cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,118 Documents
 284   285   286   287   288 
Degradasi Moral Generasi Muda Dan Peran Strategi Pembelajaran Afektif Dalam Pendidikan Agama Islam Sebagai Solusi: Kajian Literatur Intan Suci Ramadani; Silvina Waroh; Gusmaneli
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5845

Abstract

Degradasi moral generasi muda merupakan permasalahan sosial yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia, ditandai dengan meningkatnya kasus kenakalan remaja, bullying, intoleransi, dan rendahnya pengamalan nilai-nilai keagamaan. Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis sebagai solusi, namun implementasinya yang masih didominasi pendekatan kognitif dinilai belum optimal dalam menyentuh dimensi afektif siswa. Kajian literatur ini bertujuan menganalisis peran strategi pembelajaran afektif dalam PAI sebagai respons terhadap fenomena degradasi moral generasi muda. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan teknik analisis konten terhadap berbagai sumber ilmiah terbitan 2016–2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran afektif yang meliputi pembiasaan (ta'widiyyah), keteladanan (uswah hasanah), refleksi dan muhasabah, diskusi nilai, serta penguatan positif terbukti efektif dalam menginternalisasi nilai-nilai Islam pada diri siswa secara mendalam. Integrasi strategi-strategi tersebut dalam pembelajaran PAI mampu menjembatani kesenjangan antara pengetahuan agama dan pengamalannya, sehingga berpotensi menjadi instrumen pembentukan karakter Islami yang kokoh sebagai benteng terhadap degradasi moral generasi muda.
Pengaruh Literasi Keuangan, Digitalisasi, dan Akses Permodalan terhadap Kinerja Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Badung Ni Putu Irma Putriyanti; Lucy Sri Musmini; I Gusti Ayu Purnamawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5846

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, digitalisasi, dan akses permodalan terhadap kinerja keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Badung. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa meskipun jumlah UMKM di Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan, masih banyak pelaku usaha yang menghadapi permasalahan dalam pengelolaan keuangan, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, serta keterbatasan dalam mengakses sumber permodalan, sehingga berpotensi memengaruhi kinerja keuangan usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 100 pelaku UMKM yang dipilih menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan, digitalisasi, dan akses permodalan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Badung. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik tingkat pemahaman dan pengelolaan keuangan, semakin optimal pemanfaatan teknologi digital, serta semakin mudah akses permodalan yang dimiliki pelaku UMKM, maka semakin baik pula kinerja keuangan usaha yang dicapai.
Pengaruh Kualitas Produk dan Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Kembali Produk Lipstik Wardah: Studi pada Jemaat Sabda Bayu Gereja Kristen Protestan Whilma Modesta Br Sitepu; Komang Endrawan Sumadi Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5847

Abstract

Perkembangan industri kosmetik yang pesat mendorong perusahaan meningkatkan kualitas produk dan komunikasi dengan konsumen guna menjaga loyalitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas produk dan Word of Mouth terhadap keputusan pembelian kembali lipstik Wardah pada jemaat Sabda Bayu Gereja Kristen Protestan di Bali. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal, melibatkan 120 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS, serta melalui uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk dan Word of Mouth secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian kembali. Indikator estetika menjadi faktor dominan dalam kualitas produk, sedangkan rekomendasi paling berpengaruh dalam Word of Mouth. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas produk yang baik dan informasi positif meningkatkan kecenderungan pembelian ulang, sehingga perusahaan perlu menjaga kualitas dan mendorong komunikasi positif.
Aspek Hukum Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Penyelenggaraan Administrasi Negara Harmayni, Harmayni; Eka Nam Sihombing; Onny Medaline
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5848

Abstract

ABSTRAKPemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan bagian penting dalam reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum SPBE dalam administrasi negara di Indonesia, mengkaji permasalahan hukum dalam implementasinya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, serta merumuskan upaya optimalisasi penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi literatur terhadap berbagai regulasi dan doktrin hukum. Analisis dilakukan menggunakan teori kepastian hukum, pemanfaatan hukum, dan efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, SPBE memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, kekurangan sumber daya manusia, serta masih adanya antrean layanan langsung. Berdasarkan teori efektivitas hukum, penerapan SPBE dinilai efektif secara normatif dan struktural, tetapi belum optimal secara sosiologis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi literasi digital, penguatan kebijakan internal, serta komitmen pimpinan untuk mendukung keberlanjutan layanan administrasi berbasis elektronik. Kata Kunci: SPBE, Administrasi Negara, Kepastian Hukum, Efektivitas Hukum, Disdukcapil Kota Medan ABSTRACTThe implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) constitutes an essential component of bureaucratic reform aimed at achieving governance that is efficient, effective, transparent, and accountable. This study seeks to analyze the legal position of SPBE in state administration in Indonesia, examine the legal issues arising from its implementation at the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) of Medan City, and formulate strategies to optimize its application. The research method employed is empirical legal research using a statutory approach and a conceptual approach, conducted through literature studies on various laws and legal doctrines. The analysis is carried out using the theories of legal certainty, legal utility, and legal effectiveness. The findings indicate that, from a normative perspective, SPBE has a strong legal foundation as stipulated in Presidential Regulation Number 95 of 2018 and Law Number 24 of 2013. However, its implementation still faces several challenges, including limited technological infrastructure, low levels of public digital literacy, insufficient human resources, and the persistence of long queues for in-person services despite the availability of online services. Based on the theory of legal effectiveness, the implementation of SPBE is considered effective from normative and structural perspectives, but not yet optimal from a sociological standpoint. Therefore, efforts are needed to enhance human resource capacity, increase public digital literacy awareness, strengthen internal policies, and ensure consistent leadership commitment to support the sustainability of electronic-based administrative services. Keywords: SPBE, State Administration, Legal Certainty, Legal Effectiveness, Population and Civil Registration Office of Medan City
Upaya Peningkatan Minat Belajar Sejarah Ali Bin Abi Thalib Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Darul Falah Rejosari Lestari, Ayu Wiji; Ediat, Ediat
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5851

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) mengenai Ali ibn Abi Thalib melalui pemanfaatan media audiovisual. Penelitian ini dilakukan dengan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan pendekatan kualitatif deskriptyif. Penelotian ini bertempat MI Darul Falah Rejosari, melibatkan 16 siswa kelas lima sebagai subjeknya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi lembar observasi dan dokumentasi untuk mengevaluasi minat belajar siswa dalam tiga kategori: Sangat Tertarik, Tidak Tertarik, dan Kurang Tertarik. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan minat belajar yang signifikan di setiap siklus. Pada fase pra-siklus, siswa yang masuk dalam kategori "Sangat Tertarik" hanya 18,75% (3 siswa). Setelah intervensi dilaksanakan di Siklus I, jumlah siswa dalam kategori "Sangat Tertarik" meningkat secara drastis menjadi 68,75% (11 siswa). Peningkatan ini berlanjut ke Siklus II, di mana kategori "Sangat Tertarik" mencapai 81,25% (13 siswa), sementara kategori "Tidak Tertarik" turun secara signifikan menjadi 6,25% (1 siswa). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media audiovisual efektif dalam meningkatkan minat belajar sejarah di kalangan siswa kelas lima di MI Darul Falah Rejosari, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan menarik.
Analisis Perbandingan Koperasi Merah Putih dengan Badan Usaha Lain dalam Perspektif Ekonomi Kerakyatan Anisa Febrianti; Hendra Riofita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5852

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara Koperasi Merah Putih dan entitas usaha lainnya seperti Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Swasta (CV), dan Firma dari perspektif ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat menekankan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, dan distribusi kesejahteraan yang merata. Dalam konteks ini, koperasi dianggap sebagai entitas usaha yang paling tepat karena didasarkan pada prinsip keluarga dan demokrasi ekonomi, sedangkan entitas usaha lainnya umumnya berorientasi pada keuntungan. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan meneliti berbagai jurnal, buku, dan studi sebelumnya. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber ilmiah yang mudah diakses. Analisis dilakukan dengan membandingkan koperasi dan entitas usaha lainnya berdasarkan aspek-aspek seperti tujuan usaha, kepemilikan, pengambilan keputusan, pembagian keuntungan, modal, efisiensi, dan kontribusinya terhadap ekonomi rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih memiliki keunggulan dalam mewujudkan ekonomi rakyat karena penekanannya pada keadilan, kebersamaan, dan distribusi kesejahteraan yang merata. Koperasi ini juga menerapkan sistem pengambilan keputusan yang demokratis dan mekanisme pembagian keuntungan yang adil. Namun, koperasi masih menghadapi tantangan dalam hal modal, efisiensi, dan daya saing. Di sisi lain, badan usaha seperti PT, CV, dan Firma unggul dalam efisiensi, profesionalisme, dan akumulasi modal tetapi cenderung mengabaikan distribusi kesejahteraan yang adil. Kesimpulannya, koperasi adalah bentuk badan usaha yang paling sesuai dalam menerapkan ekonomi rakyat. Namun, sinergi antara koperasi dan badan usaha lainnya diperlukan untuk menciptakan sistem ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan.
Implementasi Pasal 4 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Dalam Penerapan Sistem E-Court Pada Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja I Kadek Puji Astawa; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi; Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5853

Abstract

Perkembangan teknologi informasi mendorong terjadinya modernisasi sistem peradilan melalui penerapan layanan peradilan berbasis elektronik. Salah satu inovasi tersebut adalah sistem e-Court yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pasal 4 PERMA tersebut mengatur bahwa tahapan persidangan, mulai dari penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan hingga pengucapan putusan dapat dilakukan secara elektronik (e-Litigation). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam penerapan sistem e-Court pada penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, advokat, serta pengguna layanan e-Court, dan didukung dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Court di Pengadilan Negeri Singaraja pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem persidangan elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana teknologi serta pendampingan kepada para pihak agar pelaksanaan persidangan elektronik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Perlindungan Hukum bagi Kreditur terhadap Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Sabila, Shania Azka
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5857

Abstract

Perkembangan transaksi jual beli kendaraan bermotor secara kredit menimbulkan hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang rentan terhadap wanprestasi, khususnya keterlambatan pembayaran angsuran. Kondisi ini menimbulkan kerugian finansial dan ketidakpastian hukum bagi kreditur, terutama dalam pelaksanaan hak eksekutorial atas objek jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi debitur, bentuk perlindungan hukum bagi kreditur, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dalam transaksi pembiayaan kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara normatif-kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran angsuran merupakan bentuk wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang dapat menimbulkan hak eksekutorial bagi kreditur atas objek jaminan fidusia. Perlindungan hukum bagi kreditur meliputi perlindungan preventif melalui pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan perlindungan represif melalui gugatan perdata serta eksekusi jaminan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi sepihak dibatasi sehingga penyelesaian sengketa lebih menekankan tahapan somasi, mediasi, restrukturisasi kredit, dan litigasi formal. Disimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hukum kreditur sangat ditentukan oleh kelengkapan dokumentasi hukum sejak awal pembentukan perjanjian.
Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kirana, Ni Wayan Galuh Candra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5858

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam kerangka peraturan perundang-undangan Indonesia secara menyeluruh dan komprehensif. Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan berbagai undang-undang sektoral telah memberikan jaminan normatif atas keberadaan hak ulayat, pengaturan yang bersifat tersebar dan tidak terintegrasi menyebabkan terjadinya disharmonisasi regulasi yang berdampak serius pada lemahnya kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tiga pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan hak ulayat bersifat kondisional dan sektoral, sementara mekanisme implementasinya masih menghadapi berbagai kelemahan kelembagaan yang signifikan. Disharmonisasi antar regulasi, lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah, serta minimnya penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya perlindungan hak ulayat yang substantif dan berkeadilan. Penelitian ini merekomendasikan pengesahan undang-undang khusus masyarakat hukum adat, penguatan sistem pendaftaran wilayah adat berbasis digital, serta harmonisasi regulasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Pelaksanaan Perjanjian Promosi Produk PT. Tirta Fresindo Jaya Dengan KOPMA UNILA Ditinjau Dari Persektif Hukum Perdata Indonesia Hasanah, Uswatun; Trijaya , M. Wendy; Mustika, Dora; Febrianto, Dita; Havez, Muhammad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5859

Abstract

Perjanjian kerja sama promosi produk kini semakin marak diterapkan dalam dinamika bisnis modern, termasuk dalam kemitraan antara korporasi swasta dengan institusi pendidikan. PT. Tirta Fresindo Jaya (bagian dari Mayora Group) diketahui telah mengikat perjanjian kerja sama serupa dengan Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung (Kopma Unila). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat, mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, serta menelaah mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi kondisi wanprestasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris dengan sifat deskriptif-konseptual. Pengumpulan data primer dilakukan melalui proses wawancara, sementara data sekunder dihimpun dari tinjauan peraturan perundang-undangan (KUHPerdata, UU Perseroan Terbatas, UU Perkoperasian, dan UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), dokumen kontrak, serta literatur hukum terkait, yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa secara prinsip, kontrak kerja sama tersebut telah memuat hak dan kewajiban para pihak yang saling mengikat. Meski demikian, ditemukan adanya kesepakatan lisan di luar kontrak tertulis yang berpotensi memicu persaingan usaha tidak sehat. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian ini mayoritas disebabkan oleh kurang komprehensifnya isi kontrak dan adanya ketimpangan posisi kedudukan antara para pihak. Jika terjadi wanprestasi, mekanisme penyelesaian sengketa akan mengacu pada klausul yang telah disepakati, asas-asas hukum perjanjian, dan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Oleh karena itu, penyusunan perjanjian sejenis di masa mendatang memerlukan perumusan yang lebih menyeluruh guna menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat.

Page 286 of 312 | Total Record : 3118

 284   285   286   287   288 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue