cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Law and Justice
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30310016     DOI : https://doi.org.10.47134/lawjustice
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 321 Documents
 29   30   31   32   33 
Relevansi Mens Rea dalam Kaidah Al-Umūr Bi Maqāṣidihā dan Hubungannya dengan Hukum Pidana Sahara, Manisa; Velisatul, Nou; Zidane, Alfan Zaini; Slamet, Hizkia Orvellino; Akmal, Mirza Raditya; Baidhowi, Baidhowi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5100

Abstract

Tulisan ini membahas keterkaitan antara konsep mens rea dalam hukum pidana positif dengan kaidah fiqhiyyah al-umūr bi maqāṣidihā yang menekankan pentingnya niat sebagai penentu status hukum suatu perbuatan. Doktrin mens rea menempatkan niat sebagai unsur utama dalam menentukan kesalahan pidana, sedangkan kaidah fiqhiyyah tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan hukum harus dinilai berdasarkan tujuan yang melatarbelakanginya. Relevansi keduanya dianalisis melalui studi kasus putusan Ferdy Sambo dalam perkara pembunuhan Brigadir J, di mana hakim menilai adanya niat, motif, dan perencanaan matang sebagai dasar penerapan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Penelitian ini menggunakan metode normatif-komparatif untuk membandingkan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hasil kajian menunjukkan adanya titik temu yang signifikan antara kedua sistem hukum tersebut dalam menempatkan niat sebagai fondasi utama penilaian kesalahan pelaku. Artikel ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis, memperluas pemahaman teoretis, serta membuka ruang diskusi lanjutan mengenai integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam pengembangan hukum pidana nasional.
Criminological Analysis of the Influence of Poverty in Increasing Crime in Cianjur Amanda, Shakilla Nadya; Kuswandi, Kuswandi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5111

Abstract

This study aims to analyze the influence of poverty on the increase of criminal behavior in Cianjur from a criminological perspective by examining how economic pressure and social constraints encourage individuals to engage in unlawful actions as a means to fulfill basic needs. The research focuses on identifying the factors that strengthen the link between poverty and crime, such as unemployment, limited access to education, income inequality, unstable family conditions, and weak social control in impoverished environments. A qualitative descriptive method was applied by utilizing secondary data from official reports, scientific literature, and statistical documents related to poverty and criminality in Cianjur. The data were analyzed through interpretive analysis to understand the correlation between social vulnerability and criminal behavior patterns. The results indicate that poverty significantly contributes to criminal activities including theft, fraud, robbery, motor vehicle theft, and juvenile delinquency, which are mostly economically driven offenses. Individuals experiencing persistent financial hardship tend to develop frustration and feelings of inequality, which increase the likelihood of crime. Moreover, social disorganization within poor communities creates opportunities for deviant behavior and exposure to negative peer influence. These findings align with strain theory and social disorganization theory, which emphasize that economic stress and disordered environments act as strong triggers for criminal behavior. The study concludes that efforts to reduce crime in Cianjur cannot rely solely on law enforcement but must be supported by poverty alleviation strategies, including improving education, expanding employment opportunities, empowering local communities, and enhancing overall social welfare to ensure sustainable crime prevention.
Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) An Nisaa’ Amelia; Dinda Theresia; Citra Rahmawati; Chelsie Tetratama
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5112

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik transaksi jual beli Cash On Delivery (COD) dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Hukum Islam. Penelitian dilakukan melalui kajian literatur dengan mengumpulkan data dari kitab fikih, jurnal akademik, serta sumber ilmiah terkait transaksi elektronik. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan membandingkan mekanisme COD dalam e-commerce dengan rukun dan syarat jual beli, khususnya terkait unsur gharar, ghasysyi, dan hak khiyar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konsep, COD merupakan akad yang dibolehkan karena memenuhi rukun jual beli dan unsur kerelaan. Namun dalam praktiknya, ditemukan beberapa masalah seperti larangan memeriksa barang sebelum pembayaran dan ketidaksesuaian produk yang berpotensi menimbulkan gharar serta menghilangkan hak khiyar ru’yah. Kondisi ini dapat menjadikan transaksi COD bersifat syubhat apabila tidak memberikan perlindungan yang seimbang bagi pembeli. Dengan demikian, COD dapat dinilai sah secara syar’i apabila dilaksanakan secara transparan, jujur, dan memberi kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa barang secara wajar sebelum pembayaran.
Analisis Kriminologis terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Vigilantisme) di Kehidupan Masyarakat Kuswandi; Oktaviani, Mita Aulia
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5176

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif fenomena tindakan main hakim sendiri (vigilantisme) dalam masyarakat Indonesia, dengan menyoroti faktor-faktor penyebab, dinamika sosial yang melatarbelakanginya, serta upaya penanggulangan yang relevan menurut perspektif kriminologi dan hukum pidana. Fenomena vigilantisme dipahami sebagai bentuk pengendalian sosial informal yang muncul ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap efektivitas sistem peradilan formal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang mengkaji literatur hukum, teori-teori kriminologi, data empiris, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan pola, kecenderungan, serta dampak tindakan main hakim sendiri dalam konteks sosial-hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vigilantisme dipicu oleh dua kelompok faktor: (1) faktor internal, seperti kemarahan kolektif, frustasi, persepsi negatif terhadap pelaku kejahatan, serta dorongan emosional yang diperkuat oleh dinamika massa; dan (2) faktor eksternal, meliputi lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi hukum, ketidakpastian hukum, keterlambatan proses peradilan, serta pembiaran aparat terhadap kekerasan. Dampaknya tidak hanya menimbulkan eskalasi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga melemahkan legitimasi negara sebagai pemegang otoritas hukum. Selain itu, fenomena ini berpotensi menciptakan budaya impunitas dan normalisasi tindakan kekerasan yang dapat mengganggu stabilitas sosial dalam jangka panjang.
Konflik Agraria dan Keadilan Ekologis: Tinjauan Hukum atas Hak Masyarakat Adat terhadap Tanah Ulayat Pratama, Dimas Maulana; Pratiwi, Desy; Lestari, Nabilla Oktavia
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5185

Abstract

Penelitian ini membahas problematika konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dalam kaitannya dengan pengakuan hak atas tanah ulayat serta penerapan prinsip keadilan ekologis dalam sistem hukum Indonesia. Konstitusi dan beberapa regulasi sektoral telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta haknya. Kenyataan di lapangan masih menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap tanah ulayat, terutama dalam konteks perluasan pembangunan dan investasi yang berbasis konsesi negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan dokumen hukum internasional yang relevan untuk memahami kedudukan hukum masyarakat adat serta peran prinsip keadilan ekologis sebagai kerangka normatif dalam penyelesaian konflik agraria. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan antara pengakuan hukum dan penerapannya. Prinsip keadilan ekologis juga belum terintegrasi secara menyeluruh dalam kerangka hukum nasional. Relasi spiritual dan ekologis masyarakat adat dengan tanahnya kerap terabaikan dalam praktik hukum dan kebijakan negara yang masih berorientasi antroposentris. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap nilai ekologis dan perlindungan kolektif masyarakat adat. Keterbatasan penelitian terletak pada ruang lingkup yang bersifat normatif sehingga tidak membahas secara empiris dimensi sosiologis penerapan hukum di tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum yang berkeadilan ekologis serta inklusif terhadap komunitas adat.
Integrasi Hukum Adat dalam Kerangka KUHP Baru: Evaluasi Pluralisme Hukum dan Tantangan Implementasi Restoratif Justice Wahyudhi, Dheny; Herlambang, Herlambang; Sudarti, Elly
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5186

Abstract

The integration of customary law within the framework of the new Criminal Code (KUHP) places normative pluralism as a strategic issue for national law reform. This article aims to evaluate the extent to which recognition of customary norms is in line with the principles of restorative justice proposed in the new Criminal Code and to identify implementing barriers at the level of legislation, judicial practice, and indigenous communities. The research approach is juridical-normative, combining doctrinal studies, analysis of legislative texts, and reviews of decisions and related policies. The results of the analysis show that although the new Criminal Code framework opens up the possibility of recognizing customary norms through alternative solutions, there is an unclear recognition criteria, procedural inconsistencies, and the risk of subordination of customary norms by state rules. Furthermore, limited institutional capacity and disparities in access to legal representation hinder the realization of participatory restorative justice principles. In conclusion, effective integration requires clear normative differentiations, participatory verification mechanisms, and strengthening the capacity of judicial institutions and indigenous communities. Legal implications include the need for technical amendments and implementation guidelines to ensure harmonization between legal pluralism and restorative justice goals. Practical recommendations include customary verification standards, training of cultural mediators, and independent monitoring mechanisms to assess compliance with restorative justice principles.
Normative Juridical Aspects in Customary-Based Environmental Management in The Rokan Hulu Area Ridho Harapan Bunda; Hardianto; Welven Aida; Lusi Dwi Septiani
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5193

Abstract

This study examines the role of customary law in environmental management in the Rokan Hulu Area and its disharmony with state law. Customary law has strong ecological value through practices such as prohibition loopholes, customary forest management, and restrictions on resource exploitation. However, its implementation is often hampered by formal policies that do not consider the customary rights of indigenous peoples, especially in the licensing process. Through normative juridical analysis with legislative and conceptual approaches, this study finds that the integration of customary law and state law needs to be strengthened through ecological justice approaches and participatory mechanisms. The results of the study confirm that customary law has the potential to become a model of sustainable environmental management if supported by operational regulations, strengthening customary institutions, and collaboration between the government, indigenous peoples, and academics. These findings are relevant for the development of national environmental policies and the achievement of sustainable development goals.
Peluang dan Tantangan Mediasi Untuk Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Perkara Pencurian Diaz Yasikha Putri; Wahyudi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5209

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis dan filosofis mediasi sebagai jalur restorative justice khususnya dalam perkara pencurian yang merupakan suatu reformasi hukum progresif yang bertujuan mengurangi kepadatan penjara dan mencapai keadilan substantif. Pergeseran paradigma dari pendekatan retributif ke restoratif ini memerlukan kajian kritis terhadap peran mediasi dalam bingkai hukum positif di Indonesia, mengidentifikasi legitimasi hukum dan kendala implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan dilakukan melalui analisis sistematis terhadap bahan hukum primer, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan Agung tentang restorative justice dan mediasi. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku teks, dan komentar hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik interpretasi dan sinkronisasi hukum untuk menilai norma hukum dan mengidentifikasi kesenjangan regulasi. Kajian menemukan bahwa hukum positif memberikan landasan yang terbatas bagi mediasi dalam perkara pencurian. Regulasi MA dan Kejaksaan Agung membuka peluang prosedural penyelesaian perkara melalui restorative justice, dengan mengakui hasil seperti restitusi dan permintaan maaf. Namun, tantangan normatif yang signifikan tetap ada, seperti belum adanya payung hukum yang kuat, ketidakjelasan kewenangan mediator, serta disharmoni antar regulasi terkait. Penelitian menyimpulkan bahwa pembaruan hukum yang komprehensif diperlukan untuk mempertegas posisi mediasi, guna menjamin kepastian hukum dan keselarasan dengan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara pencurian.
The Deepfake Phenomenon as a New Form of Cybercrime from a Criminological Perspective Rahayu, Anisa; Kuswandi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5171

Abstract

This study seeks to dissect the operational patterns of cybercrimes that leverage deepfake technology, with a specific focus on fraud schemes that digitally superimpose the likeness of public figures onto deceptive content. Through a criminological lens, it explores the psychological and social drivers behind such acts, the multifaceted harms inflicted on victims and society, and the significant hurdles faced by Indonesian law enforcement in responding to these technologically advanced offenses. Employing a descriptive-analytical methodology, the research synthesizes case studies, legal document analysis, and theoretical frameworks to map the crime's ecosystem. The analysis uncovers a triad of enabling factors: a deficit in societal oversight that fails to curb digital misconduct, a social learning environment where deviant online behavior is acquired and normalized, and a critical regulatory vacuum that lacks laws specifically tailored to govern synthetic media. Presently, authorities are forced to apply existing statutes namely the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions (ITE) Law which are often ill suited to tackle the evidentiary and jurisdictional intricacies of deepfake fraud. Consequently, this research argues for a decisive, multi-layered counter-strategy. It underscores the imperative to elevate public digital literacy, empowering citizens to critically evaluate media. It calls for the drafting of agile, forward-looking regulations that directly address content provenance and accountability. Finally, it highlights the necessity of investing in advanced detection tools capable of identifying sophisticated forgeries in real-time, thereby forming a crucial bulwark against this evolving threat to digital trust and security.
Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Kekerasan Terhadap Rumah Tangga di Cianjur Faktor Penyebab dan Penganggulangan Kuswandi; Shifa, Agisni
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5177

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, karakteristik, dan determinan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui perspektif hukum dan kriminologi guna memberikan pemahaman komprehensif mengenai pola viktimisasi serta faktor penyebab yang memperkuat terjadinya kekerasan dalam lingkup domestik. Kajian ini juga bertujuan menilai efektivitas instrumen hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi korban serta mengevaluasi sejauh mana pendekatan kriminologi dapat memperkaya strategi penanggulangan KDRT secara preventif maupun represif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang menelaah peraturan perundang-undangan terkait KDRT, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dipadukan dengan pendekatan kriminologis untuk mengidentifikasi faktor sosial, psikologis, dan struktural yang memengaruhi perilaku kekerasan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum, penelitian terdahulu, serta kajian kriminologi yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT mencakup empat bentuk utama, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga, masing-masing memiliki karakteristik dan pola eskalasi yang berbeda. Dari perspektif hukum, keberadaan UU PKDRT telah memberikan dasar perlindungan yang lebih tegas bagi korban, namun implementasinya masih menghadapi kendala seperti minimnya pelaporan, ketergantungan ekonomi korban, dan stigma sosial. Sementara itu, analisis kriminologi mengungkap bahwa KDRT dipengaruhi oleh faktor internal seperti ketidakstabilan emosi, tekanan ekonomi, serta pengalaman trauma, sedangkan faktor eksternal meliputi budaya patriarki, struktur sosial yang mendukung subordinasi perempuan, terhadap kekerasan, serta lemahnya kontrol sosial. Penelitian ini juga menegaskan bahwa upaya penanggulangan KDRT harus dilakukan secara integratif melalui penegakan hukum yang konsisten, penyediaan layanan pemulihan korban, serta strategi preventif berbasis edukasi dan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif.

Page 32 of 33 | Total Record : 321

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): December Vol. 3 No. 1 (2025): September Vol. 2 No. 4 (2025): June Vol. 2 No. 3 (2025): March Vol. 2 No. 2 (2024): December Vol. 2 No. 1 (2024): September Vol. 1 No. 4 (2024): June Vol. 1 No. 3 (2024): March Vol. 1 No. 2 (2023): December Vol. 1 No. 1 (2023): September