cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Law and Justice
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30310016     DOI : https://doi.org.10.47134/lawjustice
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 358 Documents
 32   33   34   35   36 
Analisis Wanprestasi dalam Pemenuhan Layanan Konser oleh Mecimapro: Studi Hukum Perdata Shofa, Ghaziyah; Fauzhia, Ira; Rohmatin, Rifa
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5368

Abstract

This study aims to analyze breach of contract in the fulfillment of concert services by Mecimapro from a civil law perspective, as well as the legal consequences for consumers. The method used in this study is a normative legal method with a legislative and case approach. The legal material consists of primary sources, including the Indonesian Civil Code and the Consumer Protection Law, as well as secondary sources such as law books and scientific journals. The results of the study show that the discrepancy between the promised concert services and their actual implementation can be legally categorized as a breach of contract. The legal consequences include the right of consumers to file claims for compensation, refunds, or other forms of restitution in accordance with applicable laws. Therefore, concert organizers are legally responsible for consumer losses in order to ensure legal certainty and consumer protection.
Analisis Hukum Batasan Tanggung Jawab dan Perlindungan Pasien Dalam Penggunaan Robotic Surgery Untuk Tindakan Pembedahan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Utama Sukarna, Putu; Winata, I
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5394

Abstract

Penerapan bedah robotik telah meningkat secara signifikan karena presisinya, sifat invasifnya yang minimal, dan waktu pemulihan yang lebih singkat. Namun, penerapannya di fasilitas kesehatan primer menimbulkan masalah hukum yang kompleks, termasuk tanggung jawab profesional, tanggung jawab institusional, tanggung jawab produk, dan sejauh mana perlindungan pasien ketika terjadi kesalahan teknologi atau manusia. Studi ini menganalisis kerangka hukum Indonesia yang mengatur bedah robotik dan meninjau mekanisme perlindungan pasien, persyaratan informed consent, dan kompetensi operator. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menyoroti kebutuhan mendesak akan peraturan khusus yang mengatur teknologi medis canggih untuk menjamin keselamatan pasien dan kepastian hukum.
Pengawasan Ombudsman Terhadap Maladministrasi Pelayanan Publik Yanti, Dinda; Agustina, Anggi; Defna, Saniyyah; Nurcahyati; Sari, Nurmala
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5398

Abstract

Maladministrasi dalam pelayanan publik merupakan permasalahan struktural yang mencerminkan disfungsi hukum administrasi negara sekaligus kegagalan penerapan prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep maladministrasi dalam pelayanan publik, peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas eksternal, hambatan yang dihadapi dalam pengawasan maladministrasi, serta upaya penguatan peran Ombudsman dalam menjamin hak warga negara atas pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan dokumen relevan lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi tidak hanya disebabkan oleh kesalahan individual aparatur, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya akuntabilitas, transparansi, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam pencegahan dan penyelesaian maladministrasi melalui mekanisme pengaduan, investigasi, dan pemberian rekomendasi, namun efektivitasnya masih dibatasi oleh lemahnya daya ikat rekomendasi, resistensi birokrasi, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kewenangan hukum Ombudsman, sinergi antar lembaga pengawas, transformasi digital sistem pengaduan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan partisipasi publik sebagai langkah sistemik untuk mewujudkan pelayanan publik yang berlandaskan prinsip good governance.
Implementasi Pengelolaan Pengaduan Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Riswantoro, Bagus; Reykasari, Yunita
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5445

Abstract

Tujuan penelitian ini, Untuk Mengetahui Pengelolaan Pengaduan Telah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009. Kedua, Untuk Implementasi Pengelolaan Pengaduan Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Metode penelitian yang diterapkan ialah pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. Temuan penelitian bahwa Pengelolaan pengaduan di Kecamatan Rambipuji tidak berjalan sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 karena belum terpenuhinya hak masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara layak dan terjamin, dan Implementasi pengelolaan pengaduan di Kecamatan Rambipuji tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga strategi penting dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Pengelolaan pengaduan tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik karena belum terpenuhinya hak masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara layak dan terjamin, dan Implementasi pengolaan pengaduan pelayanan adminitrasi di kecamatan rambipuji belum terlaksana secara optimal ditunjukkan dengan tidak tersedianya tempat atau sarana pengaduan yang khusus. Pelayanan publik  perlu membentuk partisipatif dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses program pelayanan dan juga kegiatan dalam lingkup masyarakat guna menciptakan informasi pelayanan yang bagus. Penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik ini memperlihatkan bahwa pengelolaan pengaduan di Kecamatan Rambipuji tidak berjalan sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan seperti peningkatan literasi masyarakat mengenai hak pengaduan dan penyempurnaan sistem pencatatan elektronik.
Pengawasan Jaminan Produk Halal Terhadap UMKM di Kota Samarinda Pasca Perubahan Ketentuan Sertifikat Halal Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Sari, Ayu; Suryani, Irma; Damanik, Amsari
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5457

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah mengubah ketentuan sertifikat halal menjadi tanpa masa berlaku membuat pengawasan menjadi kunci utama dalam menjaga validitas kehalalan produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan serta menganalisis implikasi pengawasan jaminan produk halal terhadap produk pangan olahan UMKM di Kota Samarinda setelah perubahan ketentuan sertifikat halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal research yang memadukan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan jaminan produk halal terhadap produk pangan olahan UMKM di Kota Samarinda masih bersifat reaktif dan lebih difokuskan pada ritel modern sedangkan pengawasan terhadap produk olahan UMKM dititik rawan belum terlaksana, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan dan strategi pengawasan yang adaptif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait dalam memperkuat fungsi pengawasan pasca perubahan masa berlaku sertifikat halal sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr) Wahyuni, Ajeng; Kencono, Pramukhtiko
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5471

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dalam tindak pidana narkotika melalui studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan, yang berada di bawah ketentuan pidana minimum khusus empat tahun dengan berpedoman pada pertimbangan faktual dan beberapa SEMA, yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2010, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Namun, secara normatif SEMA tidak memiliki kedudukan untuk mengesampingkan undang-undang sehingga praktik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan yuridis terkait asas legalitas, kepastian hukum, dan konsistensi penerapan hukum. Penelitian juga menemukan ketidaktepatan kualifikasi delik karena karakter perbuatan terdakwa lebih mencerminkan penyalahgunaan narkotika daripada peredaran gelap. Oleh karena itu, perlu penegasan batas penggunaan SEMA serta penilaian yang lebih cermat dalam membedakan penyalah guna dan pelaku peredaran narkotika agar pemidanaan berjalan proporsional.
Combating Street Crimes through Non-Penal Approach in Criminology Perspective Irman Putra, Muhammad Irsyad; Kuswandi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5476

Abstract

This study was motivated by the increase in street crime, which has a direct impact on the community's sense of security and social order. The measures taken to combat street crime have been dominated by repressive and reactive penal approaches, which have not been effective in reducing crime rates in a sustainable manner and have not addressed the underlying criminogenic factors. From a criminological perspective, street crime is understood as a social phenomenon influenced by socio-economic conditions, weak social control, and low community participation. This study aims to analyse the effectiveness of existing street crime prevention measures and examine the relevance of non-penal approaches as a more comprehensive and humanistic prevention strategy. The research method used is descriptive analysis with a conceptual normative juridical approach. The research data consists of secondary data obtained through a literature study of scientific books, academic journals, and previous research results relevant to criminal policy and criminology. The data is analysed qualitatively to explain the relationship between social structure, crime causation factors, and street crime prevention policies. The results of the study show that the penal approach has not been effective in reducing crime in a sustainable manner. The non-penal approach has a strategic role through community empowerment, strengthening social control, improving socio-economic conditions, and environmental management. This study concludes that the balanced and sustainable integration of penal and non-penal approaches is an important prerequisite for realising equitable community protection and social order.
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Nadia Putri Qurrotu Najah; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5484

Abstract

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada aspek akses dan keberlanjutan layanan pendidikan formal. Pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan merupakan kewajiban konstitusional negara yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab semua pihak, salah satunya Pemerintah Daerah. Di Kabupaten Jember, komitmen tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak yang mewajibkan fasilitasi pendidikan bagi anak putus sekolah melalui Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan sebagai bagian dari hak asasi anak yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan daerah, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sekolah Terbuka yang dimaksud dalam Perda Kabupaten Layak Anak merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus yang merupakan pendidikan formal yang fleksibel, tidak berbiaya, dan relevan untuk menjangkau anak jalanan serta anak putus sekolah sebagaimana diatur dalam. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa secara normatif pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum dan kewenangan yang jelas dalam pemenuhan hak pendidikan anak jalanan, tetapi diperlukan penguatan pelaksanaan kebijakan, peningkatan sinergi lembaga, dan pengawasan berkelanjutan agar hak pendidikan anak jalanan dapat terpenuhi secara efektif, merata, dan berkeadilan.
Problematika Yuridis Vonis Bebas dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Baktiyasa, I
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5501

Abstract

This study is motivated by the phenomenon of increasing acquittal verdicts, which has triggered public skepticism regarding the effectiveness of law enforcement and legal certainty for state finances. This research aims to analyze two primary issues: 1) What is the efficacy and contribution of police investigators in conducting the series of investigation processes for corruption crimes? 2) What is the regulatory construction regarding acquittal verdicts and its juridical implications for the limits of the prosecutor's authority when viewed from the perspective of criminal procedural law applicable in Indonesia? The research method applied relies on a normative legal approach. The study was conducted through an in-depth review of library materials, including statutory regulations, Supreme Court jurisprudence, and various academic literatures relevant to the issues under investigation. This approach relies on library research. The results indicate that the success of law enforcement depends heavily on the quality of material evidence at the investigation stage and the prosecutor's ability to challenge the rigidity of Article 244 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) through jurisprudence. The consistency of judicial considerations and the integrity of law enforcement officials are crucial instruments for minimizing the loopholes of acquittal verdicts to protect fiscal interests and the nation's legal dignity.
Juridical Analysis of Banking Authority In Blocking Accounts Indicated For Online Gambling: The Conflict Between The Prudential Principle and Customer Protection Simanjuntak, Jimmy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5517

Abstract

This research examines the juridical clash between the mandatory authority of banks to block suspicious accounts and the constitutional rights of customers to legal certainty and property protection. Utilizing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study analyzes the implementation of Law Number 8 of 2010 and POJK Number 8 of 2023. The findings reveal that heavy reliance on automated Artificial Intelligence (AI) monitoring systems creates a significant risk of "false positive" identifications, which often lack transparent verification mechanisms. Although banks possess the legal basis for account blocking as an ex-officio obligation, the current "block first, verify later" procedure frequently ignores the prudential guarantees of the Banking Law and consumer protection principles. This research concludes that a reconstruction of internal banking regulations is essential to integrate a "Right to be Heard" mechanism, ensuring that preventive measures comply with the due process of law. Implementing standardized, transparent procedures and human oversight is crucial to balancing financial system stability with the protection of well-intentioned customers.

Page 34 of 36 | Total Record : 358

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2026): March Vol. 3 No. 2 (2025): December Vol. 3 No. 1 (2025): September Vol. 2 No. 4 (2025): June Vol. 2 No. 3 (2025): March Vol. 2 No. 2 (2024): December Vol. 2 No. 1 (2024): September Vol. 1 No. 4 (2024): June Vol. 1 No. 3 (2024): March Vol. 1 No. 2 (2023): December Vol. 1 No. 1 (2023): September More Issue