cover
Contact Name
Moh. Fathoni
Contact Email
jurnaladalah@gmail.com
Phone
+6285328075686
Journal Mail Official
jurnaladalah@gmail.com
Editorial Address
Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kaliwates, Jember, East Java, Indonesia 68136
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Al'Adalah
This journal aims to publish original research articles on Islam and Muslims, especially Islamic thoughts, doctrines, and practices oriented toward moderation, egalitarianism, and humanity. The journal articles cover integrated topics on Islamic issues, including Islamic philosophy and theology, Islamic culture and history, Islamic politics, Islamic law, Islamic economics, and Islamic education, engaging a multidisciplinary and interdisciplinary approach. Therefore, this journal receives original research articles from any country and region concerned with Islam and Muslim.
Articles 464 Documents
ISLAM DAN TEOLOGI PEMBEBASAN: DARI SEBUAH DOKTRIN MENUJU IDEOLOGI
Al'Adalah Vol. 13 No. 1 (2010)
Publisher : LP2M IAIN Jember (now UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agama sering tampil sebagai sumber yang mendua dan amibgu, bagaikan dua sisi mata uang, tidak dapat ditolak. Di satu sisi, ia tampil sebagai kekuatan destruktif. Sejarah kemanusiaa hancur setelah kobaran kebencian membakar perasaan masing-masing pemeluk agama. Berbagai perselisihan yang dipicu oleh masalah agama sebagaimana yang kita saksikan. Agama yang oleh sebagian orang dituduh sebagai biang keladi itu justru tampil sebagai kekuatan untuk melakukan transformasi sosial dan membebaskan manusia dari segala jenis penindasan. Sejarah mencatat, bagaimana para nabi dengan agama yang didakwahkan memperjuangkan keadilan dan persamaan hak demi kepentingan umat dan mengangkat martabatnya. Bahkan akhir-akhir ini, agama menjadi tempat pelarian bagi mereka yang mengalami krisis eksistensi diri di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang serba canggih dan modern.
STRATEGI PEMASARAN BAGI PESANTREN: IKHTIAR MENJADIKAN PESANTREN SEBAGAI PUSAT PERADABAN
Al'Adalah Vol. 13 No. 1 (2010)
Publisher : LP2M IAIN Jember (now UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abad informasi dan globalisasi menjadikan kompetisi memasuki segala bidang kehidupan, tak terkecuali pendidikan, termasuk pesantren. Kompetsisi dunia pendidikan menjadikan pesantren merasakan dampak yang cukup signifikan dengan makin menurunnya minat masyarakat untuk menitipkan putra-putrinya ke pesantren. Kondisi ini mendesak pesantren untuk segera menerapkan strategi alternatif, antara lain melalui strategi pemasaran. Disadari atau tidak, meski masih sebagian kecil, sebenarnya pesantren telah melakukan beberapa langkah dari strategi pemasaran, seperti pembuatan brosur, pemasaran dari mulut ke mulut (lewat ceramah agama pengasuhnya), serta melalui jaringan alumni. Tulisan ini berikhtiar mendeskripsikan strategi pemasaran, yang sebenarnya dapat dilakukan oleh pesantren dalam rangka meningkatkan kualitas layanan yang sesuai dengan tradisi pesantren, yang nantinya juga akan menjadikan pesantren lebih diminati oleh masyarakat. Dengan demikian, kekhawatiran menurunnya minat masyarakat terhadap pesantren akan terhapus.
MENYELAMI CARA KERJA TEORI KRITIK-PRAXIS BERSAMA JURGEN HABERMAS
Al'Adalah Vol. 13 No. 1 (2010)
Publisher : LP2M IAIN Jember (now UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Filsafat senantiasa bergerak menembus dan menjelaskan realitas, meski terkadang usaha itu melahirkan kerumitan baru. Namun sekurang-kurangnya, sudah melangkah satu tahap lebih maju. Jurgen Habermas dalam studi filsafat, dikenal sebagai tokoh pembaharu teori kritis. Gagasannya tentang demarkasi antara kerja dan komunikasi mampu menembus kebuntuan teori kritis generasi pertama. Kerja yang tekun itu justru mempengaruhi bidang ranah ilmu-ilmu sosial. Tulisan ini bermaksud menelusuri bagaimana Habermas menjelaskan teori kritis-nya yang dimungkinkan praksis dalam studi social science.
LANGUAGE TEACHING FOR ESP Ninuk Indrayani
Al'Adalah Vol. 13 No. 1 (2010)
Publisher : LP2M IAIN Jember (now UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bahasa Inggris tidak hanya diberikan kepada mahasiswa di jurusan Bahasa Inggris, tetapi juga untuk mahasiswa jurusan lain sebagai matakuliah dasar. Pembelajaran Bahasa Inggris ini disebut pembelajaran Bahasa Inggris untuk tujuan khusus (ESP). ESP memberikan pembelajaran Bahasa Inggris yang sesuai dengan tujuan mahasiswa dalam mempelajarinya. Perbedaan antara ESP dan Bahasa Inggris umum adalah ESP mengutamakan praktik daripada teori. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengajaran ESP, yaitu metode pengajaran, materi, dan penilaian. Dalam menentukan metode pengajaran, ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kegiatannya sesuai dengan tujuan, mengutamakan komunikasi, dan kegiatannya sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, desain yang mengacu pada pemberian tugas (task-based design) dengan menggunakan role-play (permainan) sangat sesuai untuk ESP. Sedangkan untuk pemberian materi dan penilaian, ESP menggunakan materi dan penilaian yang asli (authentic material and authentic assessment).
Muhammad Hamdi Yazır’s Contributions to Islamic Education in Modern Türkiye: A Cultural Anthropology Perspective Thoriquttyas, Titis; Ahsin; Khasbulloh
Al'Adalah Vol. 27 No. 2 (2024)
Publisher : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v27i2.510

Abstract

The transition from the Ottoman Empire to the secular Republic of Turkey significantly impacted Islamic education, as madrasahs were closed and a secular education system was adopted. This study analyzes the intellectual contribution of Muhammad Hamdi Yazır, who played a pivotal role in reconciling Islamic philosophy with modern secularism in moderating traditional Islamic education with the secularism orders through his work, Hak Dini Kur'an Dili. Yazır's approach integrated rational knowledge (ulum al-aqliyah) and religious knowledge (ulum al-naqliyah) to maintain Islamic teachings within the secular framework. This study uses the lens of cultural anthropology to analyze Yazır's contribution as mentifacts (intellectual heritage), sociofacts (social structures), and artifacts (educational materials). Unlike previous studies that focused more on theological and philosophical aspects, this study reveals how Yazır's ideas are not only in the form of ideas but are also influenced by social structures and manifested in educational materials. The analysis demonstrates how Yazır's intellectual efforts adapt Islamic education to modernity without negating its essence, ensuring its relevance in contemporary Turkish society. This study provides new insights into the transformation and sustainability of Islamic values ​​in the secular education system and recommends further comparative studies to explore similar dynamics in other Islamic contexts. 
Breaking the Glass Ceiling for Indonesian Migrant Workers: Legal-Political and Maqasid al-Shariah Analysis of Protection Policies Aji
Al'Adalah Vol. 27 No. 2 (2024)
Publisher : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v27i2.528

Abstract

This research addresses the significance of protecting migrant workers through the lens of legal politics and maqasid al-shariah. Migrant workers, particularly women, face various structural challenges that create a “glass ceiling,” limiting their access to rights and welfare. Addressing gaps in prior research that largely focus on regulatory frameworks, this study highlights the relevance of maqasid al-shariah as a holistic approach to labor migration policies. Through a normative qualitative analysis of Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers and secondary data sources, this study demonstrates that the PPMI Law aligns with maqasid al-shariah by addressing legal, social, and economic protections. These protections correspond to hifzh al-aql (preservation of intellect), hifzh an-nasl (preservation of family), and hifzh al-mal (preservation of wealth). The findings affirm the law’s dual objectives: securing workers' welfare and aligning national policies with Islamic jurisprudence. Theoretically, this research contributes to the integration of maqasid al-shariah and legal-political analysis, offering a nuanced perspective on migrant worker protection. Practically, it informs policy-makers on enhancing labor migration frameworks by aligning them with maqasid al-shariah. Future research should incorporate field data to evaluate the law's implementation and explore its comparative applicability across diverse sociopolitical contexts.
Shaykh Nawawi Al-Bantani’s Contribution to Grounding Shafi’i Islamic Law in the Indonesian Archipelago during the 19th Century Imawan; Faiz; Herman; Masruri
Al'Adalah Vol. 27 No. 2 (2024)
Publisher : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v27i2.540

Abstract

Shaykh Nawawi al-Bantani's contributions in the 19th century to grounding Islamic law in Nusantara mark a pivotal moment in Indonesian Islamic history. Despite previous research on his scholarly work and influence, studies have often focused on general education and tasawwuf, leaving a significant gap in analyzing his profound impact on Shafi'i jurisprudence and its integration into the Indonesian archipelago. This research addresses how al-Bantani facilitated the dissemination and popularization of Islamic law, mainly through his prolific writings and the network of students he mentored. By employing qualitative historical analysis, this study examines primary texts authored by al-Bantani, such as Nihayah al-Zain and Qut al-Habib, alongside secondary literature on his intellectual legacy. The analysis reveals al-Bantani's distinctive approach to bridging advanced Shafi'i jurisprudential concepts with practical applications, resonating with scholars and laypersons in the Indonesian archipelago. His works, widely adopted and taught by his students, stimulated a shift from a dominant tasawwuf-oriented framework to a jurisprudential focus in Islamic studies. This research underscores the necessity of revisiting the Indonesian archipelago's intellectual legacy to recognize its crucial role in modern Islamic discourse. Future studies should investigate al-Bantani's contributions comprehensively to other disciplines, such as hadith and theology, to illuminate his multifaceted legacy.
Muhammad Abid al-Jabiri's Intellectual Contribution to Moderating Tradition and Modernity in Moroccan Islamic Education Reform Tamami; Helmiati; Nazir; abdelmounaim
Al'Adalah Vol. 27 No. 2 (2024)
Publisher : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v27i2.536

Abstract

This study explores the contribution of Muhammad Abid al-Jabiri's thought to the reform of Islamic education in Morocco, inspiring a balanced integration of tradition and modernity. This research is significant given the challenges of globalization and radicalism that Islamic education systems experience. Previous studies have primarily focused on historical and structural aspects and have yet to delve into the impact of al-Jabiri's ideas on policies and curricula. This research uses a qualitative approach based on content analysis to examine historical documents, educational policies, and al-Jabiri's works, such as Naqd al-Aql al-Arabi, to analyze the influence of his ideas on integrating religious and modern scientific knowledge. The analysis evaluates the transformation of Islamic education across three significant periods: pre-colonial, colonial, and post-colonial. The findings reveal that al-Jabiri's thought has successfully inspired curricula rooted in values of rationality and moderation, which are relevant for addressing globalization challenges without losing Islamic identity. These reforms promote inclusive and globally competitive education. The study recommends an integrative education model based on moderation as a solution to create an inclusive and tolerant society. Further research is needed to understand the long-term impacts of these reforms on social development and Islamic identity in the modern era.
Resolving an Inherent Controversy: How Pesantren’s Philosophical Ideals Confront the Reality of Bullying Hasanah, Uswatun; Addzaky, Khoirul Umam
Al'Adalah Vol. 28 No. 1 (2025)
Publisher : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v28i1.484

Abstract

Bullying in Indonesian Islamic boarding schools (pesantren) remains a critical issue, often addressed with generic interventions that overlook the unique cultural and philosophical contexts of these institutions. This study challenges such universalist approaches by proposing a bottom-up, culturally-rooted anti-bullying model. The primary objective was to identify the core philosophical values of a specific institution, Pesantren Nurul Yaqin, and operationalize them into a structured intervention framework. Using a qualitative case study methodology, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentary analysis, and then analyzed thematically. The findings reveal that the inherent values of humility (tawadhu’), Islamic brotherhood (ukhuwah Islamiyah), and benevolence (ihsan) function as a powerful, synergistic antithesis to bullying by fostering a protective socio-spiritual ecosystem. The research culminates in the formulation of a contextual anti-bullying program that translates these values into actionable strategies, adapting the internationally recognized Whole-School Approach (WSA) to the pesantren’s local wisdom. This study’s principal contribution is a replicable, evidence-based model that bridges the gap between indigenous philosophy and practical intervention, offering a sustainable path for faith-based institutions to cultivate safer, character-driven educational environments grounded in their own authentic traditions.
Addressing Digital Religious Polarization: Policy Analysis of Religious Moderation Narratives on Indonesian Government Social Media Zaimina, Ach Barocky
Al'Adalah Vol. 28 No. 1 (2025)
Publisher : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v28i1.572

Abstract

Digital religious polarization is becoming more common in Indonesia, threatening social cohesion significantly. The government has started programs to promote religious moderation in response to this trend. However, the efficacy of the government's official narratives disseminated on social media remains ambiguous. This study addresses this deficiency by examining the digital communication practices of the Ministry of Religious Affairs (MoRA) and the National Counter-Terrorism Agency (BNPT). This study employs a qualitative methodology, incorporating content and framing analysis of official social media accounts alongside extensive interviews with policymakers and communication experts, to investigate the factors that impede the effectiveness of the state’s top-down communication model in fostering significant public engagement. The findings indicate that the government’s normative, linear, and monologic methodology is incompatible with the interactive and emotional characteristics of the contemporary digital landscape. Conversely, personal, emotive, and testimonial narratives employed by civil society actors are significantly more effective, as they facilitate interpersonal connections. This paper argues that the state’s approach not only represents an antiquated concept of public diplomacy but may also be viewed as a sort of covert authoritarian innovation that stifles popular participation. These findings underscore the imperative for a paradigm change from monologue to dialogue, offering strategic advice for policymakers to cultivate more flexible, participatory, and ultimately more democratic communication tactics.