cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Law and Justice
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30310016     DOI : https://doi.org.10.47134/lawjustice
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 358 Documents
 10   11   12   13   14 
Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan Shandyana, Jullia Putri
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2806

Abstract

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba seperti halnya manusia pada umumnya mempunyai hak-hak yang juga harus dilindungi oleh hukum. Hak-hak yang harus dilindungi tersebut adalah hak-hak yang sifatnya non-derogable rights. Sebagai narapidana memang ada sebagian hak-haknya yang untuk sementara ditangguhkan oleh negara dan beberapa hak dapat dicabut sebagai pidana tambahan sesuai yang tercantum pada Pasal 35 KUHP, namun sebagai manusia, para narapidana ini tetap memiliki hak yang harus dihormati, dalam rangka mengimplementasikan pemenuhan hak bagi narapidana, pemerintah telah membentuk Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang ini dibentuk untuk memperkuat sistem pemasyarakatan di Indonesia yang dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur Maulana, Dito Adhitia; Reykasari, Yunita
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2810

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena perkawinan dini yang masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia, meskipun sudah ada aturan yang membatasi usia minimal untuk menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur telah tercermin dalam praktik berhukum di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah nominal-empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur tidak tercermin dalam praktik di masyarakat. Sebagai contoh, di SMA Negeri 4 Jember, terdapat peraturan yang mengharuskan anak yang menikah di bawah umur untuk dikembalikan kepada orang tuanya, sehingga anak tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan. Penelitian ini menyarankan agar peraturan di sekolah-sekolah yang mengatur tentang anak yang menikah di bawah umur perlu dievaluasi dan diubah untuk memastikan bahwa anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur dapat diwujudkan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak-hak anak dapat ditingkatkan.
Analisis Yuridis Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.325/Desawongsorejo dalam Perkara Putusan Nomor. 578/K/TUN/2020 Jo Putusan Nomor. 112/B/2020/PT.TUN SBY Jo Putusan Nomor. 128/G/2019/PTUN.SBY Amara Bittaqwa, Billa; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2812

Abstract

Sertfikat pada dasarnya merupakan suatu bukti yang sah dalam membuktikan suatu keterangan fisik dan juga hukum yang ada di dalamnya. Namun apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan sertifikat secara administrative, maka sertifikat dianggap tidak valid. Hal tersebut dapat menimbulkan pembatalan Sertifikat Hak Milik karena cacat hukum administratif dengan membatalkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan dalam hal yaitu adanya cacat hukum dalam penerbitan sertifikat. Kasus yang terjadi akibat adanya pembatalan sertifikat terjadi di Desa Wongsorejo dari Penggungat (warga sipil) dan Tergugat Intervensi II (BPN), dimana terdapat lahan seluas 30m2 dengan kepemilikan yang tumpang tindih. Kondisi tersebut diajukan terhadap Pengadilan Negeri Banyuwangi. Namun pihak Penggugat tidak melanjutkan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Banyuwangi melainkan melalukan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya untuk melakukan Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Milik. Sehingga dapat dikatan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan antara putusan tingkat pertama dan banding karena tingkat pertama tidak bertanggung jawab dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo sebab bukan kewenangan absolut. Perkara a quo ini menjadi perkara perbuatan melawan hukum sehingga yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Banyuwangi.
Penerapan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Penertiban PKL di Alun-Alun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Septiawan, Faisal Aditya; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2815

Abstract

Perkembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) sering kali menimbulkan permasalahan di kota-kota. PKL biasanya menduduki ruang-ruang publik seperti trotoar, taman, pinggir jalan, di atas irigasi, jembatan, bahkan di tengah taman kota dan alun-alun. Di Kabupaten Jember, perkembangan PKL terlihat cukup pesat, sehingga sering terjadi kericuhan dalam proses penertiban karena banyak dari mereka yang menolak penggusuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap PKL yang berjualan di area alun-alun. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), metode yuridis empiris yang berfokus pada analisis prinsip-prinsip dan standar dalam hukum positif, serta pendekatan kasus (Case Approach). Hasil dari penelitian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2008, pedagang kaki lima harus memiliki izin lokasi, yang berlaku selama satu tahun dan tidak dipungut biaya. Mereka juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan, menjaga kebersihan, dan membayar retribusi. Penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Jember diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2008 dan Perbup No. 36 Tahun 2009. Pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin dapat digusur atau ditertibkan oleh polisi pamong praja.
Optimalisasi Peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menangani Konflik Antar Narapidana Demi Kesejahteraan Psikologis di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia Penisa, Atia Mona; Andesta, Gena; Lofita, Hesti; Sitorus, Laura Elizabeth Valentina; Arso, Dimas Dwi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2831

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan meningkatnya jumlah narapidana sehingga menyebabkan banyak terjadinya konflik di dalam Lembaga Pemasyarakatan (lapas). Hal ini menunjukkan bahwa perlunya peran penting dari para petugas dalam mengawasi dan meningkatkan keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar bisa menghindari serta mengatasi berbagai konflik yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dapat mempengaruhi kemampuan petugas lapas dalam menangani konflik di lapas, dan untuk meningkatkan peran dari petugas Lembaga Pemasyarakatan supaya dapat mencegah timbulnya konflik antar narapidana serta terciptanya Lembaga Pemasyarakatan yang memang benar-benar sebagai tempat binaan bagi para pelaku tindak pidana agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif yang akan menggunakan pendekatan Konseptual. Dimana pendekatan ini berkaitan dengan pemahaman dan menganalisis konsep-konsep mengenai petugas lapas, konflik antar narapidana dan kesejahteraan psikologis di Lembaga Pemasyarakatan. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bahwa perlunya petugas lapas yang berkualitas, kerjasama dengan psikolog dan adanya upaya untuk meningkatkan peran petugas lapas dalam menangani konflik antar narapidana demi kesejahteraan psikologis narapidana serta peran pemerintah dalam pemenuhan sarana dan prasarana lapas.
Akibat Hukum Peralihan Debitur Terhadap Rumah Subsidi Sebelum 5 Tahun Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 35/Prt/M/2021 Kabupaten Jember Buana, Reza Nalendra; Suryono, Ahmad
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2885

Abstract

Dalam kasus rumah sejahtera tapak atau rumah sejahtera susun, hak debitur rumah hanya dapat disewakan atau dialihkan jika telah dihuni selama lebih dari lima tahun untuk rumah satuan tapak. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang seberapa efektif peralihan hak debitur rumah subsidi menyebabkan banyak masalah, seperti klien yang melakukan peralihan hak debitur rumah sebelum lebih dari lima tahun dan dengan berbagai alasan harus menggunakan jasa notaris untuk menyelesaikan proses. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui akibat hukum peralihan debitur terhadap rumah sebelum 5 tahun berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 35/PRT/M/2021 di Kabupaten Jember. Metode penelitian yang diterapkan ialah pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan studi kasus. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akibat hukum yang timbul dari peralihan debitur sebelum lima tahun tanpa persetujuan dari pihak berwenang, dapat mengakibatkan pengembalian dana yang telah diperoleh melalui Bank Pelaksana Selain itu, debitur yang melakukan peralihan tanpa izin dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. Kesimpulan dari penelitian ini ialah Akibat hukum dari peralihan debitur sebelum lima tahun tanpa izin pihak berwenang pada kasus di Perumahan Grand Permata Agung meliputi pengembalian dana yang diperoleh melalui Bank Pelaksana dan sanksi administratif berupa denda. Debitur baru tidak dapat mengurus proses balik nama karena proses peralihan dianggap tidak sah.
Akibat Hukum Akta Notaris Yang Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Izazi, Nadhilah; Adiwinarto, Sulistio
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2894

Abstract

Berbagai undang-undang dan peraturan mengatur tugas notaris dalam kasus pencucian uang. Notaris harus mematuhi peraturan mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi mencurigakan agar mereka tidak terlibat dalam tindak pidana. Notaris yang melakukan pencucian uang dapat didakwa dan menghadapi hukuman pidana dan administratif. Metode penelitian normatif digunakan, yang melihat konsep hukum dan undang-undang. Menurut penelitian ini, notaris yang terlibat akan dihukum, dan notaris yang tidak terlibat tidak akan dihukum. Tujuan pertama untuk mengetahui apa yang terjadi jika notaris terlibat dalam pencucian uang. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui apa yang terjadi jika notaris terlibat dalam tindak pidana ini. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa jika notaris terlibat dalam pencucian uang, izin mereka akan dicabut, mereka dapat diadili secara pidana, diberi sanksi administratif, dan mungkin juga dihukum. Kata Kunci: Notaris, Tindak Pidana, Pencucian Uang Abstract: Various laws and regulations govern the duties of notaries in cases of money laundering. Notaries must comply with regulations to identify clients and report suspicious transactions to avoid involvement in criminal activities. Notaries who engage in money laundering can be prosecuted and face criminal and administrative penalties. Normative research methods, which examine legal concepts and laws, are used. According to this research, notaries who are involved will be punished, while those who are not involved will not be punished. The first objective is to determine what happens if a notary is involved in money laundering. The second objective is to determine what happens if a notary is involved in this criminal act. The research concludes that if a notary is involved in money laundering, their license will be revoked, they can be criminally prosecuted, given administrative sanctions, and possibly punished.
The Formation of Political Persuasion: a Philosophical Analysis Avazovich, Shernazarov Ravshan
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2904

Abstract

This article theoretically analyzes the essence of the concept of political faith and the basis of important processes and trends in the political, social and cultural spheres of modern society. At the same time, in today’s era of globalization, it is thought that only a person with a strong political persuasion can understand the meaning and essence, causes and consequences of various processes, and only a person with a fully settled political persuasion can be an active participant in the processes taking place in the social space.
Tanggung Gugat Perusahaan Farmasi Terhadap Konsumen Mengkonsumsi Obat Sirup Yang Mengandung Etilen Glikol Dan Dietilen Glikol (Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak) Aryawati, Khofifah Ayu; Ubaidillah, Luthfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2911

Abstract

Pada bulan Agustus 2022 di Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menerima laporan adanya peningkatan tajam kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (AKI). Menteri Kesehatan (Menkes) mengumumkan bahwa sirup yang mengandung Ethylene Glycol (EG) dan Diethylene Glycol (DEG) memiliki konsentrasi ceramaran 400 kali lipat lebih banyak dari 0,5 mg/kg yang seharusnya digunakan. Penelitian ini mengkaji bagaimana Pertanggungjawaban Perusahaan Farmasi Terhadap Konsumen yang Mengkonsumsi Obat Sirup Mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak) dengan menggunakan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Pasal 1 angka (5) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik dan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal ini dapat berupa sanksi perdata berupa ganti rugi kepada konsumen yang telah mengkonsumsi obat yang tidak sesuai dengan standar BPOM.
Tinjauan Yuridis Tehadap Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg) Yudha, Angga; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2922

Abstract

Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA/Plg hakim memberikan status ahli waris kepada anak angkat dan mewariskan harta kepadanya lebih dari 1/3 bagian. Dalam putusan tersebut bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, karena pewaris masih memiliki kerabat yang berhak atas warisan. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai kedudukan Hukum anak angkat terhadap hak waris dalam harta peninggalan berdasarkan putusan studi kasus Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg. Putusan tersebut mencederai rasa keadilan bagi ahli waris menurut hukum Islam. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang (Statute approach), pendekatan kasus (Case approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual approach) dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian menjelaskan dalam kasus putusan No. 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg, terdapat kekurangan dalam pertimbangannya karena kurang memperhatikan aspek non-yuridis yang mendasari situasi Kiki Wahyuni sebagai anak angkat, serta faktor-faktor lain yang relevan. Hakim hanya menggunakan pertimbangan yuridis, yaitu pertimbangan yang diungkapkan dalam persidangan dan yang diatur oleh Undang-Undang sebagai hal yang harus diperhitungkan dalam putusan.

Page 12 of 36 | Total Record : 358

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2026): March Vol. 3 No. 2 (2025): December Vol. 3 No. 1 (2025): September Vol. 2 No. 4 (2025): June Vol. 2 No. 3 (2025): March Vol. 2 No. 2 (2024): December Vol. 2 No. 1 (2024): September Vol. 1 No. 4 (2024): June Vol. 1 No. 3 (2024): March Vol. 1 No. 2 (2023): December Vol. 1 No. 1 (2023): September More Issue