cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ariyanto
Contact Email
journal.jolr@gmail.com
Phone
+6281244408409
Journal Mail Official
journal.jolr@gmail.com
Editorial Address
Jl. Dr. Samratulangi No.11 Dok V Atas Jayapura, Papua, Indonesia
Location
Kota jayapura,
P a p u a
INDONESIA
Journal of Law Review
Published by UNIVERSITAS YAPIS PAPUA
ISSN : -     EISSN : 28294173     DOI : https://doi.org/10.55098
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Of Law Review is a peer-reviewed journal. The purpose of this journal is to provide a place for academics, researchers and practitioners to publish original research articles or review articles. This journal provides direct open access to its content based on the principle that making research freely available to the public support greater global knowledge exchange. Journal Of Law Review published periodically in February and August The scope of the articles contained in this journal discusses various topics in the areas of : Criminal law, International Criminal Law, Criminal Procedure Law, Criminology, Victimology
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 46 Documents
 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Handphone di E-commerce Prabowo, Rahmat Eko
Journal of Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v4i2.135

Abstract

Tujuan: Penelitian ini untuk menganalisis efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual-beli handphone melalui e-commerce di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya di lapangan. Metode Penelitian: Pendekatan normatif, dengan menggabungkan analisis doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data empiris yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan konsumen, pelaku usaha, serta lembaga terkait yang berperan dalam pengawasan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Hasil dan Pembahasan: Berdasarkan hasil analisis terhadap efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi jual-beli handphone melalui platform e-commerce di Indonesia, disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diharapkan secara normatif masih belum sepenuhnya terwujud secara efektif dalam praktik. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan fondasi hukum yang cukup kuat, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala mulai dari ketimpangan informasi, lemahnya mekanisme pengawasan, minimnya akses terhadap penyelesaian sengketa yang cepat dan murah, hingga keterbatasan literasi hukum di kalangan konsumen. Selain itu, posisi tawar konsumen dalam sistem e-commerce sering kali masih lemah akibat dominasi platform digital dan ketidakjelasan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa penguatan pengawasan negara, harmonisasi kebijakan internal platform dengan regulasi nasional, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif terhadap dinamika transaksi digital demi mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan konsumen di era ekonomi digital. Implikasi: Studi ini juga merekomendasikan riset lebih lanjut perlu adanya penguatan pengawasan, harmonisasi kebijakan platform dengan regulasi nasional, serta peningkatan literasi hukum konsumen agar perlindungan hukum dalam transaksi jual-beli handphone di e-commerce dapat terwujud secara efektif dan adil di era digital.
Kedudukan Hukum Putusan Sidang Adat Sengketa Tanah Adat Ondoafi Keerom dalam Hukum Positif Budiman, Budiman; Aituru, Yulianus P.; Muri, Dewi Padusi Daeng; Rumalean, Zonita Zirhani
Journal of Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i2.166

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum putusan sidang adat serta sistem pembuktian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah adat di wilayah Ondoafi Keerom dalam perspektif hukum positif. Kajian ini berangkat dari urgensi pengakuan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual dan statute approach, didukung oleh studi lapangan melalui wawancara dengan tokoh adat, aparat pemerintah daerah, serta analisis dokumen keputusan sidang adat Ondoafi Keerom. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sidang adat, baik terbuka maupun tertutup, menjadi sarana efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah berbasis keadilan substantif dan musyawarah mufakat. Proses pembuktiannya telah memenuhi unsur yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 164 dan 165 HIR, sehingga dapat dijadikan alat bukti surat dalam peradilan formal. Secara teoretis, penelitian ini mengonfirmasi relevansi teori pluralisme hukum dan living law dalam praktik penyelesaian sengketa tanah adat di Papua. Implikasi: Implikasi penelitian ini mendorong penguatan regulasi melalui pengakuan formal hasil keputusan adat dalam sistem hukum nasional untuk menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan dan berkepribadian Indonesia.
Tradisional (Sistem Noken) Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Ariyanto
Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v2i2.54

Abstract

Di Indonesia selain ada sistem pemilihan umum yang dilakukan secara prosedural ada juga sistem yang dilakukan secara tradisional atau yang disebut pemilihan umum sistem noken, sistem ini berorentasi pada satu individu yakni kepala suku, suara kepala suku mewakili suara seluruh warganya untuk memilih calon yang ada dalam pemilihan umum. Berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009. Sistem noken ini mendapat landasan yuridis, sebagai sistem pemilihan umum yang sah dilakukan di Provinsi Papua yang mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal dari kebiasaan masyarakat adat di Papua. Penelitian ini bertujuan untuk memepelajari bagaimana sistem noken yang merupakan cara tradisional bisa dilaksanakan sesuai kedaulatan populer hukum masyarakat adat Papua.
Hak Hukum Anak Dari Hasil Pernikahan Siri Raintung, Chindy Cylya
Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v2i2.55

Abstract

Perkawinan siri tersebut. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, aktakelahiran anak dari perkawinan siri tidak hanya mencantumkan nama ibunyatetapi dapat juga mencantumkan nama ayahnya dengan syarat penetapandari pengadilan soal penetapan asal-usul anak. Orangtua anak tersebut mengajukan permohonan penetapan pengadilan soal pengesahan anak dengan membawaalat bukti misalnya surat pernyataan pengakuan anak atau bukti melalui ilmupengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukumyangmembuktikan mempunyai hubungan darah, selanjutnya akta kelahiran dapat diterbitkan dengan mencantumkan nama ayahnya
Problematika Pengaturan Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Puspitaningrum, Jayanti
Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v2i2.56

Abstract

Dalam memahami konsep hak ulayat masyarakat hukum adat, selain memahami hak ulayat juga perlu memahami masyarakat hukum adat. Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 (PMNA 5 tahun 1999) yang berisi panduan penanganan persoalan terkait hak ulayat masyarakat hukum adat, yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah himpunan orang yang mengikatkan diri kepada sebuah pranata hukum adatnya sebagai warga bersama sebuah perhimpunan hukum yang didasari pada adanya kesamaan tempat tinggal atau berdasarkan pada keturunan netapan hak ulayat masyarakat hukum adat di diatur dalam berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan. Dari tingkat konstitusi, undang-undang, sampai pada peraturan daerah telah ada payung hukum yang mengatur tentang hal itu. Pada UUD 1945, terdapat Pasal 18B ayat (2) yang mengatur bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat termasuk hak tradisionalnya diatur dalam undang-undang
Pendisiplinan Aparat Kampung di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Dan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Tekege, Petrus
Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v2i2.57

Abstract

Tulisan ini merupakan hasil kajian pustaka dan empiris yang disesuaikan dengan perkembangan hukum kedisiplinan pegawai. Tujuan penulisannya ini adalah memberikan gambaran informasi tentang hukum disiplin apartur pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk peningkatan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan empiran atau kasus. Disiplin aparat kampung Wanggarsari untuk meningkatan kinerja sesuai UU Nomor 9 tahun 2015 dari hasil perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah belum maksimal dilaksankan, karena kerja tidak disiplin, tidak sesuai dengan ketepatan penyelesaan tugas dan lain-lain sehingga peningkatan kinerja juga belum dicapai sesuai harapan, baik harapan masyarakat maupun harapan undang- undang. Kinerja aparat kampung Wanggarsari akan meningkat baik apabila Pegawai Aparat Kampung Wanggarsari menyadari dan mempraktikkan disiplin kerja secara kontinyu sesuai peraturan perundang—undangan yang berlaku.
Penguatan Nilai – Nilai Pancasila Tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dalam Peraturan Perundang – Undangan Tentang Perencanaan Pembangunan Sebagai Wujud Adaptif Dalam Sistem Hukum Modern Di Era Global Amalia, Titut
Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v2i2.58

Abstract

Pembangunan senantiasa dibutuhkan oleh sebuah bangsa guna mencapai tujuan hidup berbangsa. Pembangunan yang baik harus ditopang oleh perencanaan pembangunan yang baik. Bagi bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai ideologi, falsafah dan pandangan hidup bangsa, maka nilai – nilai Pancasila sudah seyogyanya terkandung dalam setiap peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan terutama Sila Keadilan Sosial Bagia Seluruh Rakyat Indonesia. Penggunaan beberapa teori seperti Teori Sistem Hukum, Teori Keadilan dan Teori Struktural Fungsional diharapkan dapat menjadi solusi penguatan nilai - nilai Pancasila tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia di dalam Peraturan Perundang – undangan tentang Perencanaan Pembangunan. Hal ini ditekankan guna mencapai tujuan pembangunan yang merata dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ketimpangan pembangunan diharapkan dapat semakin menyempit dan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat Indonesia
Pengaruh Adat Dalam Kehidupan Perempuan Masyarakat Adat Suku Ravenirara Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Kursi Legislatif DPRD Kabupaten Jayapura Matiseray, Linda Junita; Rumalean, Zonita Zirhani; Anwar, Anwar
Journal of Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i2.167

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh adat dalam kehidupan perempuan masyarakat adat Suku Ravenirara terhadap keterwakilan perempuan di kursi legislatif DPRD Kabupaten Jayapura. Hipotesis utama penelitian ini adalah bahwa norma adat dan budaya patriarki masih menjadi hambatan utama partisipasi politik perempuan, meskipun kebijakan afirmatif secara formal telah diterapkan. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual, dilaksanakan di Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan yang terdiri dari perempuan Suku Ravenirara, tokoh adat, anggota DPRD, serta pemangku kepentingan lokal. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan masih sangat rendah, dipengaruhi oleh persepsi negatif masyarakat adat terhadap kepemimpinan perempuan serta lemahnya dukungan regulasi lokal. Keberadaan kebijakan nasional belum sepenuhnya efektif tanpa dukungan perubahan paradigma di tingkat komunitas adat. Implikasi: Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan pada komunitas adat lainnya dan mengkaji lebih dalam peran faktor struktural dalam partisipasi politik perempuan.
Perlindungan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wamena Parjono, Parjono; Suwito, Suwito; Sari, Liana; Tuharea, Farida
Journal of Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i2.168

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan isbat nikah dalam sistem hukum perkawinan nasional serta menganalisis akibat hukum dari penetapan isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat, khususnya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wamena. Permasalahan ini menjadi krusial mengingat masih tingginya angka perkawinan di luar pencatatan negara yang berdampak pada tidak diakuinya status hukum istri dan anak. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan kasus, dengan sumber data utama berupa putusan-putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Wamena tahun 2021 serta wawancara dengan hakim sebagai subjek kunci. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah memiliki implikasi hukum yang bersifat retroaktif, memberikan keabsahan status hukum suami-istri, pengakuan status anak, serta legitimasi terhadap harta bersama. Meskipun tidak diatur eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan, isbat nikah memperoleh legitimasi dari Kompilasi Hukum Islam dan praktik yudisial. Implikasi: Temuan ini memiliki implikasi terhadap perumusan kebijakan hukum keluarga berbasis keadilan substantif, dan menjadi dasar penting untuk mendorong harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara. Diperlukan kajian lebih lanjut untuk memperkuat regulasi dan edukasi masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal.
Analisis Hukum Atas Sanksi Pidana Dalam Penyebaran Informasi Bohong Terhadap Presiden Melalui Media Sosial Perspektif Demokrasi Sultan, Sandi; Rahawarin, Ahmad Rifai; Ningrum, Jayanti Puspita; Hamid, Muhammad Amin; Hantang, Tarsius
Journal of Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i2.169

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana dan penerapan sanksi pidana atas penyebaran informasi bohong terhadap Presiden melalui media sosial dalam konteks hukum nasional dan demokrasi Indonesia. Hipotesis yang dibangun adalah bahwa sanksi pidana dapat menjadi instrumen efektif untuk melindungi martabat Presiden sekaligus menjamin kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan kasus, melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi yang relevan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran hoaks terhadap Presiden dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan ancaman pidana yang cukup signifikan. Namun demikian, penerapannya harus mempertimbangkan prinsip demokrasi, kejelasan unsur delik, dan asas proporsionalitas. Implikasi: Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya penyelarasan antara perlindungan hukum terhadap Presiden sebagai simbol negara dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara. Studi ini merekomendasikan pembaruan hukum pidana siber serta peningkatan literasi digital untuk memperkuat keadilan hukum dan ketahanan demokrasi.

Page 4 of 5 | Total Record : 46

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Maret - Agustus Vol. 4 No. 1 (2025): September - Februari Vol. 3 No. 2 (2024): Maret - Agustus Vol. 3 No. 1 (2024): September - Februari Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Journal of Law Review