cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elmayati
Contact Email
elmayati@unvbinainsan.ac.id
Phone
+6281367729051
Journal Mail Official
lppm@univbinainsan.ac.id
Editorial Address
LPPM (lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Bina Insan yang beralamat di Jl. Jend. Besar Soeharto KM. 13 Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan
Location
Kota lubuk linggau,
Sumatera selatan
INDONESIA
Law Journal
Published by Universitas Bina Insan Lubuklinggau
ISSN : 27742628     EISSN : 27762874     DOI : https://doi.org/10.32767/law.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law Jurnal (LAJOUR) Universitas Bina Insan terbit pada bulan April dan Oktober pada setiap tahunnya. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media kajian ilmiah hasil penelitian, pemikiran, pengkajian, dan pengembangan mengenai ilmu hukum. Situs Law Jurnal (LAJOUR) menyediakan artikel-artikel jurnal untuk diunduh secara gratis, berskala nasional, dan sumber referensi bagi akademisi. Editor menerima kiriman artikel yang sudah disesuaikan dengan template dan belum pernah diterbitkan atau dipublikasi pada jurnal lain. Setiap artikel yang masuk sebelum diterbitkan akan melalui proses cek plagiat melalui alat bantu turnitin. Focus and Scope Law Jurnal (LAJOUR) membahas jurnal penelitian dalam bidang kajian berbagai cabang ilmu hukum meliputi antara sebagai berikut Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Dagang Hukum Lingkungan Hukum Adat Hukum Islam Hukum Militer Hukum Tindak Pidana Khusus Hukum Administrasi Negara Hukum International
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 136 Documents
 9   10   11   12   13 
KONSTRUKSI NORMATIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENYEDIA INTERNET FIBER Djula, Hazli; Thalib, Mutia Cherawaty; Elfikri, Nurul Fazri
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.336

Abstract

Transformasi digital mendorong layanan internet fiber menjadi infrastruktur dasar bagi aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, sehingga penyelenggara layanan memikul kewajiban hukum untuk memastikan kualitas jaringan yang stabil, transparansi informasi, dan penanganan gangguan yang profesional. Artikel ini menganalisis konstruksi normatif perbuatan melawan hukum (PMH) dalam penyediaan layanan internet fiber dengan menelaah relasi hukum antara penyedia dan konsumen, batas pertanggungjawaban penyedia, serta bentuk pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian. Penelitian menggunakan pendekatan empiris-kualitatif melalui observasi dan wawancara terhadap konsumen dan pegawai penyedia layanan di Kota Gorontalo, serta analisis terhadap regulasi perlindungan konsumen dan peraturan telekomunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian kualitas layanan, gangguan berulang, klausul baku yang tidak seimbang, serta kenaikan tarif yang tidak transparan merupakan bentuk kelalaian yang dapat memenuhi unsur PMH sepanjang terdapat tindakan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Dualisme hubungan kontraktual dan kewajiban hukum publik membuat tanggung jawab penyedia tidak hanya diukur berdasarkan wanprestasi, tetapi juga kepatuhan terhadap standar layanan minimum dan prinsip perlindungan konsumen. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan instrumen regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa agar perlindungan terhadap konsumen layanan internet fiber menjadi lebih efektif dan berkeadilan.
AKSES PERDATA NARAPIDANA: MENELAAH HAMBATAN STRUKTURAL PEMASYARAKATAN Paneo, Fadhilah Fauziah K.
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.337

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akses narapidana terhadap upaya hukum perdata dengan menempatkan hambatan struktural pemasyarakatan sebagai pusat analisis. Secara normatif, narapidana tetap diakui sebagai subjek hukum perdata yang memiliki kapasitas bertindak untuk mengajukan gugatan, membuat perjanjian, serta mempertahankan hak-hak personal dan keluarga. Namun realitas empiris menunjukkan bahwa berbagai pembatasan administratif seperti keterbatasan fasilitas komunikasi, akses penasihat hukum yang minim, serta kontrol ketat terhadap mobilitas menghasilkan kesenjangan signifikan antara jaminan normatif dan pelaksanaannya. Melalui metode yuridis normatif dengan analisis gramatikal, sistematis, dan teleologis, penelitian ini menelusuri disharmoni antara regulasi dan praktik pemasyarakatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kendati regulasi dasar tidak menghapus hak-hak perdata narapidana, ketiadaan prosedur teknis yang rinci serta dominasi orientasi pidana dalam kebijakan pemasyarakatan menyebabkan hak perdata narapidana bersifat deklaratif dan kurang operasional. Ketidakjelasan mekanisme koordinasi dengan pengadilan, minimnya fasilitasi kehadiran narapidana dalam perkara perdata, serta rendahnya dukungan institusional memperkuat hambatan struktural tersebut. Artikel ini menawarkan konstruksi analitis untuk memahami sifat asimetris perlindungan hukum bagi narapidana dan menegaskan perlunya reformasi regulatif serta tata kelola pemasyarakatan guna memastikan akses perdata yang efektif dalam kerangka negara hukum yang berkeadilan.
ANALISIS YURIDIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN DAN BENCANA NONALAM Harun, Yatrissafar Robyatul Rahmat
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.338

Abstract

Arikel ini bertujuan menjelaskan peran pemerintah daerah dalam menangani krisis kesehatan dan bencana non-alam melalui pendekatan yuridis normatif yang mengkaji dasar hukum dan kebijakan yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan bencana secara terencana dan terkoordinasi Berdasarkan mekanisme penanggulangan krisis kesehatan dengan penekanan pada penggurangan resiko dan peran intansi kesehatan sesuai dalam Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam, Peraturan pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan peraturan Menteri Kesahatan No 75 Tahun 2019 tentang penanggulangan krisis kesehatan. Hasil menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah, mencakup penyusunan kebijakan, koordinasi antar instansi, serta pelaksanaan program penanggulangan. Penelitian juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam implementasi kewenangannya dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan krisis dan bencana nonalam di daerah. Temuan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola daerah terkait aspek hukum dan kebijakan bencana nonalam secara komprehensif serta menitikberatkan pada asas Asas keadilan, asas kemanusiaan, dan asas hukum dan kedaulatan negara yang menekankan bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan secara adil dan proporsional, dengan memperioritaskan nyawa manusia dan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan, bantuan, serta partisipasi berdasarkan undang-undang yang berlaku dan menghormati kedaulatan negara serta hak-hak warga negara.
KEADILAN RESTORATIF DALAM SENGKETA MEDIS ANTARA PASIEN DAN TENAGA KESEHATAN Wahyu Aditya Felim; AdeTia Huraju
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 2 (2026): Law Journal (LAJOUR) Juni 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.339

Abstract

Sengketa medis merujuk pada situasi terjadinya perselisihan yang berkaitan  dengan suatu peristiwa hukum yang melibatkan tenaga medis, seperti dokter dan dokter gigi, maupun tenaga kesehatan lainnya, termasuk perawat, bidan, dan apoteker, yang timbul sebagai akibat dari pemberian pelayanan medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa medis antara pasien dan tenaga kesehatan, dengan fokus pada upaya mewujudkan kepastian hukum. Sengketa medis kerap berakhir pada proses hukum yang memakan waktu lama dan berpotensi merusak hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan. Keadilan restoratif dihadirkan sebagai alternatif yang menekankan pemulihan kerugian, perbaikan hubungan, serta pencegahan terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui kajian pustaka dan analisis data sekunder. Diharapkan, temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan penyelesaian sengketa medis yang lebih manusiawi, efisien, dan berkeadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA NONAKTIF BPJS KESEHATAN: KAJIAN ATAS ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL Hilalahapa, Fitrah Sheshar Pratama; Safira Hasania, Hanna Putri; Rahman, Eka Putri Ramadani R.
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.340

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi peserta nonaktif BPJS Kesehatan sebagai upaya pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan yang dijamin oleh negara. Peningkatan jumlah peserta nonaktif dari tahun ke tahun menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem jaminan kesehatan nasional, terutama terkait tunggakan iuran, ketidaksesuaian data kepesertaan, perubahan status sosial ekonomi, serta kendala administratif yang berdampak langsung pada penghentian hak pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab penonaktifan kepesertaan serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan sosial. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah regulasi yang mengatur mekanisme pengaduan sebagai bentuk perlindungan preventif dan penyelesaian sengketa sebagai bentuk perlindungan represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah menjamin perlindungan bagi peserta nonaktif, implementasinya masih menghadapi kendala seperti kurangnya sosialisasi, akurasi data yang rendah, serta birokrasi yang tidak responsif. Dengan demikian, penguatan mekanisme perlindungan hukum diperlukan agar hak masyarakat terhadap layanan kesehatan tetap terjamin, termasuk bagi peserta yang berstatus nonaktif.
TRANSPARANSI DAN INTEGRITAS DALAM PENGADAAN ALAT KESEHATAN: PERSPEKTIF ETIKA HUKUM Ilham Ramadhan Ingo; Mohamad Fajril Pauweni; Nur Fitriyah Rabiasa
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 2 (2026): Law Journal (LAJOUR) Juni 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.344

Abstract

The procurement of medical equipment is a strategic sector of public service that is highly susceptible to irregularities, despite being regulated through regulations and electronic procurement systems. Current practices still emphasize procedural transparency and administrative compliance, but do not guarantee the substantive integrity of the procurement apparatus. The research gap in this study lies in the lack of studies that place legal ethics as a normative basis for assessing the legitimacy of medical equipment procurement. This study aims to analyze the application of the principle of transparency in the procurement of medical equipment in hospitals and to emphasize the role of legal ethics in building integrity and preventing irregularities. The research method uses a normative legal approach through legislation and conceptual analysis, with teleological analysis based on deontological ethics theory. The results show that regulation-based and digitalized transparency is not yet effective without the internalization of legal ethics values, thus potentially reducing it to administrative formalities. This study emphasizes the integration of legal ethics as a prerequisite for the legitimacy of procurement, as well as a moral foundation for realizing substantive justice, public interest, and consistent and accountable health governance that is both ethical and sustainable.
REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM MENJAMIN KESETARAAN AKSES LAYANAN Guswanto Baulu; Amelia Ananda Kusnadi; Dhea Amelia Puteri Harmain
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 2 (2026): Law Journal (LAJOUR) Juni 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.345

Abstract

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan instrumen negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan, namun pelaksanaannya masih menunjukkan ketimpangan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin, pekerja sektor informal, serta penduduk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan kebijakan hukum JKN dalam menjamin kesetaraan akses layanan kesehatan serta merumuskan reformulasi kebijakan hukum yang berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum JKN masih bersifat administratif dan belum secara tegas mengatur kewajiban pemerintah daerah beserta mekanisme sanksi dalam pencapaian Universal Health Coverage, integrasi data kepesertaan, dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kekosongan norma dan tata kelola hukum JKN yang membedakannya dari kajian evaluatif sebelumnya yang berfokus pada implementasi program. Reformulasi kebijakan hukum JKN diperlukan untuk menegaskan tanggung jawab negara dan mewujudkan kesetaraan akses layanan kesehatan secara substantif dan non-diskriminatif.
ETIKA KEADILAN DISTRIBUSI DALAM SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL: ANALISIS PRINSIP RAWLSIAN Moonti, Sri Angraini; Gonibala, Nadia Salvira; Virnanda, Dicky
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.346

Abstract

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan wujud komitmen negara dalam menjamin hak atas kesehatan bagi seluruh warga Indonesia. Meskipun program ini berhasil memperluas cakupan kepesertaan dan menurunkan risiko finansial akibat biaya kesehatan, masih terdapat tantangan serius dalam aspek pemerataan mutu dan akses layanan antar wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi JKN dari perspektif teori keadilan distributif John Rawls, khususnya prinsip fair equality of opportunity dan difference principle. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah dan hasil riset terkini dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan JKN belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan distributif. Ketimpangan masih terjadi dalam alokasi pembiayaan, ketersediaan tenaga medis, serta kualitas layanan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Prinsip Rawls tentang keadilan mengharuskan kebijakan publik memprioritaskan kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang berfokus pada peningkatan fasilitas kesehatan primer, pemerataan tenaga kesehatan, serta alokasi anggaran berbasis kebutuhan daerah. Upaya tersebut menjadi langkah penting dalam menjadikan JKN sebagai instrumen nyata keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan kesehatan di Indonesia.
ETIKA PENGGUNAAN DATA PASIEN DALAM RISET KESEHATAN DIGITAL: PERLINDUNGAN PRIVASI DI ERA BIG DATA Gobel, Maharani; Anggianita, Mita Aminula; Paduli, Fadela Graselya
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.348

Abstract

Prinsip etika dalam riset medis memegang peranan krusial khususnya dalam konteks riset kesehatan digital yang menggunakan data besar (big data). Data pasien dianggap sebagai aset berharga yang diperlukan tidak hanya bagi perawatan individu, tetapi juga untuk pengembangan sistem kesehatan dan kebijakan publik. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan data tersebut harus memperhatikan aspek etika yang ketat guna menjamin privasi, keamanan, dan hak-hak pasien. Penerapan prinsip-prinsip etika seperti otonomi, keadilan, manfaat tanpa merugikan, serta kerahasiaan menjadi pijakan utama dalam pengelolaan data tersebut. Keterlibatan seluruh pihak terkait, termasuk pembuat kebijakan, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat, menjadi hal yang sangat penting demi menciptakan sistem pengelolaan data kesehatan digital yang aman dan adil. Selain itu, regulasi yang kuat dan pengawasan berkelanjutan sangat diperlukan agar penerapan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam layanan kesehatan dapat terlaksana secara etis dan bertanggung jawab.
KEBIJAKAN HUKUM KESEHATAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL: UPAYA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT Nesa Abdul Hamid; Annisa Fairuz Ramadhani; Silvia Yuniarti Mokodongan
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 2 (2026): Law Journal (LAJOUR) Juni 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.349

Abstract

Derajat kesehatan masyarakat menjadi elemen krusial dalam pembangunan nasional Indonesia, yang berfungsi sebagai fondasi utama untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Penelitian ini menelaah kebijakan hukum mengenai peningkatan derajat kesehatan masyarakat berbasis kearifan lokal, guna mengintegrasikan nilai-nilai serta praktik tradisional ke dalam sistem kesehatan nasional. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan karakter preskriptif, yang menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dalam menganalisis pengaturan hukum di sektor kesehatan. Isu hukum pokok yang dianalisis adalah ketidakoptimalan pengakuan dan pengaturan normatif terhadap praktik pengobatan tradisional berbasis kearifan lokal di tingkat daerah, yang menimbulkan kekosongan serta disharmoni norma antara regulasi pusat dan daerah. Metode kualitatif diterapkan untuk mengkaji regulasi, tantangan, dan solusi terkait implementasi pelayanan kesehatan berbasis kearifan lokal. Temuan analisis memperlihatkan bahwa pengakuan dan integrasi kearifan lokal menyediakan akses pelayanan yang lebih inklusif, khususnya di wilayah terpencil, meskipun dihadapkan pada tantangan utama seperti regulasi yang belum lengkap, keterbatasan dokumentasi dan standarisasi praktik tradisional, serta minimnya sinergi antara tenaga kesehatan modern dan tradisional. Solusi strategis yang direkomendasikan meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi demi pelestarian dan pengembangan kearifan lokal dalam pelayanan kesehatan. Kebaruan (novelty) penelitian ini berada pada analisis kebijakan hukum kesehatan berbasis kearifan lokal yang memposisikan pengobatan tradisional sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional, dilihat dari perspektif hukum responsif dan desentralisasi kewenangan daerah. Kajian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan kebijakan kesehatan yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Page 11 of 14 | Total Record : 136

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Law Journal (LAJOUR) Juni 2026 Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026 Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025 Vol 6 No 1 (2025): Law Journal (LAJOUR) April 2025 Vol 5 No 2 (2024): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2024 Vol 5 No 1 (2024): Law Journal (LAJOUR) April 2024 Vol 4 No 2 (2023): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2023 Vol 4 No 1 (2023): Law Journal (LAJOUR) April 2023 Vol 3 No 2 (2022): Law Journal (LAJOUR) OKTOBER 2022 Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022 Vol 2 No 2 (2021): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2021 Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021 Vol 1 No 1 (2020): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2020 More Issue