cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elmayati
Contact Email
elmayati@unvbinainsan.ac.id
Phone
+6281367729051
Journal Mail Official
lppm@univbinainsan.ac.id
Editorial Address
LPPM (lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Bina Insan yang beralamat di Jl. Jend. Besar Soeharto KM. 13 Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan
Location
Kota lubuk linggau,
Sumatera selatan
INDONESIA
Law Journal
Published by Universitas Bina Insan Lubuklinggau
ISSN : 27742628     EISSN : 27762874     DOI : https://doi.org/10.32767/law.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law Jurnal (LAJOUR) Universitas Bina Insan terbit pada bulan April dan Oktober pada setiap tahunnya. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media kajian ilmiah hasil penelitian, pemikiran, pengkajian, dan pengembangan mengenai ilmu hukum. Situs Law Jurnal (LAJOUR) menyediakan artikel-artikel jurnal untuk diunduh secara gratis, berskala nasional, dan sumber referensi bagi akademisi. Editor menerima kiriman artikel yang sudah disesuaikan dengan template dan belum pernah diterbitkan atau dipublikasi pada jurnal lain. Setiap artikel yang masuk sebelum diterbitkan akan melalui proses cek plagiat melalui alat bantu turnitin. Focus and Scope Law Jurnal (LAJOUR) membahas jurnal penelitian dalam bidang kajian berbagai cabang ilmu hukum meliputi antara sebagai berikut Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Dagang Hukum Lingkungan Hukum Adat Hukum Islam Hukum Militer Hukum Tindak Pidana Khusus Hukum Administrasi Negara Hukum International
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 116 Documents
 8   9   10   11   12 
KONSTRUKSI NORMATIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENYEDIA INTERNET FIBER Djula, Hazli; Thalib, Mutia Cherawaty; Elfikri, Nurul Fazri
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.336

Abstract

Transformasi digital mendorong layanan internet fiber menjadi infrastruktur dasar bagi aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, sehingga penyelenggara layanan memikul kewajiban hukum untuk memastikan kualitas jaringan yang stabil, transparansi informasi, dan penanganan gangguan yang profesional. Artikel ini menganalisis konstruksi normatif perbuatan melawan hukum (PMH) dalam penyediaan layanan internet fiber dengan menelaah relasi hukum antara penyedia dan konsumen, batas pertanggungjawaban penyedia, serta bentuk pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian. Penelitian menggunakan pendekatan empiris-kualitatif melalui observasi dan wawancara terhadap konsumen dan pegawai penyedia layanan di Kota Gorontalo, serta analisis terhadap regulasi perlindungan konsumen dan peraturan telekomunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian kualitas layanan, gangguan berulang, klausul baku yang tidak seimbang, serta kenaikan tarif yang tidak transparan merupakan bentuk kelalaian yang dapat memenuhi unsur PMH sepanjang terdapat tindakan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Dualisme hubungan kontraktual dan kewajiban hukum publik membuat tanggung jawab penyedia tidak hanya diukur berdasarkan wanprestasi, tetapi juga kepatuhan terhadap standar layanan minimum dan prinsip perlindungan konsumen. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan instrumen regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa agar perlindungan terhadap konsumen layanan internet fiber menjadi lebih efektif dan berkeadilan.
AKSES PERDATA NARAPIDANA: MENELAAH HAMBATAN STRUKTURAL PEMASYARAKATAN Paneo, Fadhilah Fauziah K.
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.337

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akses narapidana terhadap upaya hukum perdata dengan menempatkan hambatan struktural pemasyarakatan sebagai pusat analisis. Secara normatif, narapidana tetap diakui sebagai subjek hukum perdata yang memiliki kapasitas bertindak untuk mengajukan gugatan, membuat perjanjian, serta mempertahankan hak-hak personal dan keluarga. Namun realitas empiris menunjukkan bahwa berbagai pembatasan administratif seperti keterbatasan fasilitas komunikasi, akses penasihat hukum yang minim, serta kontrol ketat terhadap mobilitas menghasilkan kesenjangan signifikan antara jaminan normatif dan pelaksanaannya. Melalui metode yuridis normatif dengan analisis gramatikal, sistematis, dan teleologis, penelitian ini menelusuri disharmoni antara regulasi dan praktik pemasyarakatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kendati regulasi dasar tidak menghapus hak-hak perdata narapidana, ketiadaan prosedur teknis yang rinci serta dominasi orientasi pidana dalam kebijakan pemasyarakatan menyebabkan hak perdata narapidana bersifat deklaratif dan kurang operasional. Ketidakjelasan mekanisme koordinasi dengan pengadilan, minimnya fasilitasi kehadiran narapidana dalam perkara perdata, serta rendahnya dukungan institusional memperkuat hambatan struktural tersebut. Artikel ini menawarkan konstruksi analitis untuk memahami sifat asimetris perlindungan hukum bagi narapidana dan menegaskan perlunya reformasi regulatif serta tata kelola pemasyarakatan guna memastikan akses perdata yang efektif dalam kerangka negara hukum yang berkeadilan.
ANALISIS YURIDIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN DAN BENCANA NONALAM Harun, Yatrissafar Robyatul Rahmat
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.338

Abstract

Arikel ini bertujuan menjelaskan peran pemerintah daerah dalam menangani krisis kesehatan dan bencana non-alam melalui pendekatan yuridis normatif yang mengkaji dasar hukum dan kebijakan yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan bencana secara terencana dan terkoordinasi Berdasarkan mekanisme penanggulangan krisis kesehatan dengan penekanan pada penggurangan resiko dan peran intansi kesehatan sesuai dalam Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam, Peraturan pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan peraturan Menteri Kesahatan No 75 Tahun 2019 tentang penanggulangan krisis kesehatan. Hasil menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah, mencakup penyusunan kebijakan, koordinasi antar instansi, serta pelaksanaan program penanggulangan. Penelitian juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam implementasi kewenangannya dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan krisis dan bencana nonalam di daerah. Temuan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola daerah terkait aspek hukum dan kebijakan bencana nonalam secara komprehensif serta menitikberatkan pada asas Asas keadilan, asas kemanusiaan, dan asas hukum dan kedaulatan negara yang menekankan bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan secara adil dan proporsional, dengan memperioritaskan nyawa manusia dan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan, bantuan, serta partisipasi berdasarkan undang-undang yang berlaku dan menghormati kedaulatan negara serta hak-hak warga negara.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA NONAKTIF BPJS KESEHATAN: KAJIAN ATAS ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL Hilalahapa, Fitrah Sheshar Pratama; Safira Hasania, Hanna Putri; Rahman, Eka Putri Ramadani R.
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.340

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi peserta nonaktif BPJS Kesehatan sebagai upaya pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan yang dijamin oleh negara. Peningkatan jumlah peserta nonaktif dari tahun ke tahun menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem jaminan kesehatan nasional, terutama terkait tunggakan iuran, ketidaksesuaian data kepesertaan, perubahan status sosial ekonomi, serta kendala administratif yang berdampak langsung pada penghentian hak pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab penonaktifan kepesertaan serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan sosial. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah regulasi yang mengatur mekanisme pengaduan sebagai bentuk perlindungan preventif dan penyelesaian sengketa sebagai bentuk perlindungan represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah menjamin perlindungan bagi peserta nonaktif, implementasinya masih menghadapi kendala seperti kurangnya sosialisasi, akurasi data yang rendah, serta birokrasi yang tidak responsif. Dengan demikian, penguatan mekanisme perlindungan hukum diperlukan agar hak masyarakat terhadap layanan kesehatan tetap terjamin, termasuk bagi peserta yang berstatus nonaktif.
ETIKA KEADILAN DISTRIBUSI DALAM SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL: ANALISIS PRINSIP RAWLSIAN Moonti, Sri Angraini; Gonibala, Nadia Salvira; Virnanda, Dicky
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.346

Abstract

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan wujud komitmen negara dalam menjamin hak atas kesehatan bagi seluruh warga Indonesia. Meskipun program ini berhasil memperluas cakupan kepesertaan dan menurunkan risiko finansial akibat biaya kesehatan, masih terdapat tantangan serius dalam aspek pemerataan mutu dan akses layanan antar wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi JKN dari perspektif teori keadilan distributif John Rawls, khususnya prinsip fair equality of opportunity dan difference principle. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah dan hasil riset terkini dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan JKN belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan distributif. Ketimpangan masih terjadi dalam alokasi pembiayaan, ketersediaan tenaga medis, serta kualitas layanan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Prinsip Rawls tentang keadilan mengharuskan kebijakan publik memprioritaskan kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang berfokus pada peningkatan fasilitas kesehatan primer, pemerataan tenaga kesehatan, serta alokasi anggaran berbasis kebutuhan daerah. Upaya tersebut menjadi langkah penting dalam menjadikan JKN sebagai instrumen nyata keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan kesehatan di Indonesia.
ETIKA PENGGUNAAN DATA PASIEN DALAM RISET KESEHATAN DIGITAL: PERLINDUNGAN PRIVASI DI ERA BIG DATA Gobel, Maharani; Anggianita, Mita Aminula; Paduli, Fadela Graselya
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.348

Abstract

Prinsip etika dalam riset medis memegang peranan krusial khususnya dalam konteks riset kesehatan digital yang menggunakan data besar (big data). Data pasien dianggap sebagai aset berharga yang diperlukan tidak hanya bagi perawatan individu, tetapi juga untuk pengembangan sistem kesehatan dan kebijakan publik. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan data tersebut harus memperhatikan aspek etika yang ketat guna menjamin privasi, keamanan, dan hak-hak pasien. Penerapan prinsip-prinsip etika seperti otonomi, keadilan, manfaat tanpa merugikan, serta kerahasiaan menjadi pijakan utama dalam pengelolaan data tersebut. Keterlibatan seluruh pihak terkait, termasuk pembuat kebijakan, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat, menjadi hal yang sangat penting demi menciptakan sistem pengelolaan data kesehatan digital yang aman dan adil. Selain itu, regulasi yang kuat dan pengawasan berkelanjutan sangat diperlukan agar penerapan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam layanan kesehatan dapat terlaksana secara etis dan bertanggung jawab.
PENGUATAN MEKANISME HUKUM DALAM PENGAWASAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KESEHATAN Satrio, Angga; Fitro Hasan, Mochamad Aidil; Una, Amanda Deswita
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.351

Abstract

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan merupakan instrumen pendanaan pemerintah pusat untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di daerah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti perencanaan yang tidak tepat, keterlambatan penyerapan anggaran, serta pengawasan yang lebih berorientasi pada kelengkapan administrasi dibanding hasil nyata bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum pengelolaan dan pengawasan DAK bidang kesehatan dan menawarkan desain pengawasan yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi teknis telah tersedia, efektivitas pengawasan masih rendah akibat lemahnya koordinasi antar-pemerintahan, terbatasnya peran APIP, dan belum terintegrasinya sistem monitoring. Untuk itu, diperlukan penguatan mekanisme hukum melalui standarisasi prosedur pengawasan, implementasi sistem monitoring digital real-time, audit berbasis risiko, peningkatan kapasitas SDM, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Penguatan ini diharapkan memastikan pemanfaatan DAK lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dalam meningkatkan pelayanan kesehatan daerah.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT Paputungan, Reva N.; Palia, Feriyanto; Matawang, Ilham A.
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.353

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam penanganan gawat darurat di rumah sakit serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil analisis memperlihatkan bahwa tenaga kesehatan mendapatkan jaminan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sepanjang tindakan medis dilaksanakan menurut standariprofesi, prosedur operasional, dan kaidah etika. Namun dalam praktik, perlindungan tersebut terhambat oleh kurangnya sosialisasi regulasi, ketidakseragaman dokumentasi medis, keterbatasan sarana dan SDM di IGD, serta masih adanya kasus kriminalisasi medis. Berdasarkan temuan itu, penelitian merekomendasikan penguatan pendampingan hukum oleh institusi, peningkatan literasi hukum bagi tenaga kesehatan, serta optimalisasi mekanisme perlindungan preventif dan represif agar tenaga kesehatan dapat melaksanakan tugas profesional tanpa khawatir terhadap tuntutan hukum yang tidak proporsionali.
HAMBATAN PENGATURAN PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI DI INDONESIA Mokodompis, Mulia Putri; M. Wantu, Fence; Towadi, Melisa
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.362

Abstract

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan instrumen penting dalam upaya pemulihan kerugian negara dan pencegahan kejahatan korupsi yang berkelanjutan. Namun demikian, pengaturan perampasan aset terpidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan normatif, struktural, dan politik hukum yang menghambat efektivitasnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis hambatan pengaturan perampasan aset terpidana korupsi di Indonesia serta mengkaji urgensi pembaruan kebijakan hukum yang berorientasi pada pemulihan aset. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, melalui kajian terhadap KUHAP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP Tahun 2023, serta Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perampasan aset masih bersifat terbatas dan terfragmentasi, ditandai oleh paradigma retributif, pembatasan penyitaan dalam KUHAP, beban pembuktian yang tinggi, serta ketidakharmonisan norma antar peraturan perundang-undangan. Selain itu, resistensi politik dan kekhawatiran terhadap isu hak asasi manusia turut memperlambat pengesahan RUU Perampasan Aset. Temuan ini menegaskan bahwa pembaruan hukum perampasan aset yang komprehensif, berkeadilan, dan sejalan dengan standar internasional merupakan kebutuhan mendesak guna memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.
ANALISIS KRIMINOLOGIS PELANGGARAN ODOL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI UPPKB PADANG ULAK TANDING BENGKULU Abdillah, Rexzy
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.395

Abstract

Overdimension and overloading (ODOL) violations in freight transport vehicles constitute a serious problem within Indonesia’s land transportation system, as they cause road infrastructure damage, traffic safety risks, and state financial losses. Within the jurisdiction of the Motor Vehicle Weighing UPPKB Padang Ulak Tanding, Bengkulu Province, ODOL violations continue to occur frequently despite ongoing supervision and enforcement efforts. This study aims to conduct a criminological analysis of ODOL violations, identify the factors contributing to their occurrence, and examine the mitigation measures undertaken by the UPPKB Padang Ulak Tanding. This research employs a normative-empirical legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. Data were collected through interviews with the Head of the UPPKB, Civil Servant Investigators (PPNS), and freight vehicle owners, supported by field observations and literature studies. The data were analyzed qualitatively. The findings indicate that ODOL violations constitute deviant behavior carried out consciously and repeatedly, driven by economic considerations, operational cost burdens, weak structural supervision, the low effectiveness of sanctions, and a permissive legal culture. The mitigation measures implemented by the UPPKB include preventive, repressive, and coordinative actions; however, these efforts have not been optimal due to limitations in facilities, authority, and the lack of an integrated supervisory system.

Page 11 of 12 | Total Record : 116

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026 Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025 Vol 6 No 1 (2025): Law Journal (LAJOUR) April 2025 Vol 5 No 2 (2024): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2024 Vol 5 No 1 (2024): Law Journal (LAJOUR) April 2024 Vol 4 No 2 (2023): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2023 Vol 4 No 1 (2023): Law Journal (LAJOUR) April 2023 Vol 3 No 2 (2022): Law Journal (LAJOUR) OKTOBER 2022 Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022 Vol 2 No 2 (2021): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2021 Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021 Vol 1 No 1 (2020): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2020 More Issue