Indonesian Journal of Law and Justice
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Articles
358 Documents
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Mengidap Gangguan Perkembangan Kejiwaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 380/Pid.B/2018/PN.Prp) ]]>
<![CDATA[Maajid, R.R., Kirana]]>;
<![CDATA[Kencono, Pramutikho Suryo]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2931
<![CDATA[Penulisan ini dilatarbelakangi oleh kehidupan di Masyarakat yang Tingkat kejahatan semakin meningkat. Kejahatan dapat dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dalam Hukum Pidana seseorang yang telah melakukan kejahatan dengan berbagai macam cara yang serba modern, baik alat yang digunakan maupun modus perbuatannya. Dalam memutus suatu perkara dibutuhkan pertimbangan hukum, yaitu alasan-alasan hukum atau dasar dari pemikiran hakim dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan hukum ini yang digunakan sebagai analisis, argumentasi, dan juga kesimpulan hakim. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. yaitu menganalisis undang-undang. Penelitian hukum normatif (normatif law research), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Adapun rumusan masalah yang diambil dalam penulisan ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang mengidap gangguan perkembangan kejiwaan. Maka tujuan dari penulisan ini yakni, Untuk mengetahui apakah tepat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap tindak pidana dalam Putusan Nomor : 380/Pid.B/2018/PN.Prp.]]>
<![CDATA[Analisis Konstitusi Pada Implikasi Hukum Penundaan Pemilu 2024 Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fizria Cahya, Egidhea]]>;
<![CDATA[Suryono, Ahmad]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2932
<![CDATA[Penulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya penundaan Pemilu 2024 terhadap system Demokrasi di Indonesia. Adanya penundaan tersebut tidak hanya memiliki dampak praktis terhadap proses demokrasi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan hukum terkait dengan konstitusi dan sistem demokrasi di negara ini. Di Indonesia sendiri penundaan pemilu 2024 tidak hanya berdampak pada jadwal politik dan administratif, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap sistem demokrasi di Indonesia sperti ketidakpastian politik, ketidaklegitan pemerintah, bahkan adnya ketidaksetaraan politik. Penulisan ini menggunakan metode penelitian analisis normatif dan studi kasus. Penelitian hukum normatif (normatif law research), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan prilaku setiap orang. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah Bagaimana konstitusionalitas penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 berdasarkan UUD NKRI 1945. Maka tujuan dari penulisan ini yakni melakukan analisis terhadap konstitusionalitas penundaan pelaksanaan pemilu 2024 dan implikasi hukum dari penundaan pemilu 2024 terhadap sistem demokrasi di Indonesia.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ]]>
<![CDATA[Sholehah, Wildatus]]>;
<![CDATA[Ubaidillah, Lutfian]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2949
<![CDATA[Ketidakjelasan dalam kasus dispensasi kawin, masyarakat berbondong-bondong mengajukan permohonan, karena tidak menjelaskan keadaan yang dapat dianggap mendesak dan usia minimal anak yang dapat memperoleh dispensasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui alasan mendesak dalam pengajuan dispensasi kawin dari berlakunya Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan. Metode Penelitian normatif melihat konsep hukum dan undang-undang. Hasil penelitian bahwa batas usia minimal pernikahan dan persyaratan untuk dispensasi harus dipertimbangkan secara menyeluruh dalam melindungi hak anak dan memastikan pertumbuhannya. Alasan mendesak untuk dispensasi juga harus dipertimbangkan secara menyeluruh, dan keputusan pengadilan harus berpusat pada kepentingan terbaik anak. Kesimpulan dari penelitian bahwa Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan harus menghormati hak-hak anak untuk tumbuh kembang dan merupakan opsi terakhir. Dalam kebanyakan kasus, diberikan untuk menghindari perzinahan atau untuk mencegah calon mempelai hamil sebelum nikah.]]>
<![CDATA[PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU PERJUDIAN ONLINE DALAM PRAKTEK PERADILAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 191/Pid.B/2021/PN.Jmr) ]]>
<![CDATA[Ubaidillah, Lutfian]]>;
<![CDATA[Rohman, Arik Taufiqur]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2952
<![CDATA[Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Indonesia tidak terlepas dari norma dan aturan yang berlaku, sehingga warga negara selalu terikat dengan norma dan aturan tersebut. Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak negatif berupa peluang untuk melakukan kejahatan siber, termasuk perjudian online. Perjudian online dikategorikan sebagai cyber crime dan diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Mengacu pada Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Namun, dalam praktek peradilan, masih ada perkara perjudian online yang diputus menggunakan Pasal 303 KUHP, seperti pada putusan Pengadilan Negeri Nomor: 191/Pid.B/2021/PN.Jmr. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk menganalisis bagaimana penuntutan terhadap pelaku perjudian online dalam praktek peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas lex specialis harus diperhatikan dalam pembuatan tuntutan hukum. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum terkait perjudian online di Indonesia.]]>
<![CDATA[Penahanan Terhadap Terdakwa Anak Melakukan Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus : Putusan Nomor 1/PID.Sus/2022/PN.Bdw) ]]>
<![CDATA[Alfarisi, Charis]]>;
<![CDATA[Ubaidillah, Lutfian]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2973
<![CDATA[Anak yang terlibat dalam perkara pidana, baik sebagai korban, saksi, maupun tersangka atau terdakwa, berhak memperoleh perlindungan hukum, terutama ketika dilakukan upaya paksa seperti penangkapan atau penahanan. Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa anak berbeda dengan terdakwa dewasa karena ada ketentuan khusus yang berlaku. tujuan dari penelita ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengeluarkan penetapan penahanan terhadap anak. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang (Statute approach), pendekatan kasus (Case approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual approach) dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa syarat Penahanan terhadap anak terdapat didalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Merujuk pada surat penetapan Penahanan yang tahap pertama dan kedua hakim mempertimbangkan dalil dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang UU perlindungan anak, maka seharusnya tidak dilakukan Penahanan karena Dakwaan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.]]>
<![CDATA[Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris ]]>
<![CDATA[Putri, Dea Rahmadani Kusuma]]>;
<![CDATA[Purwaningsih, Sri Budi]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2994
<![CDATA[Penelitian ini mengeksplorasi penerapan prinsip klausul baku dalam kontrak pintar pada platform Vyndao berbasis blockchain Vexanium. Penelitian ini mengatasi kekhawatiran yang berkembang mengenai kejelasan dan keadilan klausul baku dalam kontrak pintar, yang pada dasarnya sepihak dan dapat menyebabkan eksploitasi konsumen. Dengan menggunakan pendekatan legislatif dan metode studi kasus, penelitian ini menelaah kerangka hukum dan aplikasi dunia nyata, berfokus pada putusan Mahkamah Agung No. 278/Pid.B/2020/PN.SDA, terkait dengan pemalsuan sertifikat tanah. Studi ini menggabungkan sumber hukum primer dan sekunder, menganalisis jual beli tanah warisan dan konsekuensi hukum dari transaksi tersebut berdasarkan hukum agraria Indonesia. Temuan menunjukkan adanya masalah signifikan dalam penegakan klausul baku, menyoroti kurangnya informasi yang jelas dan akurat dalam kontrak pintar, yang merusak keabsahan perjanjian dan perlindungan konsumen. Studi ini menyimpulkan bahwa ketentuan kontrak yang jelas, transparan, dan seimbang sangat penting untuk mencegah sengketa hukum dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, sehingga melindungi kepentingan konsumen dalam transaksi berbasis blockchain.]]>
<![CDATA[Implementasi Prinsip Efektifitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di BUMDes ]]>
<![CDATA[Ibrahim, Danie]]>;
<![CDATA[Phahlevy, Rifqi Ridlo]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2995
<![CDATA[Implementasi prinsip efektifitas dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa oleh BUMDes memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. BUMDes harus memastikan barang dan jasa yang dibeli memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini melibatkan perencanaan yang matang dan identifikasi yang akurat terhadap penetapan kriteria dan evaluasi yang jelas. Efisiensi dalam pengadaan barang berfokus pada optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang hemat biaya. Pada pelaksanaannya, Untuk mencapai hasil yang maksimal BUMDes memerlukan regulasi yang dijadikan pedoman pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini terdapat 2 regulasi yang mengatur terkait hal tersebut yakni, Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 dan LKPP No. 12 Tahun 2019. Dengan adanya hal ini, penulis melakukan penelitian untuk menganalisis efektifitas serta efisiensi regulasi dalam implementasinya dilapangan. Penulis menemukan hasil bahwa Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 lebih efektif dan efisien sebagai panduan dalam pengadaan barang dan jasa di BUMDes hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan di Desa Kebonagung dengan Desa Glagaharum yang berpedoman pada Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 dalam pengadaan barang dan jasa pada BUMDes. Permendesa mengatur prosedur pengadaan barang dan jasa secara rinci dengan memberikan kerangka kerja yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes dan memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara efektif dalam mendukung pembangunan di BUMDes.]]>
<![CDATA[Dialektika Kesejahteraan Sosial dalam Perizinan Warung Kopi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Al-Akbar, Wildan]]>;
<![CDATA[Phahlevy, Rifqi Ridlo]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2996
<![CDATA[Meningkatnya jumlah kedai kopi di Indonesia telah memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi, namun juga menimbulkan tantangan bagi bisnis lokal dan masyarakat. Studi ini mengeksplorasi regulasi perizinan bisnis di Indonesia melalui penelitian hukum normatif dan analisis statutory. Secara khusus, studi ini memfokuskan pada implementasi regulasi tersebut menggunakan Sistem Pendaftaran Perizinan Terintegrasi (Online Single Submission System, OSS) untuk bisnis kedai kopi. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun OSS menyederhanakan proses perizinan dan mencakup ketentuan kesejahteraan sosial, sistem ini tidak secara memadai mengatasi potensi dampak negatif bagi pemangku kepentingan yang terkena dampak. Temuan ini menyoroti perlunya kebijakan yang memastikan pertimbangan kesejahteraan yang komprehensif di tengah ekspansi cepat bisnis kedai kopi di Indonesia.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pendirian BUMDes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Kusdiyanto, Mokhammad Angga]]>;
<![CDATA[Pahlevy, Rifqi Ridlo]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2997
<![CDATA[Penelitian ini menyelidiki pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara yuridis pasca UU Desa, khususnya memeriksa kepatuhan mereka terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang status badan hukum BUMDes. Melihat adanya kesenjangan dalam kepatuhan terhadap peraturan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pengembangan BUMDes. Dengan menggunakan pendekatan metodologis normatif, termasuk analisis perundang-undangan dan historis, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pemerintah daerah memainkan peran penting dalam memfasilitasi pendirian BUMDes yang patuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes yang tidak sejalan dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 berisiko tidak memiliki status badan hukum resmi, sehingga tidak memiliki perlindungan hukum yang penting. Temuan ini menggarisbawahi perlunya pendaftaran segera dan kesesuaian hukum BUMDes, yang menekankan implikasi yang lebih luas terhadap legitimasi operasional dan dukungan pemerintah.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana pada Kasus Pembakaran Hutan Tanpa Izin yang Sah ]]>
<![CDATA[Rangga, Naufal Catur]]>;
<![CDATA[Rosnawati, Emy]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2998
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana dalam kasus pembakaran hutan tanpa izin di Bangka Belitung, Indonesia, untuk menjawab kesenjangan yang signifikan dalam peraturan lingkungan hidup di tengah-tengah pemanasan global. Berfokus pada putusan PN Sungailiat (No. 16/Pid.B/LH/2020, 395/Pid.B/LH/2020, dan 17/Pid.B/LH/2020), penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis penerapan hukum seperti UU Kehutanan No. 41/1999 dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan No. 18 Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum yang efektif sesuai dengan kerangka kerja legislatif, menggarisbawahi perlunya mekanisme yang kuat untuk mencegah kegiatan hutan ilegal. Studi ini menyoroti implikasi bagi para pembuat kebijakan dalam meningkatkan penegakan hukum untuk mempertahankan integritas lingkungan.]]>
