cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 673 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2026): 2026" : 673 Documents clear
Strategi Transformasi Digital UMKM dalam Meningkatkan Daya Saing dan Keberlanjutan Bisnis di Indonesia: (Systematic Literature Review) Rizky Septiani, Mutia; Nina Kurnia; Ahmad Subhan; Gugun Gunawan; Reni Tania
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2407

Abstract

Penelitian ini mengulas strategi transformasi digital UMKM dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis di Indonesia melalui Systematic Literature Review dan analisis bibliometrik VOSviewer. Protokol PRISMA digunakan untuk menyeleksi publikasi tahun 2020–2025 sehingga diperoleh 30 artikel yang dianalisis secara tematik. Pemetaan jaringan mengungkap tiga klaster pengetahuan utama, yakni inti UMKM–daya saing–keberlanjutan, penggerak transformasi digital–inovasi–kinerja, serta konteks Indonesia yang dipacu pandemi dan e-commerce. Hasil sintesis menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi ditentukan oleh literasi dan pelatihan digital, kesiapan organisasi, desain model bisnis berbasis teknologi, dan kolaborasi enabler yang mencakup pemerintah, penyedia teknologi, lembaga keuangan, kampus, serta komunitas lokal. Hambatan dominan meliputi keterbatasan infrastruktur, modal, keamanan data, dan ketimpangan wilayah. Dampak yang teridentifikasi berupa peningkatan efisiensi operasional, perluasan pasar, penguatan tata kelola, dan munculnya inovasi yang menopang keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Overlay Visualization menegaskan pergeseran fokus dari respons krisis menuju konsolidasi strategi dan kebijakan. Studi ini merekomendasikan orkestrasi lintas-aktor, skema pembiayaan cerdas, dan program peningkatan kapasitas berjenjang agar transformasi digital menghasilkan keunggulan bersaing yang berkelanjutan.
Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Teh Pucuk di Kota Bogor Siti Zahra Maulina Suparman; Mohammad Wartaka
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2776

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian Teh Pucuk di Kota Bogor. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya konsumsi minuman teh kemasan di Indonesia, di mana Teh Pucuk Harum menjadi merek dengan perolehan Top Brand Index tertinggi secara nasional. Namun, hasil prasurvei pada masyarakat Kota Bogor menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap kualitas dan harga Teh Pucuk belum optimal, sehingga keputusan pembelian tidak sejalan dengan popularitas produk secara nasional. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain asosiatif. Sampel berjumlah 385 responden diperoleh melalui teknik multistage sampling, dengan instrumen berupa kuesioner skala Likert. Data dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, korelasi berganda, serta regresi linier berganda melalui SPSS versi terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk dan harga secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Teh Pucuk. Koefisien regresi menunjukkan bahwa kedua variabel independen memberikan kontribusi positif terhadap keputusan pembelian, dengan harga memiliki pengaruh relatif lebih dominan dibandingkan kualitas produk. Nilai korelasi (R = 0,618) mengindikasikan adanya hubungan kuat antara kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian, sedangkan nilai R Square sebesar 0,382 menunjukkan bahwa 38,2% variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas produk dan strategi harga yang kompetitif untuk mempertahankan keputusan pembelian konsumen, khususnya di Kota Bogor.
Pengaruh Pengalaman Pembelian, Kualitas Pelayanan, dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Ulang Scarlett Whitening di e-Commerce Shopee di Kota Bandung Alyah, Rifiany Siti; Saputro, Arie Hendra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2828

Abstract

Penelitian’ ini meneliti pengaruh pengalaman pembelian, kualitas pelayanan, dan kualitas produk terhadap’ minat beli’ ulang produk Scarlett Whitening di platform Shopee di Kota Bandung. Dengan pendekatan kuantitatif asosiatif, data yang diperoleh dari 100 responden yang pernah membeli produk Scarlett Whitening melalui Shopee. Analisis data dilakukan mengunakan regresi linier’ berganda dengan bantuan SPSS’ versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman pembelian, kualitas pelayanan, dan kualitas produk berpengaruh positif dan signifkan terhadap minat beli ulang baik secara parisal maupun simultan. Nilai koefisien determinasi ( ) ‘sebesar 0,399’ menunjukkan ketiga variabel tersebut menjelaskan 39,9% variasi minat beli ulang, sedangkan 60,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil dari penelitian’ ini menghasilkan temuan bahwa peningkatan pengalaman berbelanja, kualitas pelayanan yang andal, dan kualitas produk yang baik menjadi strategi penting untuk memperkuat loyalitas konsumen untuk melakukan pembelian ulang
A Comparative Study of Paternity Leave Regulations in Indonesia and Australia: (A Labor Law Perspective) Diana Setiawati; Mashari, Hanif Bagus; Apriansah, Rizki
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2835

Abstract

Paternity leave is a special entitlement granted to male employees to take time off from work to accompany their spouses during pregnancy, childbirth, and the early stages of childcare. The existence of paternity leave plays an important role in balancing opportunities between men and women, thereby fostering a gender-friendly workplace environment. In Indonesia, the right to paternity leave has been regulated under Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Law No. 4 of 2024 concerning Maternal and Child Welfare during the First 1,000 Days of Life. Meanwhile, in Australia, paternity leave is comprehensively regulated under the Fair Work Act 2009. This research aims to provide a comparative analysis of paternity leave regulations in Indonesia and Australia from a labor law perspective. The study adopts a normative juridical method with a comparative approach, relying on primary and secondary legal materials obtained through a literature study. The findings reveal that Indonesia provides only limited entitlements to paternity leave, both in terms of duration and implementation, with weak legal protection. In contrast, Australia offers a more developed framework under the Fair Work Act 2009, which includes longer leave duration, the possibility of extensions, and structured payment schemes. These provisions reflect Australia’s stronger commitment to gender equality, family welfare, and the recognition of fathers’ roles in child-rearing. The study concludes that Indonesia’s regulatory framework requires harmonization with international standards, particularly by adopting key aspects of the Australian model. Strengthening the legal protection of paternity leave in Indonesia is essential to promote gender equality in the workplace and within the family, while also supporting fathers’ active participation in childcare.
Actor Incumbit Probatio in Matrimonio: Analisis Beban Pembuktian dan Itikad Baik dalam Sengketa Pembatalan Perkawinan Dewinda Permata Sari; Siti Nurhasanah; Kasmawati; M. Wendy Trijaya; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2879

Abstract

Dalam sistem hukum keluarga Indonesia, pembatalan perkawinan merupakan instrumen hukum eksepsional dengan konsekuensi retroaktif yang drastis. Gugatan berbasis dalil subjektif seperti "penipuan" berdasarkan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menghadirkan tantangan prosedural signifikan: bagaimana pengadilan mengadili klaim itikad buruk seraya melindungi stabilitas institusional perkawinan? Penelitian ini menjawab pertanyaan tersebut melalui analisis yuridis-normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk, sebuah kasus penting di mana gugatan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada dugaan penipuan mahar ditolak. Artikel ini berargumen bahwa putusan tersebut tidak hanya didasarkan pada interpretasi hukum materiil, tetapi secara fundamental ditentukan oleh dua pilar hukum acara. Pertama, kegagalan mutlak penggugat dalam memenuhi beban pembuktian yang diamanatkan asas actor incumbit probatio (Pasal 163 HIR/283 RBg). Kedua, demarkasi hukum yang ditarik pengadilan antara 'cacat administratif' yang tidak fundamental (perbedaan jumlah mahar) dengan 'penipuan substantif' yang didasari itikad buruk. Analisis ini menyimpulkan bahwa hukum acara beroperasi sebagai perangkat kebijakan substantif yang menegakkan filosofi yudisial favor matrimonii, di mana ambang batas pembuktian yang tinggi berfungsi melindungi kesakralan lembaga perkawinan.
Paradoks Yudisial Omnibus Law: Analisis Komparatif Putusan Uji Formil Dan Uji Materiil Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 Hertanto, Yudhi; Chaeru, Yana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2905

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) melalui metode omnibus law memicu kontroversi dan penolakan dari lima organisasi profesi kesehatan utama, yang berujung pada pengujian yudisial di Mahkamah Konstitusi (MK). Penelitian ini menganalisis sebuah paradoks yudisial yang muncul dari hasil pengujian tersebut. Di satu sisi, MK menolak seluruh permohonan uji formil (Putusan 29 Februari 2024), menyatakan proses legislasi yang dikritik minim partisipasi tersebut sah secara konstitusional. Di sisi lain, MK justru mengabulkan sebagian uji materiil (Putusan Perkara 49/PUU-XXII/2024) terhadap Pasal 212 ayat (2) UU Kesehatan, dengan alasan ketiadaan aturan peralihan telah menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus. Analisis teoretis menggunakan teori sistem autopoietik Gunther Teubner dan standar meaningful participation dari Putusan MK sebelumnya (No. 91/PUU-XVIII/2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan uji formil merefleksikan operasionalisasi sistem hukum yang tertutup (autopoietik), yang memvalidasi kepatuhan formal-prosedural. Sebaliknya, putusan uji materiil secara implisit memvalidasi kegagalan partisipasi substantif, karena MK terpaksa melakukan koreksi bedah terhadap substansi UU yang cacat. Paradoks ini mengekspos tegangan fundamental antara legitimasi prosedural yang formalistik dan keadilan substantif dalam praktik legislasi omnibus law di Indonesia, yang berimplikasi pada "perampasan legal" kewenangan organisasi profesi dan terjadinya "kekosongan norma" di level praktik
Model Model Kurikulum Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam Subjek Akademik,Humanistik Dan Rekontruksi Sosial Agung Muhamad Bisri; Dedi Suari; Abdul Ghofur; Muhammad Zaironi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2939

Abstract

Penelitian ini menganalisis model-model kurikulum yang memiliki peran strategis dalam penguatan Pendidikan Agama Islam (PAI), dengan fokus pada tiga kerangka utama yaitu kurikulum subjek akademik, kurikulum humanistik, dan kurikulum rekonstruksi sosial. Ketiga model tersebut berakar pada landasan filosofis yang berbeda dan memberikan implikasi yang signifikan terhadap orientasi, perancangan, serta tujuan pembelajaran PAI. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menelaah literatur ilmiah, buku akademik, dan studi empiris yang diterbitkan pada rentang tahun 2021–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa masing-masing model kurikulum memiliki keunggulan dan keterbatasan: kurikulum subjek akademik memperkuat penguasaan ilmu secara sistematis, kurikulum humanistik mendorong pengembangan peserta didik secara holistik, sementara kurikulum rekonstruksi sosial memosisikan pendidikan sebagai instrumen perubahan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada satu model kurikulum tunggal yang mampu mewujudkan tujuan PAI secara optimal, sehingga diperlukan integrasi harmonis ketiga paradigma tersebut agar PAI mampu berkembang secara intelektual, emosional, spiritual, dan sosial sekaligus responsif terhadap tantangan zaman. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya perancangan kurikulum PAI yang fleksibel, kontekstual, dan transformatif sesuai kebutuhan perkembangan peserta didik dan realitas sosial kontemporer.
Perlindungan Data Pribadi dalam Protokol Notaris Elektronik: Analisis Pasca Berlakunya UU PDP Rendy Renaldy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2957

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan protokol notaris elektronik yang secara langsung bersinggungan dengan perlindungan data pribadi sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kajian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan protokol elektronik notaris terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi serta mengidentifikasi potensi risiko hukum yang muncul. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan yang melibatkan 35 literatur terakreditasi dan relevan, diseleksi berdasarkan reputasi jurnal dan tahun terbit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan protokol elektronik notaris telah memenuhi sebagian besar prinsip UU PDP, terutama pada aspek keamanan pemrosesan dan akurasi data. Temuan juga menunjukkan adanya ketidakterpenuhan pada aspek minimalisasi data dan pertanggungjawaban akibat kurangnya standar baku pemrosesan elektronik. Analisis memperlihatkan bahwa risiko kebocoran data meningkat pada sistem pencatatan digital yang belum mengenkripsi seluruh dokumen protokol. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi protokol elektronik notaris memerlukan penguatan kontrol teknis dan administratif agar selaras dengan prinsip legalitas dalam UU PDP
Analisis Pesan Kampanye Politik Dalam Perspektif Invited Behaviour Dan Politicized Collective Identity: (Studi Kasus Indonesia: Kampanye “DESAK ANIES” Pada Pilpres 2024) Dzakiyah, Annisa Nur; Wijanarko, Pendy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2962

Abstract

Pada pemilu tahun 2024 ini, strategi kampanye yang diusung calon lebih mengedepankan inovasi kreatif untuk menarik perhatian pemilih generasi muda. Salah satu tokoh yang mencuri perhatian dalam diskursus publik dan media adalah Anies Baswedan, ia mengusung program "Desak Anies" sebagai strategi kampanye politik interaktif. Penelitian ini bertujuan menganalisis isi pesan melalui pendekatan psikologi politik diantara adalah Invited Behaviour dan Politicized Collective Identity. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian menemukan bahwa praktek invited behavior dalam strategi kampanye Anies Baswedan lewat forum “Desak Anies” berhasil menjangkau pemilih yang lebih luas diluar basis partai pendukung. Forum “Desak Anies” menciptakan persepsi bahwa Anies adalah kandidat yang berani, dialogis, dan berpihak pada pemilih rasional. Selain menjadi tempat bagi Anies untuk menerapkan strategi invited behavior, program “Desak Anies juga memfasilitasi terbentuknya identitas kolektif baru yaitu masyarakat yang diposisikan sebagai aktor politik yang sadar, vokal, dan teroganisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Desak Anies sebenarnya menjadi strategi komunikasi politik yang efektif untuk menarik partisipasi masyarakat dalam kampanye politik Anies Baswedan, namun tim pemenangan Anies dan Muhaimin perlu menambah sasaran pemilih yang dapat menjangkau forum diskusi Desak Anies sehingga pasangan Anies dan Muhaimin bisa merebut potensi suara dari kubu lawan misalnya ceruk pemilih yang cerdas dan kritis dari pasangan Prabowo.
Tinjauan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence Dalam Pembuatan Konten Video Bermuatan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Irma Widyastuti; Neza Aisyah Intani; Henricus Surya Simamora
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2964

Abstract

Penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI), terutama dalam bentuk deepfake pornography, telah menjadi tantangan serius bagi perempuan di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan dampak penyalahgunaan AI dalam pembuatan konten pelecehan seksual non-konsensual terhadap perempuan, mengkaji efektivitas serta keterbatasan pengaturan hukum positif Indonesia khususnya UU No. 1 Tahun 2024  dan UU No. 12 Tahun 2022, dan merumuskan upaya perlindungan hukum yang ideal bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian melihatkan bahwa meskipun UU No. 1 Tahun 2024 dan UU No. 12 Tahun 2022 dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku, kedua regulasi tersebut masih memiliki keterbatasan, seperti ketiadaan definisi eksplisit tentang deepfake dan penekanan pada aspek kesusilaan daripada unsur "non-konsensual" yang menjadi inti kejahatan ini. Dampak yang ditimbulkan terhadap korban sangat kompleks, mencakup trauma psikologis, kerugian sosial, dan kerugian ekonomi. Dengan demikian, diperlukan perlindungan hukum baik secara preventif melalui reformulasi regulasi dan peningkatan literasi digital, maupun secara represif dengan penegakan hukum yang efektif dan pemenuhan hak-hak korban secara nyata.

Page 1 of 68 | Total Record : 673

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue