Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum merupakan publikasi ilmiah yang terbit setiap bulan Maret dan September. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum mendata artikel ilmiah skripsi/thesis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan fokus pada ilmu hukum, dan khususnya dibidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Dasar, Hukum dan Masyarakat, Hukum Internasional, dan Hukum Islam.
Articles
214 Documents
<![CDATA[Sinkronisasi Sanksi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (fikih jinayah) dengan Hukum Pidana Nasional ]]>
<![CDATA[Maelany Nurhaerunnisa]]>;
<![CDATA[Kamri Ahmad]]>;
<![CDATA[Nasrullah Arsyad]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to determine and analyze the synchronization of capital punishment in Islamic Law (fikih jinayah) and National Criminal Law where there are similarities and differences and to determine the implementation of capital punishment according to Islamic Law and National Criminal Law which already has permanent legal force as regulated in Perkap (Chief of Police Regulation) No. 12 of 2010 concerning the implementation of the death penalty, Law no. 2 Pnps in 1964 and also in the Draft Criminal Code (RKUHP). This research uses normative research methods or doctrinal legal research, namely legal research that uses secondary data sources or library research conducted by reading, analyzing and synchronizing written legal materials, The results of this study indicate the synchronization of the implementation of the death penalty according to Islamic law (fikih jinayah) where the rules are contained in the Al-Quran and Al-Hadith, while in the National Criminal Law the rules are contained in the Criminal Code and also describe the purpose of implementing capital punishment both in criminal law penalties. Islam and national law are used as a last resort when other attempts to correct and change perpetrators have failed. Research recommendations carried out in this study only reveal a small part of the problems related to capital punishment contained in Islamic Law (fiqh jinayah) and National Criminal Law. In this case, there are still many processes that have not been disclosed in this study and for that it is recommended to the next researchers who are interested in conducting further studies and research so that they are carried out properly. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi pidana mati dalam Hukum Pidana Islam (fikih jinayah) dan Hukum Pidana Nasional dimana terdapat persamaan maupun perbedaan dan untuk mengetahui pelaksanaan pidana mati menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah diatur dalam Perkap (Peraturan Kapolri) No. 12 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Pidana Mati, Undang-undang No. 2 Pnps tahun 1964 dan juga ada pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan membaca, menganalisa dan menyingkronkan bahan-bahan hukum yang tertulis. Hasil penelitian ini menunjukkan sinkronisasi pelaksanaan pidana mati menurut Hukum Pidana Islam (fikih jinayah) dimana aturannya terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist, sedangkan pada Hukum Pidana Nasional aturannya terdapat dalam KUHP dan juga menggambarkan tujuan pelaksanaan pidana mati baik dalam pidana hukum pidana Islam dan hukum nasional digunakan sebagai upaya terakhir apabila upaya lain untuk memperbaiki dan mengubah pelaku tidak berhasil. Rekomendasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini hanya mengungkap sebagian kecil permasalahan yang berhubungan dengan pidana mati yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam (fikih jinayah) dan Hukum Pidana Nasional. Dalam hal ini masih banyak proses yang belum diungkap dalam penelitian ini dan untuk itu disarankan kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan kajian maupun penelitian lebih lanjut agar dilaksanakan dengan baik.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Perjanjian Pembiayaan Kredit Sepeda Motor Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance. ]]>
<![CDATA[Andi Arya Putra Pratama]]>;
<![CDATA[Ilham Abbas]]>;
<![CDATA[Muh. Zulkifli Muhdar]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to determine how the implementation of a motorcycle loan agreement. And to find out how to resolve if bad credit occurs (Default). This study uses an empirical legal research method. It is a research method that examines the function of a law or rule in terms of its application in the scope of society. The result of this research is that there is an incidence of default that occurred in 2021. The default that occurs is the inability of the debtor to pay regular loan installments. The recommendation of this research is that the public will know the rights and obligations as potential customers towards the standard agreement between PT. Adira Dinamika Multi Finance. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor. Serta untuk mengetahui cara penyelesaian apabila terjai kredit macet (Wanprestasi). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, Merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Hasil penelitian terdapat kejadian wanprestasi yang terjadi pada tahun 2021. Wanprestasi yang terjadi adalah ketidak mampuan dari pihak debitur untuk membayar angsuran kredit secara berkala. Rekomendasi penelitian ini yaitu agar kiranya masyarakat mengetahui hak dan kewajiban sebagai calon nasabah terhadap perjanjian baku antara PT. Adira Dinamika Multi Finance]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Tanah Pembangunan untuk Kepentingan Umum ]]>
<![CDATA[Ilham Rahmatullah]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Ahmad Fadil]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract This study contains about the application of Undang-Undang Number 2 of 2012 concerning Procurement of Land for Development for Public Interest. Development for public interest in this case is the Paselloreng Dam which is located in Gilireng District, Wajo Regency, South Sulawesi. The Wajo Regency Government has collaborated with the Public Appraisal Service to determine the compensation price for land owned by the people. On the other side, some Paselloreng people were not satisfied with the compensation price for land that had been determined and filed a lawsuit against the local government. The results of this study indicate that the process of implementing compensation for land is in accordance with the applicable regulations and the price set by the government through Public Appraisal Services above the Sales Value of the Tax Object. The form of people rejection of the compensation value is to sue the executing committee for land acquisition because no agreement was found between the two parties after mediation by the government as the facilitator. The Sengkang District Court has rejected the applicant& claim in this case the Paselloreng people. However, the petitioner has filed an appeal to the Supreme Court and the lawsuit is still on going. Abstrak Penelitian ini memuat tentang penerapan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pembangunan untuk kepentingan umum dalam hal ini adalah Bendungan Paselloreng yang terletak di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Wajo telah bekerja sama dengan Jasa Peniilai Publik untuk menetapkan harga ganti rugi atas tanah milik masyarakat. Di lain pihak, beberapa masyarakat Paselloreng merasa kurang puas dengan harga ganti rugi atas tanah yang telah ditetapkan dan melakukan gugatan terhadap pemerintah setempat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan ganti rugi atas tanah telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan harga yang telah ditetapkan pemerintah melalui Jasa Penilai Publik diatas dari Nilai Jual Obyek Pajak. Bentuk penolakan masayarakat terhadap nilai ganti rugi tersebut ialah dengan menggugat panitia pelaksana pengadaan tanah karena tidak ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak setelah dilakukan mediasi oleh pemerintah selaku fasilitator. Pengadilan Negeri Sengkang telah menolak gugutan pemohon dalam hal ini masyarakat Paselloreng. Namun, pemohon telah ini proses gugutan masih berlangsung.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Saksi Verbalisan Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor:1454 /Pid.Sus /2019/PN.Mks ]]>
<![CDATA[Nurwahida Nurwahida]]>;
<![CDATA[Muhammad Ilyas]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to determine whether investigators as verbal witnesses in court at the Makassar District Court have met the qualifications stipulated in the Criminal Code. Knowing the power of proof of the testimony of the witness Verbalisan in the trial at the Makassar District Court. This research was conducted at the Makassar District Court. The author obtains from taking data directly from a court decision in the form of interviews with judges who are directly related to the object of this research. Based on the research that has been carried out, the results obtained include: The position of verbal witnesses in the trial at the Makassar district court is required if the witnesses and / or defendants deny the information in the investigation report due to coercion or pressure from the investigator on time of making the investigation report so that the legal facts obtained in the court examination are unclear. If the testimony of the witness stated at the Court hearing is different from the testimony that was stated before the investigator, or the defendant denies and retracts the testimony contained in the investigation report, then under these circumstances the Public Prosecutor becomes the reason for presenting a verbal witness. in court to clarify or provide information related to investigations that have been handled. The power of proof of verbal witnesses in refuting the denials of witnesses in court is that they are independent, non-binding and non-decisive for the judge. The judge is not bound by the strength value contained in the testimony of this verbal witness. Judges are free to judge the truth contained therein. Also, the strength of verbal witnesses in its use cannot stand alone but must also be supported by other evidence. If the testimony of the verbal witnesses is in accordance with other evidence, the testimony of the verbal witnesses can have value and can be used in refuting the denials of the witnesses in court. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah penyidik sebagai saksi Verbalisan dalam persidangan di pengadilan Negeri Makassar telah memenuhi kualifikasi yang diatur dalam KUHP. Mengetahui Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi Verbalisan dalam persidangan dipengadilan Negeri makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Penulis memperoleh dari mengambil data secara langsung dari sebuah putusan pengadilan yang berupa wawancara kepada hakim yang berkaitan langsung dengan objek keterangan saksi verbalisan dalam persidangan. penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil antara lain: Kedudukan saksi verbalisan dalam persidangan dipengadilan negeri makassar diperlukan apabila dalam pemeriksaan sidang pengadilan saksi dan atau terdakwa memungkiri keterangan yang ada pada berita acara penyidikan karena adanya unsur paksaan atau tekanan dari pihak penyidik pada waktu pembuatan berita acara penyidikan sehingga menyebabkan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi kurang jelas. Apabila keterangan saksi yang dinyatakan di sidang Pengadilan berbeda dengan keterangannya yang telah dinyatakan dihadapan penyidik, atau terdakwa menyangkal serta menarik kembali keterangannya yang tercantum di dalam berita acara penyidikan, maka dengan keadaan-keadaan yang demikian itulah yang dijadikan alasan oleh Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi verbalisan di persidangan untuk memperjelas atau memberikan keterangan terkait dengan penyidikan yang pernah ditanganinya. Kekuatan pembuktian saksi verbalisan dalam membantah sangkalan saksi dalam persidangan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi hakim. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada keterangan saksi verbalisan ini. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Serta, kekuatan saksi verbalisan dalam penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri melainkan juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Apabila keterangan saksi verbalisan sesuai dengan alat-alat bukti yang lain maka keterangan saksi verbalisan dapat mempunyai nilai dan dapat digunakan dalam membantah sangkalan saksi dalam persidangan.]]>
<![CDATA[Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Study Kejaksaan Negeri Makassar) ]]>
<![CDATA[Andi Muhammad Syahruddin Rum]]>;
<![CDATA[Maduppa Abbas]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to determine the form and process of an action in the handling of corruption eradication and the obstacles experienced by the Public Prosecutor Office in the non-corruption eradication process. The research method used in writing this thesis is an empirical method, with secondary and primary data coverage, this research was conducted at the Makassar District Attorney. The results of this study indicate that the Intelligence Role of the Makassar District Attorney in terms of eradicating corruption has carried out procedures in accordance with Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence which was passed on November 7, 2011 Article 9 letter (d). The obstacles experienced by the Makassar Prosecutor Office were the lack of human resources and lack of security in the audit process so that it was easy for those involved to escape from their responsibilities. Research recommendations All forms of obstacles experienced by law enforcement officials, in this case Intelligence, are able to improve if they recruit human resources who have good standard competencies related to rampant corruption in the community. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan proses suatu tindakan dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi dan apa saja hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri dalam proses pemberantasan tidak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data skunder dan primer, penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi telah melakukan prosedur sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2011 Tentang Intelijen Negara yang disahkan pada 7 November 2011 Pasal 9 huruf (d). Hambatan yang dialami oleh Kejari Makassar yaitu kurangnya SDM dan kurangnya pengaman dalam proses pemeriksaan sehingga dapat dengan mudah yang terlibat dapat lepas dari tanggung jawabnya. Rekomendasi penelitian Segala bentuk kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Intelijen agar mampu berbenah sekiranya merekrut sumber daya manusia yang memiliki kompetensi standar yang baik terkait dengan maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan masyarakat.Intelijen, Kejaksaan, Korupsi, Tindak Pidana]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan ]]>
<![CDATA[windy iis parlianty]]>;
<![CDATA[Muhammad Kamal Hidjaz]]>;
<![CDATA[sutiawati]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract This study aims to identify and analyze legal material, to analyze judges&; legal considerations in makingdecisions on the criminal act of fraud. This research uses a normative research method, with the coverage of primary, secondary and tertiary legal materials, this research was conducted at the Makassar District Court, with the legal material obtained will be analyzed using a statutory approach to obtain a systematic picture., with the legal materials obtained and analyzed using astatutory approach to obtain a systematic picture. The results of this study indicate that the application of criminal law and criminal sanctions against fraud cases No.1609 / Pid.B / 2020 / PN MKS is in accordance with applicable legal norms, all elements of criminal acts regulated in article 378 of the Criminal Code have all been fulfilled where the defendant was charged.sentence of 1 (one) year and 3 (three) months imprisonment. Research recommendations If this policy is seen as a strategy to reduce crime in prisons, then the government deserves to enforce the law against riminals. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis materi hukum, menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan atas tindak pidana kecurangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, peneleitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, dengan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisismenggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapanhukum pidana dan sanksi pidana terhadap kasus penipuan No.1609/Pid.B/2020/PN MKS sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, semua unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP semua telah terpenuhi yang mana terdakwa dijatuhi hukuman 1(satu) tahundan 3(tiga) bulan penjara. Rekomendasi penelitian Jika kebijakan ini dilihat sebagai salah satu strategi untuk mengurangi tindak kejahatan di Lembaga pemasyarakatan, maka pemerintah pantas untuk menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan.]]>
<![CDATA[Implementasi Pemeriksaan Setempat sebagai Alat Pembuktian Perkara Perdata ]]>
<![CDATA[Syamsuddin]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Muhammad Ilyas]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to determine the strength of local examination evidence binding as one of the supporting evidence in civil cases and to determine judges' considerations in determining the results of local examinations in civil cases. This research uses empirical (non-doctrinal) legal research method because it is a legal research method that focuses attention on the realities of law in society, or to see the law in a real sense and to examine how the law in the community (Low in action) in local examinations of the case examination process. civil. The results of this study indicate that the local examination functions to obtain certainty and more detailed additional information related to the object of the dispute, its location, area, and boundaries of the object of the dispute. Consideration of the judge in assessing the strength of evidence in a local examination, namely as a support for the evidence. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan Mengikatnya pembuktian pemeriksaan setempat sebagai salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata dan untuk mengetahui pertimbagan hakim dalam menentukan hasil pemeriksaan setempat dalam perkara perdata. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum empiris ( Non doctrinal ) karena metode penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada realita hukum dalam masyarakat, atau untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum d i lingkungan masyarakat ( Low in action ) dalam pemeriksaan setempat terhadap proses pemeriksaan perkara perdata.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil Pemeriksaan setempat berfungsi untuk memperoleh kepastian dan keterangan tambahan yang lebih rinci terkait dengan obyek sengketa, baik letaknya, luasnya, maupun batas-batas obyek sengketa. Pertimbagan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat yakni sebagai pendukung pembuktian.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Narapidana Residivis Yang Mendapatkan Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19 ( Study Kasus Putusan Nomor : 1311/Pid.B/2020/PN Mks ) ]]>
<![CDATA[Aswandi Syarif]]>;
<![CDATA[Abdul Rahman]]>;
<![CDATA[Nasrullah Arsyad]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to determine the basis for the provision of assimilation policies during the Covid-19 pandemic and to find out the reasons for the prosecutor to demand maximum punishment against recidivist defendants who received assimilation during the Covid-19 pandemic. This research uses normative research methods, covering primary and secondary legal materials. and tertiary, this research was conducted at the Makassar District Prosecutor Office at the Makassar Port, with the legal materials obtained and analyzed using a statutory approach to obtain a systematic picture. The results of this study indicate the provision of assimilation and integration for prisoners and children through the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 and the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number 19 / PK / 01/04/2020, the basis for the provision of maximum demands by the prosecutor to recidivist convicts, namely the Attorney General circular. Research recommendations If this policy is seen as a strategy to reduce the spread of Covid-19 in prisons, the government should not immediately abandon the rules that have been made for the safety of the surrounding community. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pemberian kebijakan asimilasi di masa pandemi covid-19 dan untuk mengetahui alasan JPU menuntut pidana maksimal kepada terdakwa residivis yang mandapatkan asimilasi di masa pandemi Covid-19.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, peneleitian ini dilakukan di Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar, dengan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan Pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020, dasar pemberian tuntutan maksimal oleh JPU kepada narapidana residivis yaitu edaran Jaksa Agung. Rekomendasi penelitian Jika kebijakan ini dilihat sebagai salah satu strategi untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19 di Lembaga pemasyarakatan, maka pemerintah tidak boleh serta merta meninggalkan aturan yang telah dibuat demi keamanan masyarakat sekitar.]]>
<![CDATA[Kedudukan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Tingkat Penyidikan Di Polrestabes Makassar ]]>
<![CDATA[Nur Aisya Fatma]]>;
<![CDATA[Dachran S. Busthamin]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to look at the fingerprints in the crime of murder at the Makassar Police and monitor the criminal acts involved in the fingerprint examination process at the level of murder at the Makassar Police. This study uses a juridical empirical research method which is taken from data using primary data with interviews and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary law and tertiary law. Based on the results of the research, it is known that fingerprint evidence as an indication in an investigation of a murder crime is clear and has the same validity in front of a court as other evidence. The strict completeness contained in the investigation process, namely the change in authenticity at the scene of the case, the absence of complete facilities and infrastructure, is the investigator experience in carrying out investigations, and legal factors. There is a need for a special law that regulates fingerprint evidence and there is a need for cooperation between the police and the public in criminal acts that occur, at the scene of the case. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan sidik jari dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polrestabes Makassar dan mengetahui kendala-kendala yang terdapat dalam proses pelaksanaan pemeriksaan sidik jari tingkat penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polrestabes Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris diambil dari data menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui kedudukan alat bukti sidik jari sebagai petunjuk dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan sudah jelas sah dan sama keabsahannya di depan pengadilan dengan alat bukti yang lain. Adapun kendala-kendala yang terdapat dalam proses penyidikan yaitu perubahan keaslian di tempat kejadian perkara, ketiadaan kelengkapan sarana dan prasarana, kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan, dan faktor hukum. Perlu dibuat Undang-Undang khusus yang mengatur langsung tentang alat bukti sidik jari dan perlu adanya kerja sama antara pihak Kepolisian dan masyarakat dalam menanggapi tindak pidana yang terjadi khususnya di tempat kejadian perkara.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian ]]>
<![CDATA[Riyan Rachma Adinda Larahati]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Zainuddin Zainuddin]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract This study aims to find out the mechanism of dispute resolution through peace and how the judge;s legal considerations in legalizing cases that have been through the path of peace outside the court. This research usesempirical research method which is a research method that reviews the function of a law or rule in terms of its application in the community. The results showed in the process of resolving inheritance disputes through the peace of the case No.197/Pdt.G/2019/PA. Mrs. has fulfilled the legal certainty which in this case culminates in the provisions of Article 27 paragraph (2) andArticle 36 Peraturam Supreme Court No. 1 year 2016. Therefore, the judge may ratify the peace deed that has been made outside the court with the aim of providing permanent legal certainty and binding on the parties to submit to the contents of the peace deed.The recommendation of this study is that the dispute resolution mechanism that has been conducted outside the court is more effective and quickly resolved and the judges legal consideration in ratifying the peace deed has a valid legal position and as a complete evidentiary tool. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa melalui perdamaian dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengesahkan perkara yang telah melalui jalur perdamaian diluar pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan dalam proses penyelesaian sengketa harta waris melalui perdamaian perkara No.197/Pdt.G/2019/ PA.Mrs telah memenuhi ketentutan hukum yang dimanapada perkara ini berkiblat pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 36 Peraturam Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karena itu, hakim dapat mengesahkan akta perdamaian yang telah dibuat di luar pengadilan tersebut dengan tujuan untuk memberi kepastian hukum tetap dan mengikat para pihak untuk tunduk pada isi akta perdamaian tersebut. Rekomendasipenelitian ini yaitu mekanisme penyelesaian sengketa yang telah dilakukan di luar pengadilan lebih efektif dan cepat diselesaikan serta pertimbangan hukum hakim dalam mengesahkan akta perdamaian memiliki kedudukan hukum yang sah dan sebagai alat pembuktian yang lengkap.]]>
