Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum merupakan publikasi ilmiah yang terbit setiap bulan Maret dan September. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum mendata artikel ilmiah skripsi/thesis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan fokus pada ilmu hukum, dan khususnya dibidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Dasar, Hukum dan Masyarakat, Hukum Internasional, dan Hukum Islam.
Articles
214 Documents
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Wabah Corona Sebagai Alasan Force Majaure Dalam Sewa Guna Usaha (Leasing) ]]>
<![CDATA[Riska Musdarniati]]>;
<![CDATA[Andi Risma]]>;
<![CDATA[Muhammad Rinaldy Bima]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract Currently the world is shocked by an outbreak of a disease or virus that is verydangerous to humans and is a threat to global health. The name of the virus is Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2) with the name Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) or in Indonesia better known as Coronavirus. Coronavirus or corona virus was first discovered in China, to be precise in Hubei province, Wuhan city on December 8, 2019. Then on March 11, 2020 the World Health Organization (WHO) declared COVID-19 a global pandemic after the virus began to spread to 114 countries. .The spread of Covid- 19 initially only exacerbated human health problems, but over time it cannot be denied that Covid-19 has also begun to affect the economic problems of a country. One of them is in the business world, in times like today the continuity of contracts and agreements has experienced some bottlenecks due to the pandemic. The existence of this condition can be used by the debtor as an excuse for renouncing a contract agreement that has been agreed upon with the creditor on the grounds of force or force majeure. Financial institutions engaged in the business world affected by the covid-19 outbreak are ADIRA Finance and BFI Finance. Abstrak Saat ini dunia dihebohkan dengan salah satu wabah penyakit atau virus yang sangat berbahaya bagi manusia dan merupakan ancaman bagi kesehatan global. Nama virus tersebut adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2) dengan nama penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) atau di indonesia lebih dikenal dengan istilah Virus Corona. Coronavirus atau virus korona pertama kali ditemukan di negara China tepatnya di provinsi Hubei, kota Wuhan pada tanggal 8 Desember 2019. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemic global setelah virus tersebut mulai menyebar ke 114 negara. Penyebaran Covid- 19 awalanya hanya memperburuk masalah kesehatan manusia namun lama kelamaan tidak dapat dipungkiri bahwa covid-19 ini juga mulai mempengaruhi masalah perekonomian suatu negara. Salah satunya yaitu dalam dunia bisnis, pada masa seperti sekarang ini kelangsungan kontrak dan perjanjian mengalami beberapa kemacetan akibat pandemi. Adanya kondis ini dapat dijadikan pihak debitur sebagai alasan dalam melakukan pangingkaran suatu kontrak perjanjian yang telah disepekati bersama dengan pihak kreditur dengan alasan memaksa atau force majeure.Lembaga pembiayaan yang bergerak dalam dunia bisnis yang terkena dari adanya wabah covid-19 adalah ADIRA Finance dan BFI Finance.]]>
<![CDATA[Efektivitas Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian ]]>
<![CDATA[Muh Faidz Akhsan Rustam]]>;
<![CDATA[Mulyati Pawennai]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract The results of this study indicate that the form of the effectiveness of the role of the police in tackling gambling crimes can be seen from the effectiveness of the roles played, including pre-emptive, preventive, and repressive. As for the obstacles faced by the police in the effort to overcome the crime of gambling, namely some people do not want to provide information to the police and the families of the perpetrators of closed gambling to provide information. Abstrak Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk efektivitas peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dapat dilihat dari efektivitas peranan yang dilakukan antara lain pre-emtif, preventif, maupun represif. Adapun hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu sebagian masyarakat tidak mau memberikan informasi kepada pihak kepolisian dan keluarga pelaku perjudian tertutup memberikan informasi.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perjanjian Pada Jasa Pengangkutan Barang Di Masa Pandemi Sebagai Alasan Force Majeure ]]>
<![CDATA[Nurul Hikma Ramadhani]]>;
<![CDATA[Dachran S. Busthami]]>;
<![CDATA[Ahmad Fadil]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract The research aims to find out whether the covid-19 pandemic can be used as an excuse as a force majeure for not carrying out goods delivery agreements on transportation services and to find out how to settle compensation in the event of a force majeure on goods delivery agreements on transportation services for reasons of the covid-19 pandemic. This study uses an empirical method. The research location was carried out at PT. JNE Watampone Branch. Types and sources of data used are primary data and secondary data with data collection techniques, namely interview techniques and literature study. The data obtained will be processed and analyzed so that it is expected to obtain a clear picture, presented in a descriptive qualitative manner in order to provide a clear and directed understanding of the research results. The results of this study indicate that the Covid-19 pandemic can be used as an excuse as a force majeure for not executing agreements on goods transportation services and settlement of compensation in the event of a force majeure during the Covid-19 pandemic, the JNE or freight forwarding services do not bear losses. Research recommendations, namely PT. JNE can at least propose related to the Force Majeure clause in its contract agreement and it is better if the Covid-19 pandemic should be used as a gate to carry out the negotiation process in canceling or changing the contents of an agreement that has been made and agreed upon by the parties. Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui Apakah pandemi covid-19 dapat dijadikan alasan sebagai force majeure untuk tidak menjalankan perjanjian pengiriman barang pada jasa pengangkutan dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian ganti rugi jika terjadi force majeure pada perjanjian pengiriman barang pada jasa pengangkutan karena alasan pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di PT. JNE Cabang Watampone. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara dan studi kepustakaan. Data-data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis sehinggadiharapkan memperoleh gambaran yang jelas, disajikan secara deskriptif kualitatif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 bisa dijadikan alasan sebagai force majeure untuk tidak menjalankan perjanjian pada jasa pengangkutan barang dan penyelesaian ganti rugi jika terjadi force majeure di masa pandemi covid-19, pihak JNE atau jasa pengangkutan barang tidak menanggung kerugian. Rekomendasi penelitian yaitu PT. JNE sedikitnya dapat mengusulkan terkait klausul Force Majeure dalam kontrak perjanjiannya dan Sebaiknya pandemi Covid-19 harus dijadikan gerbang untuk melakukan proses negosiasi dalam membatalkan atau mengubah isi sebuah perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Tuntutan Cerai Gugat Yang Dilakukan Oleh Pihak Istri Di Kota Makassar (Studi Putusan Nomor 2886/Pdt.G/2020/PA.Mks) ]]>
<![CDATA[Muh. Caesar Aqli Gygha Radiasi]]>;
<![CDATA[Dachran S. Busthami]]>;
<![CDATA[Nurhaedah Nurhaedah]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract The background of this thesis writing is the rampant divorce of wives from their husbands in the Class IA Makassar Religious Court. In general, divorce occurs because the husband is not responsible for it. Marriage is a word / term that is heard almost every day in conversations or in print or digital / electronic mass media. Marriage contains sacred values, so its implementation includes the preparation stage for the implementation of the marriage ceremony and the stage of the continuation of marriage. Both parties must always carry out their religious values in accordance with the religion and beliefs they believe. Divorce This claim is a divorce caused by a prior lawsuit by one of the parties to the Court and by a Court decision. The reasons referred to, are stated in the explanation of Article 39 paragraph 2 of the Marriage Law and are repeated in Article 19 of the Verstek Implementation Regulations contained in Article 125 HIR that the defendant never came to appear and did not order another person as his representative or proxy to come before him. despite the fact that the defendant has been formally summoned, and it is proper that it is not evident that the defendant's absence was due to a valid obstacle, then based on article 149 (1) R.Bg. Abstrak Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi maraknya cerai gugat istri kepada suami di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. Pada umumnya perceraian terjadi karena tidak adanya tanggung jawab suami. Perkawinan merupakan suatu kata/istilah yang hampir tiap hari didengar dalam pembicaraan atau dalam media massa cetak maupun digital/elektronik.Perkawinan mengandung nilai sakral, maka dalam pelaksanaannya meliputi tahap persiapan pelaksanaan upacara perkawinan dan tahap kelanjutan perkawinan. Kedua belah pihak harus senantiasa melaksanakan nilai-nilai religiusnya sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakininya. Cerai Gugat ini adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatanlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Alasan yang dimaksud, tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan diulang lagi sama bunyinya dalam Pasal 19 Peraturan Pelaksanaan Verstek terdapat pada Pasal 125 HIR bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi, dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidak- hadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg.]]>
<![CDATA[Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan ]]>
<![CDATA[Rezky Adelia]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>;
<![CDATA[Sutiawati Sutiawati]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract The purpose of this study was to determine and analyze the role of the integrated service center for the empowerment of women and children (P2TP2A) on legal protection for street children in the city of Makassar. Research methods The empirical research used shows that the role of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) on legal protection for street children in Makassar City is to provide legal assistance, provide a place for guidance, safe houses, and strive to return street children so they want to return. go to school by approaching these street children. In addition, the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) also plays an important role in handling children in conflict with the law. The obstacle faced in the role of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (PT2TP2A) on legal protectionfor street children in Makassar City is the lack of socialization to the community so that there are many negative responses from the community to forms of legal protection such as legal assistance to street children who commit criminal acts. , and there is no understanding for the mediation of victims of criminal acts when they meet street children as perpetrators of criminal acts so that they want to be given tribute before carrying out mediation efforts. Abstrak Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peranan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) terhadap perlindungan hukum bagi anak jalanan di kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap perlindungan hukum bagi anak jalanan di Kota Makassar adalah menyediakan pendampingan hukum, menyediakan tempat pembinaan ,rumah aman, berupaya untuk mengembalikan anak jalanan agar ingin kembali bersekolah dengan cara melakukan pendekatan dengan anak- anak jalanan tersebut. Selain itu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga berperan penting dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum. Kendala yang dihadapi dalam peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PT2TP2A) terhadap perlindungan hukum bagi anak jalanan di Kota Makassar adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak tanggapan-tanggapan negatif masyarakat terhadap bentuk perlindungan hukum seperti pendampingan hukum kepada anak jalanan yang melakukan tindak pidana, dan tidak adanya pengertian untuk mediasi dari korban tindak pidana ketika bertemu dengan anak jalanan sebagai pelaku tindak pidana sehingga ingin diberikan upeti sebelum melakukan upaya mediasi.]]>
<![CDATA[UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI PASCA BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 ]]>
<![CDATA[Laila Safira Febriani]]>;
<![CDATA[Soekarno Aburaerah]]>;
<![CDATA[Salle Salle]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This research contains the efforts to prevent Early Marriage after the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974. This research aims to know the Prevention Process of Early Marriage Post-Law No.16 of 2019 concerning Amendments to Law No.1 of 1974 concerning Marriage At KUA Mariso Makassar several things are done by KUA Mariso to prevent early marriage. Some of these things are a form of implementation of the enactment of the latest rules amending Law No. 1 of 1974 concerning marriage, namely Law No. 16 of 2019. There are two things that KUA Mariso has done in preventing early childhood marriages. To further detail the two, the researcher will discuss them one by one as follows; 1. The Process of Integrating Understanding and Working on the Amendment of the Marriage Law for KUA Mariso's Civitas. Philipus M. Hadjon, Legal Protection for the People - A Study of its Principles, Handling by Courts in the General Court and the Establishment of State Administrative Courts (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), Interview with DRS. Iwan Ridwansyah Head of KUA Mariso Makassar The Constitutional Court Decision No. 22 / PUU-XV / 2017, 22 is an assessment of matters relating to the implementation of marriage in Mariso Makassar which so far have been deemed inappropriate. With the latest regulations of Law Number 16 of 2019. In the facts discussed, it is said that the stakeholders, in this case, KUA employees and religious courts, modin, as well as sub-district and village heads, play a major role in shaping the general view of the minimum age of marriage according to the Marriage Law. This is certainly in line with or reinforced by the results of the survey which show that the minimum age of marriage for girls is 16 years old as a reference for most of the local community in determining the age limit for marriage]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PEMBERIAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN DI KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO ]]>
<![CDATA[Azhar Azhar]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Pasamai]]>;
<![CDATA[Hasan Kadir]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[In writing this scientific journal, the author discusses the problem of juridical review of land rights ownership of dowries in weddings in Belawa sub-district, Wajo regency, relanted to the giving of dowrie in marriage, this is based on the fact that Wajo district is a district if there is a problem with land ownership, giving a dowry in marriage, the problem is this is what the authors appointed to research the implementation of dowry granting in marriage according to national land law and legal protection for women who receive land given dowries in marriage in Belawa District, analyze the implementation of dowry in marriage according to national land law know and analyze.Analyzing legal protection for land rights owners who give dowry in weddings in Belawa Sub-district, Wajo Regency.]]>
<![CDATA[Kedudukan dan Tanggungjawab Hukum Pengusaha SPBU Terhadap PT Pertamina Dalam Perjanjian Kerjasama Penyaluran Bahan Bakar Minyak ]]>
<![CDATA[Nurul Fadila Anugrah]]>;
<![CDATA[Laode Husain]]>;
<![CDATA[Ilham Abbas]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[A concept related to the concept of legal obligation is the concept of legal responsibility. A person who is responsible for certain legal actions that he or she can receive sanctions in case his actions are against the law. This research was conducted to see and analyze changes in the agreement and legal responsibility of SPBU Entrepreneurs towards PT. Pertamina in distributing fuel oil in Bantaeng Regency, as well as to see and analyze legal efforts that can be made by one of the parties that defaults on the cooperation agreement for the distribution of fuel oil in Bantaeng Regency. To answer the problem formulation in this research, empirical legal research methods are used. how to interview, document, and search for literature studies. To analyze the data, the writer used a descriptive method which was analyzed qualitatively. Based on the results of the study showed the cooperation agreement between PT. Pertamina and PT. Nur Aulia Pratama Karya in the form of a CODO gas station entrepreneur is implemented with a profit sharing system, where Pertamina will place its equipment at the gas station owned by PT. Nur Aulia Pratama Karya, then the gas station bought fuel from PT. Pertamina and distribute it to the public where the profit margin is divided between PT. Pertamina and PT. Nur Aulia Pratama Karya. The form of a written Cooperation agreement signed by both parties. The agreement was underhanded because it was not carried out in the presence of an angry official. Legal remedies made by one of the parties who defaulted on the agreement were regulated through deliberation, there was no agreement, so a legal route was reached at the Makassar District Court. Recommendations for this research So that the parties to the BBM distribution agency agreement can be made in the form of an official deed that can be trusted, such as a notary, so that the dispute situation in court can be used as perfect evidence. In order for the settlement of disputes even though there are clauses for settlement through the Court that are not successful through deliberation, it is also necessary to make efforts to include other dispute resolutions through non-litigation institutions.]]>
<![CDATA[Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Pengusaha ]]>
<![CDATA[Medina Medina]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Muhammad Rinaldy Bima]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Medina 04020170120 : “This Reseacrh is aimed at students, especially law faculty students who want to carry out research related to Analysis of Unilateral Termination of Employment by Employers Based on Law Number 13 of 2003 concerning Employment (Case Study of Decision MANo.219 / Pdt.Sus-PHI / 2017 / Pn Mdn) This study seeks to reveal the consideration of the Panel of Judges in case study cases that occur in the field in accordance with the labor law and the government's efforts in overcoming the problem of unilateral termination of employment by employers. The results of this study indicate that in the decision of the Industrial Relations Court at the Medan District Court Special Class IA with Decision Number 219 / Pdt.Sus-PHI / 2017 / Pn Mdn who tried the case in the first level court that the Defendant, namely PT Suzuki Finance Indonesia acted arbitrarily - because in terminating the work relationship unilaterally and contrary to the juridical requirements, namely Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. As well as the efforts of the government as a regulator to create laws and regulations governing the issue of termination of employment must be strengthened and form a forum known as the Manpower Office to propose mediation regarding the issue of termination of employment”.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Mihrunnisa]]>;
<![CDATA[Hasan Kadir]]>;
<![CDATA[Jasmaniar]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA["Juridical Review of Authentic Deeds as Evidence in Civil Cases at the Makassar District Court ". Under consideration (Dr. Hasan Kadir, SH., MH) as Chief Advisor and (Jasmaniar, SH., MH) as Member This study. The purpose of this research is to find out the judge's assessment of the strength of authentic deed evidence in the civil case examination process in practice at the Karanganyar District Court and judges' considerations in assessing authentic deeds which are argued for errors, fraud or coercion. This study aims to identify and analyze judges 'judgments regarding the strength of authentic deed evidence in the civil case examination and analyze judges' considerations in assessing authentic deeds which argue that there are errors, coercion or errors. fraud. The research method used in writing this thesis is an empirical method, with the coverage of secondary and primary data, the research was conducted in a location, namely the Class 1A Makassar District Court. Research Results Based on the description of the results of the research and data analysis, it can be concluded that the strength of the authentic deed evidence will be weak and it can even be canceled if during the examination in court, it turns out that the authentic deeds were made on the basis of errors. There must be evidence at the time the deed is submitted, then in the trial the judge will ask whether there is any pressure (there is an element of imbalance) including fraud and being forced to be under pressure. If in the making of the authentic deed it is proven that the authentic deed was made based on an error, the authentic deed can be canceled.]]>
