cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firmansyah
Contact Email
panipahanf@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
ijps@uinsa.ac.id
Editorial Address
Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.682, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Indonesian Journal of Political Studies
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 27976750     EISSN : 27979458     DOI : https://doi.org/10.15642/ijps
Core Subject : Social,
Social Sciences
Indonesian Journal of Political Studies is a journal of Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, State Islamic University (UIN) Sunan Ampel Surabaya which publishes scholarly work on the theory and practice of political science. The journal is devoted to publishing original research based on empirical data and having innovative theoretical arguments. The journal is committed to encouraging a pluralistic approach and a comparative lens in political studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 54 Documents
 2   3   4   5   6 
Well-being in the Advent of Capitalism: Maximization of Utility against Categorical Imperative Dano, Givheart
Indonesian Journal of Political Studies Vol. 2 No. 2 (2022): October
Publisher : Department of Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ijps.2022.2.2.98-109

Abstract

In the modern capitalist society, the balance between promoting the well-being of the majority and respecting individual rights raises significant moral dilemmas. This paper explores two frameworks of morality: the maximization of utility and the categorical imperative. While the maximization of utility focuses on maximizing overall happiness and well-being, it may require sacrificing the well-being of a few individuals for the greater good. On the other hand, the categorical imperative emphasizes universal moral principles and the inherent dignity of individuals, prioritizing individual rights and justice. In the context of a capitalist society, the paper argues that the categorical imperative holds a more promising approach to well-being. It emphasizes the importance of respecting and protecting the inherent rights and dignity of individuals, ensuring fairness and equality. While capitalism can provide opportunities for economic growth and individual freedoms, it requires ethical considerations and regulations to ensure that it operates within a framework that upholds human rights. The tension between these frameworks challenges our perspectives on morality and highlights the complex ethical dilemmas that arise in a capitalist society. Ultimately, finding a balance between promoting well-being and respecting individual rights is crucial for creating a just and inclusive society within the capitalist framework.
Tinjauan Ekonomi Politik terhadap Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia Hamdani, Denicha; Dwiastuti, Maudina; Algifari, Mochammad
Indonesian Journal of Political Studies Vol. 4 No. 1 (2024): April
Publisher : Department of Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ijps.2024.4.1.40-56

Abstract

Tinjauan ekonomi politik terhadap Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia menjadi suatu kebutuhan untuk menganalisis faktor-faktor ekonomi dan politik yang mempengaruhi pembuatan, implementasi, dan evaluasi UU SJSN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, fokus pada makna, proses, dan konteks fenomena sosial. Jenis penelitian deskriptif ini melibatkan wawancara, analisis dokumen, dan observasi partisipatif. Analisis ekonomi politik menyoroti interaksi kompleks antara kepentingan politik dan ekonomi dalam perumusan UU SJSN, mengungkap bahwa kebijakan tersebut bukan hanya hasil pertimbangan ekonomi rasional tetapi juga tawar-menawar politik. Perumusan UU SJSN mencerminkan dinamika ekonomi politik yang kompleks di antara berbagai kepentingan. Kesimpulannya, interaksi antara kebijakan ekonomi dan keputusan politik membentuk kerangka distribusi manfaat dan ketidaksetaraan dalam implementasi jaminan sosial di Indonesia. Dengan memahami dinamika ini, identifikasi titik kritis diperoleh untuk perbaikan kebijakan guna mencapai tujuan jaminan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks dinamika ekonomi politik, menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk mencapai sistem jaminan sosial yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.
Kerja Sama Regional dan Multilateral Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Indonesia Lestari, Putri Puja; Rohmah, Siti Maftukhatur; Ramadhani, Aditya
Indonesian Journal of Political Studies Vol. 4 No. 1 (2024): April
Publisher : Department of Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ijps.2024.4.1.57-75

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi dampak kerjasama regional dan multilateral terhadap daya saing ekonomi Indonesia dengan fokus pada kebijakan proaktif, literasi digital, infrastruktur teknologi, dan inovasi. Melalui metode penelitian kualitatif, studi ini menggunakan analisis konten pada data sekunder seperti laporan ekonomi, studi kasus, dan kebijakan pemerintah. Hasilnya menunjukkan bahwa kerjasama regional dan multilateral, terutama melalui ASEAN, PBB, dan WTO, memengaruhi kebijakan ekonomi Indonesia. Dengan mengintegrasikan kepentingan nasional dan tetap terbuka terhadap kerjasama, Indonesia dapat memperkuat daya saingnya di tingkat global. Penelitian juga mengungkapkan bahwa keterlibatan dalam kerjasama multilateral, khususnya melalui PBB dan WTO, berkontribusi pada liberalisasi perdagangan, pertumbuhan inklusif, dan integrasi ekonomi. Selain itu, implementasi teknologi informasi dan transformasi digital melalui kerjasama regional membuka peluang untuk pertukaran pengetahuan dan membangun ekosistem inovasi, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi.
Analisis Kebijakan Redistribusi Pendapatan dan Perubahan Sosial-Ekonomi: Studi Kasus Kesejahteraan di Indonesia Khoirul, Frisca Aurrelia Amanda
Indonesian Journal of Political Studies Vol. 4 No. 1 (2024): April
Publisher : Department of Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ijps.2024.4.1.1-10

Abstract

Penelitian ini menyelidiki berbagai aspek dan implikasi dari kebijakan redistribusi pendapatan dalam konteks meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan memeriksa berbagai strategi kebijakan seperti pajak progresif, program bantuan sosial, dan redistribusi sumber daya, penelitian ini menganalisis dampaknya terhadap distribusi penapatan. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan redistribusi yang komprehensif tidak hanya dapat meratakan distribusi pendapatan, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek-aspek penting lainnya dalam masyarakat. Studi ini mengidentifikasi bahwa pendekatan yang terpadu antara kebijakan fiskal, program sosial, dan reformasi struktural diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal dalam redistribusi pendapatan dan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan redistribusi yang lebih adil dan kesejahteraan yang lebih merata.
Korporatisme Negara dan Ekonomi Privatisasi Terhadap Pembangunan Negara dan Kebijakan Publik Syahputra, Al Ghozaly Irzha Bagus; Sinaroja, Alya Syifa; Widyoseno, Valiant Rizqi
Indonesian Journal of Political Studies Vol. 4 No. 1 (2024): April
Publisher : Department of Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ijps.2024.4.1.76-89

Abstract

Penelitian ini membahas kompleksitas interaksi antara korporatisme negara dan kebijakan ekonomi privatisasi dalam konteks pembangunan suatu negara, dengan fokus pada dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, kebijakan publik, dan ketidaksetaraan. Melalui analisis kualitatif dengan menggunakan data sekunder, penelitian ini menggambarkan bahwa korporatisme negara cenderung menciptakan stabilitas ekonomi namun juga berisiko terhadap korupsi dan ketidaksetaraan. Sebaliknya, kebijakan ekonomi privatisasi dapat meningkatkan efisiensi ekonomi tetapi berpotensi menghadirkan tantangan terkait layanan publik dan ketidaksetaraan akses. Era globalisasi menambah dinamika kompleks, mengharuskan negara mencari keseimbangan yang tepat. Konflik potensial antara kedua pendekatan tersebut menekankan perlunya perencanaan dan regulasi yang bijaksana guna mencapai pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang interaksi tersebut, memberikan landasan untuk pengambilan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan.
Tangguh di Tengah Arus Regresi: Ketahanan Demokrasi dan Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden Era Jokowi Firmansyah, Langgeng
Indonesian Journal of Political Studies Vol. 4 No. 1 (2024): April
Publisher : Department of Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ijps.2024.4.1.11-39

Abstract

Studi tentang demokratisasi era Jokowi kebanyakan hanya terfokus pada persoalan kemunduran demokrasi. Sebaliknya, kajian yang mendikusikan ketahanan demokrasi Indonesia relatif masih terbatas dan kurang mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, artikel ini bermaksud untuk mendiskusikan bagaimana ketahanan demokrasi di tengah arus regresi yang berlangsung di era Jokowi. Kami berargumen bahwa ada penurunan kualitas demokrasi, namun pada saat yang sama juga mampu bertahan mencegah terjadinya erosi demokrasi. Fenomena ini akan ditinjau ulang menggunakan teori institusionalisasi demokrasi David Beetham dan ketahanan demokrasi serta pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi kualitatif konvensional. Teknis pengumpulan data, peneliti mengadopsi studi kepustakaan dan dokumentasi. Dalam studi ini dapat disimpulkan gagalnya upaya meloloskan penambahan jabatan tiga periode menjadi fakta bahwa bekerjanya civil society untuk mempertahankan demokrasi, khususnya bentuk akuntabilitas vertikal dan diagonal. Masyarakat, pers, dan sebagian elit politik berperan sentral dengan bahu-membahu menolak wacana anomali tersebut, gerakan politik dalam bentuk ini dimaknai sebagai ketahanan demokrasi. Terpilihnya Ganjar Pranowo dalam nominasi juga berdampak dalam melemahkan gerakan penambahan periode jabatan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, meskipun demokrasi di Indonesia belakangan ini cukup merisaukan tetapi ada indikator kunci yang tetap membuat demokrasi tangguh.
Pemberdayaan Perempuan dalam Partai Politik (Studi pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Sidoarjo) Putri, Balqis Ghassani Iriyanto; Holilah, Holilah
Indonesian Journal of Political Studies Vol. 4 No. 1 (2024): April
Publisher : Department of Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ijps.2024.4.1.90-116

Abstract

Studi mengenai pemberdayaan perempuan dalam partai politik selama ini hanya berfokus pada beberapa aspek seperti kebijakan dan kompetensi, belum ada studi yang secara khusus membahas secara menyeluruh bagaimana perempuan diberdayakan di dalam partai politik. Studi ini hendak memberikan gambaran secara menyeluruh upaya pemberdayaan, faktor penghambat dan strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pemberdayaan perempuan dalam partai politik khususnya DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo. Studi ini juga akan mengungkapkan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh partai secara umum cenderung masih nomatif atau separuh hati dalam memajukan peran perempuan di politik. Teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan Edi Suharto dan teori perempuan dan partai politik Ani W. Soetjipto. Hasil studi menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan di DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo adalah mengimplementasikan kebijakan afirmasi, membentuk bidang dan organisasi sayap perempuan, menjalankan kaderisasi, memberikan pendidikan politik, menempatkan perempuan pada posisi strategis dan melibatkan perempuan dalam setiap program dan kegiatan partai. Pemberdayaan dijalankan kepada dua elemen yaitu perempuan kader dan perempuan masyarakat. Faktor penghambat pemberdayaan adalah peran domestik, budaya patriarki, agama dan kurangnya komitmen partai. Strategi mengatasi hambatan pemberdayaan adalah memberikan keleluasaan waktu, mendorong perempuan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan serta memberikan pelatihan negosiasi kepada perempuan.
Mitigasi Ekosistem Politik Destruktif: Upaya Generasi Muda dalam Mengatasi Polarisasi Politik Berbasis Media Digital Setiawan, Andika Pratama; Alby, Joey Dava Akbar Hanafiah; Azhar, Saila Rizqi Amalia
Indonesian Journal of Political Studies Vol. 4 No. 2 (2024): October
Publisher : Department of Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ijps.2024.4.2.117-132

Abstract

Penelitian ini berisi studi tentang mitigasi polarisasi politik di media digital yang melibatkan generasi z. Polarisasi politik merupakan permasalahan yang dapat menimbulkan konflik dan perpecahan penduduk dalam jangka waktu yang panjang seperti yang terjadi pada pilkada DKI Jakarta 2016 dan pemilu 2019. Penelitian ini merupakan studi pustaka yang dilakukan dengan cara mengambil dan mengkomparasikan data literatur seperti jurnal, hasil penelitian terdahulu, buku, dan, pemberitaan media online. Hasil peneliti ini menemukan bahwa generasi z berusaha memitigasi permasalahan polarisasi politik menggunakan media digital, di antaranya; 1) generasi z harus mampu menjadi agent of social control dan bertindak sebagai edukator politik melalui media sosial dan memposisikan diri sebagai wise content creator; 2) Anak muda sebagai antitesis praktek buzzer yang cenderung membuat narasi yang merusak integrasi masyarakat.; 3) Anak muda khususnya gen z yang dikenal sebagai linkster generation yang mempunyai pemahaman literasi digital yang baik mampu turut andil dalam mengurangi efek filter buble dalam algoritma media sosial, sehingga transmisi pesan/ konten yang disampaikan berkenaan dengan politik konstruktif mampu tersebar dalam algoritma media sosial yang dikonsumsi bebas oleh khalayak umum.
War and Peace in Mindanao Tracing the Roots of Historical Injustice Maboloc, Christopher Ryan
Indonesian Journal of Political Studies Vol. 4 No. 2 (2024): October
Publisher : Department of Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ijps.2024.4.2.149-172

Abstract

Structural injustice appears normalized and legitimized in modern societal culture. The Mindanao problem is not a religious conflict between Christians and Muslims. War and peace in Mindanao is a question of historical and structural injustice. Portraying the Christian and Muslim divide as some form of religious war silences the suffering of its Indigenous Peoples. The exclusion of the Lumad is due to a type of violence against their identity. Philippine society labels indigenous peoples as illiterate and the Muslim Filipino as violent. In the Filipino socio-cultural hierarchy, the Christian is at the top whereas in the middle lies the Muslim Filipino. Powerless and without any voice, at the bottom dwells the Lumad. There was no peace in the past because of this moral divide. Peace is not just the absence of conflict. It is a process that involves the full recognition of human dignity and the respect for basic human rights. It can only be achieved if it is inclusive, which means that it is meant for all human beings and not just to satisfy the economic or political demands of a dominant group. This is why inclusion cannot be limited to the distribution of resources. While politics caters to the satisfaction of power players, peace is can only be rooted in the solidarity of a people as one nation.
Economic Community of West African States (Ecowas) and State Sovereignty in West Africa Ikponmwosa, Mercy Ehidiamen; Omodia, Stephen. M.; Efanodor-Obeten, Harriet Omokiniovo
Indonesian Journal of Political Studies Vol. 4 No. 2 (2024): October
Publisher : Department of Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ijps.2024.4.2.200-219

Abstract

States are now recognizing the need to take action to create and improve regional institutions in virtually every region of the world, including Africa, and integration even in West Africa has become fashionable over the years. ECOWAS revised treaty seek to promote supranational tendencies giving room for state reluctance in the implementation of its policies and decision. With the Economic Community of West African States (ECOWAS) as its focal point, the study looks at the integration process in West Africa as well as how it affects state sovereignty in the subregion. Secondary data sources, namely journals and publications, are used in the study. The study finds among other things that ECOWAS uses the needs, policies and activities of state to interfere in the affairs of member states thereby limiting her sovereignty to an extent within the region. The study concludes that with national interest at heart, states knowing both the cost and benefits of integration will usually strive to accomplish their aims and objectives. It recommends that policies and initiatives should be developed to support both state autonomy and regional collaboration to aid development, stability, and economic growth among states and to also encourage both local and foreign investors, contributing to the overall development of the states in the West African Region.

Page 4 of 6 | Total Record : 54

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): October Vol. 5 No. 1 (2025): April Vol. 4 No. 2 (2024): October Vol. 4 No. 1 (2024): April Vol. 3 No. 2 (2023): October Vol. 3 No. 1 (2023): April Vol. 2 No. 2 (2022): October Vol. 2 No. 1 (2022): April Vol. 1 No. 2 (2021): October Vol. 1 No. 1 (2021): April