cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Zulkifli Muhdar
Contact Email
jurnal.qawanin@umi.ac.id
Phone
+6285255694313
Journal Mail Official
jurnal.qawanin@umi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : -     EISSN : 27765741     DOI : https://doi.org/10.56087/qawaninjih
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum merupakan publikasi ilmiah yang terbit setiap bulan Maret dan September. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum mendata artikel ilmiah skripsi/thesis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan fokus pada ilmu hukum, dan khususnya dibidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Dasar, Hukum dan Masyarakat, Hukum Internasional, dan Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 214 Documents
 3   4   5   6   7 
Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Di Kota Makassar Yunita Aulia Safitri; Ilham Abbas; Andi Risma
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out the legal settlement against Brand Counterfeiting in the city of Makassar knowing the factors that influence in the implementation of legal protection against Brand Counterfeiting in the city of Makassar. This study uses empirical normative research method taken fromdata using primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary legal materials and secondary law. Based on the results of the study, it is known that the legal settlement process against brand counterfeiting is two lines, namely litigation and non-litigation. The litigation path is a settlement conducted in accordance with the MIG Law and a non- litigation path through the path of arbitration, mediation, negotiation. The factors that affect the implementation of brand counterfeit legal protection are limited information to consumers on the application for brand registration, internal weaknesses, constraints on funding problems, facilities and facilities that are less supportive, and weak awareness from the public. The government should further socialize alternative institutions of dispute resolution as the main settlement without putting aside the function and role of the judiciary as a litigation settlement. Non-litigation pathways are a quick, cheap, efficient, and fairer choice in decision making. And disseminate information about the understanding of the brand to all levels of society in order to minimize brand violations. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap Pemalsuan Merek di Kota Makassar mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pemalsuan Merek di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris diambil dari data menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui proses penyelesaian hukumterhadap pemalsuan merek ada dua jalur, yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi ialah penyelesaian yang dilakukan sesuai dengan UU MIG dan jalur non litigasi melalui jalur arbitrase, mediasi, negosiasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan perlindungan hukum pemalsuan merek yaitu Keterbatasan informasi kepada konsumen atas adanya permohonan pendaftaran merek, Kelemahan internal, Kendala masalah dana, sarana dan fasilitas yang kurang menunjang, dan lemahnya kesadaran dari masyarakat. Pemerintah harus lebih mensosialisasikan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagai penyelesaian utama tanpa mengesampingkan fungsi dan peran peradilan sebagai penyelesaian secara litigasi. Jalur non litigasimerupakan pilihan yang cepat, murah, efisien, dan lebih adil dalam pengambilan keputusan. Dan melakukan penyebaran informasi mengenai pemahaman tentang merek kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat meminimalisir tindak pelanggaran merek.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Tari Kreasi Baru Empat Etnis Sulawesi Selatan Andi Tenri Abeng Salangketo; Abdul Qahar; Andika Prawira Buana
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and understands the regulations regarding legal protection of the copyright of the art work of the Kreasi Baru Four Ethnic Dance in South Sulawesi. This study uses empirical legal research methods. The results showed that the guarantee of legal protection against the copyright of the new creations of dance creation by four ethnic groups of south Sulawesi has been regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright but has not been comprehensive. The recommendations from this study are the government as the implementer of the law can make implementing regulations in the form of regional regulations that regulate more comprehensively related to legal protection of the copyright of the new creative dance works of the four ethnic groups of South Sulawesi. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni Tari Kreasi Baru Empat Etnis Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai jaminan perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni tari kreasi baru empat etnis Sulawesi selatan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta namun belum komperhensif. Adapun rekomendasi dari penelitian ini agar pemerintah sebagai pelaksana undang-undang dapat membuat peraturan pelaksana berupa peraturan daerah yang mengatur lebih komperhensif terkait perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni tari kreasi baru empat etnis Sulawesi selatan.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Vonis Bebas Bandar Narkotika (Putusan Pengadilan No.1434/Pid.Sus/PN.Mks) Tri Rezki Pratiwi Pratiwi; Nasrullah Arsyad
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract At this time, the crime of the spread and abuse of narcotics is a type of organized crime that is very difficult to express, both in quality and quantity, because it has a covert and closed organization and is organized internationally with a network that covers almost the entire world. Spread and abuse of narcotics as a recurring chronic disease problem which until now has not been able to find a comprehensive response to it. However, it is used as a promising and rapidly growing business arena, in which this activity results in mental, physical and psychological damage to the wearer. Abstrak Saat ini, kejahatan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan jeniskejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk di ungkapkan, baik secara kualitas maupun kuantitas, karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang meliputi hampir seluruh dunia. Penyebaran dan penyalahgunaan narkotika sebagai permasalahan penyakit kronik yang berulang kali kambuh yang sampai saat sekarang ini belum dapat ditemukan upaya penanggulangannya secara menyeluruh. Akan tetapi, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimpas pada rusaknya mental, fisik maupun psikis bagi pemakainya.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut Nurindah Asliana; Baharuddin Badaru; Dachran S. Busthami
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study contains the application of criminal law and judges' considerations in deciding cases of theft with ongoing weightings. Which is where theft with this weight has been regulated in Article 363 of the Criminal Code. The results of this study indicate that the application of criminal law Article 363 paragraph (1) 3rd to 5th in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP) and Articles in Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law No. 249 /Pid.B / 2019 / PN.Mrs regarding Theft With Objections Conducted Continually in Decision No. 249 / Pid.B / 2019 /PN. Mrs has been in accordance with the legal facts, both thetestimony of the witnesses, and the statements of the defendant and defendant can be considered physically and mentally healthy, there is no mental disorder so that they are considered capable of being accountable for their actions. Judges considerations in deciding a case in decision No. 249 / Pid.B /2019 / PN.Mrs was appropriate, with the fulfillment of all elements of the indictment article 363 of the Criminal Code (KUHP), as well as witness testimony plus the judges' conviction. In addition, judges in imposing criminal sanctions must consider mitigating matters and things that are burdensome for the defendant, so that the sentence decided is in accordance with the defendant's actions. Abstrak Penelitian ini memuat tentang penerapan hukum pidana dan petimbangan hakim dalam memutuskan kasus tentang kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut. Yang dimana bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini, adapun pencurian dengan pemberatan ini sudah diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal –pasal dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Putusan No. 249/Pid.B/2019/PN.Mrs tentang Pencurian Dengan pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut dalam Putusan No. 249/Pid.B/2019/PN.Mrs telah sesuai dengan fakta – fakta hukum baik keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dan terdakwa dapat dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggung- jawabkan perbuatannya. Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam putusan No. 249/Pid.B/ 2019/PN.Mrs telah sesuai, dengan terpenuhinya semua unsur pasal dakwaan Pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), serta keterangan saksi ditambah dengan keyakinan hakim. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangan hal – hal yang meringankan dan hal – hal yang memberatkan bagi terdakwa, sehingga hukuman yang diputuskan sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa.
Penetapan Isbat Nikah bagi Perkawinan yang Tidak Terdaftar Reski Apriliani Idris; Soekarno Aburarera; Zainuddin Zainuddin; Asriati Asriati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to determine how the determination of marriage isbat for marriages that are not registered in the Religious Court. As well as to find out and describe the problems of judges in determining marriage cases for marriages that are not registered in the Religious Court. This study uses an empirical legal research method. It is a research method that examines the function of a law or rule in terms of its application in the scope of society. The results of this study indicate that according to the positive law Indonesia, the judges of the Religious Court who accept it the application for marriage isbat for unregistered marriages made by the applicant 1 and applicant 2 is correct that the petition of the applicant is in accordance with article 7 paragraph 2 and paragraph 3 letter e of the Islamic Law Compilation, in addition to the requirements and harmony in the marriage is also in accordance with the provisions of the law Islam so that automatically the marriage is in accordance with Article 2 paragraph 1, because the marriage is contrary to article 2 paragraph 2, then Rare is the marriage ceremony conducted by the applicant in accordance with the provisions applies. The recommendation of this research is that prospective brides who are about to carry out a marriage should register their marriage at the local Office of Religious Affairs so that the marriage has legal certainty and orderly population administration. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana penetapan isbat nikah bagi perkawinan yang tidak terdaftar di Pengadilan Agama. Serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan problematika hakim dalam menetapkan kasus isbat nikah bagi perkawinan yang tidak terdaftar di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, Merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan Menurut Hukum positif di Indonesia, pertimbangan hakim Pengadilan Agama yang menerima permohonan isbat nikah bagi perkawinan yang tidak terdaftar di lakukan pemohon 1 dan pemohon 2 sudah benar bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga syarat dan rukun dalam pernikahan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga secara otomatis pernikahan tersebut telah sesuai dengan pasal 2 ayat 1, karena pernikahan tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat 2 maka langka isbat nikah yang dilakukan pemohon telah sesui dengan ketentuan yang berlaku. Rekomendasi penelitian ini yaitu untuk calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sebaiknya untuk mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat agar pernikahan memiliki kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan.
Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Transportasi Online Tasbiany Fauziah; La Ode Husen; Aan Aswari
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to find out and understand what the driver's position is like in a partnership agreement with online transportation entrepreneurs and what are the legal forms of protection, the criteria for potential partnership agreement disputes with entrepreneursproviding online application-based applications. This thesis research uses Legal Research with the type of normative legal research, which is a study that examines the law based on statutory regulations and is supported by the addition of case approach data that uses primary legal material sources, namely as the main basis used in The framework of this research is the Civil Code and other related regulations and the second is secondary legal material, namely legal material that is closely related to primary legal materials such as research results, works from legal circles, and other documents related to partnership agreements. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami seperti apakah kedudukan pengemudi dalam perjanjian kemitraan dengan pengusaha transportasi online dan apa sajakah perlindungan bentuk hukum kriteria adanya potensi perselisihan perjanjian kemitraan dengan pengusaha penyedia aplikasi berbasis aplikasi online. Penelitian skripsi ini menggunakan Penelitian Hukum (Legal Research) dengan tipe penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji ‎hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan serta didukung oleh ‎penambahan data pendekatan case yang menggunakan sumber bahan hukum primer yaitu sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan lainnya yang berkaitan dan yang kedua yaitu bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan.
Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Penggunaan Elektronik Money Untuk Jasa Tol Berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Konsumen Raodatul Jannah; La Ode Husen; Ilham Abbas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The results showed that consumers of toll service use still have difficulty using e-money, such as in the process of refilling e-money. This research is a normative research. As for what is used as an object in this Normative research is data in the form of primary legal materials, secondary legal materials,and tertiary legal materials. This study describes the purpose of knowing and analyzing the laws and regulations relatedtu the use of electronic money and the mandatory use of electroni c money and its relation to laws and regulations in the field of consumer protection. Abstrak Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen daripenggunaan pelayanan jasa tol masih kesulitan dalam menggunakan e-Money, seperti dalam proses isi ulang e-money. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Normatif, Adapun yang di jadikan obyek dalam penelitian yang bersifat Normatif ini adalah data-data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggambarkan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait penggunaan elektronik money dan kewajiban penggunaan Elektronik money serta kaitannya dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Konsumen
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Nur Fathiah; Syamsuddin Pasamai; Andika Prawira Buana
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to analyze the legal protection of land rights in the implementation of land consolidation and to analyze the possibility that land consolidation can be an alternative in land acquisition for participatory development. The implementation of land consolidation is deemed ineffective and there are still many obstacles that occur, such as the determination of compensation that does not reach an agreement on the amount, as well as land rights holders who must be given legal protection against disagreements in compensation. The results of this study show how the legal protection of land rights in the implementation of land consolidation. The 1945 Constitution has provided legal protection for land rights as stipulated in article 28 letter h paragraph (4) which states that:"Everyone has the right to private property rights and these property rights cannot be taken arbitrarily. and must be balanced with compensation ”. Then land consolidation can be used as an alternative method of land acquisition for participatory development because the objective of land consolidation is for the benefit of development, improving the quality of the environment and preserving natural resources, which of course must involve active community participation. In this case, community participation is highly expected because the subject of land consolidation is the participants in the land consolidation itself. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum hak milik atas tanah dalam pelaksanaan konsolidasi tanah serta menganalisa kemungkinan konsolidasi tanah dapat menjadi alternatif dalam pengadaan tanah untk pembangunan yang partisipatif. Pelaksanaan konsolidasi tanah dianggap masih kurang efektif dan masih terdapat banyak kendala yang terjadi seperti penetapan ganti rugi yang tidak mencapai kesepakatan mengenai besarannya, serta pemegang hak atas tanah yang harus diberikan perlindungan hukum terhadap ketidaksepakatan dalam hal ganti rugi. Hasilpenelitian ini menunjukkan bagaimana perlindungan hukum hak milik atas tanah dalam pelaksanaan konsolidasi tanah. Undang-Undang Dasar 1945 telah memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 huruf h ayat (4) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang dan harus diimbangi dengan ganti kerugian”. Kemudian konsolidasi tanah dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif metode pengadaan tanah untuk pembangunan yangpartisipatif karena tujian dari konsolidasi tanah adalah untuk kepentingan pembangunan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta pemeliharaan sumber daya alam yang tentunya harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat diharapkan karena subyek dari konsolidasi tanah ialah peserta konsolidasi tanah itu sendiri.
Analisis Hukum Terhadap Pemberian Restitusi Kepada Korban KecelakaanLalu Lintas Arham Arham; Mulyati Pawennai
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study examines the legal analysis of restitution for traffic accidents in Gowa Regency. The problems in this research are: (1) How is the implementation of restitution for traffic accident victims in Gowa Regency. 2) What are the constraints that cause restitution of traffic accidents in Gowa Regency. The purpose of this study is to determine: (1) To determine the implementation of restitution for traffic accident victims in Gowa Regency (2) To determine the obstacles that cause the implementation of restitution in traffic accidents in Gowa Regency. This research approach is qualitative research with the types and sources of primary data and secondary data. The population in this study was the Polres of Gowa Regency. The research samples were from several parties of the Gowa Regency police station and several communities. The data collection technique is done by using a questionnaire and documentation study. So the results of the research show that: (1) The implementation of the implementation of the right to restitution for victims of traffic accidents in Gowa Regency in Peyidik's actions can be carried out by the process of resolving criminal cases including through ADR (Alternative Dispute Resolution), SP3 (warrant to stop investigators) and P21 (notification that the results of the investigation are complete), (2) Obstacles that lead to restitution in traffic accidents in Gowa Regency are several factors that cause it, namely legal procedure factors, law enforcement factors, legal sociology factors and economic factors. Abstrak Penelitian ini menelaah analisis hukum terhadap pemberian restitusi terhadap kecelakaan lalu-lintas di Kabupaten Gowa. Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan restitusi terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Gowa. 2) Kendala-kendala apakah yang menyebabkan pelaksanaan restitusi kecelakaan lalu-lintas di Kabupaten Gowa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Untuk mengetahui pelaksanaan restitusi terhadap korban kecelakaan lalu lintas di kabupaten Gowa (2) Untuk mengetahui kendala yang menyebabkan pelaksanaan restitusi dalam kecelakaan lalu-lintas di Kabupaten gowa. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis dan sumber data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah polres Kabupaten Gowa. Sampel penelitian dari beberapa pihak polres Kabupaten Gowa dan beberapa masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner dan studi dokumentasi. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi pelaksanaan hak atas Restitusi terhadap korban kecelakaan lalu lintas di kabupaten Gowa pada Tindakan Peyidik dapat dilakukan dengan proses penyelesaian perkara pidana diantaranya melalui ADR (Alternative Dispute Resolution), SP3 (surat perintah penghentian peyidik) dan P21 (pemberitahuan bahwa hasil peyidikan sudah lengkap) , (2) Kendala yang menyebabkan pelaksanaan restitusi dalam kecelakaan lalu-lintas di Kabupaten Gowa, adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab yakni faktor prosedur hukum, faktor penegak hukum, faktor sosiologi hukum dan faktor ekonomi.
Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ade Savirah Mahmud; Hasbuddin Khalid; Muhammad Rinaldy Bima
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This research aims to understand and know the legal protection procedures of Indonesian Migrant Workers and the obstacles that often occur in the Indonesian Migrant Workers Protection Agency Makassar Region, to answer the formulation of problems in this study, used a type of empirical research. This research aims to understand and know the legal protection procedures of Indonesian Migrant Workers and the obstacles that often occur in the Indonesian Migrant Workers Protection Agency Makassar Region, to answer the formulation of problems in this study, used a type of empirical research. Based on the results of research comparing Indonesian migrant workers that the legal protection procedures of Indonesian migrant workers conducted at the BP2MI office from before work, during work, and after work. Based on the results of research comparing Indonesian migrant workers that the legal protection procedures of Indonesian migrant workers conducted at the BP2MI office from before work, during work, and after work. The obstacles faced by the Indonesian Migrant Workers Protection Agency are many illegal workers who are difficult to track by the government, touts that are difficult to eliminate and not serious about the government in protecting Indonesian workers abroad. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui prosedur pelindungan hukum Pekerja migran Indonesia dan hambatan-hambatan yang sering terjadi pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Wilayah Makassar, untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, digunakan jenis penelitian empiris.Berdasarkan hasil penelitian pelindngan Pekerja Migran Indonesia bahwa prosedur pelindungan hukum pekerja migran indonesia yang dilakukan pada kantor BP2MI dari sebelum kerja, saat kerja, dan setelah kerja. Hambatan-hambatan yang dihadapi Badan PerlindunganPekerja Migran Indonesia yaitu banyak pekerja illegal yang sulit terlacak oleh pemerintah, calo yang sulit untuk dihilangkan dan tidak seriusnya pemerintah dalam melindungi pekerja indonesia di luar negeri.

Page 5 of 22 | Total Record : 214

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025 - February 2026 Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025 - Agustus 2025 Vol. 5 No. 2 (2025): September 2024 - February 2025 Vol. 5 No. 1 (2024): Maret - Agustus 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): September 2023 - Februari 2024 Vol. 4 No. 1 (2023): Maret - Agustus 2023 Vol. 3 No. 2: September 2022 – Februari 2023 Vol 3 No 1: Maret – Agustus 2022 Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022 Vol. 2 No. 2: September 2021 – Februari 2022 Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022 Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021 Vol. 2 No. 1: Maret – Agustus 2021 Vol. 1 No. 2: September 2020 – Februari 2021 Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 Vol 1 No 1: Maret – Agustus 2020 More Issue