluruh.
Implementasi Pengurusan Harta Debitor Pailit Oleh Kurator Pada OHP Law Firm Di Kota Medan Senny Kristina Putri Sitorus; Adlin Budhiawan
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 4 No. 1 (2026): JURDIKUM - JUNI
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v4i1.961

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengurusan harta Debitor Pailit oleh Kurator pada OHP Law Firm Kota Medan serta penanganan terhadap harta Debitor yang telah dialihkan kepada pihak lain sebelum putusan pernyataan pailit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Oskar Hutagalung, S.H., selaku Managing Partner OHP Law Firm Kota Medan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurusan harta pailit dilakukan melalui pemeriksaan tagihan Kreditor, identifikasi dan penelusuran harta, pengamanan aset, penilaian, serta pemberesan sesuai dengan tahapan kepailitan. Terhadap harta yang telah dialihkan sebelum putusan pailit, Kurator terlebih dahulu menelusuri transaksi dan menilai akibat hukumnya terhadap kepentingan Kreditor. Apabila pengalihan tersebut memenuhi persyaratan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Kreditor, actio pauliana dapat ditempuh sebagai upaya pemulihan harta ke dalam boedel pailit. Namun, berdasarkan hasil wawancara, narasumber pada OHP Law Firm belum menangani perkara yang sampai pada tahap pengajuan gugatan actio pauliana.
Pertanggungjawaban Pidana Atas Pemalsuan Pernyataan Narasumber Yang Mengandung Tuduhan Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Pers Naurah Edsa Zakiyah; Dhiyaa Husniyyah; Habib Dwi Putra; Ayu Putriyana; Mardhatillah
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 4 No. 1 (2026): JURDIKUM - JUNI
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v4i1.983

Abstract

Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak dasar warga negara dan menjadi bagian penting dari demokrasi, tetapi kemerdekaan ini tidak menghilangkan tanggung jawab hukum yang ada, terutama ketika berita mengandung pernyataan dari sumber yang menuduh seseorang melakukan tindak pidana, sementara tuduhan tersebut ternyata tidak benar atau sengaja dipalsukan. Artikel ini membahas dua isu, yaitu bagaimana hukum mengatasi pernyataan dari sumber yang diduga palsu dan menyertakan tuduhan tindak pidana ketika diterbitkan dalam bentuk karya jurnalistik, serta bagaimana bentuk dan batas tanggung jawab pidana yang mungkin dikenai kepada sumber, wartawan, dan perusahaan media. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi literatur. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pernyataan dari sumber yang tidak benar dan merendahkan kehormatan atau nama baik orang lain dapat memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, atau pengaduan fitnah seperti yang diatur dalam Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Sementara itu, karya jurnalistik yang memuat pernyataan tersebut berfungsi sebagai alat bukti untuk menunjukkan tersebarnya pernyataan tersebut, bukan sebagai bahan pemidanaan sendiri. Tanggung jawab hukum terhadap wartawan dan perusahaan pers hanya terbatas pada ketidaktaatan dalam melaksanakan kewajiban untuk memverifikasi informasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.Sementara itu, tanggung jawab atas isi tuduhan tetap ada pada sumber informasi, selama bisa dibuktikan bahwa sumber tersebut sengaja dan mengetahui bahwa tuduhannya tidak benar.
Peran Hukum Perdata Dalam Perlindungan Hak Milik Individu Di Era Digital Laode Saman; Dwi Afni Maileni; Indra Sakti
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.1002

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perlindungan hak milik individu. Munculnya fenomena digitalisasi dan transaksi online mengubah cara pemilik hak milik berinteraksi dengan asetnya. Dalam konteks ini, hukum perdata memainkan peran penting dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak milik individu, baik berupa barang fisik maupun aset digital. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum perdata berfungsi dalam melindungi hak milik individu di era digital, dengan menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penegakan hak-hak tersebut di dunia maya. Selain itu, pembahasan juga mencakup pentingnya penyesuaian norma hukum yang ada dengan dinamika perkembangan teknologi untuk memastikan hak milik individu tetap terlindungi secara optimal dalam konteks digitalisasi. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang relevansi dan peran hukum perdata dalam menghadapi tantangan hukum di dunia digital.

Page 6 of 7 | Total Record : 65

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): JURDIKUM - JUNI Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER Vol. 3 No. 1 (2025): JURDIKUM - JUNI Vol. 2 No. 2 (2024): JURDIKUM - DESEMBER Vol. 2 No. 1 (2024): JURDIKUM - JUNI Vol. 1 No. 2 (2023): JURDIKUM - DESEMBER Vol. 1 No. 1 (2023): JURDIKUM - JUNI