cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,901 Documents
 283   284   285   286   287 
Analisis Substansi Aturan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Dedi Anton Ritonga; Ibrahim Siregar; Putra Halomoan Hasibuan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5823

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang isbat nikah poligami tanpa izin Pengadilan Agama dalam perspektif maqāṣid syarī‘ah Imam As-Syatibi. Fokus penelitian ini adalah mengkaji kesesuaian kebijakan tersebut dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga kemaslahatan keluarga, melindungi hak perempuan, serta menjamin kepastian hukum bagi anak. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan, dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara normatif melalui pendekatan maqāṣid syarī‘ah, terutama pada lima tujuan pokok syariat (al-ḍarūriyyāt al-khams). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada dasarnya sejalan dengan prinsip maqāṣid syarī‘ah, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl) serta melindungi perempuan dan anak dari praktik poligami yang tidak terkontrol. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara dalam menertibkan administrasi perkawinan dan mencegah penyalahgunaan poligami. Namun demikian, larangan isbat nikah poligami tanpa izin pengadilan juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi istri dan anak dari perkawinan yang tidak tercatat, terutama terkait perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih responsif guna menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak tanpa mengabaikan ketertiban hukum.
Peran Metode Iqro Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al Quran Anak Cecep Wahyu Hoerudin; Aufa, Hanifah Al
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5827

Abstract

Studi ini bermaksud untuk mengkaji pendekatan Iqro serta dampaknya terhadap pemahaman serta kecepatan membaca murid, sekaligus efektivitasnya dalam mengajarkan mereka membaca Al-Quran. Untuk studi ini, peneliti mengandalkan teknik kualitatif, seperti wawancara mendalam dengan beberapa pengajar Al-Quran. Menurut studi tersebut, pendekatan Iqro mengutamakan strategi pembelajaran aktif seperti talaqqi, yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berlatih membaca secara mandiri serta melalui pengulangan. Metode ini memiliki keunggulan berupa penyusunan materi yang sistematis, kemudahan dalam penerapan, serta mampu meningkatkan motivasi belajar melalui sistem kenaikan jilid. Namun demikian, metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu cenderung monoton apabila tidak dikembangkan secara kreatif oleh pengajar. Jika dipadukan dengan bimbingan yang konsisten dan latihan mandiri di rumah, metode Iqro terbukti sangat efektif dalam membantu anak-anak belajar membaca Al-Qur'an. Karenanya, metode Iqro tetap relevan dalam pengajaran membaca Al-Qur'an, terlepas dari berbagai kemajuan dalam penyampaiannya
Analisis Konsep Sengketa Medis Dan Penerapan Komunikasi Medis Yang Tepat Untuk Mencegah Terjadinya Konflik Hukum Dan Etik Di Indonesia Amy Shientiarizki; Adrian Maleakhi Husada; Kristopher May Pamudji; I Made Bayu Sanjaya; Wahyu Safarina
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5828

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis definisi dan konsep sengketa medis dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia, mengkaji pentingnya penerapan komunikasi medis sebagai upaya pencegahan konflik hukum dan etik, serta menelaah mekanisme penyelesaian sengketa medis ditinjau dari aspek hukum, etik, dan alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi. Bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis, deskriptif, dan preskriptif dengan didukung literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, sengketa medis merupakan bentuk perselisihan hukum yang bersifat multidimensional, tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi etika, profesionalitas, serta dinamika hubungan terapeutik antara pasien dan tenaga medis. Kedua, komunikasi medis yang efektif memiliki peran strategis sebagai instrumen preventif dalam mencegah sengketa, karena mampu memenuhi hak pasien atas informasi, menyelaraskan ekspektasi, serta membangun kepercayaan dalam hubungan pelayanan kesehatan. Ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa medis di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma dengan mengutamakan alternatif penyelesaian sengketa sebagai langkah awal sebelum litigasi, melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek hukum, etik/disiplin profesi, dan prinsip keadilan restoratif.
Systematic Literature Review: Peran Green Marketing Terhadap Perilaku Pembelian Konsumen Andini, Siti Zoulia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5830

Abstract

Perubahan iklim dan meningkatnya kesadaran ekologis mendorong pelaku bisnis untuk mengadopsi pendekatan green marketing sebagai strategi guna membentuk perilaku konsumsi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Penelitian ini bertujuan memetakan dan menyintesis bukti empiris mengenai keterkaitan antara green marketing dan perilaku pembelian konsumen melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) berbasis kerangka PRISMA. Dari 310 artikel awal, proses seleksi ketat menghasilkan 13 artikel final yang diterbitkan pada rentang 2021 hingga 2025 dari berbagai basis data ilmiah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan green marketing secara umum berdampak terhadap niat dan tindakan pembelian produk ramah lingkungan, meskipun besaran pengaruhnya dipengaruhi oleh konteks budaya, segmen demografis, dan jenis produk yang dikaji. Sejumlah variabel psikologis seperti environmental attitude, consumer confidence, serta green awareness terbukti berperan sebagai mediator maupun moderator yang menentukan keberhasilan konversi stimulasi pemasaran menjadi perilaku nyata. Di sisi lain, praktik greenwashing dan celah antara niat dengan tindakan (intention-behavior gap) menjadi hambatan struktural yang melemahkan efektivitas komunikasi keberlanjutan secara menyeluruh. Penelitian selanjutnya disarankan mengeksplorasi dinamika tersebut dalam konteks pasar berkembang dengan mempertimbangkan variabel kultural yang lebih spesifik.
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Platform Digital terhadap Perlindungan Konsumen dalam Ekosistem E-Commerce di Indonesia Audiawati, Avis
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5832

Abstract

Perkembangan e-commerce di Indonesia memunculkan hubungan hukum tripartit antara platform digital, mitra penjual, dan konsumen yang menimbulkan persoalan tanggung jawab hukum atas kerugian konsumen. Ketidakjelasan posisi platform sebagai perantara atau pelaku usaha aktif menyebabkan perlindungan konsumen belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi tanggung jawab hukum platform digital, merumuskan kerangka normatif ideal, serta mengidentifikasi tantangan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan melalui studi kepustakaan terhadap UUPK, UU ITE, PP PMSE, dan UU PDP, serta perbandingan dengan Digital Services Act Uni Eropa. Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis. Hasil menunjukkan bahwa regulasi yang ada telah memberikan dasar pertanggungjawaban, namun belum kohesif. Platform tidak lagi sekadar mere intermediary, melainkan memiliki duty of care proporsional. Tantangan utama meliputi fragmentasi regulasi, lemahnya pengawasan, rendahnya literasi konsumen, dan belum optimalnya penyelesaian sengketa digital. Disimpulkan bahwa diperlukan reformasi regulasi melalui harmonisasi hukum, penguatan due diligence platform, percepatan operasionalisasi lembaga pelindungan data pribadi, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa guna mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif dan berkeadilan.
Pengaruh Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Dengan Good Coporate Governance Sebagai Variabel Moderasi Lau, Angeline; Luh Putu Mahyuni; I Gusti Ayu Agung Omika Dewi; I Gusti Ayu Agung Pradnya Dewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5834

Abstract

Menganalisis pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap tax avoidance diikuti variabel moderasi berupa Good Corporate Governance. Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menggunakan laporan keuangan periode 2021–2024. Profitabilitas diproksikan dengan Return on Assets (ROA), likuiditas diproksikan dengan Current Ratio (CR), tax avoidance diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate (CETR), sedangkan Good Corporate Governance diproksikan melalui kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa financial report tahunan Perusahaan. Sampel ditentukan oleh purposive sampling sehingga diperoleh 51 perusahaan ditentukan sebagai sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dan Good Corporate Governance tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap tax avoidance.
Perlindungan Hukum dan Ganti Kerugian Perdata terhadap Pemilik Kendaraan Akibat Kerusakan yang Disebabkan oleh Pohon Tumbang di Ruang Publik Dalam Perspektif KUH Perdata Ashibly, Melati; Ashibly; Laily Ratna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5836

Abstract

Peristiwa yang tak terhindarkan di mana pohon tumbang dan kemudian menimpa kendaraan bermotor merupakan fenomena hukum yang beragam, karena memunculkan interaksi kompleks antara hukum administrasi negara, yang menjelaskan tanggung jawab yang terkait dengan pemeliharaan aset publik, dan hukum perdata, yang membahas masalah seputar tanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang mungkin timbul dari insiden tersebut. Akibatnya, persimpangan kerangka hukum ini membutuhkan pemeriksaan dan pemahaman menyeluruh tentang implikasi praktik kehutanan perkotaan yang berkaitan dengan keselamatan publik dan tanggung jawab hukum entitas pemerintah. Penelitian ini penting untuk menegaskan sejauh mana hak masyarakat untuk menuntut kompensasi. Perumusan penelitian ini akan mempertanyakan bagaimana Perlindungan Hukum dan Ganti Rugi Perdata bagi Pemilik Kendaraan Akibat Kerusakan yang Disebabkan oleh Pohon Tumbang di Ruang Publik dalam Perspektif Hukum Perdata? Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan yang menjadi korban pohon tumbang di ruang publik memiliki landasan yang kuat dalam KUHP, khususnya melalui Pasal 1365 hingga 1367. Mekanisme ganti rugi perdata memberikan jalan bagi warga untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kelalaian dalam pemeliharaan aset publik.
Analisis Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Proses Penangkapan dan Persidangan pada Kasus Ferdy Sambo Nisty Sekar Timami; livia Azzah Alifah; Salma Khusnul khotimah; Ernanda Irene Fauziah; Ade Fartini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5837

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan keadaan hukum acara pidana yang diterapkan di Proses penangkapan dan persidangan kasus Ferdy Sambo. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menyelesaikan studi literatur dari beberapa jurnal yang relevan. Hasil dari studi tersebut adalah... Studi menunjukkan bahwa proses penegakan hukum sangat kompleks, terutama pada tingkat... tahap investigasi, yang sering kali diwarnai oleh tuduhan adanya hambatan hukum, dan pada persidangan tahap ini melibatkan sejumlah bukti, seperti pengakuan pelaku, saksi pernyataan, dan hasil otopsi. Selain itu, perubahan tingkat kasasi dari Perubahan hukuman mati menjadi penjara seumur hidup menunjukkan pertimbangan hukum lainnya dan memunculkan argumen pro dan kontra. dan kontra dalam masyarakat. Opini publik mengenai proses hukum juga terbentuk karena peran media. Secara keseluruhan, penerapan hukum acara pidana dalam kasus ini mengungkapkan upaya untuk Memenuhi aspek keadilan, kepastian, dan manfaat hukum.
Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Asasi Manusia di Era Digital: Analisis dan Perbandingan Indonesia dan Singapura Annisa Putri Azizul Rahmah; Putri Olivia Anggraini; Muhammad Hasbi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5839

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia serta membandingkannya dengan sistem yang diterapkan di Singapura. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek kelembagaan dan penegakan hukum yang belum berjalan secara optimal. Sementara itu, Singapura telah mengembangkan sistem perlindungan data pribadi yang lebih efektif melalui Personal Data Protection Act (PDPA), yang didukung oleh lembaga pengawas independen, yaitu Personal Data Protection Commission (PDPC), dengan kewenangan yang luas dalam melakukan pengawasan dan penindakan.Perbandingan antara kedua negara menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan kelembagaan, tingkat independensi, serta efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat aspek kelembagaan dan meningkatkan kualitas implementasi hukum agar perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia dapat terwujud secara optimal di era digital.
Pengaruh Modal Kerja, Lokasi Usaha, dan Tingkat Penjualan terhadap Profitabilitas Usaha Mikro di Pasar Seni Ubud Ni Putu juniantari; I Gede Agus Pertama Yudantara; I Putu Gede Diatmika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5844

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modal kerja, lokasi usaha, dan tingkat penjualan terhadap profitabilitas Usaha Mikro di Pasar Seni Ubud. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro di Pasar Seni Ubud yang berjumlah 595 usaha. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik probability sampling dengan rumus Slovin sehingga diperoleh sebanyak 86 responden. Data yang digunakan merupakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Analisis data digunakan dengan analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis menggunakan SPSS 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Modal Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas Usaha Mikro di Pasar Seni Ubud; (2) Lokasi Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas Usaha Mikro di Pasar Seni Ubud; dan (3) Tingkat Penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas Usaha Mikro di Pasar Seni Ubud. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha maupun pihak terkait dalam meningkatkan profitabilitas usaha.

Page 285 of 291 | Total Record : 2901

 283   284   285   286   287 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue