cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Zulkifli Muhdar
Contact Email
jurnal.qawanin@umi.ac.id
Phone
+6285255694313
Journal Mail Official
jurnal.qawanin@umi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : -     EISSN : 27765741     DOI : https://doi.org/10.56087/qawaninjih
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum merupakan publikasi ilmiah yang terbit setiap bulan Maret dan September. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum mendata artikel ilmiah skripsi/thesis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan fokus pada ilmu hukum, dan khususnya dibidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Dasar, Hukum dan Masyarakat, Hukum Internasional, dan Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 214 Documents
 1   2   3   4   5 
Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar) Yusril Pratama Sulaeman; Sufirman Rahman; Sutiawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze the effectiveness of the investigation of violent theft at the Makassar Port Police, and to determine and analyze the factors that influence the investigation of violent theft at the Makassar Port Resort Police. The research method used in the writing of this thesis is an empirical method, with secondary and primary data coverage, the research was carried out at the location, namely the Makassar Port Police. The results of this study indicate that the effectiveness of the investigation of the crime of theft with violence at the Makassar Port Police has not effective, this can be seen from the presence of inhibiting factors such as the absence of witnesses and the lack of evidence found at the scene of the crime (TKP). Research recommendations All forms of obstacles experienced by law enforcement officials in this case the police. In cases of violent theft, conducting joint preventive patrols, CCTV is also added in areas prone to violent theft in the Makassar Port Police. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, dan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kepolisian Resor Pelabuhan Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data skunder dan primer, penelitian dilakukan di lokasi, yaitu di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar.Hasil penelitian ini menunjukkan Terkait dengan Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar belum berjalan efektif, hal ini dapat di lihat dari adanya faktor penghambat seperti tidak adanya saksi – saksi dan kurangnya barang bukti yang di temui di Tempat Kejadian Perkara ( TKP ).Rekomendasi penelitian Segala bentuk kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian Untuk pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan melakukan patroli gabungan yang bersifat preventive ( pencegahan ), di tambahkan pula CCTV di daerah rawan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kepolisian Resor pelabuhan makassar.
Fungsi Hakim Dalam Mendorong Putusan Yang Berbasis Hak Asasi Manusia (Analisis Nomor Perkara: 3/Pid.Sus-Anak/2021/PT.MKS Novia Cendekia Hamza; Hamza Baharuddin; Munir Husein
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The judge initiated is a judge who contemplates his profession as a judge, contemplates every step of the way, contemplates every decision that will and has been passed, because from that verdict a person's fate is at stake. This research uses normative research methods. using a statutory approach and a case approach consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials and library research in nature. The results of this study indicate that based on the decision of the Makassar High Court Number: 3 / Pid.Sus-Anak / 2021 / PT.MKS, it does not reflect human rights-based judges' decisions based on parameters of justice, legal certainty, and benefits as well as in the consideration of the judge's decision in this aspectjuridical, philosophical, and sociological do not show the construction of human rights, there is even a distortion of norms as a result of the inhibition of humanitarian principles such as human rights for children. Abstrak Hakim yang dimulaikan adalah hakim yang merenungi profesinya sebagai hakim, merenungi setiap langkahnya, merenungi setiap putusan yang akan dan yang telah dijatuhkan, karena dari putusan itulah nasib seseorang dipertaruhkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan bersifat penelelitian Pustaka (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2021/PT.MKS belum mencerminkan putusan hakim berbasis hak asasi manusia berdasarkan parameter keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan serta dalam pertimbangan putusan hakim tersebut dalam aspek yuridis, filsafat, dan sosiologis tidak memperlihatkan konstruksi hak asasi manusia bahkan terdapat distorsi norma akibat dari pengabaian terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan seperti hak asasi manusia bagi anak.
Efektifitas Pasal 13 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita Shinta Nur Amaliah; Andi Risma; Sudirman Sanusi
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation of Article 13 paragraph 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning Number 13 of 2017 concerning Block and Confiscation Procedures. Then to find out and analyze what are the obstacles faced by the Makassar City National Land Agency in Implementing Article 13 paragraphs 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning Number 13 of 2017 concerning Procedures for Blocking and Confiscation. This study uses a research method, with the type of juridical empirical research. The types and sources of data used in this study are primary data and secondary data. To get the required data, the researcher collected data through three collection methods, namely interviews, observation, and documentation. And the data obtained, both primary and secondary legal materials, were analyzed qualitatively and then presented descriptively. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Kemudian Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja hambatan yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar dalam Mengimplementasikan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Penelitian ini menggunakan metode penelitian, dengan tipe Penelitian Yuridis Empiris, Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Dat Sekunder. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan Peneliti mengumpulkan data melalui tiga metode pengumpulan yaitu Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Dan data yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.
kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam penuntutan tindak pidana penceman nama baik melalui media sosial Suharman Suharman; Sufirman Rahman; Sutiawati Sutiawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze the legal strength of electronic evidence and analyze the obstacles or obstacles in the process of proving electronic evidence in the prosecution of criminal defamation through social media. The research method used in writing this thesis is an empirical method, with secondary and primary data coverage, the research was conducted in two locations, namely the Makassar District Court and the South Sulawesi High Prosecutor's Office. The results of this study indicate that in relation to the strength of electronic evidence which is regulated outside the Criminal Code, this applies to the lex specialis derogate legi generalis principle. Article 5 of the ITE Law more or less explains that electronic evidence is legally valid evidence and can be used in court proceedings. Research recommendations All forms of obstacles experienced by law enforcement officials, in this case investigators and prosecutors, are able to improve if they recruit human resources who have standard competencies related to the use of tools and the interpretation of cybercrime. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum alat bukti elektronik dan menganalisis kendala atau hambatan dalam proses pembuktian alat bukti elektronik dalam Penuntutan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data skunder dan primer, penelitian dilakukan didua lokasi, yaitu Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan Terkait dengan kekuatan alat bukti elektronik yang mana tersebut diatur diluar KUHP, maka hal ini berlaku asas lex specialis derogate legi generalis. Dalam pasal 5 undang-undang ITE kurang lebih menjelaskan alat bukti elektronik merupakam alat bukti yang sah secara hukum dan dapat digunakan dalam proses persidangan di pengadilan. Rekomendasi penelitian Segala bentuk kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik dan JPU agar mampu berbenah sekiranya merekrut sumber daya manusia yang memiliki kompetensi standar terkait dengan penggunaan alat serta penafsiran kejahatan didunia maya.
Analisis Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Milik Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Erni, Erni; Husen, La Ode; Aswari, Aan
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v1i2.171

Abstract

This study aims to determine the legal protection of holders of replacement certificates of title to land, and to find out the obstacles faced in the Issuance of Land Replacement Certificates by the National Land Agency Office of Makassar City. This research uses an empirical legal research method that focuses more on The reality of law and society The results of this study indicate that legal protection for holders of certificates of replacement of title to land has followed the implementation of the provisions of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration which is closely related to UUPA because it adheres to a negative publication system that contains positive elements. And the obstacles found in the procedure for issuing a replacement certificate came from the Land Agency that lacks human resources who are experts in the field of certification and also from the applicant who does not know the procedure for issuing a replacement certificate of title to land. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat pengganti hak milik atas tanah , dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Milik atas Tanah oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Penelitian ini menggunakan metode penelian Hukum secara Empiris yang lebih memfokus pada realita hukum dan masyarakatHasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat pengganti hak milik atas tanah sudah mengikuti pelaksanakan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah yang sangat erat kaitannya dengan UUPA karena menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Dan kendala yang ditemukan dalam prosedur penerbitan sertifikat pengganti berasal dari pihak Kantor Badan Pertanahan yang kurang sumber daya manusia yang ahli dibidang persertifikatan dan juga dari pihak pemohon hak yang kurang mengetahui prosedur penerbitan sertifikat pengganti hak milik atas tanah
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaa Negeri Maro) Nurul Zahdina; Hambali Thalib; Sutiawati Sutiawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to identify and analyze the role of the Maros District Attorney in investigating corruption and to analyze what factors influence the role of the Maros District Attorney in investigating corruption. The research method used in this thesis is empirical method, With secondary and primary data coverage, the research was conducted in locations, namely the Maros District Attorney. The results of this study indicate that in relation to the rules that are the basis for investigations by the Prosecutor's Office which are regulated in article 30 of Law Number 16 Year 2004 against the Republic of Indonesia Prosecutor's Office, the role of The Maros District Prosecutor's Office is in accordance with what should be the duties and authorities of dal am an investigation process that deals with Corruption Crime. Research recommendations All forms of obstacles experienced by law enforcement officials, in this case investigators, are able to clean up if they carry out the procurement of a prosecutor who is authorized to audit (auditor certification), so that they have special expertise in financial audits. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Kejaksaan Negeri Maros dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan menganalisis factor-factor apa saja yang mempengaruhi peran Kejaksaan Negeri Maros dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data skunder dan primer, penelitian dilakukan dilokasi, yaitu Kejaksaan Negeri Maros. Hasil penelitian ini menunjukkan Terkait dengan aturan yang menjadi landasan dalam penyidikanoleh Kejaksaan yang dimana diatur dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tantang Kejaksaan Republik Indonesia, peran Kejaksaan Negeri Maros sudah sesuai dengan apa yang semestinya menjadi tugas dan wewenang dalam proses penyidikan yang menangani Tindak Pidana Korupsi. Rekomendasi penelitian Segala bentuk kendala yang dialami oleh apparat penegak hukum dalam hal ini penyidik agar mampu berbenah sekiranya melakukan pengadaan profesi jaksa yang berwenang dalam hal mengaudit (sertifikasi auditor), sehingga memiliki keahlian khusus meng-audit keuangan.
Penindakan Unit Reserse Mobile Polisi Daerah Sulawesi Selatan Terhadap Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor A. Nunung Srinovrianti Az; Mulyati Pawennai; Fauziah Basyuni
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to look at the fingerprints in the crime of murder at the Makassar Police and monitor the criminal acts involved in the fingerprint examination process at the level of murder at the Makassar Police. This study uses a juridical empirical research method which is taken from data using primary data with interviews and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary law and tertiary law. Based on the results of the research, it is known that fingerprint evidence as an indication in an investigation of a murder crime is clear and has the same validity in front of a court as other evidence. The strict completeness contained in the investigation process, namely the change in authenticity at the scene of the case, the absence of complete facilities and infrastructure, is the investigator & experience in carrying out investigations, and legal factors. There is a need for a special law that regulates fingerprint evidence and there is a need for cooperation between the police and the public in criminal acts that occur, at the scene of the case. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penindakan yang dilakukan oleh reserse mobile Polda Sulsel terhadap pelaku pencurian kendaran bermotor dan untuk mengetahui dan menganalisi kendala yang dihadapi oleh reserse mobile Polda Sulsel dalam mengungkap pelaku pencurian kendaraanbermotor di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, penarikan sampel diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan anggota resmob serta studi kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian, jumlah sampel sebanyak enam anggota resmob, lokasi penelitian di resmob Polda Sulsel, sumber data bag bin ops dirkrimum polda sulsel,tehnik pengumpulan data yaitu studi kepustaaan dan studi lapangan dalam hal ini wawancara, dan data yang diperoleh diolah dengan analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.)Penindakan yang dilakukan oleh resmob polda sulsel terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor apabila laporan polisi telah diproses terdiri dari penangkapan, penggeledahan, serta penyitaan barang bukti untuk sementara dan selanjutnya diserahkan kepada kasatwil reserse beserta administrasinya.2).Kendala yang dihadapi dalam mengungkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diprovinsi Sulawesi Selatan yaitu kurangnya petunjuk baik itu berupa cctv, ataupun alat yang di gunakan untuk melancarkan aksi pencurian tersebut, kurangnya saksi, serta pelaku keluar dari daerah yang dimana pihak polisi tidak mengetahui medan dan pihak kepolisian tidak mengetahui dengan pasti tujuan pelaku keluar daerah. Rekomendasi penelitian Polisi sebaiknya menemukan cara agar dapat meminimalisir kendala kendala yang dapat timbul saat diadakannya penindakan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Diperlukan adanya perhatian yang lebih terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor seperti memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tindak pidana dan juga dampak dari tindak pidana tersebut agar tidak terjadi lonjakan kriminalitas terhadap kendaraan bermotor.
Tinjauan Hukum Perjanjian Pisah Harta Yang Dilakukan Setelah Pernikahan Kiki Resky Amelia M Ayyub Khan; Ilham Abbas; Anggreany Arief
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze the agreement on separation of assets after marriage in Indonesia and to find out and analyze the legal impact of the agreement on separation of assets after marriage based on the Constitutional Court (MK) Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015. The research method used in writing this thesis is a normative method, by examining library materials or secondary data. The object of research is a document of statutory regulations. The results of this study indicate that the agreement for separation of assets after marriage is made with the aim of legal protection of the assets of husband and wife, as well as the birth of the impact of changes to the law of separation of assets before and after marriage to the Constitutional Court Decree No. 69 of 2015, which was initially null and void, becomes valid and has a permanent legal force. Research recommendations for law enforcement officials in this case provide information on effectiveness with the aim of enriching knowledge in the field of civil law, as well as contributing to law enforcers to continue to assist, serve, and resolve any existing legal cases Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian pisah harta yang dilakukan setelah pernikahan di Indonesia dan mengetahui serta menganalisis dampak hukum terhadap perjanjian pisah harta setelah pernikahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun objek penelitiannya adalah dokumen peraturan perundang – undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan perjanjian pisah harta setelah pernikahan dibuat dengan tujuan proteksi hukum terhadap harta kekayaan suami dan isteri, serta lahirnya dampak perubahan terhadap hukum perjanjian pisah harta sebelum dan setelah pernikahan terhadap Keputusan MK No. 69 Tahun 2015 yang awalnya batal demi hukum menjadi sah dan memiliki sebuah kekuatan hukum yang tetap. Rekomendasi penelitian terhadap aparat penegak hukum dalam hal ini memberikan informasi mengenai efektivitas dengan tujuan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan, serta memberikan kontribusi kepada penegak hukum untuk terus membantu, melayani, dan menyelesaikan setiap perkara hukum yang ada
Analisis Hukum Tentang Putusan Pengadilan Agama Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.MRS tentang Perceraian Annisa Devi Qurnita Azis; Hasbuddin Khalid; Angggreany Arief
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marriage is a physical and mental bond or the existence of a legal relationship between husband and wife with the aim of forming a sakinah, mawaddah and rahmah household life based on the One Godhead. In terms of household objectives, it is not easy to maintain, if there have been continuous disputes resulting in divorce. The main issues discussed in this thesis are how the causes of divorce and how to consider the Judgment of the Religious Court of Maros Number: 7 / Pdt.G / 2021 / PA.Mrs regarding divorce divorce talak. To answer the main problem, research with empirical law type was carried out. The nature of the research used was analyzed qualitatively and then described in a descriptive manner, which was intended to obtain a clear and directed picture in order to answer the problem under study. The conclusion from the analysis is that the judge decision is in accordance with Article 116 of the Compilation of Islamic Law regarding the reasons for divorce in letter (f) between husband and wife where there are continuous disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony again in the household, and the Judge decides cases are Verstek in Article 149 Paragraph (1) / Article 125 HIR. Abstrak Perkawinan adalah ikatan lahir bathin atau adanya hubungan hukum antara suami dan isteri dengan adanya tujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam tujuan rumah tangga tidak mudah untuk mempertahankan, apabila telah terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah sebab-sebab terjadinya Perceraian dan Bagaimana Pertimbangan Putusan Hakum Pengadilan Agama Maros Nomor: 7/Pdt.G/2021/PA.Mrs tentang Perceraian cerai talak. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan tipe hukum empiris, sifat penelitian yang digunakan dianalisis secara kualitatif selanjutnya di uraikan secara deskriptif hal yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah guna menjawab permasalahan yang diteliti. Kesimpulan dari analisis bahwa putusan hakim sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan perceraian pada huruf (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisishan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim memutus perkara bersifat Verstek dalam Pasal 149 Ayat (1)/Pasal 125 HIR.
Analisis Hukum Perjanjian Sewa-Menyewa Gedung Resepsi Pernikahan Selama Covid-19 Andi Winda Kurnia Taqwa; Ilham Abbas; Abdul Halim
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract In today’s world, is switched by the attack of Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19) or commonly called Corona Virus that the status set to be pandemic by WHO (World Health Organization). Which means, the virus already spread all around the world. This Covid-19 effect many how lease agreement of the wedding hall works. This reaserch use normative method, by searching in library materials, books, magazines, and regulations that have each corralations to the research. That is why, this reaserch tend to the library research. The result of this case is indicate that Covid-19 can called to be relative’s force majeur, by meets unexpecting lemnts, there is obstacle that cause the achievement not to arried out, there is no bas faith from the debtor, and the debtor can’t risky the impact. The legal consequence is the agreement to be delay. Abstrak Dunia dewasa ini, sedang digemparkan dengan adanya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau awam disebut Virus Corona yang statusnya telah ditetapkan oleh WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) sebagai Pandemi. Artinya, telah menyebar secara luas di dunia. Covid-19 ini mempengaruhi jalannya perjanjian sewa-menyewa gedung resepsi pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian berupa pustaka yang ada, baik bersumber dari buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang memiliki korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penelitian pustaka (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa covid-19 dapat digolongkan sebagai force majeur relatif, memenuhi unsur tidak terduga, adanya halangan yang menyebabkan tidak terlaksananya prestasi,tidak adanya itikad buruk dari debitur, dan tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur. Akibat hukum dari covid-19 adalah adanya penundaan perjanjian.

Page 3 of 22 | Total Record : 214

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025 - February 2026 Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025 - Agustus 2025 Vol. 5 No. 2 (2025): September 2024 - February 2025 Vol. 5 No. 1 (2024): Maret - Agustus 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): September 2023 - Februari 2024 Vol. 4 No. 1 (2023): Maret - Agustus 2023 Vol. 3 No. 2: September 2022 – Februari 2023 Vol 3 No 1: Maret – Agustus 2022 Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022 Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022 Vol. 2 No. 2: September 2021 – Februari 2022 Vol. 2 No. 1: Maret – Agustus 2021 Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021 Vol. 1 No. 2: September 2020 – Februari 2021 Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 Vol 1 No 1: Maret – Agustus 2020 More Issue