cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
TIMBO MANGARANAP SIRAIT
Contact Email
lppmuta45@uta45jakarta.ac.id
Phone
+6281221003683
Journal Mail Official
lppmuta45@uta45jakarta.ac.id
Editorial Address
Jl. Sunter Permai Raya, Jakarta Utara. Fakultas Hukum
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
JURNAL HUKUM STAATRECHTS
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
ISSN : -     EISSN : 24610798     DOI : https://doi.org/10.52447/sr.v6i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum STAATRECHTS adalah jurnal berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Jurnal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mempublikasikan gagasan-gagasan di bidang hukum dalam rangka mendorong kemajuan pemikiran hukum di Indonesia. Jurnal Hukum STAATRECHTS terbit 1 tahun 2 kali, pada periode bulan Juni dan bulan Desember
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2025): JURNAL STAATRECHTS" : 8 Documents clear
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pajak (Studi Kasus Putusan No. 19 Pk/Pid.Sus/2019) Nurhidayanti, Ririn; Sirait, Timbo Mangaranap
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 2 (2025): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v8i2.8228

Abstract

Sejarah pemungutan pajak dan penerapan sanksinya telah mengalami perubahan yang dinamis, dari bersifat tidak wajib hingga menjadi kewajiban yang diterapkan secara tegas meskipun penegakannya mengikuti prinsip Ultimum Remedium. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif melalui Studi Kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan yang tidak benar dan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dilakukan melalui pemeriksaan pajak. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan wajib pajak diberi kesempatan untuk mengungkapkan sendiri pelanggarannya dengan membayar pajak beserta dendanya. Jika tidak dilakukan, kasus berlanjut ke tahap penyidikan. Selain itu, dalam Putusan Nomor 19 PK/PID.SUS/2019, pidana denda yang dijatuhkan sebesar Rp126.389.563.662,00 belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, yang seharusnya menetapkan denda hingga Rp315.973.909.155,00 berdasarkan jumlah kerugian negara dan ketentuan sanksi administratif dalam Pasal 39 dan Pasal 39A. 
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/Pn Spt) Roihan, Abdul; Anjari, Warih
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 2 (2025): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v8i2.8749

Abstract

Setiap warga negara Indonesia berhak atas perlindungan hukum, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mengganggu rasa aman, fisik, dan mental korban, khususnya perempuan. Perlindungan hukum bagi korban KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun implementasinya di lapangan belum berjalan maksimal. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap korban KDRT berdasarkan Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN SPT yang menunjukkan bahwa pelaku dijatuhi hukuman pidana, namun korban masih menghadapi berbagai kendala pemulihan. Perlindungan hukum tidak hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga memastikan korban mendapatkan hak atas rasa aman, layanan kesehatan, pendampingan hukum, dan psikologis. Negara wajib hadir untuk menjamin keadilan, serta mencegah kekerasan berulang agar keluarga kembali menjadi tempat yang aman dan layak bagi semua anggotanya, khususnya bagi korban.
Perlindungan Hukum Kepada Nasabah dari Praktik Rentenir di Indonesia Widyaningrum, Tuti; Bali, Dwi
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 2 (2025): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v8i2.8738

Abstract

Kebutuhan masyarakat akan biaya hidup yang berbeda-beda dan pekerjaan yang berpenghasilan kurang akan membuat masyarakat untuk malakukan pinjaman langsung kepada seseorang yang memberikan jasa pinjam uang dengan bunga tinggi disebut juga dengan rentenir. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana peran hukum terhadap rentenir dan perlindungan apa yang diberikan kepada para nasabahnya dari penindasan rentenir serta solusi penanggulangan kepada masyarakat agar tidak terjerat oleh rentenir. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rentenir tidak dapat dipidana karena tidak ada undang – undang khusus yang mengaturnya kecuali terdapat unsur pidana. Namun apabila rentenir melakukan perampasan barang maka rentenir tersebut bisa dipidanakan. Bab XXIII Pasal 368 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang yang meminjamkan uang dapat dikenakan hukuman jika hal itu terbukti, karena perjanjian hutang – piutang ini hanya secara lisan dan tidak memiliki sanksi hukum tidak ada aturan khusus yang mengatur perindungan hukum terhadap korban rentenir. Namun perlindungan hukum yang diatur dalam pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 dapat digunakan sebagai acuan.
Analisis Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Putusan Nomor 583/Pid.B/2024/PN JKT.SEL) Damun, Damun; Suliandi, Marwan
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 2 (2025): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v8i2.8731

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 583/Pid.B/2024/PN JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog dan kesepakatan damai, bukan semata-mata penghukuman. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dalam kasus yang dikaji telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, serta perbuatan tergolong dalam tindak pidana ringan, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa. Hal ini menunjukkan belum optimalnya penerapan keadilan restoratif, meskipun regulasi yang mendukung sudah tersedia, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini menyarankan agar hakim dan aparat penegak hukum lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif dalam menangani perkara ringan guna menciptakan keadilan substantif, efisiensi penanganan perkara, dan harmonisasi sosial.
Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Antropologi Hukum: Konflik Antara Hukum Adat dan Peraturan Perundang-Undangan Suwaryo, Slamet; Argani, Latif; Supratikno, Anang; Widodo, Slamet
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 2 (2025): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v8i2.8729

Abstract

Penelitian ini membahas pluralisme hukum di Indonesia dengan pendekatan antropologi hukum untuk menganalisis konflik antara hukum adat dan peraturan perundang-undangan. Meskipun konstitusi mengakui eksistensi hukum adat, dominasi hukum negara dalam hirarki normatif kerap menimbulkan ketegangan, terutama dalam ranah agraria, waris, perkawinan, dan pidana adat. Studi ini menyoroti bagaimana masyarakat lokal lebih memilih hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian konflik karena memiliki legitimasi sosial dan simbolik yang lebih kuat dibanding hukum formal negara. Pendekatan antropologi hukum dipilih karena mampu menggambarkan hukum sebagai praktik sosial hidup (law as lived), bukan semata teks normatif (law as written). Penelitian ini menggunakan metode etnografi hukum, meliputi observasi partisipatif dan wawancara mendalam untuk mengungkap cara masyarakat memahami dan menegosiasikan pilihan normatif di tengah konflik. Hasilnya menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia bukanlah dualisme yang kaku, melainkan sistem dinamis dengan interlegality antar norma adat, agama, dan negara. Dalam beberapa kasus, mekanisme adat terbukti lebih efektif dalam mengupayakan keadilan substantif dibanding proses litigasi formal. Studi ini juga menyoroti pentingnya rekognisi substantif terhadap hukum adat serta integrasi kelembagaan adat ke dalam sistem hukum nasional. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengayaan teori pluralisme hukum (Griffiths, Moore, Santos) dalam konteks Indonesia serta penyusunan model pluralisme hukum empiris berbasis data lapangan. Temuan ini diharapkan dapat mendorong pembentukan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan sensitif terhadap keberagaman norma lokal.
Penguasaan Hak Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian Nominee Rendywiranto, Iqbal -; Christiawan, Rio
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 2 (2025): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v8i2.8784

Abstract

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Pasal 26 (2) menyatakan bahwa : setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara asing yang disamping kewarga negaraan Indonesianya mempunyai kewarga negaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang di tetapkan dalam pasal 21 (2), adalah batal karna hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa hak hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat di tuntut kembali. Perjanjian nominee antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sehubungan dengan status kepemilikan tanah di Indonesia sebagai upaya penyelundupan hukum oleh Warga Negara Asing yang ingin menguasai tanah dengan status hak milik. Berdasarkan uraian di atas ada dua pokok permasalahan. Pertama Bagaimana keabsahan perjanjian nominee antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sehubungan dengan status kepemilikan tanah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya bahwa seorang warga negara asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia melalui perjanjian nominee sebagai upaya penyelundupan hukum di Indonesia serta Pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap praktik perjanjian nominee di Indonesia dengan melakukan kerjasama antar lembaga.
Penerapan Asas Perundang-Undangan Yang Demokratis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Hartantyo, Arie Tri
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 2 (2025): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v8i2.9123

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan semua produk perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga didalamnya adalah Peraturan Daerah. Keberadaan peraturan daerah merupakan pengejawantahan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah memegang peranan penting dalam konsep negara hukum yang demokratis. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang diharapkan nantinya dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan asas perundang-undangan yang demokratis dalam pembentukan sebuah peraturan daerah. Partisipasi masyarakat secara aktif dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat, sangat diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi tersebut dilakukan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat.
Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Penggunaan Coretax Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kanel, Ivan; Tiopan, Demson
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 2 (2025): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v8i2.9024

Abstract

Digitalisasi administrasi perpajakan melalui sistem Coretax merupakan langkah strategis dalam modernisasi perpajakan Indonesia. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan kepastian hukum dan perlindungan data pribadi akibat belum sinkronnya pengaturan dalam UU KUP, UU PDP, dan UU ITE. Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana kepastian hukum dalam penggunaan Coretax untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak? dan (2) bagaimana perlindungan hukum dalam penggunaan Coretax untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Rumusan ini muncul karena ketidakpastian hukum dan kerentanan terhadap keamanan data digital berpotensi menurunkan kepercayaan publik serta kepatuhan sukarela. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum serta perlindungan hukum yang diberikan dalam penggunaan Coretax, sekaligus menilai dampaknya terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi data sekunder melalui wawancara semi-terstruktur dengan konsultan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum, seperti ketiadaan pengaturan rinci mengenai proses digital dan mekanisme pertukaran data, memengaruhi rasa aman dan perilaku wajib pajak. Di sisi lain, perlindungan hukum terutama jaminan keamanan data pribadi menjadi faktor kunci pembentuk kepatuhan sukarela. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Coretax sangat bergantung pada harmonisasi regulasi, kejelasan prosedur, serta penguatan perlindungan data untuk menciptakan administrasi perpajakan digital yang adil, pasti, dan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): JURNAL STAATRECHTS Vol 8, No 1 (2025): JURNAL STAATRECHTS Vol 7, No 2 (2024): JURNAL STAATRECHTS Vol 7, No 1 (2024): JURNAL STAATRECHTS Vol 6, No 2 (2023): JURNAL STAATRECHTS Vol 6, No 1 (2023): JURNAL STAATRECHTS Vol 5, No 2 (2022): JURNAL STAATRECHTS Vol 5, No 1 (2022): JURNAL STAATRECHTS Vol 4, No 2 (2021): JURNAL STAATRECHTS Vol 4, No 1 (2021): JURNAL STAATRECHTS Vol 3, No 2 (2020): JURNAL STAATRECHTS Vol 3, No 1 (2020): JURNAL STAATRECHTS Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Staatrechts More Issue