cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aris Machmud
Contact Email
aries_machmud@uai.ac.id
Phone
+628111060099
Journal Mail Official
Magisterilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/about/editorialTeam
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan
Published by Universitas Al Azhar Indonesia
ISSN : 25487884     EISSN : 28071832     DOI : http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i1.1877
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan) Universitas Al Azhar Indonesia merupakan jurnal ilmiah untuk bidang Ilmu Hukum yang diterbitkan setiap bulan Januari dan Juli. Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia sejak tahun 2016. Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia mempublikasikan artikel penelitian dan hasil review yang berhubungan dengan bidang Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 110 Documents
 6   7   8   9   10 
IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERBATAS Budi Muliawan; Sadino Sadino
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v3i1.748

Abstract

Abstrak-Implementasi Good Corporate Governance pada Perseroan Terbatas. Penulis dalam artikel ini menegaskan bahwa dalam rangka menghadapi tren global tersebut, saatnya perusahaan melihat serius pengaruh dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap aktivitas bisnisnya, serta melaporkan kepada stakeholder-nya setiap tahun. Laporan bersifat non-finansial yang dapat digunakan sebagai acuan oleh perusahaan dalam melihat dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan, diantaranya Sustainability Reporting Guidelines yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI) dan Value Reporting yang digagas perusahaan konsultan dunia Pricewaterhouse Coopers (PwC)Kata Kunci: corporate, governance dan Perseroan Terbatas
AKUNTABILITAS PELAPORAN WAKAF BERDASARKAN PSAK SYARIAH Suparji Suparji
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v4i2.764

Abstract

ABSTRAKS-Waqf Accountability is a form of nadzir accountability in reporting management of waqf to stakeholders, one form of accountability is financial statements in accordance with generally accepted accounting standards about waqf, where all this time waqf reporting still uses Statement of Islamic Financial Accounting Standards No. 109 concerning Zakat, Infaq and Shodaqah No. 109 concerning Zakat, Infaq and Shodaqah. Where besides being fulfilled accountability also must be able to help the government in alleviating poverty through the distribution of waqf benefits to Mustafa alaih, but the role of waqf in the welfare of the nation has not been maximized due to the lack of optimal use of waqf management due to limited financial access and lack of knowledge in management of waqf and the synergy between the parties concerned has not been maximized. Formulation of the problem in this study, How to implement waqf arrangements in financial reporting at the Waqf Institution. The method used in this study is normative juridical, where the author conducts an analysis based on the laws and regulations associated with the related legal theory. The theory used is welfare theory and economic analysis of laws. Application of PSAK Syariah No. 109 so that there needs to be a PSAK that complies with waqf accounting reporting standards can be more accountable.Keywords: Accountability, Reporting, Accounting for Endowments
UJARAN KEBENCIAN PADA MEDIA SOSIAL PADA SAAT PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS PUTUSAN No.72/PID.SUS/2020/PT.DPS Bimawan Domas Hidayat; Agus Surono; Maslihati Nur Hidayati
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v6i2.836

Abstract

Abstrak - Penyebaran ujaran kebencian di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasakebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkanatas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama,bagaimanakah penerapan ketentuan-ketentuan ujaran kebencian dalam Undang-undang ITEdalam beberapa kasus di Indonesia? Kedua, bagaimanakah implementasi penafsiran ketentuanketentuanujaran kebencian dalam Putusan Perkara Nomor: 72/PID.SUS/2020/PT.DPS agarmemberikan kepastian hukum? Kerangka teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dankeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Kesimpulanpenelitian ini menyatakan bahwa: pertama, penerapan ketentuan tentang ujaran kebencian perludirinci lebih dalam. Kedua, implementasi putusan nomor 72/PID.SUS/2020/PT.DPS belummenjamin kepastian hukum karena terdapat kesalahan penerapan hukum baikpada putusan pengadilan negeri yang juga diamini oleh putusan pengadilantinggi. Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Media Sosial, Pandemi Covid-19
PERLINDUNGAN ANAK SELAKU KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI Dwi Yulia Sari; Suartini Suartini; Suci Flambonita
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v8i1.1879

Abstract

AbstrakTerhadap tindak kriminal yang dilakukan oleh anak yang terpaksa harus berkonflik dengan hukum pada tabel diatas tidak terlepas dari pengaruh Juvenile Deliquency (Kenakalan anak) yang menjadi pendorong kriminalitas. Hukum perlindungan anak sangat esensi sekali dalam menentukan masa depan pembentukan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi terkait putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn? Kedua, bagaimana Ganti rugi terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi terkait putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn? Ketiga, apakah Putusan Hakim Pengadilan Negri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn telah sesuai dengan prinsip perlindungan hukum bagi anak? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Kerangka teori yang digunakan adalah Teori Perlindungan Anak. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Perlindungan hukum terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN. belum memenuhi rasa keadilan.Kata Kunci: Perlindungan Anak, Korban Perkosaan, AborsiAbstractAgainst crimes committed by children who are forced to come into conflict with the law in the table above cannot be separated from the influence of Juvenile Deliquency (Child Delinquency) which drives crime. The child protection law is very essential in determining the future of forming a family, society, nation and state. The formulation of the problem in this research is: First, what is the legal protection for child victims of rape who have abortions related to decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn? Second, what about compensation for child victims of rape who have abortions related to decision No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn? Third, is the Muara Bulian District Court Judge's Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn in accordance with the principles of legal protection for children? The research method used is normative legal research method. The theoretical framework used is the Child Protection Theory. The conclusion in this study is that legal protection for the crime of abortion committed by children is in decision number: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN. not fulfilling a sense of justice.Keywords: Child Protection, Rape Victims, Abortion
ANALISIS PUTUSAN SANKSI PERDATA MALPRAKTEK SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 515 PK/Pdt/2011) Sadino Sadino; Ismet Alaik Rahmatullah
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v1i1.727

Abstract

Abstrak-Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pengobatan suatu penyakit, termasuk di dalamnya pelayanan medis yang didasarkan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya. Dalam pelaksanaan pelayanan medis kepada pasien, informasi memegang peranan yang sangat penting. Informasi tidak hanya penting bagi pasien, tetapi juga bagi dokter agar dapat menyusun dan menyampaikan informasi kedokteran yang benar kepada pasien demi kepentingan pasien itu sendiri. Dokter sebagai profesi mempunyai tugas untuk menyembuhkan penyakit pasiennya. Masyarakat atau pasien lebih melihat dari sudut hasilnya, sedangkan dokter hanya bisa berusaha, tetapi tidak menjamin akan hasilnya asalkan dokter sudah bekerja sesuai dengan standar profesi medik yang berlaku. Sampai sekarang, hukum kedokteran di Indonesia belum dapat dirumuskan secara mandiri sehingga batasan – batasan mengenai malpraktik belum bisa dirumuskan, sehingga isi pengertian dan batasan – batasan malpraktik kedokteran belum seragam bergantung pada sisi mana orang memandangnya. UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga tidak memuat tentang ketentuan malpraktik kedokteran. Pasal 66 ayat (1) mengandung kalimat yang mengarah pada kesalahan praktik dokter yaitu “setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”. Kasus-kasus malpraktik yang muncul dipermukaan hanyalah bagian kecil dari beberapa kasus malpraktik yang terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pengetahuan masyarakat akan kesehatan khususnya tindakan medik di Indonesia tidak semaju di negara lain. Baik itu pengetahuan si pasien maupun si penegak hukumnya. Sehingga kondisi ini menempatkan posisi pasien dan keluarganya jika terjadi sesuatu atas tindakan medik menempati porsi yang lemah. Kata Kunci: Kedokteran, Pasien, Malpraktek
Peranan Hukum Dalam Ekonomi Indonesia Maqdir Ismail; Akhmad Ikraam
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v2i2.743

Abstract

Abstrak-Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena itu manusia melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi ini sering kali tidak berjalan dengan baik karena adanya benturan kepentingan diantara manusia yang berinteraksi. Agar tidak terjadi perselisihan maka harus ada kesepakatan bersama diantara mereka. Kegiatan ekonomi sebagai salah satu kegiatan sosial manusia juga perlu diatur dengan hukum agar sumber daya ekonomi, pemanfaatan dan kegiatannya dapat berjalan dengan baik dengan mempertimbangkan sisi keadilan bagi para pelaku ekonomi. Hukum atau peraturan perekonomian yang berlaku disetiap kelompok sosial atau suatu bangsa berbeda-beda tergantung kesepakatan yang berlaku pada kelompok sosial atau bangsa tersebut.Kata Kunci: Peranan, Hukum, Ekonomi
ANALISA HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 05 K/KPPU/2007 TENTANG PELANGGARAN UU NO 5/1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH PT SEMEN GRESIK DAN TERMOHON KASASI LAINNYA Anas Lutfi; Lutfi Fachda
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v4i1.759

Abstract

Abstrak-Berdasarkan duduk perkara yang telah disampaikan putusan Mahkamah Agung, bahwa dalam perspektif hukum persaingan usaha penulis akan berfokus pada analisis atas penerapan pasalpasal terkait UU No. 5 Tahun 1999 yang dibahas pada perkara ini di tingkat kasasi. Kemudian dikarenakan pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 ini diterapkan dengan pendekatan prinsip rule of reason, maka dugaan bahwa potensi monopoli dapat hadir dengan perjanjian penetapan harga dapat dibenarkan khususnya pada merek semen gresik. Oleh karena itu meskipun majelis hakim berasumsi bahwa perjanjian penetapan harga itu untuk mengurangi potensi perang harga, namun dengan pendekatan rule of reason dugaan sebaliknya bahwa potensi monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat atas penjualan semen gresik layak untuk dijadikan pertimbangan untuk menghukum termohon kasasi dengan penerapan pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan memori kasasi terlihat bahwa pemohon kasasi memaparkan sejumlah fakta untuk dinilai benar tidaknya pembuktian atas fakta tersebut oleh majelis MA. Sayangnya MA sebagai judex juris hanya berwenang memeriksa penerapan hukum pada tingkat kasasi.Kata Kunci: Kasus, Teori, putusan.
PERNIAGAAN KULIT SATWA, STUDI PIDANA ATAS PERNIAGAAN KULIT HARIMAU SUMATERA Udin Jahudin; Sadino Sadino; Upik Mutiara
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v6i1.794

Abstract

Abstrak- Penelitian ini membahas pentingnya hukuman berat kepada pelakutindak pidana perniagaan kulit satwa harimau sumatera yang dilindungi, sertamenemukan keterlibatan korporasi dalam tindak pidana perniagaan kulit sawtaharimau tersebut sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor141/Pid.Sus-LH/2016/Pn LIW tertanggal 25 Januari 2017. Penelitianmenggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Kerangka Teori yangdigunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pertanggungjawaban Korporasi. Darihasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam tindak pidana perniagaankulit harimau sumatera, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjangdalam fakta persidangan dapat dibuktikan keterlibatan korporasi. Apabilamengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Liwa tersebut, maka korporasi dapatdimintakan pertanggungjawaban dikarenakan tidak menutup kemungkinanTerdakwa I dan Terdakwa II telah beberapa kali melakukan perburuan harimausumatera yang dimana mungkin saja dijual kepada perusahaan (korporasi),sehingga berdasarkan teori/ajaran pertanggungjawaban korporasi yaitupertanggungjawaban mutlak (strict liability), pertanggungjawaban pengganti(vicarious liability), identifikasi (indentification) dan agresi (aggregation), tidakhanya terdakwa I dan Terdakwa II sebagai orang perorangan yang harusdimintakan pertanggungjawabannya, akan tetapi terdakwa bersama-samakorporasi dapat diminta bertanggungjawab akibat tindak pidana yang telahdilakukannya. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Harimau Sumatera
DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA DIREKSI BUMN (STUDI KASUS PT. PLN) Eko Priyono; Agus Surono; Sadino Sadino
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v7i2.1264

Abstract

AbstrakDalam rangka mendongkrak investasi, Tindakan direksi dalam menjalankan amanahnya harus sesuai dengan integritas dan profesionalismenya, serta prinsip kehati-hatian dan juga menjalankan fiduciary duty dan berdasarkan itikad baik demi kepentingan korporasi.  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kewenangan Direksi PT PLN Persero dalam Menjalankan Tugas Jabatan dan Tujuan Korporasi?  dan Bagaimana Perlindungan Hukum Direksi Direksi PT PLN Persero Dalam Mencapai Tujuan Korporasi? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana penulis melakukan analisaa berdasarkan peraturan perundang undangan dikaitkan dengan teori hukum yang terkait. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Direksi BUMN PLN terbebas dari tuduhan korupsi di PLN, karena semua tindakan atau aksi korporasi tersebut sesuai dengan itikad baik dan juga tata kelola yang baik dengan berlandaskan pada fiduciary duty dan juta memegang prinsip Business Judgment Rule, dengan demikian perlindungan hukum direksi korporasi dapat diandalkan selama direksi tersebut menjalankan aksi korporasi yang sesuai dengan RUPS dan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kata kunci: Perlindungan, Direksi, Business Jugdment Rule, Tata Kelola,
KONTRIBUSI KEJAKSAAN RI UNTUK KONSEP BELA NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN MASYARAKAT Reda Manthovani
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v4i2.2311

Abstract

AbstrakKejaksaan RI dalam menjalankan peran sebagai pengayoman terhadap masyarak yang hal iniditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yangbermakna “bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadiseluruh aspek kehidupan bangsa”. Hukum mempunyai posisi yang strategis dan mendominasidalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum ialah sebagai suatu sistemkeadilan bagi masyarakat yang dapat berperan baik dan benar jika instrument pelaksanaannyadilengkapi dengan kewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Kewenang-wenangan ituadalah “Kejaksaan Republik Indonesia”. Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warganegara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik yang rela berkorbandemi menjamin kelangsungan hidup dan Negara. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorangjaksa yang termasuk peran pendamping masyarakat meliputi: rasa nasionalisme terhadapmasyarakat, menghentikan tindak pidana korupsi, aksi cyber bullying serta tindakan pidanapelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan lain sebagainya merupakan aksi bela negaraoleh Kejaksaan Republik Indonesia.Kata kunci: Kejaksaan, Bela Negara, Peran, NasionalismeAbstractThe Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in carrying out its role as a highlight to thecommunity, which is affirmed in article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republicof Indonesia, which means "that in the Unitary State of the Republic of Indonesia, the law is thelifeblood of all aspects of the nation's life.” Law has a strategic and dominating position insociety, nation, and state life. Law is a system of justice for the community that can play a soundand correct role if the instrument of its implementation is equipped with arbitrariness in lawenforcement. The arbitrariness is the "Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia.” StateDefense is the determination, attitude, and behavior of a citizen imbued with his love for theUnitary State of the Republic who is willing to sacrifice to ensure survival and the State. Incarrying out his duties as a prosecutor, which include the role of community assistance,including a sense of nationalism towards the community, stopping corruption, bullying andcriminal acts of sexual abuse of minors, and so on, is an act of state defense by the Prosecutor'sOffice of the Republic of Indonesia.Keywords: Procuratorship, Defending The State, Role, Nationalism

Page 8 of 11 | Total Record : 110

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue