cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Zulkifli Muhdar
Contact Email
jurnal.qawanin@umi.ac.id
Phone
+6285255694313
Journal Mail Official
jurnal.qawanin@umi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : -     EISSN : 27765741     DOI : https://doi.org/10.56087/qawaninjih
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum merupakan publikasi ilmiah yang terbit setiap bulan Maret dan September. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum mendata artikel ilmiah skripsi/thesis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan fokus pada ilmu hukum, dan khususnya dibidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Dasar, Hukum dan Masyarakat, Hukum Internasional, dan Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 214 Documents
 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Melalui Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Rahayu Puji Lestari; Nurul Qamar; Mursyid
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to understand and analyze the form of legal protection provided to whistleblowers in criminal cases. And to know and understand the agency authorized to provide protection for whistleblowers witnesses in criminal cases. This research uses normative research methods or library research, namely research that examines document studies. Sourced from books, journals and statutory regulations. The results of this study indicate that the forms of protection provided to whistleblowers in criminal cases include obtaining protection for personal security, participating in the process of determining forms of protection, providing information without pressure, obtaining interpreters, free from entangling questions, obtaining new identity and so on. Based on Law number 13 of 2006, the Criminal Code and the Criminal Procedure Code regulates the protection of witnesses and victims as the institutions authorized to provide legal protection for witnesses. Research recommendations require a special policy to place representatives of the Witness and Victim Protection Agency in each region down to the Regency / City level. More progressive socialization by LPSK both to the public in general and to students, especially students. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi pengungkap fakta (whistleblower) dalam perkara pidana. Dan untuk mengetahui dan memahami Lembaga yang berwenang untuk melakukan pemberian perlindungan terhadap saksi pengungkap fakta dalam perkara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen. Yang bersumber dari buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi pengungkap fakta (Whistleblower) dalam perkara Pidana yaitu berupa memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, ikut serta dalam proses menentukan bentuk perlindungan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat identitas baru dan lain sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 KUHP dan KUHAP mengatur tentang lembaga perlindungan saksi dan korban sebagai lembaga yang berwenang ddalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi. Rekomendasi penelitian membutuhkan kebijakan khusus untuk menempatkan perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disetiap daerah sampai ke tingkat Kabupaten / Kota. Sosialisasi yang lebih progresif oleh LPSK baik itu ke masyarakat secara umum maupun ke kalangan – kalangan pelajar utamanya mahasiswa.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi di Polrestabes Makassar) Andi Nurwahidah; Baharuddin Badaru; Sutiawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to describe the factors that cause police officers to commit criminal acts of narcotics misuse and identify how to enforce the law on drug abuse committed by members of the police. This study uses empirical research methods. The research location is at Polrestabes Makassar . The types of data used are primary data and secondary data. Sources of data obtained through literature study and information obtained through free interviews. The results of this study show the data of members of the police who committed criminal acts of narcotics abuse from 2017-2020, and also the law enforcement phase if a member of the police commits an offense, especially narcotics abuse. The theoretical recommendation of this research is to contribute ideas for the development of legal science, especially regarding the crime of narcotics abuse committed by members of the Republic of Indonesia National Police. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor apakah yang menyebabkan anggota kepolisian melakukan tindak pidana penyalahgunan narkotika dan mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitiannya adalah di Polrestabes Makassar. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka dan keterangan-keterangan yang diperoleh melalui wawancara secara bebas. Hasil penelitian ini menunjukkan data-data anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari tahun 2017-2020, dan juga tahap penegakan hukum apabila ada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran khusunya penyalahgunaan narkotika. Rekomendasi penelitian ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisia Republik Indonesia.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Makassar Mengenai COVID-19 Widya Surya Cendekiana; La Ode Husein; Agussalim Andi Gadjong
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An epidemic is a disease that begins to spread and infect the population in greater numbers than usual in an area or region. at the beginning of 2020, the Indonesian people were shocked by the emergence of a virus outbreak called Corona Virus Disease 2019 or Covid-19 which is caused by a coronavirus which is a group of viruses that infect the respiratory system. That is why those WHO claim that covid-19 are categorized as a pandemic. This article discusses about government policies related to Covid-19 regulations as well as policies issued by the central, regional and provincial governments.the research method of this article uses a type of normative research, the results of this study describe local and provincial government policies. which aims to prevent the transmission of Covid-19. implementation of local government regulations governments. create some awareness about the importance of wearing masks, one of which is in the contents of the health protocol rules. The existence of a policy issued by a regulation has not become an antidote for the Covid-19 virus, but this policy only prevents the spawning of Covid-19. Abstrak Wabah merupakan suatu penyakit yang mulai menyebar dan menulari penduduk dengan jumlah yang lebih banyak daripada biasanya di suatu area atau daerah wilayah, Pada awal permulaan di tahun 2020 ,masyarakat Indonesia digemparkan dengan munculnya suatu wabah virus yang disebutdengan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 yang disebabkan oleh coronavirus yang merupakan kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan, mengklaim bahwa Covid-19 dikategorikan sebagai pandemic, dikarenakan penyebaranya terjadi secara luas diseluruh dunia dan telah terhitung pada akhir tahun 2019. Artikel ini membahas tentang kebijakan pemerintah daerah kota yang dituju terkait regulasi Covid-19 serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, daerah dan provinsi. metode penelitian pada artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif, hasil penelitian ini mendeskripsikan daerah dan provinsi. peraturan Pemerintah. yang bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19. pelaksanaan peraturan pemerintah daerah. menyadarkan akan pentingnya pemakaian masker yang salah satunya terdapat pada isi aturan protokol kesehatan. Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh regulasi memang belum menjadi penangkal virus Covid-19, namun kebijakan ini hanya mencegah pemijahan Covid-19.
Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi di Kepolisian Resort Sinjai) Wahyuni Anindhita; Baharuddin Badaru; Muhammad Ilyas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the factors responsible for a person who is a criminal act of trafficking in persons, to determine the preventive actions taken by law enforcement officials in this case, especially the Sinjai Resrot Police to tackle the crime of trafficking in persons. This type of research is a descriptive empirical legal research. Using a qualitative legal research approach. The location of the legal research was carried out at the Sinjai Police. Types and sources of legal research data including primary data and secondary data. Data interview techniques with interviews and literature study. Based on the results of the research and discussion, the conclusion is that the criminal act of trafficking in persons consists of economic factors, based on work, education and information, disharmony family conditions, consumptive culture, a woman, and mass media factors. Regarding efforts to tackle the criminal act of trafficking in persons, namely by means of law enforcement officials that have an impact on the perpetrators of the crime of trafficking in persons, socialization is needed, urging the public to be active in reporting matters suspected of being related to criminal acts, deepening religious teachings. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana perdagangan orang, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam kasus ini khususnya pihak Kepolisian Resrot Sinjai untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Menggunakan pendekatan penelitian hukum kualitatif. Lokasi penelitian hukum dilakukan di Polres Sinjai. Jenis dan sumber data penelitian hukum meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang terdiri dari faktor ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya pendidikan dan informasi, keadaan keluarga yang tidak harmonis, budaya konsumtif, diskriminasi wanita, dan faktor media massa. Mengenai upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yakni dengan cara aparat penegak hukum memberikan efek jerah bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, diperlukan adanya sosialisasi, mendrng masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam melaporkan hal-hal yang dicurigai terkait dengan tindak pidana, pendalaman ajaran agama.
Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian : Studi Kasus Di Kota Makassar 2017-2020 Yudha Kuswara; Ilham Abbas; Hardianto Djanggih
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research objective is to analyze law enforcement related to the case of vigilantism (Eigenrichting) against the perpetrators of criminal acts of theft in the city of Makassar and efforts to overcome the acts of vigilantism (Eigenrichting) against the perpetrators of criminal acts of theft in the city of Makassar. The research method used was juridical empirical with the research location at the Makassar Police Headquarters. The results showed that vigilante action could be processed just like a crime in general and vigilante actors could be processed as long as there were parties or relatives who felt aggrieved or objected. Cases of vigilante action can be prosecuted even though there are no specific regulations yet, but there is a tendency to commit crimes of mistreatment andbeatings. The efforts of the police and the community in overcoming the act of vigilantism are pre-emptive, preventive and repressive efforts, as well as the effectiveness of a community figure. Abstrak Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terkait dengan kasus tindakan main hakim sendiri(Eigenrichting) terhadap pelaku tindak pidana pencurian di kota Makassar dan upayapenanggulangan terhadap tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) terhadap pelaku tindakpidana pencurian di kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Polrestabes Makassar hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri dapat diproses seperti halnya tindak pidana pada umumnya dan pelaku main hakim sendiri dapat diproses sepanjang adanya pihak atau kerabatnya yang merasa dirugikan atau keberatan. Kasus tindakan main hakim sendiri dapat diproses hukum walaupun belum ada aturan yang mengatur secara khusus, akan tetapi ada kecenderungan melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan. Upaya kepolisian dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan terhadap tindakan main hakim sendiri yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif, dan juga keefektifitasan suatu tokoh masyarakat.
Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Karena Pandemi Covid 19 Sebagai force majuer. Rezaldy; Syahruddin Nawi; Aan Aswari
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A credit agreement is a debt agreement where the creditor lends a certain amount of funds to the debtor for certain purposes and the debtor is obliged to pay the principal and interest in a predetermined manner and period. In the law of agreement, debtors who are in default are punished to pay compensation to the creditor. The main problem discussed in this thesis is whether the legal consequences of debtors who default on the credit agreement due to the Covid 19 pandemic are a force forward. To answer the main problem, an empirical legal type research was carried out, the nature of the research used was analyzed qualitatively and then described in a descriptive manner, which was intended to obtain a clear and directed picture in order to answer the problem under study. The conclusion from the analysis is that debtors who default on the credit agreement due to the Covid 19 pandemic as a force forward are required to fulfill their obligations but with some relief based on POJK number 11 of 2020. Abstrak Perjanjian kredit adalah suatu perjanjian utang piutang yang dimana kreditur meminjamkan sejumlah dana kepeda debitur untuk keperluan tertentu dan debitur berkewajiban untuk membayar utang pokok serta bunga sesuai dengan cara dan jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam hukum perjanjian, debitur yang wanprestasi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada kreditur. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Apakah akibat hukum debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit karena pandemi covid 19 sebagai force majuer. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan tipe hukum empiris, sifat penelitian yang digunakan dianalisis secara kualitatif selanjutnya di uraikan secara deskriptif hal yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah guna menjawab permasalahan yang diteliti. Kesimpulan dari analisis bahwa debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit karena pandemi covid 19 sebagai force majuer dituntut untuk memenuhi kewajibannya namun dengan beberapa keringanan berdasarkan POJK nomor 11 tahun 2020.
Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Perceraian Karena Masalah Ekonomi Amelia Cahyani; Abdul Halim; Nurhaedah
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze the law of judges in accepting divorce cases for legal divorce for economic reasons in case Number: 514Pdt.G / 2020 / PA / Mrs. As well as to find out and analyze legal regulations related to divorce due to economic problems at the Maros IB Maros Religious Court.This research uses normative legal research methods, namely research that has the object of study of legal rules or regulations. The results of this study indicate that the Judge in deciding a divorce case due to economic factors is: divorce suit, which is based on the provisions of Article 49 paragraph (1) of Law Number 3 of 2006 concerning the first amendment to Law Number 7 of 1986 concerning the Religious Courts, including in the scope of absolute authority of the Religious Courts. Article 19 letter (f) of government regulation Number 9 of 1975 jo. Article 116 letter (b) Compilation of Islamic Law one party leaves the other party for 2 (2) consecutive years without the permission of the other party and without valid reasons or for other reasons beyond its capabilities and therefore economic problems occur because the Defendant (husband ) do not provide a living, Indeed in the divorce law because economic problems are not regulated in a limitative manner, However, divorce can be granted if the reasons are fulfilled as stipulated in KHI Article 116 letter (f) between husband and wife there are continuous disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony again in the household. And most of the disputes and fights that occur in households are due to economic problems.The recommendation of this research is to complicate divorce procedures in order to reduce the rate of divorce that occurs by maximizing the role of the mediator and the Government should make a law on divorce because economic problems see divorce cases in Indonesia because there are quite a lot of economic problems. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hukum hakim dalam menerima perkara perceraian cerai gugat dengan alasan ekonomi pada perkara Nomor: 514Pdt.G/2020/PA/Mrs. Serta untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hukum terkait perceraian karena masalah ekonomi di Pengadilan Agama Kelas IB Maros. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena faktor ekonomi adalah : gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan oleh karena itu terjadilah masalah ekonomi karena Tergugat (suami) tidak memberikan nafkah, Memang dalam Undang-undang perceraian karena masalah ekonomi tidak diatur secara limitative, namun perceraian dapat dikabulkan apabila terpenuhi alasan sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 116 huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan kebanyakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga yaitu karena masalah ekonomi. Rekomendasi penelitian ini yaitu dipersulitnya prosedur perceraian agar mengurangi tingkat perceraian yang terjadi dengan memaksimalkan peran mediator dan seharusnya Pemerintah membuat Undang-undang tentang perceraian karena masalah ekonomi melihat kasus perceraian di Indonesia karena masalah ekonomi lumayan banyak
Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Data Konsumen dalam Menerima Informasi Promosi Melalui Layanan Pesan Singkat Siti Fadilah Wahyuni; Anggreany Arief; Nurhaedah
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Promotion is one form of conveying information on goods and services from business actors to consumers, therefore promotion has an important position for business actors as a tool to help introduce products or services offered to consumers. One of the promotional installations using smartphones / cell phones is by promoting their type of business through short messages sent to consumers every day using the short message service media, which is more commonly called SMS, involving one's personal data. This research uses normative legal research methods, by examining library materials that use the object of study in the form of existing libraries, both sourced from books, magazines, and regulations that have a correlation with problem discussion. The results of this study indicate that a special regulation is needed to protect a person's personal data which is still used by irresponsible parties. As well as efforts that can be made by consumers in the form of filing objections to the Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia and can make efforts on litigation and non-litigation channels to the sense of security and comfort that is disturbed by consumers. Abstrak Promosi adalah salah satu bentuk penyampaian informasi dari barang dan jasa dari pelaku usaha kepada konsumennya maka dari itu promosi mempunyai kedudukan yang penting bagi pelaku usaha sebagai alat untuk membantu memperkenalkan produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Salah satu pemasangan promosi menggunakan smartphone/telephone seluler adalah dengan cara mempromosikan jenis usaha mereka melalui pesan singkat yang dikirim kepada konsumen setiap harinya menggunakan media Layanan Pesan Singkat yang lebih sering disebut SMS dengan melibatkan data pribadi seseorang. Hak privasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Dengan ditetapkan perlindungannya dalam konstitusi, maka hak privasi ini menjadi salah satu hak dasar (fundamental rights) yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian berupa pustaka yang ada, baik bersumber dari buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang memiliki korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penelitian pustaka (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dibutuhkan regulasi khusus untuk melindungi data pribadi seseorang yang masih dipergunakan pada pihak yang tidak bertanggung jawab. Serta upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen berupa pengajuan keberatan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan dapat melakukan upaya pada jalur litigasi dan non litigasi terhadap rasa aman dan nyaman yang terganggu oleh konsumen.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penguguran Kandungan di Kota Makassar Rizky Amelia; Hambali Thalib; Ilham Abbas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

his study aims to determine and analyze what factors cause the crime of abortion in the city of Makassar. As well, what efforts have been made by the police in overcoming or reducing the crime of abortion in the city of Makassar. This study uses the Legal Research method with the type of empirical research, namely research based on field observations. And supported by the addition of Primary Data, namely data or facts obtained directly through field research such as interviews with Police Investigators. Meanwhile, secondary data is data that is not directly from the research location but is obtained from several literatures, journals, and laws and regulations Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Pengguguran kandungan di kota makassar. Serta, Upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi atau mengurangi Kejahatan Penguguran kandungan di kota makassar.Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum (Legal Research) dengan tipe ‎penelitian empiris yaitu penelitian berdasarkan pengamatan (observasi) dilapangan. Serta didukung oleh ‎penambahan Data Primer yaitu merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian dilapangan seperti wawancara Penyidik Kepolisian. Sedangkan Data Sekunder yaitu merupakan data yang tidak secara langsung dari lokasi penelitian tetapi diperoleh dari beberapa literatur, jurnal,dan peraturan perundang-undangan.
Kinerja Polrestabes Makassar Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Disituasi Darurat Covid-19 (Studi Kasus Polrestabes Makassar) Feby Annisa; Ilham Abbas; Baharuddin Badaru
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Covid-19 pandemic that attacks the world has had many impacts on the world community in various sectors. Especially the economic sector. regional restrictions imposed by various countries in the world have resulted in an unstable world economy. including Indonesia, the country of Indonesia which consists of an archipelago and a large population affected by this pandemic, especially in the economic sector. Many Indonesians have lost their jobs because their places of work are unable to pay their wages due to this pandemic. This has resulted in the poverty rate in Indonesia increasing because the community has been affected by the Covid-19 pandemic. economic factors that ultimately make some people to be desperate to meet their daily needs. many who end up committing conventional crimes such as stealing to make ends meet. By committing this crime, the perpetrators were always based on urgent economic needs due to unemployment during the Covid-19 pandemic. one of the duties of the police as the protector of the community, whose role is to prevent this crime from occurring. In addition to conventional crimes in this pandemic, new criminal cases such as the forcible collection of the bodies of patients confirmed by Covid-19 are also more of a duty and concern for the police. Abstrak Pandemi Covid-19 yang menyerang dunia mengakibatkan banyak dampak bagi masyrakat dunia dalam berbagai sector. terutama sektor ekonomi. pembatasan wilayah yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia mengakibatkan perekonomian dunia tidak stabil. termasuk Indonesia, negara Indonesia yang terdiri dari kepulauan serta jumlah penduduk yang banyak ikut terdampak akan pandemic ini terutama dalam sektor ekonomi. banyak masyarakat Indonesia yang harus kehilangan pekerjaannya karna tempat mereka bekerja tidak mampu membayar upah mereka akibat pandemic ini. hal ini mengakibatkan tingkat kemiskinan di Indonesia semakin meningkat karna masyarakatannya yang terdampak pandemic Covid-19. faktor ekonomi yang akhirnya menjadikan Sebagian orang untuk nekad dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. banyak yang akhirnya melakukan Tindak kejahatan konvesional seperti mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan melakukan tindak kejahatan ini, para pelaku selalu berlandasan dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak akibat tidak adanya pekerjaan selama pandemic Covid-19. salah satu tugas kepolisian sebagai pelindung masyarakat yang berperan untuk mencegah terjadi tindak kejahatan ini. selain kejahatan konvensional dalam pandemic ini, kasus pidana baru seperti pengambilan paksa jenazah pasien terkonfirmasi Covid-19 juga menjadi tugas serta perhatian lebih bagi kepolisian.

Page 2 of 22 | Total Record : 214

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025 - February 2026 Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025 - Agustus 2025 Vol. 5 No. 2 (2025): September 2024 - February 2025 Vol. 5 No. 1 (2024): Maret - Agustus 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): September 2023 - Februari 2024 Vol. 4 No. 1 (2023): Maret - Agustus 2023 Vol. 3 No. 2: September 2022 – Februari 2023 Vol 3 No 1: Maret – Agustus 2022 Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022 Vol. 2 No. 2: September 2021 – Februari 2022 Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022 Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021 Vol. 2 No. 1: Maret – Agustus 2021 Vol. 1 No. 2: September 2020 – Februari 2021 Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 Vol 1 No 1: Maret – Agustus 2020 More Issue