cover
Contact Name
Rizky Banyualam Permana
Contact Email
jurnalhp@ui.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jhp@ui.ac.id
Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia Gedung D, Lantai 4 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok 16124
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum & Pembangunan
Published by Universitas Indonesia
ISSN : 01259687     EISSN : 25031465     DOI : https://doi.org/10.21143
Core Subject : Social,
Jurnal Hukum & Pembangunan (JHP) is one of the oldest published law journals in Indonesia. Published in 1971 by the Faculty of Law, Universitas Indonesia originally titled "Hukum & Pembangunan". JHP adopts a double-blind peer review policy, and focused on various subdisciplines of the legal science, among others: Basic principle of jurisprudence Private law Criminal law Procedural law Economic and business law Constiutional law Administrative law International law Law and society In addition to these fields, JHP also accepts texts covering topics between law and other scientific fields such as legal sociology, legal anthropology, law and economics, and others. Published 4 (four) times a year in March, June, September and December. Each issue contains 15 articles, both conceptual articles and research articles. JHP is published in Indonesian, but an English text is also accepted.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,666 Documents
Konstitusionalitas Model Putusan Bawaslu dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Yusuf, Muhammad Rifai; Hidayat, Syarif
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 55 No. 1 (2025)
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As one of the institutions that carries out quasi-judicial functions in the field of general elections, Bawaslu could issue a decision through an adjudication process. In 2017, Bawaslu was criticized for its several decisions in the Sipol case held by the KPU for the registration of participants in the 2019 general elections, mainly because it was considered that Bawaslu equated its position with the Supreme Court by assessing that Sipol in the KPU Regulation was not in line with the Election Law. In 2024, decisions on election administrative violations appear to be softer or seem to avoid the same potential criticism. This study aims to analyze two issues systematically, first, what is the position of Bawaslu in the Indonesian constitutional system, especially in its function as a quasi-judicial institution and its relation with the judicial power holder, and second, whether the Bawaslu decision model as regulated by the Election Law can exceed its authority and equal its position with the Supreme Court in terms of judicial review. Regarding the first issue, Bawaslu as a quasi-judicial institution has a constitutional basis with its status as a state auxiliary organ that is currently prevalent in Indonesia. Regarding the second issue, the constitutional design does not allow Bawaslu to exceed its authority by issuing decisions as the Supreme Court does in terms of judicial review. Keywords: Bawaslu Decision, Constitutionality, Administrative Violations, Supreme Court
Quo Vadis Hak Atas Kesehatan Reproduksi: Analisis Rekonstruksi Pengaturan Aborsi Di Indonesia (Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Perancis) Putri, Dian Kencana; Kusumawati, Erna Dyah
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 55 No. 1 (2025)
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembatasan akses aborsi di Indonesia menyebabkan banyak perempuan dengan kehamilan tidak diinginkan terpaksa berhadapan dengan hukum. Pembatasan aborsi yang mengakibatkan kriminalisasi ini dapat menyebabkan dilema moral bagi banyak perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Padahal aborsi berpotensi terjadi pada setiap perempuan berusia produktif di Indonesia. Aborsi di Indonesia merupakan tindakan ilegal dan aborsi hanya dapat dilakukan dalam dua kondisi saja, yakni kedaruratan medis dan kehamilan yang disebabkan perkosaan. Artikel ini menganalisa bagaimana sebenarnya substansi aborsi dapat dimasukkan pada kategori hak kesehatan reproduksi perempuan dan mengapa negara Indonesia perlu mengubah kebijakan dan hukum mengenai aborsi. Untuk melihat seberapa pentingnya negara harus melakukan rekonstruksi terhadap aturan ini, penulis menggunakan metode perbandingan hukum. Perkembangan Kebijakan dan hukum negara Perancis akan menjadi lesson learned bagi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan, dekriminalisasi aborsi dapat menjadi jalan keluar terbaik yang dapat diberikan untuk membebaskan perempuan untuk menentukan kehamilanya. Instrumen hukum internasional, seperti CEDAW, menyatakan bahwa pelarangan atau pembatasan akses layanan kesehatan (termasuk layanan untuk aborsi) di saat layanan tersebut sangat dibutuhkan, dapat menjadi bukti adanya diskriminasi bagi perempuan, karena kenyataannya, baik melanjutkan atau menyudahi suatu kehamilan tidak diinginkan, perempuan akan tetap berada pada pihak yang paling terpengaruh dari keputusan tersebut. Kajian dari perspekstif pro-choice dalam jurnal ilmiah, apalagi dalam konteks ke-Indonesia-an masih sangat sedikit ditemui. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi pihak-pihak terkait dalam memandang persoalan aborsi.
Rekontruksi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Progresif Pravifjayanto, Mochammad Rafi
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 55 No. 1 (2025)
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The environment as a place for humans to live certainly needs to be preserved and protected for its existence. In the context of statehood, the Indonesian Constitution guarantees the constitutional right of citizens to a clean environment. Thus, regulations as the face of the Indonesian constitution must not contradict the constitution. Juridically, Indonesia regulates life protection in Law Number 32 of 2009 concerning the Protection of Environmental Management. However, in its implementation, there are many violations of environmental management which in fact are carried out by corporations to obtain economic benefits. This study aims to analyze the corporate criminal responsibility system as an actor of crime in the environmental sector, and try to formulate criminal norms for corporations that can meet the principles of justice for the community. By using the normatic method with a Critical Legal Studies approach, conceptual, and legislation will produce new norms related to an equitable corporate accountability system.
Orientasi Rigid Dan Moderat Dalam Penafsiran Original Intent Dan Praktiknya Di Indonesia Khoiri Ramdani, Muhammad Alwi; Harijanto, Susi Dwi; Sungkar, Lailani
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 55 No. 1 (2025)
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metode original intent lazimnya menghasilkan penafsiran yang bersifat rigid sesuai niat perumusnya. Selama konstitusi tidak diubah, maka tafsiran original intent pun tidak berubah. Namun penggunaan metode penafsiran original intent di Indonesia dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda/berubah meskipun ketentuan konstitusi dan perumusnya tidak berganti. Hal ini terjadi karena terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan pemikiran tersebut dan menganalisa pola penerapan metode original intent dalam penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Ini merupakan penelitian doktriner dengan pendekatan konsep dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent dari yang berorientasi rigid hingga ke moderat. Mahkamah cenderung menerapkan penafsiran original intent pada: (1) mekanisme pengisian lembaga/pejabat negara; (2) kewenangan lembaga negara; dan (3) hak asasi manusia. Pola penerapan dapat dilihat dari perspektif cara penggunaan sumber yang berbeda dan tujuan penggunaan metode ini untuk mengungkap baik makna ‘tersurat’ maupun ‘tersirat’.
Peran Sharia Venture Capital Corporation dan Venture Debt Corporation terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia Umam, Khotibul; Tama, Berlian Widya
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 55 No. 1 (2025)
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The limited number of Sharia-compliant venture capital companies results in restricted access for Micro, Small, and Medium Enterprises (Usaha Mikro, Keci, dan Menengahl/UMKM) to alternative funding sources. This limitation may also stem from a lack of literacy regarding Islamic economics and finance among venture capital business players and the broader business community. Therefore, it is necessary to examine the implementation of Sharia Principles within the framework of Venture Capital Corporations (VCC) and Venture Debt Corporations (VDC), as well as the expected role of VCC and VDC in the development of UMK in Indonesia. The findings indicate that both VCC and VDC have applied Sharia principles through agreements that align with their respective characteristics. In addition to providing capital, VCC and VDC are also expected to play a role in offering management support and strategic guidance to UMKM.
Evaluasi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Desain Surat Suara Calon Tunggal Dalam Pilkada Oktavia, Enika Maya; Syafei, Rizki Maulana; Fatna, Tsalis Khoirul
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 55 No. 1 (2025)
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The phenomenon of single candidates in regional elections in Indonesia has created a dilemma in applying democratic principles, especially regarding ballot design that often confuses voters. The Constitutional Court’s Decision Number 100/PUU-XIII/2015 mandated a plebiscite design with “agree” or “disagree” options for single candidates. However, in practice, this design has been distorted with the presence of a blank box without adequate explanation. This study aims to evaluate the extent to which the discrepancy between the Constitutional Court's decision and actual ballot design practices affects voter understanding and the quality of democracy. This study employs a normative juridical method with a qualitative-descriptive approach, relying on literature reviews and secondary data analysis from legal documents and news reports. The theoretical framework uses the "ambiguity effect" and "picture superiority effect," explaining how visual ballot design can influence voter preferences cognitively. The study analyzes variables of compliance with the Constitutional Court's decision and voter understanding as parameters. Data collection procedures are conducted through a literature review. The results indicate that the inconsistency of ballot design with the Court’s decision leads to voter confusion, where the ambiguity of the blank box often directs voters toward choices that may not reflect their true preferences. This highlights the need for policy revisions to better align with democratic principles and support voter decision-making quality in regional elections in Indonesia. Keywords: Single Candidate, Regional Elections, Ballot Design, Blank Vote, Simultaneous Election
Quo Vadis Desain Pengamanan Hakim dari Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) di Indonesia Ilmiyah, Zainatul
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 55 No. 1 (2025)
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judges, as the main judicial actors in law enforcement, have an independent nature, both in terms of institutions and in terms of determining their decisions. However, in exercising their authority, judges are often faced with the risk of injury, both physical and psychological, by the public, who are not satisfied with the decisions made by the judges. With an empirical legal research method and using a conceptual approach, statute approach, and comparative approach, this study aims to find the best form in the design of an institutional model for judge and court security units. In this study, it was found that the judge and court security system has been normatively accommodated in several laws and regulations. However, in terms of implementation, there are still many obstacles, one of which is related to security human resources. So, an institutional design is needed for the security of judges and the courts. Several considerations in the formation of the institutional design of the judge's security unit are in terms of the constitutional importance of an institution and also the effectiveness of the institution. So, three institutional design models are offered. First, the idea of forming a new institution that has special authority in the security of judges and courts. The second institutional design is to cooperate between institutions in maintaining the security of judges and courts. The third design is to strengthen the authority of existing institutions. In addition, the security system of judges and the judiciary also requires guarantees, especially in terms of Human Resources, infrastructure, and budget.
Max Weber vs Émile Durkheim: Pertarungan Paradigma dalam Sosiologi Hukum di Indonesia Isdiyanto, Ilham Yuli
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 55 No. 2 (2025)
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study compares the thoughts of Max Weber and Emile Durkheim in the field of sociology of law and their relevance to the development of law in Indonesia. Weber emphasizes formal rational law through a positivistic approach, highlighting individual rationality in shaping social structures. In contrast, Durkheim views law as a tool of social solidarity rooted in morality and collective norms. This study employs a normative method integrated with hermeneutic philosophy, delving into the meaning of legal concepts through an in-depth interpretation of doctrines, theories, and legal literature. A descriptive-narrative analysis is conducted to understand the historical, social, and philosophical contexts of these two perspectives, enriched with visualizations for deeper comprehension. The findings indicate that Weber's approach is relevant for supporting legal and economic development, whereas Durkheim's perspective is more applicable for accommodating the plurality of customary law or living law. This article recommends integrating both approaches to establish a legal system in Indonesia that is responsive to social diversity and adaptive to the demands of national development.
Penyalahgunaan Kekuasaan dan Viktimisasi Proyek Strategis Nasional di Pulau Rempang Jayusman, Dandi; Shakhila, Annarentika Faajra; Pena, Benedikta Wewieta Li; Saskia, Elly; Rantung, Esterlita Nova Yaser; Febriyanti, Heni Nur; Pramesti, Athifah Danika
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 55 No. 2 (2025)
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementing the National Strategic Project (PSN) on Rempang Island caused controversy over the abuse of power that harmed some local communities. This research aims to analyze the conception of victims of abuse of power in the implementation of PSN, the structural victimization of PSN, the impact of PSN victimization, and the regulation of the rights of people affected by PSN. The research method used is doctrinal research with statutory regulations, victimology, and case approaches. The study shows that communities who experienced repression and violence during the implementation of PSN on Rempang Island are victims of abuse of power. Structural victimization in the implementation of PSN was caused by the dominance and imbalance of power between the government and communities, which led to re-victimization (secondary victimization). PSN victimization had financial, psychological, physical, social, and political participation impacts on some communities on Rempang Island. Unfortunately, the PSN legal framework only regulates compensation for communities affected by land acquisition for PSN. There are no specific rules to provide counseling, assistance, and material, medical, psychological, and social support to the affected communities. The legal gap regarding the rights of the affected communities by PSN obstructed the recovery of losses experienced by some communities on Rempang Island.
Sosiologi Hukum Dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Respon Terhadap Kesadaran Sosial Yang Meningkat Akan Hak Anak Rozi, Fahrul
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 55 No. 2 (2025)
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam konteks sosial yang dinamis, kesadaran akan hak anak telah meningkat, terlihat dari perhatian masyarakat terhadap isu-isu seperti kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Meskipun UU No. 35 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak, tantangan dalam pelaksanaannya masih ada, termasuk kurangnya sumber daya dan koordinasi antar lembaga. Anak jalanan, sebagai kelompok yang paling rentan, sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan dan stigma sosial, yang menghambat upaya perlindungan. Menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai hak anak, serta peran aktif masyarakat dan media dalam mendukung perlindungan anak. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, diharapkan hak-hak anak dapat terlindungi secara lebih efektif, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Page 51 of 167 | Total Record : 1666


Filter by Year

1971 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 56 No. 3 (2026) Vol. 56 No. 2 (2026) Vol. 56 No. 1 (2026) Vol. 55 No. 4 (2026) Vol. 55 No. 3 (2026) Vol. 44 No. 4 (2026) Vol. 44 No. 3 (2026) Vol. 44 No. 2 (2026) Vol. 44 No. 1 (2026) Vol. 43 No. 4 (2026) Vol. 43 No. 3 (2026) Vol. 43 No. 2 (2026) Vol. 43 No. 1 (2026) Vol. 42 No. 4 (2026) Vol. 42 No. 3 (2026) Vol. 42 No. 2 (2026) Vol. 42 No. 1 (2026) Vol. 41 No. 5 (2026) Vol. 41 No. 4 (2026) Vol. 41 No. 2 (2026) Vol. 41 No. 1 (2026) Vol. 40 No. 4 (2026) Vol. 40 No. 3 (2026) Vol. 40 No. 2 (2026) Vol. 40 No. 1 (2026) Vol. 39 No. 4 (2026) Vol. 39 No. 3 (2026) Vol. 39 No. 2 (2026) Vol. 39 No. 1 (2026) Vol. 38 No. 4 (2026) Vol. 38 No. 3 (2026) Vol. 38 No. 2 (2026) Vol. 38 No. 1 (2026) Vol. 37 No. 4 (2026) Vol. 37 No. 3 (2026) Vol. 37 No. 2 (2026) Vol. 37 No. 1 (2026) Vol. 36 No. 4 (2026) Vol. 36 No. 3 (2026) Vol. 36 No. 2 (2026) Vol. 36 No. 1 (2026) Vol. 35 No. 4 (2026) Vol. 35 No. 3 (2026) Vol. 35 No. 2 (2026) Vol. 35 No. 1 (2026) Vol. 34 No. 4 (2026) Vol. 34 No. 3 (2026) Vol. 34 No. 2 (2026) Vol. 34 No. 1 (2026) Vol. 33 No. 4 (2026) Vol. 33 No. 3 (2026) Vol. 33 No. 2 (2026) Vol. 33 No. 1 (2026) Vol. 32 No. 4 (2026) Vol. 32 No. 3 (2026) Vol. 32 No. 2 (2026) Vol. 32 No. 1 (2026) Vol. 31 No. 4 (2026) Vol. 31 No. 3 (2026) Vol. 31 No. 2 (2026) Vol. 31 No. 1 (2026) Vol. 30 No. 4 (2026) Vol. 30 No. 3 (2026) Vol. 30 No. 2 (2026) Vol. 30 No. 1 (2026) Vol. 29 No. 4 (2026) Vol. 29 No. 3 (2026) Vol. 29 No. 2 (2026) Vol. 29 No. 1 (2026) Vol. 28 No. 3 (2026) Vol. 28 No. 2 (2026) Vol. 28 No. 1 (2026) Vol. 27 No. 2 (2026) Vol. 27 No. 1 (2026) Vol. 26 No. 6 (2026) Vol. 26 No. 5 (2026) Vol. 26 No. 4 (2026) Vol. 26 No. 3 (2026) Vol. 26 No. 2 (2026) Vol. 26 No. 1 (2026) Vol. 25 No. 6 (2026) Vol. 25 No. 5 (2026) Vol. 25 No. 4 (2026) Vol. 25 No. 3 (2026) Vol. 25 No. 2 (2026) Vol. 25 No. 1 (2026) Vol. 24 No. 6 (2026) Vol. 24 No. 5 (2026) Vol. 24 No. 4 (2026) Vol. 24 No. 3 (2026) Vol. 24 No. 2 (2026) Vol. 24 No. 1 (2026) Vol. 23 No. 6 (2026) Vol. 23 No. 5 (2026) Vol. 23 No. 4 (2026) Vol. 23 No. 3 (2026) Vol. 23 No. 2 (2026) Vol. 23 No. 1 (2026) Vol. 22 No. 6 (2026) Vol. 22 No. 5 (2026) Vol. 22 No. 4 (2026) Vol. 22 No. 3 (2026) Vol. 22 No. 2 (2026) Vol. 22 No. 1 (2026) Vol. 21 No. 6 (2026) Vol. 21 No. 5 (2026) Vol. 21 No. 4 (2026) Vol. 21 No. 3 (2026) Vol. 21 No. 2 (2026) Vol. 21 No. 1 (2026) Vol. 20 No. 6 (2026) Vol. 20 No. 5 (2026) Vol. 20 No. 4 (2026) Vol. 20 No. 3 (2026) Vol. 20 No. 2 (2026) Vol. 20 No. 1 (2026) Vol. 19 No. 6 (2026) Vol. 19 No. 5 (2026) Vol. 19 No. 4 (2026) Vol. 19 No. 3 (2026) Vol. 19 No. 2 (2026) Vol. 19 No. 1 (2026) Vol. 18 No. 6 (2026) Vol. 18 No. 5 (2026) Vol. 18 No. 4 (2026) Vol. 18 No. 3 (2026) Vol. 18 No. 2 (2026) Vol. 18 No. 1 (2026) Vol. 17 No. 6 (2026) Vol. 17 No. 5 (2026) Vol. 17 No. 4 (2026) Vol. 17 No. 3 (2026) Vol. 17 No. 2 (2026) Vol. 17 No. 1 (2026) Vol. 16 No. 6 (2026) Vol. 16 No. 5 (2026) Vol. 16 No. 4 (2026) Vol. 16 No. 3 (2026) Vol. 16 No. 2 (2026) Vol. 16 No. 1 (2026) Vol. 15 No. 6 (2026) Vol. 15 No. 5 (2026) Vol. 15 No. 4 (2026) Vol. 15 No. 3 (2026) Vol. 15 No. 2 (2026) Vol. 15 No. 1 (2026) Vol. 14 No. 6 (2026) Vol. 14 No. 5 (2026) Vol. 14 No. 4 (2026) Vol. 14 No. 3 (2026) Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 6 (2026) Vol. 13 No. 5 (2026) Vol. 13 No. 4 (2026) Vol. 13 No. 3 (2026) Vol. 13 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 1 (2026) Vol. 12 No. 6 (2026) Vol. 12 No. 5 (2026) Vol. 12 No. 4 (2026) Vol. 12 No. 3 (2026) Vol. 12 No. 2 (2026) Vol. 12 No. 1 (2026) Vol. 11 No. 6 (2026) Vol. 11 No. 5 (2026) Vol. 11 No. 4 (2026) Vol. 11 No. 3 (2026) Vol. 11 No. 2 (2026) Vol. 11 No. 1 (2026) Vol. 10 No. 6 (2026) Vol. 10 No. 5 (2026) Vol. 10 No. 4 (2026) Vol. 10 No. 3 (2026) Vol. 10 No. 2 (2026) Vol. 10 No. 1 (2026) Vol. 9 No. 6 (2026) Vol. 9 No. 5 (2026) Vol. 9 No. 4 (2026) Vol. 9 No. 3 (2026) Vol. 9 No. 2 (2026) Vol. 9 No. 1 (2026) Vol. 8 No. 6 (2026) Vol. 8 No. 5 (2026) Vol. 8 No. 4 (2026) Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2026) Vol. 8 No. 1 (2026) Vol. 55 No. 4 (2025) Vol. 55 No. 3 (2025) Vol. 55 No. 2 (2025) Vol. 55 No. 1 (2025) Vol. 54 No. 4 (2025) Vol. 50 No. 3 (2025) Vol. 54 No. 3 (2024) Vol. 54 No. 2 (2024) Vol. 54 No. 1 (2024) Vol. 53 No. 4 (2023) Vol. 53 No. 3 (2023) Vol. 53 No. 2 (2023) Vol. 53 No. 1 (2023) Vol. 50 No. 2 (2023) Vol. 50 No. 1 (2023) Vol. 49 No. 1 (2023) Vol. 6 No. 6 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 1 No. 1 (2023) Vol. 52 No. 4 (2022) Vol. 52 No. 3 (2022) Vol. 52 No. 2 (2022) Vol. 52 No. 1 (2022) Vol. 51 No. 4 (2021) Vol. 51 No. 3 (2021) Vol. 51 No. 2 (2021) Vol. 51 No. 1 (2021) Vol. 50 No. 4 (2020) Vol. 50 No. 3 (2020) Vol. 50 No. 2 (2020) Vol. 50 No. 1 (2020) Vol. 49 No. 4 (2019) Vol. 49 No. 3 (2019) Vol. 49 No. 2 (2019) Vol. 49 No. 1 (2019) Vol. 48 No. 4 (2018) Vol. 48 No. 3 (2018) Vol. 48 No. 2 (2018) Vol. 48 No. 1 (2018) Vol. 47 No. 4 (2017) Vol. 47 No. 3 (2017) Vol. 47 No. 2 (2017) Vol. 47 No. 1 (2017) Vol. 46 No. 4 (2016) Vol. 46 No. 3 (2016) Vol. 46 No. 2 (2016) Vol. 46 No. 1 (2016) Vol. 45 No. 3 (2015) Vol. 45 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 6 (1977) Vol. 7 No. 5 (1977) Vol. 7 No. 4 (1977) Vol. 7 No. 3 (1977) Vol. 7 No. 2 (1977) Vol. 7 No. 1 (1977) Vol. 6 No. 6 (1976) Vol. 6 No. 4 (1976) Vol. 6 No. 3 (1976) Vol. 6 No. 2 (1976) Vol. 6 No. 1 (1976) Vol. 5 No. 3 (1975) Vol. 5 No. 2 (1975) Vol. 5 No. 1 (1975) Vol. 1 No. 3 (1971) Vol. 1 No. 2 (1971) Vol. 1 No. 1 (1971) More Issue