cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ariyanto
Contact Email
journal.jolr@gmail.com
Phone
+6281244408409
Journal Mail Official
journal.jolr@gmail.com
Editorial Address
Jl. Dr. Samratulangi No.11 Dok V Atas Jayapura, Papua, Indonesia
Location
Kota jayapura,
P a p u a
INDONESIA
Journal of Law Review
Published by UNIVERSITAS YAPIS PAPUA
ISSN : -     EISSN : 28294173     DOI : https://doi.org/10.55098
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Of Law Review is a peer-reviewed journal. The purpose of this journal is to provide a place for academics, researchers and practitioners to publish original research articles or review articles. This journal provides direct open access to its content based on the principle that making research freely available to the public support greater global knowledge exchange. Journal Of Law Review published periodically in February and August The scope of the articles contained in this journal discusses various topics in the areas of : Criminal law, International Criminal Law, Criminal Procedure Law, Criminology, Victimology
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2024): Maret - Agustus" : 5 Documents clear
Kedudukan Hukum Putusan Sidang Adat Sengketa Tanah Adat Ondoafi Keerom dalam Hukum Positif Budiman, Budiman; Aituru, Yulianus P.; Muri, Dewi Padusi Daeng; Rumalean, Zonita Zirhani
Journal of Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i2.166

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum putusan sidang adat serta sistem pembuktian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah adat di wilayah Ondoafi Keerom dalam perspektif hukum positif. Kajian ini berangkat dari urgensi pengakuan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual dan statute approach, didukung oleh studi lapangan melalui wawancara dengan tokoh adat, aparat pemerintah daerah, serta analisis dokumen keputusan sidang adat Ondoafi Keerom. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sidang adat, baik terbuka maupun tertutup, menjadi sarana efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah berbasis keadilan substantif dan musyawarah mufakat. Proses pembuktiannya telah memenuhi unsur yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 164 dan 165 HIR, sehingga dapat dijadikan alat bukti surat dalam peradilan formal. Secara teoretis, penelitian ini mengonfirmasi relevansi teori pluralisme hukum dan living law dalam praktik penyelesaian sengketa tanah adat di Papua. Implikasi: Implikasi penelitian ini mendorong penguatan regulasi melalui pengakuan formal hasil keputusan adat dalam sistem hukum nasional untuk menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan dan berkepribadian Indonesia.
Pengaruh Adat Dalam Kehidupan Perempuan Masyarakat Adat Suku Ravenirara Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Kursi Legislatif DPRD Kabupaten Jayapura Matiseray, Linda Junita; Rumalean, Zonita Zirhani; Anwar, Anwar
Journal of Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i2.167

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh adat dalam kehidupan perempuan masyarakat adat Suku Ravenirara terhadap keterwakilan perempuan di kursi legislatif DPRD Kabupaten Jayapura. Hipotesis utama penelitian ini adalah bahwa norma adat dan budaya patriarki masih menjadi hambatan utama partisipasi politik perempuan, meskipun kebijakan afirmatif secara formal telah diterapkan. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual, dilaksanakan di Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan yang terdiri dari perempuan Suku Ravenirara, tokoh adat, anggota DPRD, serta pemangku kepentingan lokal. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan masih sangat rendah, dipengaruhi oleh persepsi negatif masyarakat adat terhadap kepemimpinan perempuan serta lemahnya dukungan regulasi lokal. Keberadaan kebijakan nasional belum sepenuhnya efektif tanpa dukungan perubahan paradigma di tingkat komunitas adat. Implikasi: Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan pada komunitas adat lainnya dan mengkaji lebih dalam peran faktor struktural dalam partisipasi politik perempuan.
Perlindungan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wamena Parjono, Parjono; Suwito, Suwito; Sari, Liana; Tuharea, Farida
Journal of Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i2.168

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan isbat nikah dalam sistem hukum perkawinan nasional serta menganalisis akibat hukum dari penetapan isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat, khususnya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wamena. Permasalahan ini menjadi krusial mengingat masih tingginya angka perkawinan di luar pencatatan negara yang berdampak pada tidak diakuinya status hukum istri dan anak. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan kasus, dengan sumber data utama berupa putusan-putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Wamena tahun 2021 serta wawancara dengan hakim sebagai subjek kunci. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah memiliki implikasi hukum yang bersifat retroaktif, memberikan keabsahan status hukum suami-istri, pengakuan status anak, serta legitimasi terhadap harta bersama. Meskipun tidak diatur eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan, isbat nikah memperoleh legitimasi dari Kompilasi Hukum Islam dan praktik yudisial. Implikasi: Temuan ini memiliki implikasi terhadap perumusan kebijakan hukum keluarga berbasis keadilan substantif, dan menjadi dasar penting untuk mendorong harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara. Diperlukan kajian lebih lanjut untuk memperkuat regulasi dan edukasi masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal.
Analisis Hukum Atas Sanksi Pidana Dalam Penyebaran Informasi Bohong Terhadap Presiden Melalui Media Sosial Perspektif Demokrasi Sultan, Sandi; Rahawarin, Ahmad Rifai; Ningrum, Jayanti Puspita; Hamid, Muhammad Amin; Hantang, Tarsius
Journal of Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i2.169

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana dan penerapan sanksi pidana atas penyebaran informasi bohong terhadap Presiden melalui media sosial dalam konteks hukum nasional dan demokrasi Indonesia. Hipotesis yang dibangun adalah bahwa sanksi pidana dapat menjadi instrumen efektif untuk melindungi martabat Presiden sekaligus menjamin kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan kasus, melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi yang relevan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran hoaks terhadap Presiden dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan ancaman pidana yang cukup signifikan. Namun demikian, penerapannya harus mempertimbangkan prinsip demokrasi, kejelasan unsur delik, dan asas proporsionalitas. Implikasi: Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya penyelarasan antara perlindungan hukum terhadap Presiden sebagai simbol negara dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara. Studi ini merekomendasikan pembaruan hukum pidana siber serta peningkatan literasi digital untuk memperkuat keadilan hukum dan ketahanan demokrasi.
Kajian Hukum Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pengadilan Agama Syahruddin, Syahruddin; Andrias, Maria Yeti; Mamonto, Andi Annisa Nurlia; Burhan, Wahyudi
Journal of Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i2.170

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Pengadilan Agama, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam konteks hukum administrasi negara. Penelitian ini didasarkan pada hipotesis bahwa efektivitas penghapusan BMN dipengaruhi oleh ketersediaan data yang valid, regulasi yang operasional, serta kualitas kelembagaan pelaksana kebijakan. Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, menggabungkan studi pustaka terhadap regulasi perundang-undangan dan observasi lapangan di Pengadilan Agama Arso. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi partisipatif, yang kemudian dianalisis secara tematik dan konstruktif. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan BMN telah mengikuti prosedur normatif sebagaimana diatur dalam PMK 83/PMK.06/2016, namun masih dihadapkan pada hambatan seperti ketidaklengkapan data aset, birokrasi yang berlapis, serta lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi teknis. Pembentukan Tim Penertiban BMN terbukti sebagai solusi strategis yang mampu mempercepat proses penghapusan. Implikasi: Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pengelolaan aset negara berbasis prinsip good governance, serta merekomendasikan digitalisasi sistem informasi aset dan penguatan literasi hukum sebagai agenda penelitian lanjutan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Maret - Agustus Vol. 4 No. 1 (2025): September - Februari Vol. 3 No. 2 (2024): Maret - Agustus Vol. 3 No. 1 (2024): September - Februari Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Journal of Law Review