Journal of Law Review
Journal Of Law Review is a peer-reviewed journal. The purpose of this journal is to provide a place for academics, researchers and practitioners to publish original research articles or review articles. This journal provides direct open access to its content based on the principle that making research freely available to the public support greater global knowledge exchange. Journal Of Law Review published periodically in February and August The scope of the articles contained in this journal discusses various topics in the areas of : Criminal law, International Criminal Law, Criminal Procedure Law, Criminology, Victimology
Articles
46 Documents
<![CDATA[Perjanjian Kredit Macet Pemilikan Rumah (KPR) Terhadap Kebijakan Rumah Subsidi Pada Bank Papua ]]>
<![CDATA[Jayanti Puspitaningrum]]>;
<![CDATA[Paskali Pangabean]]>;
<![CDATA[Wahyudi BR]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.2.1.1-12
<![CDATA[Pada prinsipnya penyelesaian kredit bermasalah di Bank Papua jayapura dilakukan dengan dua cara yaitu diluar pengadilan dan melalui pengadilan. Penyelesaian kredit bermasalah diluar pengadilan dapat dilakukan dengan pemanggilan debitur untuk melakukan penjadwalan kembali. Penagihan secara langsung terhadap debitur merupakan cara penyelesaian kredit bermasalah diluar proses pengadilan selain pencarian benda jaminan kredit melalui penjualan dibawah tangan. Adapun kendala-kendala yang sering timbul dalam perjanjian kredit ini yaitu wanprestasi dari debitur, untuk mengatasi masalah tersebut pihak Bank Papua melakukan cara-cara yaitu dengan musyawarah, dengan cara ini diharapkan masalah tersebut dapat terselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dengan melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan yang terakhir dapat melalui pengadilan, hal ini dapat ditempuh apabila pihak PT Bank Papua merasa dirugikan oleh debitur dapat mengajukan permohonan ganti kerugian melalui pengadilan, tentu saja memerlukan proses waktu yang panjang dan memakan biaya yang banyak]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Ahmad Rifai Rahawarin]]>;
<![CDATA[Anita]]>;
<![CDATA[Suwito]]>;
<![CDATA[Muhammad Amin Hamid]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.2.1.13-40
<![CDATA[Bangsa Indonesia patut berbahagia karena pada tanggal 22 September 2004 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Secara umum Undang-Undang ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh undang-Undang ini adalah meminimalisir tindak pidana KDRT dan pada akhirnya adalah terwujudnya posisi yang sama dan sederajat di antara sesama anggota keluarga]]>
<![CDATA[Kebijakan Afirmatif Rekrutmen Anggota Polri Khusus Orang Asli Papua ]]>
<![CDATA[Ferdinand B Maasawet]]>;
<![CDATA[Ariyanto]]>;
<![CDATA[Maria Yeti Andrias]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.2.1.41-53
<![CDATA[Affirmative action dapat diartikan sebagai ketentuan atau kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu berdasarkan pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan budaya. Pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih profesional dalam beragam institusi dan okupasi. Tindakan ini merupakan diskriminasi positif (positive discrimination) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. dapat dikatakan bahwa munculnya kebijakan dan program affirmative action merupakan respon atas sejarah sistem kemasyarakatan dan adanya pemisahan maupun diskriminasi yang dilembagakan. Kebijakan ini dibentuk untuk menanggulangi adanya sebuah bentuk diskriminasi yang telah lama terbentuk antar kelompok. Kebijakan affirmative action ini pada dasarnya hadir dengan memiliki sebuah tujuan jangka panjang yang berfungsi dalam mengurangi bentuk diskriminasi antar kelompok]]>
<![CDATA[Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kimia Dalam Penegakan Hukum ]]>
<![CDATA[Liani Sari]]>;
<![CDATA[Sumadi]]>;
<![CDATA[Purwanto]]>;
<![CDATA[Anzar Ahmad]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.2.1.54-69
<![CDATA[Bahwa penerapan kebijakan hukum pidana sanksi kebiri kimia dalam penegakan hukum sebagai bentuk pelaksanaan sanksi tindakan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 81A dan 82A Undang-undang perlindungan anak di implementasi dengan peraturan pemerintah nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, serta penerapan sansi kebiri kimia dalam penegakan hukum melalui putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang mana berdasarkan pertimbangan yuridis pasal 81 ayat 2 jo. Pasal 76D undang-undang perlindungan anak serta dasar pertimbangan perlindungan kepada masyarakat dalam putusannya dikenakan sanksi kebiri kimia sebagai pidana tambahan. Walaupun ada pro dan kontra terhadap penerapan sanksi kebiri kimiah berdasarkan hasil penelitian atas efektifitas penerapannya]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika ]]>
<![CDATA[Yulianus Payzon Aituru]]>;
<![CDATA[Alwi Renhoren]]>;
<![CDATA[Najamuddin Gani]]>;
<![CDATA[Maria Yeti Andrias]]>;
<![CDATA[Yenny Febrianty]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.2.1.70-91
<![CDATA[Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam pasal 96 secara jelas mengatur mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Perda. Undang- Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 354 juga mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah terdapat satu pasal yang mengatur tentang partisipasi masyarakat yaitu Pasal 166, dimana dalam pasal tersebut mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah dan/atau peraturan DPRD. Partisipasi masyarakat ini merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan good governance. Oleh karena itu pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Perda haruslah diatur secara jelas]]>
<![CDATA[Tradisional (Sistem Noken) Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ariyanto]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.2.2.92-95
<![CDATA[Di Indonesia selain ada sistem pemilihan umum yang dilakukan secara prosedural ada juga sistem yang dilakukan secara tradisional atau yang disebut pemilihan umum sistem noken, sistem ini berorentasi pada satu individu yakni kepala suku, suara kepala suku mewakili suara seluruh warganya untuk memilih calon yang ada dalam pemilihan umum. Berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009. Sistem noken ini mendapat landasan yuridis, sebagai sistem pemilihan umum yang sah dilakukan di Provinsi Papua yang mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal dari kebiasaan masyarakat adat di Papua. Penelitian ini bertujuan untuk memepelajari bagaimana sistem noken yang merupakan cara tradisional bisa dilaksanakan sesuai kedaulatan populer hukum masyarakat adat Papua.]]>
<![CDATA[Hak Hukum Anak Dari Hasil Pernikahan Siri ]]>
<![CDATA[Chindy Cylya Raintung]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.2.2.96-101
<![CDATA[Perkawinan siri tersebut. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, aktakelahiran anak dari perkawinan siri tidak hanya mencantumkan nama ibunyatetapi dapat juga mencantumkan nama ayahnya dengan syarat penetapandari pengadilan soal penetapan asal-usul anak. Orangtua anak tersebut mengajukan permohonan penetapan pengadilan soal pengesahan anak dengan membawaalat bukti misalnya surat pernyataan pengakuan anak atau bukti melalui ilmupengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukumyangmembuktikan mempunyai hubungan darah, selanjutnya akta kelahiran dapat diterbitkan dengan mencantumkan nama ayahnya]]>
<![CDATA[Problematika Pengaturan Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan ]]>
<![CDATA[Jayanti Puspitaningrum]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.2.2.102-108
<![CDATA[Dalam memahami konsep hak ulayat masyarakat hukum adat, selain memahami hak ulayat juga perlu memahami masyarakat hukum adat. Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 (PMNA 5 tahun 1999) yang berisi panduan penanganan persoalan terkait hak ulayat masyarakat hukum adat, yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah himpunan orang yang mengikatkan diri kepada sebuah pranata hukum adatnya sebagai warga bersama sebuah perhimpunan hukum yang didasari pada adanya kesamaan tempat tinggal atau berdasarkan pada keturunan netapan hak ulayat masyarakat hukum adat di diatur dalam berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan. Dari tingkat konstitusi, undang-undang, sampai pada peraturan daerah telah ada payung hukum yang mengatur tentang hal itu. Pada UUD 1945, terdapat Pasal 18B ayat (2) yang mengatur bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat termasuk hak tradisionalnya diatur dalam undang-undang]]>
<![CDATA[Pendisiplinan Aparat Kampung di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Dan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ]]>
<![CDATA[Petrus Tekege]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.2.2.109-117
<![CDATA[Tulisan ini merupakan hasil kajian pustaka dan empiris yang disesuaikan dengan perkembangan hukum kedisiplinan pegawai. Tujuan penulisannya ini adalah memberikan gambaran informasi tentang hukum disiplin apartur pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk peningkatan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan empiran atau kasus. Disiplin aparat kampung Wanggarsari untuk meningkatan kinerja sesuai UU Nomor 9 tahun 2015 dari hasil perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah belum maksimal dilaksankan, karena kerja tidak disiplin, tidak sesuai dengan ketepatan penyelesaan tugas dan lain-lain sehingga peningkatan kinerja juga belum dicapai sesuai harapan, baik harapan masyarakat maupun harapan undang- undang. Kinerja aparat kampung Wanggarsari akan meningkat baik apabila Pegawai Aparat Kampung Wanggarsari menyadari dan mempraktikkan disiplin kerja secara kontinyu sesuai peraturan perundang—undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Penguatan Nilai – Nilai Pancasila Tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dalam Peraturan Perundang – Undangan Tentang Perencanaan Pembangunan Sebagai Wujud Adaptif Dalam Sistem Hukum Modern Di Era Global ]]>
<![CDATA[Titut Amalia]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.2.2.118-131
<![CDATA[Pembangunan senantiasa dibutuhkan oleh sebuah bangsa guna mencapai tujuan hidup berbangsa. Pembangunan yang baik harus ditopang oleh perencanaan pembangunan yang baik. Bagi bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai ideologi, falsafah dan pandangan hidup bangsa, maka nilai – nilai Pancasila sudah seyogyanya terkandung dalam setiap peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan terutama Sila Keadilan Sosial Bagia Seluruh Rakyat Indonesia. Penggunaan beberapa teori seperti Teori Sistem Hukum, Teori Keadilan dan Teori Struktural Fungsional diharapkan dapat menjadi solusi penguatan nilai - nilai Pancasila tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia di dalam Peraturan Perundang – undangan tentang Perencanaan Pembangunan. Hal ini ditekankan guna mencapai tujuan pembangunan yang merata dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ketimpangan pembangunan diharapkan dapat semakin menyempit dan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat Indonesia]]>
