Indonesian Journal of Law and Justice
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Articles
71 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 4 (2024): June"
:
71 Documents
clear
<![CDATA[Protes Mahasiswa Terhadap UU Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Azura, Azalia Zalfa]]>;
<![CDATA[Sa’di, Dianti Ramadhani]]>;
<![CDATA[Laila, Ibtisamah]]>;
<![CDATA[Oktaviani Sidauruk, Titta Sara]]>;
<![CDATA[Fakhriani, Rakhmah]]>;
<![CDATA[Nugraha, Dadi Mulyadi]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2125
<![CDATA[Ide terbaru dalam proses legislatif Indonesia adalahhukum omnibus. Hukum omnibus, yang menggabungkan beberapa hukum menjadi satuperaturan, disebut sebagai "universum broom." Hukum Omnibus melayani tujuan yang berguna dalammenyederhanakan peraturan yang dianggap rumit, tidak jelas, dan tidak efektif. Ketidaksetujuan publikterhadap perubahan ini tidak disebabkan oleh batas waktu 100 hari Presiden Jokowi atau kurangnyapartisipasi dari banyak pihak dalam proses; sebaliknya, itu adalah hasil dari faktor-faktor pentingyang harus diperhitungkan karena mereka adalah salah satu kekhawatiran utama dari rancangan undang-undang. Berikut adalah analisis dan hasil yang didapatdari penelitian iniUndang-Undang Cipta Kerjamenimbulkan berbagai gejolak pada saat disahkankarena menimbulkan kerancuan dan kebingungan bagisemua pihak baik dari masyarakat, pelaku usaha, akademisi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Aksi demonstrasi yang dilakukan untuk menolakpengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diikuti oleh berbagai macamelemen, salah satunya masyarakat sipil. Masyarakat sipil ini terdiri dari beberapa gerakan, yaitu gerakandari non pemerintah seperti serikat buruh, aliansimahasiswa serta elemen masyarakat lainnya. Aksi inijuga didukung oleh FRI (Fraksi Rakyat Indonesia) yang menyatukan 40 organisasi ke dalam aliansi untukmenolak Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentangCipta Kerja.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Perceraian dalam Perkawinan Campuran Antar Warga Negara ]]>
<![CDATA[Alvandi, Agung]]>;
<![CDATA[Putri, Nasya Aliyyah]]>;
<![CDATA[Sadiah, Yusabbihu Zafarina]]>;
<![CDATA[Yohanes]]>;
<![CDATA[Dienullah, Muhammad Dhava]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2132
<![CDATA[Perceraian merupakan sebuah kenyataan dalam pernikahan antar ras meskipun tujuan menikah adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng, Namun karena suami dan istri mempunyai adat istiadat, praktik budaya dan hukum yang berbeda, maka pertengkaran yang berujung pada perceraian sangat mungkin terjadi. Akibat hukum perceraian antara lain sengketa hak asuh anak, sengketa hak mantan istri dan suami, bahkan sengketa harta perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi hukum hak asuh anak. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui tinjauan pustaka sehingga digunakan sebagai data sekunder yang bersumber dari hukum. Sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang hasil penelitiannya dituangkan dalam bentuk naratif. Penelitian ini menggunakan teori hukum perdata Internasional yang didalamnya mengandung fakta yang relevan baik dalam aspek territorial maupun aspek subjek hukum, serta teori perlindungan hukum yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban serta jaminan kebebasan dan hak yang tidak terbatas. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketika anak- anak lahir diluar perkawinan dan perkawinan tersebut kemudian putus, pengadilan akan memberikan hak asuh atas anak-anak dibawah umur tersebut kepada ibu nya. Tunjangan anak bagi anak di bawah umur di bayar oleh ayah dan ibu sampai anak tersebut cukup umur untuk menghidupi diri nya sendiri atau sampai ia menikah. Selain itu, status kewarganegaraan anak dapat dilihat dari keturunan lahir dari pernikahan campuran maka anak tersebut mendapatkan kewarganegaraan ganda sampai dengan umur 18 Tahun, setelah itu anak bebas memilih sendiri kewarganegaraanya.]]>
<![CDATA[Pemberian Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam Pelanggaran Kewajiban Coorporate Social Responsibility: (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.53/PUU-VI/2008 tentang Judicial Review pasal 74 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas) ]]>
<![CDATA[Yahya, Michael Gerarrldino]]>;
<![CDATA[Reykasari, Yunita]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2136
<![CDATA[Perusahaan yang merupakan badan usaha dan berada di tengah masyarakat harus memperhatikan kondisi lingkungan maupun masyarakat yang terdapat disekitarnya sehingga yang tidak merusak ataupun berdampak merugikan, setidaknya tentang menghilangkan atau mengurangi dari dampak negatif dari pendirian serta kegiatan produksi perusahaan. Untuk mengetahui pengaturan sanksi hukum bagi PT yang tidak melakukan kewajiban Coorporate Social Responsibility berdasarkan studi dari Putusan MK RI No. 53/PUU-VI/2008 tentang Judicial Review Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Pendekatan yang dilaksanakan melalui cara melangsungkan telaah terhadap seluruh undang-undang maupun peraturan yang mempunyai keterkaitan terhadap isu hukum yang sedang dihadapi. Hendaknya pemerintah selaku pembuat undang-undang lebih ditegaskan lagi perarturan tentang sanksi dari pelanggaran Coorporate Social Responsibility di pasal yang sudah dijelaskan agar tidak menimbulkan kekaburan norma. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban CSR berdasarkan studi dari putusan Mahkamah Konstitusi RI No.53/PUU-VI/2008 tentang judicial review pasal 74 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang PT.]]>
<![CDATA[The Role of International Arbitration Institutions in Resolving Business Disputes Between Countries ]]>
<![CDATA[Arsal, Fathur Riyadhi]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2137
<![CDATA[Arbitration is an option that businesses frequently use to resolve conflicts. Arbitration, as an institution in the field of judicial proceedings outside of public courts, is a highly useful way of settling disputes or disagreements that arise in the fulfillment of agreements or contracts, particularly in both national and international private law. This arbitration organization is commonly utilized in commercial and investment transactions. In this research, the approach used is normative juridical, which evaluates and tests secondary facts in the form of positive law. This research is descriptive and analytical in nature. arbitration is a way of resolving a civil dispute outside the public courts based on an arbitration agreement made in writing by the parties to the dispute. Individuals or institutions can settle disputes through arbitration. Arbitration is increasingly being utilized to settle national and international commercial disputes. The role of international arbitration is facilitated by the existence of international arbitral institutions. These bodies include The London Court of International Arbiitration, The Court of Arbitation Of The International Chamber Of Commerce, The Arbitration Institute Of The Stockholm Chamber Of Commerce, and Indonesian National Arbitration Board.]]>
<![CDATA[Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisisan Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ]]>
<![CDATA[Ramadhani, Fandika Wahyu]]>;
<![CDATA[suyatna, Suyatna]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2185
<![CDATA[Penelitian ini menginvestigasi penerapan Keadilan Restoratif dalam penanganan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dengan menyelami aspek-aspek keadilan restoratif yang bisa diterapkan pada kasus kecelakaan lalu lintas. Mengidentifikasi inovasi-inovasi ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan penegakan hukum dalam bidang kecelakaan lalu lintas, mengingat keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian kasus. Studi ini menggunakan pendekatan hukum berupa pendekatan normatif yuridis dengan metode yuridis normatif. Meskipun kecelakaan lalu lintas dianggap sebagai tindak pidana, peneliti menemukan bahwa penyelesaiannya sering melibatkan mekanisme di luar sistem pidana, dengan sekitar 98,32%, 98,23%, dan 98,5% dari kasus yang diselesaikan melalui keadilan restoratif di yurisdiksi Kabupaten Jember dari 2021 hingga 2023. Hasil penelitian menyoroti kompleksitas menyeimbangkan prinsip keadilan restoratif dengan regulasi hukum, serta menekankan perlunya penyempurnaan administratif untuk memastikan implementasi penuh. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan pengetahuan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan penegakan hukum dalam penanganan kecelakaan lalu lintas.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Secara Sepihak dengan Akta Hibah Wasiat (Berdasarkan Putusan No. 560/PDT.G/205/PN.Sby, Jo. No. 60/PDT/2017/PT Sby, Jo. No. 1568 K/PDT/2018) ]]>
<![CDATA[Annisa', Rofi']]>;
<![CDATA[Reykasari, Yunita]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2209
<![CDATA[Penerima hibah wasiat, pemberi atau pewaris berhak menentukan siapa saja yang menerima hibah wasiat tersebut. Penerima tersebut bisa datang dari keluarga pewaris atau bukan dari keluarga pewaris. Salah satu contoh yang menjadi permasalahan mengenai hibah wasiat adalah pada Putusan Nomor 560/Pdt.G/205/PN.Sby, Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT SBY, dan Putusan Nomor 1568 K/Pdt/2018 yang mana hakim tidak mengabulkan terkait dengan gugatan hak mutlak (legitime portie) anak pertama dikarenakan orang tua dari anak tersebut memberikan secara rgseluruhnya kepada anak kedua tanpa sepengetahuan dari anak pertama selaku ahli waris. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah peralihan hak atas tanah dengan aktra hibah wasiat dapat dilaksanakan secara sepihak tanpa sepengetahuan ahli waris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah proses peralihan hak atas tanah dengan akta hibah wasiat dapat dilaksanakan tanpa sepengetahuan ahli waris dan manfaatnya adalah memberikan informasi serta ilmu mengenai hukum peralihan hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif (legal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Berdasarkan Pasal 914 KUHPer, setiap ahli waris berhak mendapatkan bagian mutlak. Meskipun Penggugat adalah WNA, Penggugat masih bisa mendapatkan bagian mutlak berdasarkan uang penjualan tanah hibah wasiat dan tidak memiliki hak atas tanah di Indonesia. Akan tetapi peralihan hak atas tanah bisa dilakukan secara sepihak dengan akta hibah wasiat dengan catatan bahwa penuntutan terhadap bagian mutlak tidak lebih dari 3 tahun setelah adanya akta hibah wasiat tersebut dan dalam gugatan tersebut yang diajukan oleh penggugat juga kurang pihak karena tidak mendudukkan notaris dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, sehingga gugatannya cacat error in persona serta gugatan tersebut harus dinyatakan secara jelas siapa pemilik tanah tersebut.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Isbat Nikah terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Ardani, Mochamad Fakhri Bimo]]>;
<![CDATA[Suhadi, Manan]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2212
<![CDATA[Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan dimana Undang-Undang tersebut telah mengakui anak sebagai seorang individu yang berhak mendapatkan sebuah perlindungan, pemenuhan atas hak-haknya sebagai individu, dan memiliki tanggung jawab sesuai dengan usianya. Berbicara tentang anak pastinya tidak dapat lepas dari sebuah ikatan perkawinan, Karena setiap anak berasal dari sebuah perkawinan antara lawan jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Perkawinan Tahun 1974 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.” Tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat Indonesia lebih memilih untuk melakukan perkawinan siri dimana perkawinan tersebut tidak dicatatkan sehingga berdampak negatif pada perkawinan dan terutama pada kedudukan dan status hukum anak dimana kedudukan dan status hukum anak hasil perkawinan siri tersebut tidak sama dengan anak yang berasal dari perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut tidak diakui dan tidak memiliki akta nikah sehinnga pada anak tidak tercantum nama ayah dan hanya tercantum pada ibunya. Pemerintah telah memiliki solusi kepada pasangan suami isteri yang belum memiliki buku nikah atau bagi suami istri yang perkawinannya belum dicatatkan yaitu dengan melakukan Itsbat Nikah dimana tentunya Itsbat Nikah ini memiliki pengaruh yang baik untuk meringankan permasalahan yang dialami oleh pasangan dalam mencatatkan kembali perkawinan yang sudah dilakukan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis kedudukan status hukum dari anak Itsbat Nikah dengan status hukum anak yang sah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu secara normatif dan penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan perundang- undangan (Statute Approach). Dengan dilakukannya Itsbat nikah maka terpenuhilah Pasal 2 Undang-Undang tentang perkawinan tahun 1974 dan perkawinan tersebut dicatatkan sehingga anak memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak sah karena dicantumkannya nama ayah dan ibu di akta kelahiran anak tersebut dan statusnya menjadi jelas di mata hukum]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Tenaga Kerja Pasca Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Iqbal Mahdi, Muhammad]]>;
<![CDATA[Ubaidillah, Lutfian]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2213
<![CDATA[Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap kegiatan produksi suatu perusahaan, hal tersebut mengakibatkan pendapatan perusahaan juga berkurang. Sehingga, untuk pemenuhan hak tenaga kerja terabaikan dan dampaknya ialah marak terjadinya perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa hak tenaga kerja PT. Muroco Kota Jember pasca Corona Virus Disease (Covid- 19) berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yakni yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil dari penelitian ini ialah dapat ditemukan solusi bahwa perselisihan hubungan kerja dapat diselesaikan dengan melibatkan para pihak untuk mencegah terjadinya PHK, memberitahukan terkait permasalahan yang terjadi, melibatkan perundingan bipartit, dan mediasi. Perlindungan hukum terhadap hak pekerja akibat PHK di PT. Muroco Kota Jember tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, karena pekerja/buruh tersebut tidak mendapatkan haknya berupa uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja setelah melakukan PHK. Pengusaha dimungkinkan menggunakan pandemi Covid-19 sebagai alasan force majeure untuk melakukan PHK, Adanya kebijakan Pemerintah yang menetapkan pandemic Covid-19 sebagai bencana nasional serta dikeluarkannya sejumlah peraturan hukum memperkuat alasan pengusaha untuk menyatakan pandemi Covid-19 sebagai suatu peristiwa force majeure.]]>
<![CDATA[Kontroversi Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sugiharta, Iqbal Rifanda]]>;
<![CDATA[Fauziyah, Fauziyah]]>;
<![CDATA[Fitri, Icha Cahyaning]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2260
<![CDATA[Latar belakang pengisian kekosongan jabatan Gubernur adanya dampak pemilu serentak 2024. Terkait pengisian kekosongan jabatan di atur dalam Pasal 201 ayat (10) undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan: “untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Adanya Undang- Undang No. 10 tahun 2016 yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 tahun 2023 yang menyatakan Pengusulan Penjabat Gubernur dilakukan oleh: a. Menteri; dan b. DPRD melalui ketua DPRD Provinsi, sedangkan Pasal 9 ayat (1) mengenai Pengusulan Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota dilakukan oleh: a. Menteri; b. Gubernur; dan c. DPRD melalui ketua DPRD Kabupaten/Kota. Pemilihan penjabat Gubernur, yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan di tengah kosongnya jabatan Gubernur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengangkatan pengganti jabatan gubernur sesuai dengan konsep demokrasi di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian kekosongan jabatan gubernur dipilih melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi melalui ketua DPRD Provinsi. Tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat dapat mengakibatkan berbagai masalah yang serius. Beberapa dampak yang mungkin timbul antara lain; Penghidupan Kembali Peran Dwi Fungsi ABRI, Diharmonisasi Antara Penyelenggara Pemerintah Daerah, Bertentangan dengan Prinsip Otonomi Daerah dan Demokrasi. Bahwa proses penunjukan penjabat kepala daerah dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat serta mengikuti prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah.]]>
<![CDATA[Sinkronisasi Hukum Pengaturan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Menurut Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ]]>
<![CDATA[Airlangga, Ubaidillah Arya Wahyu]]>;
<![CDATA[Suryokencono, Pramukhtiko]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2278
<![CDATA[Seiring perkembangan teknologi yang semakin tahun semakin canggih, trobosan yang diciptakan kepolisian republik indonesia juga semakin canggih yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang diberi nama ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement). Dalam mekanisme ETLE, bagi pelanggar yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan denda yang sudah diatur sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sinkronisasi hukum pengaturan ETLE menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, menjelaskan, dan menganalisis kesesuaian regulasi ETLE sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang terkait dengan penggunaan kembali tilang manual. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan keselarasan regulasi ETLE sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Metode yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sejalan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengatur dengan jelas mengenai posisi sistem elektronik/dokumen elektronik sebagai bukti yang sah. Secara vertikal, terdapat keselarasan dalam ketentuan sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2022 Tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Surat Telegram Nomor ST/830/IV/HUK.6.2./2023 yang menegaskan bahwa ETLE adalah salah satu metode penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian.]]>
