cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Imam Rangga Bakti
Contact Email
andrewlaw.journal@gmail.com
Phone
+6285271864416
Journal Mail Official
andrewlaw.journal@gmail.com
Editorial Address
Jalan H. M. Nur Perumahan Graha Rumbai Sentosa Blok M Nomor 12, Kota Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
ANDREW Law Journal
Published by Pusat Hukum ANDREW
ISSN : -     EISSN : 29623480     DOI : https://doi.org/10.61876/alj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The focus and scope of ANDREW Law Journal (ALJ) is to publish research or theoritical articles related in: Private Law Corporate and Commercial Law Criminal Justice Policy and Law Constitutional Law and Human Rights Administrative Law and Governance Enviromental Law Land Law and Property Law of Intellectual Property and Information Technology International Law Islamic Law Sharia and Economic Islamic Law Legal Theory, Methodology, Ideology Alternative Dispute Resolution and Arbitration
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024" : 7 Documents clear
STRATEGI PENCEGAHAN MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN UMUM DI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU Maruli Tua Manik, Saut; Mandai, Surya; Berlian, Cheny
ANDREW Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v3i2.31

Abstract

Pelaksanaan pemilihan umum sering di cederai adanya perbuatan pelanggaran hukum berupa money politik yang dilakukan oknum partai politik dan peserta ataupun team pemenangan. Agar money politik tidak menjadi perbuatan yang mengakar di kehidupan berdemokrasi pada Masyarakat Indonesia, maka di butuhkan strategi pencegahan dari Bawaslu beserta jajaranya seperti Panwascam selaku institusi yang diberi amanah oleh negara. Mengacu pada tupoksi Panwascam kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru sudah menjalankan tugas dan wewenang nya dalam pencegahan dan pengawasan money politic dan berdasarkan observasi perbuatan money politik di Binawidya Kota Pekanbaru terjadi, tetapi masyarakat tidak berani membuat laporan ataupun pengaduan ke panwascam Binawidya Kota Pekanbaru, ketidak beranian ataupun keenggenan Masyarakat dalam melaporkan ataupun pengaduan money politik perlu dilakukan startetegi yang baik oleh Panwascam Binawidya Kota Pekanbaru sehingga kehidupan berdemokrasi di Indonesia terwujud secara bersih dan bermartabat
TINDAK PIDANA INFORMASI ELEKTRONIK DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 IQSANDRI, RAI
ANDREW Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v3i2.35

Abstract

Selain memberikan manfaat, internet dan transaksi elektronik juga berdampak negatif bagi masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan internet dan transaksi elektronik bisa membahayakan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rangka merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitu tindak pidana kesusilaan, tindak pidana perjudian, tindak pidana pencemaran nama baik, tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, tindak pidana pemerasan dengan pengancaman, tindak pidana hoaks, tindak pidana hasutan atau ajakan kebencian dan permusuhan, serta tindak pidana pengancaman
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PRATIWI SUSANTY, ADE
ANDREW Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v3i2.36

Abstract

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan barang dan/atau jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis, penggantian barang dan/atau jasa yang nilainya setara, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Namun, pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
TUGAS DAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING DI INDONESIA RIZANA
ANDREW Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v3i2.37

Abstract

Tindak pidana money laundering berkaitan erat dengan transaksi keuangan mencurigakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. PPATK didirikan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam rangka mencegah dan memberantas praktik money laundering di Negara Indonesia. Tugas dari PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana money laundering. Dalam menjalankan tugasnya, PPATK memiliki fungsi pencegahan tindak pidana money laundering, pemberantasan tindak pidana money laundering, pengelolaan data dan informasi transaksi keuangan, pengawasan terhadap kepatuhan lembaga jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa, serta pemeriksaan dan analisa informasi transaksi keuangan dan laporan keuangan yang terindikasi tindak pidana money laundering.
TINJAUAN YURIDIS PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN NOMOR 28/PDT.G/2022/PN.PRP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU Fater, Rizki Anla
ANDREW Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v3i2.52

Abstract

Purwanto dan Bambang Setiyono melakukan transaksi jual beli tanah dengan surat Sertipikat Hak Milik No. 66/Pasir Utama atas nama Purwanto pada tahun 2017. Pada tahun 2022, Bambang Setiyono melakukan pengurusan peralihan hak atas tanah, namun terkendala di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu karena Purwanto tidak diketahui lagi keberadaanya. Bambang Setiyono kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Hakim di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menjatuhkan putusan Verstek karena Purwanto telah dipanggil secara patut dan sah, akan tetapi tidak hadir. Dalam putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Prp, Hakim di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mengabulkan gugatan Bambang Setiyono serta menyatakan sah jual beli tanah dengan surat Sertipikat Hak Milik No. 66/Pasir Utama atas nama Purwanto antara Purwanto dan Bambang Setiyono pada tahun 2017 sehingga Bambang Setiyono dapat mengurus peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu
PERAN BPSK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Haq, Miftahul
ANDREW Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v3i2.80

Abstract

Electronic transactions are legal acts carried out using computers, computer networks, and/or electronic media. In electronic transactions, consumer losses can occur due to default or unlawful acts committed by business actors. Consumers also have the potential to be harmed if the products being traded are not registered with the government. The method used for research is called normative legal research. In order to resolve consumer disputes outside the courts, Law Number 8 of 1999 mandates the government to establish BPSK in districts/cities. BPSK decisions are final and binding. The execution of these decisions can be requested to the District Court. However, dispute resolution through BPSK does not eliminate criminal liability as regulated in Law Number 8 of 1999. BPSK decisions can be used as sufficient preliminary evidence for investigators to conduct investigations.
TELAAH HISTORIS TERHADAP PERKEMBANGAN USUL FIQH KLASIK MENURUT GENEALOGI KAEDAH FIQHIYAH Almadison, Almadison; Basri, Helmi
ANDREW Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v3i2.82

Abstract

Penelitian ini mengkaji genealogi atau asal-usul kaedah fiqhiyah sebagai bagian integral dari perkembangan usul fiqh klasik. Kaedah fiqhiyah merupakan prinsip-prinsip umum yang digunakan untuk memformulasikan hukum Islam berdasarkan pola dari berbagai kasus furu’ (cabang hukum). Dalam sejarahnya, kaedah ini mengalami perkembangan bertahap, dimulai dari masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin sebagai fase embrional, hingga mencapai puncaknya pada era klasik abad pertengahan, dengan karya-karya sistematis para ulama seperti al-Qarafi, al-Suyuthi, dan Ibn Rajab al- Hanbali. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-kritis untuk menelusuri dinamika sosial- politik, madrasah pemikiran (Hijaz dan Iraq), serta kodifikasi ushul fiqh yang berpengaruh terhadap sistematisasi kaedah fiqhiyah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaedah fiqhiyah bukan sekadar produk tekstual, tetapi merupakan refleksi dari kebutuhan umat dan adaptasi syariat Islam terhadap perubahan zaman. Kaedah ini telah menjadi instrumen penting dalam penyusunan hukum Islam yang responsif, fleksibel, dan tetap terikat pada maqashid syariah.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): JUNI 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Vol 1 No 2 Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): VOL 1 NO 1 JUNI 2022