cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mohamad Roky Huzaeni
Contact Email
rockyhuzaen1309@gmail.com
Phone
+6285217243207
Journal Mail Official
jurnalconstitution@uinkhas.ac.id
Editorial Address
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Kaliwates, Jember 68136, Jawa Timur, Indonesia
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Constitution Journal
Published by Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
ISSN : 29878918     EISSN : 29621720     DOI : https://doi.org/10.35719/constitution.v2i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Constitution journal publishes articles on law studies from various perspectives, literature studies, and field studies. This journal emphasizes aspects constitutions, issues on constitutional law and state administrative law either in Indonesia or other countries all over the world. We invite comprehensive observations on the expression of law with various dimensions in particular Constitution. This journal, which is a forum for the study of Constitution supports studies that are focused on certain themes and interdisciplinary studies related to the subject; so that it becomes a medium for exchanging ideas and research results from various perspectives that have interacted scientifically
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
MENELISIK HAMBATAN PEMENUHAN HAK POLITIK MASYARAKAT ADAT DALAM KEPEMILIKAN E-KTP SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI PANCASILA: Examining the Obstacles to Fulfilling the Political Rights of Indigenous Peoples in Ownership of E-KTPs as an Embodiment of Pancasila Democracy Susandi Decapriu Putra Pamungkas; Gede Ngurah Darma Suputra; Mirsya Lila Agua Rista
Constitution Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Constitution Journal December 2023
Publisher : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v2i2.70

Abstract

Indigenous communities are part of the people who live and settle and are therefore citizens of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Thus, indigenous peoples also have the same political rights as society in general. Inland tribes which contain indigenous communities often experience difficulties in fulfilling their political rights in elections because most of them do not have ID cards as a basic requirement for becoming voters. Therefore, this research aims to examine the protection of the constitutional rights of indigenous peoples in elections in Indonesia, the social and cultural factors that influence non-ownership of KTPs, and the government's recognition and efforts to fulfill the constitutional rights of indigenous peoples in elections. This research uses legal research methods with a normative juridical research type through a norms or statutory regulations approach to examine problems. Apart from that, this research also uses an approach through literature review through primary legal sources such as books, journal articles, the internet, and statutory regulations to improve the validity of this research. Indigenous peoples as residents living in Indonesian territory certainly have the oldest constitutional rights in the 1945 Constitution, one of which is political rights in elections. The participation of all Indonesian people in elections is closely related to the Pancasila democratic system implemented in Indonesia. However, indigenous peoples who do not have KTPs hamper their political rights in elections. This is caused by socio-cultural factors such as nomadic residence, belief system factors, and so on. Therefore, government efforts are needed, such as improving local public services, affirming policies specifically for indigenous communities, and discussing the drafting of planned articles of statutory regulations (RUU) and their ratification into law. Abstrak Masyarakat adat menjadi bagian dari rakyat yang tinggal dan menetap sehingga merupakan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, masyarakat adat juga memiliki hak politik yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Suku-suku pedalaman yang di dalamnya terdapat masyarakat adat seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi hak politiknya dalam pemilu karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki KTP sebagai syarat dasar menjadi pemilih. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang perlindungan hak konstitusional masyarakat adat dalam pemilu di Indonesia, faktor sosial dan budaya yang memengaruhi ketidakmilikan KTP, dan pengakuan serta upaya pemerintah untuk memenuhi hak konstitusi masyarakat adat dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan tipe penelitian yuridis normatif melalui pendekatan norma-norma atau peraturan perundang-undangan untuk mengkaji permasalahan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan melalui kajian kepustakaan melalui sumber-sumber hukum primer baik buku, artikel jurnal, internet, dan perundang-undangan guna menyempurnakan keabsahan penelitian ini. Masyarakat adat sebagai penduduk yang tinggal di wilayah Indonesia tentu memiliki hak-hak konstitusional yang tertuang dalam UUD 1945, salah satunya hak politik dalam pemilu. Keikutsertaan seluruh masyarakat Indonesia dalam pemilu erat kaitannya dengan sistem demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia. Namun, masyarakat adat yang tidak memiliki KTP menghambat pemenuhan hak politiknya dalam pemilu. Hal tersebut disebabkan oleh faktor sosial-budaya seperti tempat tinggal yang nomaden, faktor sistem kepercayaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya pemerintah seperti peningkatan pelayanan publik daerah setempat, dilakukannya kebijakan afirmasi khusus masyarakat adat, dan pembahasan mengenai perumusan pasal rancangan peraturan perundang-undangan (RUU) beserta pengesahannya menjadi UU.
PEMIKIRAN KH. ACHMAD SIDDIQ TENTANG RELASI AGAMA DAN NEGARA DI INDONESIA: KH. Achmad Siddiq’s Thoughts On The Relationship Between Religion And State Mohammad Haris Taufiqur Rahman; M. Noor Harisudin
Constitution Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Constitution Journal December 2023
Publisher : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v2i2.73

Abstract

The relationship between religion and the state is a subject that always exists to be studied, especially in the very diverse country of Indonesia. Pancasila is a big idea that is capable of bringing Indonesia independence, not only that, Pancasila is the basis of State philosophy, State ideology and at the same time the main source of all decisions and laws in the State of Indonesia. Pancasila is also able to become a link between the tensions that occur between groups supporting religion and the state. Until the figure of a cleric and umara appeared who was able to defuse the conflict between religion and the state, namely KH. Ahmad Siddiq. KH. Achmad Siddiq as a charismatic Kiai figure belonging to Nahdlatul Ulama is able to become a star who can unite and harmonize relations between religion and the state. From his brilliant thinking, Pancaila was finally accepted as the sole principle of the state. The type of research used is literature, which focuses and limits its activities to literature to obtain data without conducting research in the field. This research concluded; 1)KH. Achmad Siddiq was able to become a figure who could hypnotize Muslims, especially Nahdliyin residents, to accept Pancasila as the sole principle of the organization and state. This is a reference for religious communities (Islam), especially NU citizens in the state. 2) Regarding the concept of the relationship between religion and the state in Indonesia, it is known as the Tri Ukhuwah concept. First, Ukhuwwah Islamiyah, namely a brotherhood that grows and develops because of security or religious similarities, both at the national and international levels. Second, Ukhuwah Wataniyyah, namely a ukhuwah that grows and develops on the basis of a sense of nationalism. Third, Ukhuwwah Insaniyah (basyariyyah), namely ukhuwah that grows and develops on the basis of humanity. ABSTRAK Hubungan agama dan negara menjadi sebuah kajian yang selalu eksis untuk dikaji, apalagi di negara Indonesia yang sangat majemuk. Pancasila merupakan gagasan besar yang mampu membawa Indonesia merdeka, tidak hanya itu Pancasila merupakan sebuah dasar falsafah Negara, ideologi Negara dan sekaligus sumber utama dari segala sumber keputusan dan hukum di Negara Indonesia. Pancasila juga mampu menjadi penghubung antara ketegangan yang terjadi pada golongan pendukung agama dan negara. Hingga muncul sosok ulama dan sekaligus umara yang mampu meredam konflik antara agama dan negara, yaitu KH. Achmad Siddiq. KH. Achmad Siddiq sebagai sosok Kiai kharismatik yang dimiliki Nahdlatul Ulama mampu menjadi bintang yang dapat memersatukan dan menyelaraskan antara hubungan agama dan negara. Pengkajian agama dan negara dengan mengkaji pemikiran dari KH. Achmad Siddiq setidaknya menjadi referensi saat ini dengan semakin maraknya intoleransi yang terjadi. Dari pemikirannya yang cemerlang, Pancaila akhirnya diterima sebagai asas tunggal negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, yang memusatkan serta membatasi kegiatannya pada kepustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan. Penelitian ini memperoleh kesimpulan; 1) KH. Achmad Siddiq mampu menjadi sosok yang dapat menghipnotis umat Islam khususnya warga Nahdliyin untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi dan negara. Hal tersebut menjadi rujukan umat beragama (Islam) khususnya warga NU dalam bernegara. 2) Mengenai kosep hubungan agama dan negara di Indonesia, dikenal dengan konsep Tri Ukhuwah. Pertama, Ukhuwwah Islamiyah, yaitu ukhuwah yang tumbuh dan berkembang karena persamaan keamanan atau keagamaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kedua, Ukhuwah Wataniyyah, yaitu ukhuwah yang tumbuh dan berkembang atas dasar rasa nasionalisme. Ketiga, Ukhuwwah Insaniyah (basyariyyah), yaitu ukhuwah yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan.
PERBANDINGAN PERLINDUNGAN PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA: Comparison Of The Protection Of Asylum Seekers And Refugees In Indonesia And Other Countries Based On Human Rights Nuril Firdausiah; Fona Kartika Listiyapuji
Constitution Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Constitution Journal December 2023
Publisher : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v2i2.76

Abstract

In principle, everyone has the right to move from one place to another, including leaving their own country and returning to their country. The problem of refugees is a quite complicated problem facing the world community today. In fact, everyone is guaranteed the right to seek and obtain asylum in another country to protect themselves from persecution. One form of population movement is displacement, both across countries and within the country's territory (Internal Displaced Persons). Displacement is a form of population movement that has different characteristics from other population movements, so it influences the protection mechanisms applied to them. In general, refugees are carried out because of the oppression of human rights in their country. Violations of human rights against an ethnic group by the country of origin force victims to flee to other countries to obtain protection so that both transit countries and destination countries that have not or have ratified the 1951 Convention must apply the principle of non-refoulement. Refugees are usually not provided with travel documents, so many experience abuse in their countries of origin, transit countries and destination countries. Each country is responsible for protecting refugees in their territory. To protect the rights and welfare of refugees, there is a special organization mandated by the United Nations ("UN"), namely the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). In order to handle the problem of asylum seekers and refugees as explained above, each country has its own regulations or policies. Based on the background above, this article will discuss further the comparison of regulations for the protection of asylum seekers and refugees in Indonesia and other countries. such as Thailand, Malaysia, Cambodia, Bangladesh and Australia as well as protection policies for asylum seekers and refugees based on human rights.   Absrtak Permasalahan mengenai pengungsi merupakan suatu persoalan yang cukup rumit yang dihadapi masyarakat dunia saat ini. Pada umumnya, pengungsian dilakukan karena terjadinya penindasan hak asasi manusia di negara mereka. Para pengungsi biasanya tidak dibekali dengan dokumen perjalanan sehingga banyak yang mengalami perlakuan sewenang-wenang baik di negara asal, negara transit, maupun negara tujuan. setiap negara bertanggung jawab untuk melindungi para pengungsi yang berada di wilayah teritorial mereka. Untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan pengungsi terdapat organisasi khusus yang diberikan mandat oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (“PBB”), yaitu United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Dalam rangka menangani masalah pencari suaka dan pengungsi sebagaimana dijelaskan di atas maka masing-masing negara memiliki pengaturan atau kebijakannya masing-masing Berdasarkan latar belakang di atas, maka tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai Perbandingan peraturan perlindungan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dan negara lain seperti thailand, malaysia, kamboja, bangladesh dan australia serta kebijakan perlindungan pencari suaka dan pengungsi berdasarkan hak asasi manusia.
ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MENJAGA HARKAT DAN MARTABAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT: Analysis of the Authority of the Honorary Court of the Council in Maintaining the Dignity and Dignity of the House of Representatives Naila Fitriah Salamah; Sholikul Hadi
Constitution Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Constitution Journal December 2023
Publisher : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v2i2.79

Abstract

The Council of Honor Court is an instrument of the House of Representatives which aims to uphold and maintain the honor and dignity of the House of Representatives. The formation of the Council's Honorary Court is also considered to increase the credibility of the People's Representative Council. The Honorary Council Council as an instrument has a very important role but has not yet achieved maximum results. This can be seen from several decisions issued by the Council's Honorary Court which are irrelevant so that the decisions made are deemed not to implement the objectives of establishing the Council's Honorary Court. The aim of this research is to analyze and describe the authority of the Council's Honorary Court in maintaining the honor and dignity of the DPR based on the regulations that have been established. The research method used is a normative research method.The results of this research are that the authority of the Council's Honorary Court is explained in the Regulation of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia Number 2 of 2015 concerning Procedures for the Council's Honorary Court. In the process of exercising authority it was stated that it was not in accordance with the regulations that had been determined, this was based on the facts and decisions that had been issued by the Council's Honorary Court. The membership structure of the Council's Honorary Court is considered weak, this is based on the membership of the Council's Honorary Court which still consists of only the People's Representative Council, which can give rise to conflict of interest. Abstak Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki tujuan untuk menegakkan serta menjaga harkat dan martabat Dewan Perwakilan Rakyat. Dibentuknya Mahkamah Kehormatan Dewan juga dianggap dapat meningkatkan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat. Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai alat kelengkapan memiliki peran yang sangat penting namun belum memiliki hasil yang maksimal. Hal demikian dilihat dari beberapa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan yang tidak relevan sehingga putusan yang ditetapkan dianggap tidak mengimplementasikan tujuan terbentuknya Mahkamah Kehormatan Dewan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan di dalam menjaga harkat dan martabat DPR berdasarkan peraturan yang telah di tetapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dijelaskan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. Pada proses pelaksanaan kewenangan dnyatakan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan hal demikian berdasarkan fakta-fakta dan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Struktur keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dianggap lemah hal demikian didasarkan pada keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang masih terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat saja sehingga dapat menimbulkan conflict interest.
URGENSI PEMBENTUKAN MAJELIS HAKIM AD HOC MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA JUDICIAL REVIEW: The Urgency of Forming an Ad Hoc Panel of Judges at the Constitutional Court in Judicial Review Cases Alghifari, Muh; Mallongi, Andi Agung; Nuraiman, Nuraiman
Constitution Journal Vol. 3 No. 1 (2024): Constitution Journal June 2024
Publisher : UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v3i1.90

Abstract

This research employs a juridical-normative legal research method with a statutory approach and a case approach to explore the procedure for establishing the Ad Hoc Panel of the Constitutional Court as a response to violations of the principle of nemo judex in causa sua. The aim of this research is to outline the procedure for establishing the Ad Hoc Panel of the Constitutional Court and its implications for maintaining the integrity of the Constitutional Court. The formation of the Ad Hoc Panel of the Constitutional Court is a relevant alternative in this context. Ad Hoc Judges, selected based on their expertise and specialized experience in constitutional law, can assist in handling complex or sensitive cases without conflicts of interest that would compromise the judicial process. These measures are expected to enhance the integrity and credibility of the Constitutional Court, enabling it to fulfill its functions as an upholder of the constitution free from external influence, and strengthen public trust in the constitutional justice system. Despite challenges in implementing this mechanism, such as the proper selection of Ad Hoc Judges and oversight mechanisms, these steps are crucial in ensuring the enforcement of the principle of nemo judex in causa sua Abstrak Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) untuk mengeksplorasi prosedur pembentukan Majelis Hakim Ad Hoc Mahkamah Konstitusi sebagai respons terhadap pelanggaran asas nemo judex in causa sua. Tujuan penelitian ini adalah menguraikan prosedur pembentukan Majelis Hakim Ad Hoc Mahkamah Konstitusi serta implikasinya dalam menjaga integritas Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Majelis Hakim Ad Hoc Mahkamah Konstitusi menjadi alternatif yang relevan dalam konteks ini. Hakim Ad Hoc, dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman khusus di bidang hukum konstitusi, dapat membantu menangani perkara-perkara kompleks atau sensitif tanpa adanya konflik kepentingan yang merugikan proses peradilan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi, menjalankan fungsi-fungsinya sebagai lembaga penegak konstitusi yang bebas dari pengaruh eksternal, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan konstitusi. Meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasi mekanisme ini, seperti pemilihan hakim Ad Hoc yang tepat dan mekanisme pengawasannya.
LEGAL STANDING PERATURAN SEMA NO. 2 TAHUN 2023 DALAM POLEMIK ATURAN KAWIN BEDA AGAMA: Legal Standing Sema Regulation no. 2 of 2023 in the Polemic on the Rules for Marriage between Different Religions Masyayih, Ali Akbar; Al Waris, Moh. Wahyu
Constitution Journal Vol. 3 No. 1 (2024): Constitution Journal June 2024
Publisher : UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v3i1.91

Abstract

Interfaith marriage is currently still a hot topic of discussion among legal observers and the general public. This is very logical considering that Indonesia is a country that is diverse in beliefs, languages ??and religions. The aim of this research is to find out the legal standing or position of SEMA Number 2 of 2023. This research method is normative juridical. The approach used is a statutory regulation approach, namely an approach implemented based on new and/or current legislation in force as related positive law and a concept approach is an approach implemented based on the forms and concepts that can be obtained in opinions. scholarly opinions or legal doctrines relating to related legal issues.  Data collection was carried out by means of literature study. The theory used is Gustav Radbruch's legal certainty. The research results show that SEMA No. 2 of 2023, which was initially hoped to be able to overcome the polemic regarding the regulation of interfaith marriages, however, it is still a long-standing controversy surrounding interfaith marriages. Abstak Perkawinan beda agama pada saat ini masih menjadi perbincangan hangat oleh para pengamat hukum serta khalayak umum. Hal ini sangat logis mengingat Indonesia adalah negara yang beragam dari kepercayaan, Bahasa dan agama. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui legal standing atau kedudukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Metode penelitian  ini  ialah  yuridis  normatif. Pendekatan   yang   digunakan merupakan    pendekatan    peraturan    perundang-undangan    yakni    pendekatan    yang dilaksanakan  berlandaskan  pada  Peraturan  Perundang-Undangan  baru  dan  atau  sedang berlaku  sebagai  hukum  positif  yang  terkait  dan  pendekatan  konsep  ialah  pendekatan yang  dilaksanakan  dengan  didasarkan  pada  bentuk-bentuk  dan  konsep  yang  dapat diperoleh  dalam  pendapat-pendapat  sarjana  atau  doktrin-doktrin  hukum  yang  berkaitan dengan  persoalan  hukum  terkait.  Pengumpulan  data  dilaksanakan  dengan  cara  studi pustaka. Teori yang digunakan adalah kepastian hukum milik Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan SEMA No. 2 Tahun 2023 yang pada awalnya diharapkan mampu mengatasi polemik peraturan kawin beda agama namun masih saja menjadi polemik kontroversi yang bekepanjanganseputar perkawinan beda agama.  
MEMPERKUAT FONDASI DEMOKRASI: ANALISIS DAMPAK NEPOTISME DAN STRATEGI PENGENDALIAN DALAM MEMBANGUN DEMOKRASI IDEAL: Strengthening The Foundations Of Democracy: Analysis Of The Impact Of Nepotism And Control Strategies In Building An Ideal Democracy Sugitanata, Arif; Aminah, Siti; Abdurrasyied, Muhammad Hasyied
Constitution Journal Vol. 3 No. 1 (2024): Constitution Journal June 2024
Publisher : UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v3i1.92

Abstract

This article aims to elucidate the phenomenon of nepotism within the context of democracy, utilizing a qualitative research approach and a descriptive-analytical methodology based on a literature review. It addresses three primary issues: firstly, the construction of an ideal democracy; secondly, the impact of nepotism on the integrity of democracy; and thirdly, practical strategies for combating nepotistic practices. The study reveals that an ideal democracy should champion the principles of popular sovereignty, transparency, accountability, and meritocracy. However, nepotism undermines these principles by allocating positions and resources based on personal relationships rather than competence, reducing the quality of public policy and creating social disparities. It erodes public trust and inhibits citizen participation in the democratic process. Nepotistic practices contribute to political and economic stagnation and disrupt the equitable distribution of social justice, with long-term impacts such as the erosion of institutional integrity. This article recommends combating nepotism by implementing stringent anti-nepotism laws, strengthening independent oversight bodies, and using information technology to enhance transparency and accountability. Public education on integrity and professionalism is also emphasized as a means to raise awareness and reduce tolerance for nepotism. Overall, the article provides deep insights into how ideal democracy can be degraded by nepotism and offers concrete strategies to reinforce the foundations of democracy, ensure social justice, and support sustainable economic growth. Collective efforts to eradicate nepotism will not only strengthen democracy but also ensure that governance is more effective and fair. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena nepotisme dalam konteks demokrasi, dengan menggunakan studi kepustakaan berbasiskan jenis penelitian kualitatif dan sifat penelitian yang dilakukakn secara deskriptif-analitik. Artikel ini menjelaskan tiga pokok masalah yang dikemukakan, pertama, konstruksi demokrasi ideal, kedua, dampak nepotisme terhadap integritas demokrasi, dan ketiga, strategi efektif untuk memerangi praktik nepotisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi ideal harus mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat, transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi. Namun, nepotisme mengancam prinsip-prinsip ini dengan mengalokasikan posisi dan sumber daya berdasarkan hubungan pribadi, bukan kompetensi, mengurangi kualitas kebijakan publik, dan menciptakan disparitas sosial. Hal ini merusak kepercayaan publik dan menghambat partisipasi warga dalam proses demokratis. Praktik nepotisme menyebabkan stagnasi politik dan ekonomi serta mengganggu pemerataan keadilan sosial, dengan dampak jangka panjang berupa erosi integritas institusional. Artikel ini merekomendasikan untuk memerangi nepotisme dengan mengimplementasikan undang-undang anti-nepotisme yang ketat, penguatan lembaga pengawas independen, serta penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pendidikan publik tentang integritas dan profesionalisme juga ditekankan sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan mengurangi toleransi terhadap nepotisme. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana demokrasi yang ideal dapat terdegradasi oleh nepotisme dan menawarkan strategi konkret untuk memperkuat fondasi demokrasi, memastikan keadilan sosial, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya kolektif dalam memberantas nepotisme tidak hanya akan memperkuat demokrasi tetapi juga memastikan bahwa pemerintahan berjalan lebeih efektif dan adil.
HUBUNGAN PANCASILA DENGAN TEORI POSITIVISME DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI: The Relationship between Pancasila and Positivism Theory in a Conceptual Perspective Mardika
Constitution Journal Vol. 3 No. 1 (2024): Constitution Journal June 2024
Publisher : UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v3i1.99

Abstract

The origins of Pancasila as a basic norm (grundnorm) or staatsfundamentalnorm, as well as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the highest law in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia can be traced through the development of positivist theories. The research seeks to test the relevance of positivist theories to the premise “Pancasila is the source of all sources of law.” The research methods used are a statutory approach, a conceptual approach and a doctrinal approach. The results of the research concluded that Pancasila in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is a basic norm, which goes beyond the status of positive law and is placed outside the circle of positive legal order/hierarchy of statutory regulations, so its validity is much higher and is “mandatory” in nature rather than anything else, so that basic norms become the validity /touchstone for all positive law in Indonesia. Abstrak Asal mula Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm) atau staatfundamentalnorm, serta Konstitusi UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat ditelusuri melalui perkembangan pemikiran teori-teori positivisme. Pada penelitian ini berupaya untuk menguji relevansi teori-teori positivisme terhadap premis “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.” Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan doktrinal. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pancasila dalam Konstitusi UUD NRI 1945 adalah norma dasar, yang melampaui status hukum positif dan diletakkan di luar dari lingkaran tata hukum positif/hierarki peraturan perundang-undangan, maka daya berlakunya jauh lebih tinggi yang sifatnya “wajib” daripada apapun itu, sehingga norma dasar menjadi validitas/batu uji bagi seluruh hukum positif di Indonesia.
BATAS KEKUASAAN PRESIDEN DALAM KONSTITUSI INDONESIA: Limits Of The President's Powers In The Indonesian Constitution Mohammad Haris Taufiqur Rahman
Constitution Journal Vol. 3 No. 1 (2024): Constitution Journal June 2024
Publisher : UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v3i1.101

Abstract

The presidential system of government adopted by Indonesia ideally provides broad powers for the president to carry out his executive duties. These broad powers can only be limited by other powers for constitutional reasons. This article intends to explore two major concepts in constitutional law, namely prerogative rights and the principle of separation of powers as constitutional limits on the president's executive power. The analytical tools used include historical approaches, constitutional theory and practices applicable in other countries, namely the United States, New Zealand and Canada. The results of the analysis show that prerogative rights are different from the president's executive rights. Prerogative rights provide broad space for the president to use his powers to fill spaces that have not been regulated in the constitution while carrying out his executive duties. The limitation of prerogative rights is that their use is limited to emergencies until the legislative body can regulate it in legislation. Meanwhile, the principle of separation of powers postulates two interpretations, namely formalist and functionalist. The formalist view is based on the unitary power doctrine which prohibits all forms of intervention by other branches of power on executive power, while the functionalist approach assumes that limits on executive power are possible as long as they do not have a fundamental impact on the president's ability to exercise his executive power. Abstrak Sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia idealnya memberikan kekuasaan yang luas bagi presiden untuk melaksakan tugas eksekutifnya. Kekuasaan yang luas tersebut hanya dapat dibatasi oleh kekuasaan lain dengan alasan konstitusional. Tulisan ini bermaksud untuk mendalami dua konsep besar dalam hukum tata negara yaitu hak prerogatif dan prinsip separation of powers sebagai batasan konstitusional kekuasaan eksekutif presiden. Alat analisis yang digunakan antara lain adalah pendekatan sejarah, teori konstitusi dan praktek yang berlaku dinegara lain yaitu Amerika Serikat, New Zealand dan Canada. Hasil analisis menunjukkan bahwa hak prerogatif berbeda dengan hak eksekutif presiden. Hak prerogatif memberikan ruang yang luas kepada presiden untuk menggunakan kekuasaannya untuk mengisi ruang yang belum diatur dalam konstitusi sepanjang untuk menjalankan tugas eksekutifnya. Batasan hak prerogatif adalah penggunaannya yang dibatasi pada keadaan darurat sampai dengan lembaga legislatif dapat mengaturnya dalam perundangundangan. Sedangkan prinsip separation of powers mendalilkan dua penafsiran yaitu formalis dan fungsionalis. Pandangan formalis mendasarkan dirinya pada unitary power doctrine yang melarang segala bentuk intervensi cabang kekuasaan lain terhadap kekuasaan eksekutif, sedangkan pendekatan fungsionalis beranggapan bahwa batasan kekuasaan eksekutif dimungkinkan selama tidak berdampak secara mendasar kepada presiden untuk menjalankan kekuasaan eksekutifnya.
DEKONSTRUKSI TRANSISI ENERGI MELALUI OPTIMALISASI ENERGI TERBARUKAN DENGAN AKSELERASI PAJAK KARBON: Deconstructing the Energy Transition Through Renewable Energy Optimization with Carbon Tax Acceleration Vico, Nanda; Sianipar, Josua
Constitution Journal Vol. 3 No. 1 (2024): Constitution Journal June 2024
Publisher : UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v3i1.97

Abstract

Paris Agreement became a insiator of accelerating climate change in Indonesia, Indonesia have a policy named Green Growth Program that is program to accelerate economic recovery that can reduce poverty, social inclusion, environmental sustainability, and resource efficiency. Crucial issues regarding environmental sustainability and resource efficiency are green investment to energy transition. Criticism of programs that seek to solve the problem of green investment and energy transition is a policy that has environmental, social, and economic dimensions simultaneously, one of which is the carbon tax policy. Carbon tax which has a futuristic mission to accelerate the energy transition, especially coal energy, is an important part of the existence of the Indonesia Green Growth Program, The methods used in this article are normative juridical methods as well as statutory approaches, comparative approaches, and conceptual approaches. The discussion in this article will include: First, Energy Transition is gradual and sustainable with economic instruments. Second, discussion of procedural mechanisms, legal rules, and objectives to be achieved from the energy transition. The last is the correlation between Energy Transformation through Carbon Tax and the realization of the Indonesia Green Growth Program Based on the presentation that has been done, the conclusion of this article is in the form of a conceptual idea that the carbon tax mechanism is a correlated policy and has quite realistic prospects in the implementation of the Indonesia Green Growth Program in the environmental sector to achieveecological justice. Abstrak Paris Agreement menjadi sebuah insiator aksi perubahan iklim di Indonesia yang kemudian diaktualisasikan melalui Indonesia Green Growth Program Kebijakan tersebut merupakan sebuah program untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan, inklusi sosial, kelestarian lingkungan, serta efisiensi sumber daya. Permasalahan krusial mengenai kelestarian lingkungan dan efisiensi sumber daya adalah investasi hijau dan transisi energi. Konkritisasi terhadap program yang berusaha menyelesaikan permasalahan investasi hijau dan transisi energi adalah sebuah kebijakan yang berdimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi secara bersamaan, salah satunya adalah kebijakan pajak karbon. Pajak karbon yang memiliki misi futuristik akselerasi transisi energi khususnya energi batu bara menjadi sebuah bagian penting dari keberadaan Indonesia Green Growth Program, Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparasi dan pendekatan konseptual. Pembahasan dalam artikel ini akan meliputi: Pertama, Transisi Energi secara bertahap dan berkelanjutan dengan alat ukur instrument ekonomi. Kedua, pembahasan terhadap mekanisme prosedural, aturan  hukum, serta tujuan yang akan dicapai dari transisi energi tersebut. Serta yang terakhir adalah korelasi antara Tranisisi Energi melalui Pajak Karbon dengan realisasi Indonesia Green Growth Program Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, kesimpulan dari artikel  ini berupa sebuah gagasan konseptual bahwa mekanisme pajak karbon merupakan sebuah kebijakan yang korelat serta memiliki prospek yang cukup realistis dalam implementasi Indonesia Green Growth Program dalam bidang lingkungan demi tercapai keadilan ekologis.

Page 3 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Constitution Journal June 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Constitution Journal December 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): Constitution Journal June 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Constitution Journal December 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Constitution Journal June 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Constitution Journal December 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): Constitution Journal June 2022