cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,901 Documents
 282   283   284   285   286 
Putusan Bebas (VRIJSPRAAK) Dalam Delik Tindak Pidana Menyiarkan Konten Bermuatan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial: (Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim) Muhammad Afrizal Tandi; Hasudungan Sinaga; Tihadanah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5803

Abstract

Era digital telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi dan interaksi sosial. Di satu sisi, teknologi seperti internet dan media sosial mempermudah distribusi informasi, namun di sisi lain menimbulkan tantangan baru, seperti penyebaran informasi palsu dan tindak pidana berbasis teknologi (cybercrime). Di Indonesia, tantangan ini diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang bertujuan untuk menjamin keamanan serta kepastian hukum dalam ruang digital. Penelitian ini mengkaji kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik melalui konten YouTube. Keduanya dituduh melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, tetapi dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim karena hakim menimbang tuntutan penuntut umum tidak memenuhi standar pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mengkaji penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Penelitian bersifat deskriptif analitis, menggambarkan dan menganalisis putusan bebas (vrijspraak). Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil evaluatif. Pengaturan tentang Putusan Bebas (Vrijspraak) secara tegas telah diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim menegaskan pentingnya analisis kontekstual dalam kasus pencemaran nama baik, khususnya terkait kritik terhadap pejabat publik. Keputusan ini menjadi preseden penting, menekankan kebutuhan akan pembuktian yang kuat, pemahaman konteks komunikasi publik, serta keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan hukum.
Perkawinan Siri Perspektif Hukum Positif dan Maslahah Mursalah Analisis Dissenting Opinion Hakim Pengadilan Negeri Mungkid dalam Putusan Nomor 87Pid.B/2024/PN MKD Harsyaputri, Aurellia Kharisma; Mustagfiri, Muhamad Rizqi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5811

Abstract

Perkawinan siri merupakan fenomena yang masih sering dipraktikkan di Indonesia, namun menimbulkan perdebatan hukum yang kompleks antara hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan hakim Pengadilan Negeri Mungkid terhadap perkawinan siri dalam Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN MKD, serta mengkaji bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pandangan hakim tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan eksplorasi melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Mungkid memiliki dua pandangan berbeda: pertama, hakim AWP memandang perkawinan siri sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 karena sah-tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama, bukan pencatatan; kedua, melalui dissenting opinion, hakim AP memandang perkawinan siri tidak sah karena tidak memiliki akta nikah sebagai bukti hukum. Ditinjau dari hukum positif, kedua pandangan tersebut memiliki dasar hukum masing-masing yang sah, namun pencatatan perkawinan tetap penting untuk perlindungan hukum. Ditinjau dari hukum Islam melalui konsep maslahah mursalah, perkawinan siri meskipun memenuhi rukun dan syarat secara fiqh, lebih banyak menimbulkan mudharat daripada maslahat karena tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi istri dan anak.
Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Adhi Kurniawan; Ida Nadirah; Agusta Ridha Minin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5812

Abstract

Penegakan hukum di sektor perikanan di Indonesia masih belum optimal, baik dari segi jumlah kasus yang ditangani maupun kualitas penyelesaiannya, sehingga menimbulkan kerugian negara secara ekonomi dan lingkungan serta berdampak pada kedaulatan wilayah. Penelitian empiris ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perikanan mengacu pada hukum internasional melalui konferensi hukum laut PBB (1958, 1960, 1973–1982) yang melahirkan UNCLOS 1982, serta hukum nasional seperti UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 45 Tahun 2009, dan PP No. 11 Tahun 2023. Namun, efektivitas pemidanaan terhadap pelaku, khususnya residivis, masih belum optimal karena keterbatasan aturan internasional yang cenderung hanya memperbolehkan sanksi denda, serta pengecualian bagi pelaku WNA di wilayah ZEE Indonesia yang umumnya tidak dijatuhi pidana penjara kecuali ada perjanjian bilateral, meskipun penahanan selama proses hukum tetap diperbolehkan.
Implementasi Metode Talaqqi Dalam Meningkatkan Kualitas Bacaan Al-Qur’an Siswa Pusat Pendidikan Islam Muharrikun Najaah Klaten Prayoga; Dahla, Ahmad Zaeni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5813

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi metode talaqqi dalam meningkatkan kualitas bacaan Al- qur’an siswa di pusat pendidikan islam [PPI] muharrikun najaah klaten. Metode talaqqi merupakan metode pembelajaran al-qur’an yang menekankan pada proses penyampaian bacaan secara langsung dari guru kepada siswa dengan cara mendengar, menirukan, dan dikoreksi secara langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara. Implementasi metode talaqqi di PPI Muharrikun Najaah klaten mampu meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur’an siswa, khusus dalam aspek makharijul huruf, sifat huruf, dan penerapan hukum tadwid. Faktor pendukung keberhasilan metode ini antara lain kompentensi guru, kedisiplinan siswa, serta lingkungan belajar yang kondusif. Adapun faktor penghambatnya meliputi perbedaan kemampuan siswa dan keterbatasan waktu pembelajaran. Dengan demikian, metode talaqqi terbukti afektif dalam meningkatkan kualitas bacaan al-qur’an siswa.
Analisis Dampak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Pelaku Usaha Di Indonesia Kurniadi; Masitah Pohan; Farid Wajdi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5814

Abstract

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam mereformasi sistem perpajakan nasional guna meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat struktur ekonomi secara berkelanjutan melalui penataan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, ketentuan perpajakan, serta pajak ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis dampaknya terhadap kinerja pelaku usaha, baik secara makro maupun sektoral. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, UU HPP menimbulkan tekanan terhadap likuiditas, margin keuntungan, dan biaya kepatuhan usaha akibat kenaikan tarif PPN, perluasan basis pajak, serta digitalisasi administrasi, terutama bagi sektor padat karya, UMKM, dan pelaku ekonomi digital skala kecil. Namun, dalam jangka menengah dan panjang, kebijakan ini berpotensi memberikan manfaat struktural berupa peningkatan kepastian hukum, persaingan usaha yang lebih adil, penguatan kapasitas fiskal, serta perluasan basis pajak yang berkelanjutan, didukung oleh digitalisasi yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada kebijakan pendukung yang inklusif, penyederhanaan administrasi, serta pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha.
Analisis Hukum Pelaksanaan Perhutanan Sosial Di Kawasan Hutan Produksi Yang Telah Dikuasai Perusahaan Akhyar Idris Sagala; Muhammad Arifin; Faisal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5815

Abstract

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan program perhutanan sosial dan reforma agraria sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk melaksanakannya secara konsisten. Dengan metode yuridis empiris, penelitian ini mengkaji pengaturan hukum, perlindungan masyarakat, serta pertanggungjawaban perusahaan dalam pelaksanaan perhutanan sosial di kawasan hutan produksi. Hasilnya menunjukkan bahwa regulasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sementara perlindungan hukum bagi masyarakat tersedia melalui pengakuan legal, kerja sama, pendampingan, dan mekanisme penyelesaian konflik. Adapun perusahaan yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang T. Riski Maulana; Masitah Pohan; T. Erwinsyahbana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5816

Abstract

Perjudian online berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan internet, yang tidak hanya mempermudah akses masyarakat untuk berjudi tetapi juga membuka peluang terjadinya tindak pidana pencucian uang. Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait judi online dan pencucian uang di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), serta perubahan terbaru dalam UU No. 1 Tahun 2024 dan KUHP. Meskipun regulasi sudah cukup jelas, dinamika perkembangan kejahatan di masyarakat menuntut penyesuaian hukum yang berkelanjutan. Pelaku judi online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ganda, yaitu sebagai tindak pidana asal (predicate crime) dan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan (follow-up crime), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Efektifitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik : (Studi Kasus PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pematangsiantar) Reagen Ch Saragih; Surya Perdana; Farid Wajdi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5817

Abstract

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) merupakan instrumen pengawasan yang memiliki implikasi hukum, ekonomi, dan sosial dalam hubungan antara PT PLN (Persero) dan pelanggan, yang dalam praktiknya kerap menimbulkan sengketa terkait temuan teknis, Tagihan Susulan, dan sanksi administratif akibat asimetri kewenangan dan informasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa P2TL, mengkaji proses pelaksanaannya, serta menilai efektivitasnya dibandingkan mekanisme lain dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, serta relevan untuk sengketa P2TL yang bersifat teknis dan relasional, dengan pelaksanaan yang menuntut pemetaan peran para pihak secara proporsional, keterbukaan informasi teknis, dan diskresi administratif yang akuntabel guna menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan efisiensi. Dari sisi efektivitas, mediasi unggul dalam efisiensi waktu dan biaya, meningkatkan kepatuhan sukarela, serta memulihkan hubungan hukum antara PLN dan pelanggan, meskipun dipengaruhi oleh kualitas substansi hukum, kompetensi mediator, sarana pendukung, kesadaran hukum masyarakat, dan budaya musyawarah. Dengan demikian, mediasi disimpulkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa P2TL yang rasional dan berkeadilan apabila didukung penguatan kelembagaan, standar prosedural yang transparan, peningkatan kapasitas mediator, integrasi regulasi sektoral, serta pengawasan dan evaluasi berkelanjutan untuk menjamin konsistensi, kredibilitas, dan legitimasi proses penyelesaian sengketa.
Keabsahan Klausula Baku dalam Menentukan Wanprestasi pada Perjanjian Telekomunikasi: (Studi Penghangusan Kuota Internet Telkomsel) Fajar Adjie Baskoro; Raihan Luthfi Ramadhan; Apri Amalia; Khairul Lutfi Angkat; Ummi Zakia Siregar; Qoriah Sirait; Cindy Syahfira; Uswatun Nisa; Rozak Ardiansyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5820

Abstract

Perkembangan pesat layanan telekomunikasi mendorong penggunaan klausula baku dalam hubungan kontraktual yang seringkali menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah penghangusan kuota internet oleh PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), yang memunculkan perdebatan hukum terkait aspek keadilan, transparansi, dan perlindungan hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula baku serta implikasinya dalam menentukan wanprestasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan studi kasus, guna mengkaji kesesuaian klausula tersebut dengan prinsip hukum perjanjian dan peraturan perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun klausula penghangusan kuota secara formal dianggap sah karena adanya persetujuan, keabsahan substantifnya masih dipertanyakan karena berpotensi melanggar prinsip keadilan, keseimbangan, dan proporsionalitas. Selain itu, klausula tersebut dapat mengurangi nilai ekonomi jasa yang telah dibayar oleh konsumen sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsep partial invalidity memungkinkan pembatalan klausula tertentu tanpa membatalkan keseluruhan perjanjian, sementara bounded rationality menunjukkan keterbatasan pemahaman konsumen terhadap isi kontrak.
Kewenangan Daerah Terhadap Regulasi Harga Pangan di Lampung Utara Jefri Ramdani; M. Ruhly Kesuma Dinata
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5822

Abstract

Stabilitas harga pangan merupakan instrumen krusial dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi daerah. Desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam urusan konkuren bidang pangan, namun batas kewenangan dan kapasitas fiskal seringkali menjadi hambatan yuridis maupun praktis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam regulasi harga pangan, mengevaluasi implementasi dan kapasitas fiskal daerah, serta mengidentifikasi disharmoni regulasi yang memicu kesenjangan implementasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), di mana data harga pangan dan realisasi APBD diposisikan semata-mata sebagai data pendukung argumentasi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan daerah lebih bersifat administratif-implementatif dibandingkan regulatif-atributif. Kewenangan penetapan harga acuan tetap menjadi domain pemerintah pusat. Indikasi volatilitas harga di Pasar Sentral Kotabumi dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah menunjukkan bahwa daerah merespons melalui instrumen hilir berupa operasi pasar dan fasilitasi distribusi. Terbatasnya ruang gerak ini diperparah oleh ketergantungan fiskal Lampung Utara terhadap Dana Transfer yang mendominasi APBD, sehingga membatasi diskresi stabilisasi harga. Disimpulkan bahwa terdapat disharmoni antara tuntutan pusat agar daerah mengendalikan inflasi dengan minimnya otoritas regulatif dan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan, penguatan skema fiskal spesifik pangan, serta pelembagaan diskresi daerah yang terukur melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Page 284 of 291 | Total Record : 2901

 282   283   284   285   286 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue