cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ariyanto
Contact Email
journal.jolr@gmail.com
Phone
+6281244408409
Journal Mail Official
journal.jolr@gmail.com
Editorial Address
Jl. Dr. Samratulangi No.11 Dok V Atas Jayapura, Papua, Indonesia
Location
Kota jayapura,
P a p u a
INDONESIA
Journal of Law Review
Published by UNIVERSITAS YAPIS PAPUA
ISSN : -     EISSN : 28294173     DOI : https://doi.org/10.55098
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Of Law Review is a peer-reviewed journal. The purpose of this journal is to provide a place for academics, researchers and practitioners to publish original research articles or review articles. This journal provides direct open access to its content based on the principle that making research freely available to the public support greater global knowledge exchange. Journal Of Law Review published periodically in February and August The scope of the articles contained in this journal discusses various topics in the areas of : Criminal law, International Criminal Law, Criminal Procedure Law, Criminology, Victimology
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 46 Documents
 1   2   3   4   5 
Tanggung Jawab Pidana Direksi dan Korporasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak Isa, Saptha Nugraha; Saragih, Yasmirah Mandasari; Purba, Paulus; Manurung, Krismanto; Manurung, Heriyanto
Journal of Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v4i2.95

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pidana direksi dan korporasi dalam kasus tindak pidana penggelapan pajak di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana peran direksi sebagai pengambil keputusan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh korporasi, serta bagaimana penerapan doktrin vicarious liability dalam kerangka hukum pidana nasional. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa doktrin atau teori hukum, serta bahan hukum tersier seperti putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk membedah struktur pertanggungjawaban pidana dalam konteks kejahatan korporasi, khususnya penggelapan pajak. Hasil dan Pembahasan: Penelitian menemukan bahwa tindakan penggelapan pajak oleh korporasi sering kali melibatkan peran aktif direksi, baik secara langsung maupun melalui kebijakan internal perusahaan. Direksi memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan kepatuhan pajak, dan dalam beberapa kasus, mereka justru menjadi aktor utama pelanggaran tersebut. Doktrin vicarious liability dapat dijadikan dasar untuk mengenakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atas tindakan direksinya. Implikasi: Hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum pidana korporasi serta menjadi referensi praktis bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus penggelapan pajak oleh korporasi.
Urgensi Penerapan Prinsip Antaradhin Pada Jual Beli Akad Tijari Dengan Konsep Bai Istihna Repindo, Tedi
Journal of Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v4i2.123

Abstract

Syarat dari jual beli yang pertama adalah Antaradhin atau saling ridha, yakni penjual ridha hartanya dijual dan pembeli juga ridha membeli harta tersebut. Prinsip antaroddin adalah prinsip kerelaan bersama dalam setiap transaksi jual beli termasuk jual beli dengan akad tijari yang menggunakan konsep bai istishna. Namun dalam praktiknya sering kali prinsip antaroddin terdegradasi pasca terjadi nya suatu akad. Artikel ini memuat perihal bagaimana implementasi prinsip antaraddin dapat menjamin keabsahan dan keadilan dalam transaksi jual beli, khususnya pada akad istishna yang memiliki karakteristik pemesanan barang dengan spesifikasi khusus. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis melalui studi literatur dan analisis dokumen hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip antaradhin memiliki peran vital dalam menjamin keabsahan akad istishna, berupa kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak menjadi fondasi utama dalam menentukan spesifikasi barang, harga, waktu penyerahan, dan metode pembayaran. Penerapan prinsip ini dapat mencegah terjadinya gharar (ketidakjelasan) dan perselisihan dikemudian hari, sekaligus memenuhi aspek kepatuhan syariah dalam transaksi muamalah.
Tanggung Jawab Pidana Direksi dan Korporasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak Isa, Saptha Nugraha; Saragih, Yasmirah Mandasari; Purba, Paulus; Manurung, Krismanto; Manurung, Heriyanto
Journal of Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v4i2.95

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pidana direksi dan korporasi dalam kasus tindak pidana penggelapan pajak di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana peran direksi sebagai pengambil keputusan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh korporasi, serta bagaimana penerapan doktrin vicarious liability dalam kerangka hukum pidana nasional. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa doktrin atau teori hukum, serta bahan hukum tersier seperti putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk membedah struktur pertanggungjawaban pidana dalam konteks kejahatan korporasi, khususnya penggelapan pajak. Hasil dan Pembahasan: Penelitian menemukan bahwa tindakan penggelapan pajak oleh korporasi sering kali melibatkan peran aktif direksi, baik secara langsung maupun melalui kebijakan internal perusahaan. Direksi memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan kepatuhan pajak, dan dalam beberapa kasus, mereka justru menjadi aktor utama pelanggaran tersebut. Doktrin vicarious liability dapat dijadikan dasar untuk mengenakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atas tindakan direksinya. Implikasi: Hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum pidana korporasi serta menjadi referensi praktis bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus penggelapan pajak oleh korporasi.
Urgensi Penerapan Prinsip Antaradhin Pada Jual Beli Akad Tijari Dengan Konsep Bai Istihna Repindo, Tedi
Journal of Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v4i2.123

Abstract

Syarat dari jual beli yang pertama adalah Antaradhin atau saling ridha, yakni penjual ridha hartanya dijual dan pembeli juga ridha membeli harta tersebut. Prinsip antaroddin adalah prinsip kerelaan bersama dalam setiap transaksi jual beli termasuk jual beli dengan akad tijari yang menggunakan konsep bai istishna. Namun dalam praktiknya sering kali prinsip antaroddin terdegradasi pasca terjadi nya suatu akad. Artikel ini memuat perihal bagaimana implementasi prinsip antaraddin dapat menjamin keabsahan dan keadilan dalam transaksi jual beli, khususnya pada akad istishna yang memiliki karakteristik pemesanan barang dengan spesifikasi khusus. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis melalui studi literatur dan analisis dokumen hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip antaradhin memiliki peran vital dalam menjamin keabsahan akad istishna, berupa kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak menjadi fondasi utama dalam menentukan spesifikasi barang, harga, waktu penyerahan, dan metode pembayaran. Penerapan prinsip ini dapat mencegah terjadinya gharar (ketidakjelasan) dan perselisihan dikemudian hari, sekaligus memenuhi aspek kepatuhan syariah dalam transaksi muamalah.
Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Pemeriksaan Bukti Permulaan Dalam Penegakan Hukum Pajak di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 83/PUU-XXI/2023 Yani, Muhammad; Khalid, Hasbuddin; Gadjong, Agussalim A.
Journal of Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v4i2.155

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif pemeriksaan bukti permulaan dalam sistem perpajakan Indonesia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mengkaji implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap mekanisme pemeriksaan bukti permulaan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research) atau data sekunder. Menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) dan pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian menujukkan bahwa (1) Pengaturan terkait pemeriksaan bukti permulaan dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang HPP sebagaimana dalam Pasal 2 angka 13 dan Pasal 43A ayat (4) UU HPP diketahui tetap menggunakan prinsip-prinsip dalam hukum acara pidana, serta adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 yang bersifat teknis dan mengandung upaya paksa yang dikatehui ingin melampaui ketentuan yang diatur dalam KUHAP, (2) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 83/PUU-XXI/2023 uji materiil pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan, pada putusan tersebut pada pokoknya MK berpendapat bahwa terdapat kebutuhan untuk mengatur lebih tegas tentang, Prinsip Hak Asasi Wajib Pajak, MK menegaskan tidak boleh ada tindakan paksa sebelum penyidikan formal dimulai, demi melindungi hak privasi, presumption of innocence, dan fair treatment, dan batasan Pendelegasian Kewenangan yakni pendelegasian ke Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022. Rekomendasi dalam penelitian ini yakni : (1) Pemerintah dan DPR perlu membentuk mekanisme khusus untuk melakukan percepatan revisi terhadap Pasal 43 A, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang terdampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023, (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023, dapat di Implementasikan secara nyata oleh stakeholder bidang hukum perpajakan, sesuai dengan tujuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang jaminan kepastian hukum yang adil dan proporsional
Tantangan Dalam Implementasi Keadilan Pada Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Boma, Ali; Aituru, Yulianus Paizon; Gani, Najamuddin
Journal of Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i1.160

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan implementasi keadilan dalam pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia, dengan fokus pada faktor-faktor penyalahgunaan fasilitas negara, pengelolaan dana kampanye yang tidak transparan, serta rendahnya efektivitas partisipasi masyarakat dan lembaga pengawas. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi ini menelaah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 beserta data pelanggaran yang dihimpun dari Bawaslu dan hasil survei partisipasi publik. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap temuan empiris, pelaksanaan regulasi, dan kapasitas kelembagaan pengawasan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa 30% pelanggaran Pilkada berkaitan dengan penyalahgunaan fasilitas negara, sementara kendala lain ditemukan pada ketidakefektifan pelaporan dana kampanye dan lemahnya literasi politik masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi regulasi, penguatan kapasitas pengawas, serta digitalisasi pengawasan sebagai solusi strategis. Implikasi penelitian ini mendorong pembuat kebijakan dan lembaga pengawas untuk melakukan pembaruan kebijakan, pelatihan berkelanjutan, serta membangun ekosistem pengawasan partisipatif berbasis teknologi. Implikasi: Studi ini juga merekomendasikan riset lebih lanjut dengan pendekatan lintas disiplin guna memperkuat sistem pengawasan Pilkada di Indonesia ke depan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Proses Pengembalian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pekey, Andreas; Ariyanto, Ariyanto; Puspitaningrum, Jayanti; Muri, Dewi Padusi Daeng
Journal of Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i1.161

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam proses pengembalian jabatan pimpinan tinggi pratama (PTP) di Indonesia serta mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya di tingkat daerah. Hipotesis penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan prinsip meritokrasi dan profesionalisme birokrasi melalui kepatuhan terhadap rekomendasi KASN. Metode Penelitian: desain penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, di mana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada interpretasi preskriptif terhadap regulasi dan fenomena empiris di lingkungan asn. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rekomendasi KASN berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola ASN, namun masih menghadapi kendala berupa resistensi politik, lemahnya sanksi, dan keterbatasan sumber daya institusi. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, kolaborasi antar-lembaga, serta peningkatan kapasitas pejabat kepegawaian untuk mengoptimalkan peran KASN sebagai pengawas meritokrasi. Implikasi: Implikasi penelitian ini relevan bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam merumuskan strategi reformasi birokrasi yang lebih efektif dan akuntabel di masa depan.
Problematika Pencari Keadilan Melalui Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kuwat, Kuwat; Andrias, Maria Yeti; Tuharea, Farida; Hantang, Tarsius
Journal of Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i1.162

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan tantangan implementasi pelayanan terpadu sidang keliling berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2015 dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat di wilayah terpencil. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup regulasi, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan laporan empiris dari beberapa Pengadilan Agama di Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan interpretasi preskriptif terhadap data sekunder yang relevan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sidang keliling efektif meningkatkan partisipasi masyarakat dan percepatan penyelesaian perkara, terutama pada kasus perceraian dan isbat nikah. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi hukum, penguatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi teknologi informasi, kualitas infrastruktur, dan kolaborasi antar lembaga. Namun, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan SDM, infrastruktur, dan disparitas akses digital. Implikasi: Temuan ini berimplikasi pada perlunya kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan dalam penguatan pelayanan hukum berbasis masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan, digitalisasi, dan kolaborasi multi-aktor, serta mengusulkan studi lanjutan yang lebih komprehensif secara lintas wilayah.
Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Di Kabupaten Pegunungan Bintang Wahab, Mukhlis Saleh; Rahawarin, Ahmad Rifai; Suwito, Suwito; Hamid, Muhammad Amin
Journal of Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i1.163

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan konsep restorative justice dalam sistem penegakan hukum pidana di Kabupaten Pegunungan Bintang, dengan hipotesis bahwa mekanisme berbasis adat dapat lebih memenuhi rasa keadilan substantif masyarakat lokal dibanding sistem litigasi formal. Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, didukung dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen adat, serta literatur hukum terkait. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, observasi terhadap praktik penyelesaian perkara di masyarakat adat, dan wawancara dengan aparat kepolisian serta tokoh adat. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui jalur adat, dengan fasilitasi oleh kepolisian, terbukti efektif dalam mendorong pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menghasilkan kepuasan dan legitimasi sosial yang tinggi. Namun, implementasi keadilan restoratif masih menghadapi kendala normatif akibat keterbatasan pengakuan dalam hukum positif nasional. Implikasi: Implikasi dari temuan ini merekomendasikan adanya harmonisasi regulasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta perlunya studi lanjut mengenai integrasi restorative justice pada perkara pidana berat dan di wilayah urban.
Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Pribadi dan Harta Bersama Suami Istri di Indonesia Rumaherang, Titi Susan Karmila; Sari, Liani; Rumalean, Zonita Zirhani
Journal of Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i1.164

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap status, pengelolaan, dan pembagian harta pribadi serta harta bersama suami istri di Indonesia. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa perjanjian perkawinan yang disusun secara sah dan memenuhi persyaratan formil maupun materil akan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak, mencegah timbulnya sengketa, dan memastikan keadilan dalam pembagian harta maupun penanganan utang. Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), menggunakan data utama berupa peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Jpr. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, doktrin, serta fakta empiris dari studi kasus. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang jelas dan terdaftar secara resmi memberikan kepastian hukum terhadap status harta, perlindungan terhadap aset pribadi, serta mempercepat proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Implikasi: Implikasi temuan ini mendorong perlunya pembaruan regulasi, peningkatan edukasi hukum, dan penguatan prosedur pembuatan perjanjian perkawinan di Indonesia.

Page 3 of 5 | Total Record : 46

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Maret - Agustus Vol. 4 No. 1 (2025): September - Februari Vol. 3 No. 2 (2024): Maret - Agustus Vol. 3 No. 1 (2024): September - Februari Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Journal of Law Review