cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Febri Nur hayati
Contact Email
pdmti@unmerpas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
pdmti@unmerpas.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Jl. Ir. H. Juanda No. 68 Kota Pasuruan 67129
Location
Kab. pasuruan,
Jawa timur
INDONESIA
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Merdeka Pasuruan
ISSN : 20873409     EISSN : 25810243     DOI : https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i1.92
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Merdeka Pasuruan adalah Jurnal yang menerbitkan hasil-hasil penelitian atau gagasan ilmiah ilmu hukum dari para dosen ilmu hukum atau praktisi ilmu hukum dari Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta bidang Hukum yang memiliki kepedulian guna pengembangan dan kemajuan ilmu hukum itu sendiri. Untuk pertama kali terbit diharapkan pada bulan September 2016 tapi karena sesuatu hal menjadi bulan April 2017. Rencananya frekuensi terbit adalah 4 bulan sekali (3 kali terbit dalam satu tahun) dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang diterbitkan secara On-Line.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2019): APRIL" : 7 Documents clear
AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI PADA KREDIT UMUM PEDESAAN (STUDI KASUS DI BANK BRI UNIT KRATON KAB. PASURUAN) Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v2i1.10

Abstract

Masyarakat Indonesia menekuni pekerjaan sebagai pengrajin umumnya mereka sebagai pengrajin kecil yang mempunyai keterbatasan modaldalam mengembangkan usahanya sehingga mereka membutuhkan tambahan modal dari pihak lain baik pemerintah maupun dari swasta.Salah satu pihak yang menyediakan dana untuk permodalan bagi pengrajin dan pedagang dipedesaan adalah BankRakyat Indonesia melalui program pengembangan usaha mikro yaitu Kredit Usaha Pedesaan yang disingkat dengan KUPEDES. kredit ini dikucurkan kepada debitur melalui beberapa tahapan dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan agar peruntukannya sesuai dengan yang diharapkan dan tepat sasaran.Namun demikian, masih ada saja debitur yang tidak bisa mengembalikan pinjamannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan berbagai penyebab, diantaranya karena kredit yang diterima tidak dipergunakan sebagaimana mestinya atau kadangkala juga karena adanya faktor alam yaitu adanya bencana.
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Dwi Budiarti
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v2i1.11

Abstract

Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya.Hal tersebut sejalan dengan sikap jujur dan bertanggung jawab pelaku usaha dari berbagai praktek niaga. Tidak jujur dan mengabaikan tanggung jawab, kecuali tanggung jawab pelaku usaha terhadap pemegang sahamnya merupakan pengalaman yang umum terjadi.        Di lihat dari penegakan hukumnya, hak-hak konsumen dapat ditegakkan secara perdata maupun pidana, melalui Peradilan Perdata maupun Peradilan Pidana. Untuk itu tidak lepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artinya seorang konsumen yang dirugikan haknya dapat mengajukan tuntutan penggantian kerugian dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan dan sebaliknya dalam hal tertentu seorang produsen yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dapat dituntut pertanggungjawaban secara pidana.Kata kunci : Tinadak Pidana, Pengusaha, Konsumen dan Perlindungannya.
TUGAS DAN WEWENANG DPRD DALAM MENILAI VISI, MISI DAN PROGRAM PASANGAN CALON KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH Yudhia Ismail
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v2i1.12

Abstract

Dalam pemilihan kepala dan wakil kepala daerah langsung dengan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). DPRD memiliki wewenang yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Pasal 66 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membahas tentang wewenang DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi dan program pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.Rapat Paripurna dalam ketentuan ini adalah Rapat Paripurna DPRD yang tidak harus korum dihadiri oleh wakil masyarakat dan terbuka untuk kalangan umum. Kehadiran anngota DPRD tidak merupakan suatu kewajiban.Jadi wewenang DPRD dalam melakukan penyelenggaraan pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan cara menyelenggarakan Rapat Paripurna mendengarkan visi, misi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kata kunci : Pemilihan langsung, DPRD, wewenang, menilai Visi dan Misi.
POLITIK HUKUM NIKAH DINI SEBAGAI PENEROBOSAN HUKUM PERKAWINAN Ronny Winarno; Kristina Sulatri
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v2i1.8

Abstract

Secara normatif Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, menentukan batasan usia diizinkan kawin yaitu pihak pria berusia 19 Tahun dan pihak wanita berusia 16 Tahun. Jika usia kawin tidak sesuai ketentuan ini (masih dini) harus ada dispensasi perkawinan dari Pengadilan, sebab hal ini merupakan penyimpangan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Penyimpangan ini dianggap merupakan politik hukum nikah dini, karena bisa menimbulkan penerobosan hukum perkawinan yang bisa berdampak terjadinya nikah dini dalam bentuk perkawinan siri. Nikah dini inilah yang memerlukan perlin-dungan hukum terkait legalitas nikah dini sejalan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.Kata Kunci :Politik Hukum, Nikah Dini, Penerobosan Hukum Perkawinan.
ANALISIS HUKUM PUTUSAN MK RI NO. 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PENCANTUMAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA IDENTITAS KEPENDUDUKAN SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 Bambang Sudjito; Hidayatul Fitri
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v2i1.13

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang yudicial review Undang-Undang Administrasi Kependudukan, telah membolehkan para penganut aliran kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Pertimbangan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa wajib mendapatkan hak sosial dan politik yang sama dengan para penganut agama yang diakui oleh negara, termasuk dalam hal administrasi kependudukan. Dilihat dari keadilan subtantif, putusan ini menjamin terhadap hak-hak para Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai warga negara serta mendapatkan pelayanan publik tanpa diskriminatif.  Kenyataan putusan ini menyisakan ketegangan-ketengangan, khususnya pada pemaknaan Agama dan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi sama.Tulisan ini hendak membahas tentang relevansi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 97/PUU-XIV/2016 terhadap pelayanan administrasi KTP-el dengan peraturan perundang-undangan yakni UU No. 23 Tahun 2006 yang memberikan pengakuan hukum terhadap warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam administrasi KTP-el sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia untuk menjamin hak dan kewajiban warga Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam administrasi kependudukan sebagai warga yang bermasyarakat dan bernegara. dan Memberikan perlindungan hukum terhadap Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga menumbuhkan persamaan didalam hukum dan pemerintahan.Kata Kunci : Analisis Hukum, Agama, Penghayat Kepercayaan, Keputusan Mahkamah Konstitusi.
PERSEKONGKOLAN PEMENANGAN TENDER PENGADAAN BARANG BERDASAR PASAL 22 UU NO. 5 TAHUN 1999 Istijab Istijab
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v2i1.9

Abstract

Penelitian ini bertolak dari fenomena banyaknya  persekongkolan pemenangan tender pengadaan barang pemerintah yang dilakukan oleh para pengusaha. Persekongkolan ini  terjadi secara horisontal sesama pengusaha, dan secara vertikal antara pengusaha dengan panitia lelang pengadaan barang dalam rangka pemenangan tender. Analisis yang digunakan untuk memastikan bahwa persekongkolan pemenangan tender antara pengusaha adalah teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto. Hal ini dipertajam menggunakan pembuktian berlakunya unsur-unsur pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, yang meliputi : 1) unsur pelaku usaha, 2). Persekongkolan, 3). Mengatur dan atau menentukan pemenang tender, 4). Terjadinya persaingan usaha tidak sehat.Hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persekongkolan tender pengadaan barang pemerintah memenuhi ketentuan Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999. Sehingga ke depan diharapkan, pelaksanaan pelelangan tender pengadaan barang pemerintah dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlalu secara adil dan tidak memihak. Kata kunci : Persekongkolan, Tender, Barang,  Pemerintah.
PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM SEIMBANG BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM TATA HUKUM PERSEROAN Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v2i1.14

Abstract

Undang-Undang  No. 40Tahun 2007 tentangPerseroanTerbatas (UUPT), khususnyaPasal 84 ayat (1)  memberipembatasankepadapemegangsahambahwa setiappemegangsahammempunyaihaksatusuara (oneshareonevote),kecuali anggaran dasar  menentukan  lain. Pemegang  saham mempunyai haksuarasesuai denganjumlahsahamyangdimiliki,sehinggadapatdisimpulkan bahwaUUPTini tidak membatasi kekuatan pemegang saham dalam jumlah  yang besar dalam perolehanhaksuarayangdidapat.Dalam praktiknya sering timbul perselisihan di antara organ perseroan dengan pemegang saham atau bisa terjadi di antara pemegang saham sendiri. Perbedaanantarapemegangsahammayoritasdengan pemegangsahamminoritasadalahdalamhaljumlah kepemilikansaham,sehinggaseringberlakuprinsip mayoritas yang menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang lemah dalam menegakkan kepentingan dan haknya, yang tidak mampumenghadapitindakanDireksiatauKomisaris yang merugikan dirinya dan Perseroan.Kata kunci : Perseroan terbatas, pemegang saham

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL Vol. 6 No. 3 (2024): DESEMBER Vol 6, No 3 (2024): DESEMBER Vol. 6 No. 2 (2024): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2024): AGUSTUS Vol. 6 No. 1 (2024): APRIL Vol 6, No 1 (2024): APRIL Vol. 5 No. 3 (2023): DESEMBER Vol 5, No 3 (2023): DESEMBER Vol 5, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 5, No 1 (2023): APRIL Vol 4, No 3 (2022): DESEMBER Vol 4, No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 4, No 1 (2022): APRIL Vol 3, No 1 (2020): DESEMBER Vol 2, No 1 (2019): APRIL Vol 1, No 1 (2017): APRIL More Issue