cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elmayati
Contact Email
elmayati@unvbinainsan.ac.id
Phone
+6281367729051
Journal Mail Official
lppm@univbinainsan.ac.id
Editorial Address
LPPM (lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Bina Insan yang beralamat di Jl. Jend. Besar Soeharto KM. 13 Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan
Location
Kota lubuk linggau,
Sumatera selatan
INDONESIA
Law Journal
Published by Universitas Bina Insan Lubuklinggau
ISSN : 27742628     EISSN : 27762874     DOI : https://doi.org/10.32767/law.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law Jurnal (LAJOUR) Universitas Bina Insan terbit pada bulan April dan Oktober pada setiap tahunnya. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media kajian ilmiah hasil penelitian, pemikiran, pengkajian, dan pengembangan mengenai ilmu hukum. Situs Law Jurnal (LAJOUR) menyediakan artikel-artikel jurnal untuk diunduh secara gratis, berskala nasional, dan sumber referensi bagi akademisi. Editor menerima kiriman artikel yang sudah disesuaikan dengan template dan belum pernah diterbitkan atau dipublikasi pada jurnal lain. Setiap artikel yang masuk sebelum diterbitkan akan melalui proses cek plagiat melalui alat bantu turnitin. Focus and Scope Law Jurnal (LAJOUR) membahas jurnal penelitian dalam bidang kajian berbagai cabang ilmu hukum meliputi antara sebagai berikut Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Dagang Hukum Lingkungan Hukum Adat Hukum Islam Hukum Militer Hukum Tindak Pidana Khusus Hukum Administrasi Negara Hukum International
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 136 Documents
 10   11   12   13   14 
PENGUATAN MEKANISME HUKUM DALAM PENGAWASAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KESEHATAN Satrio, Angga; Fitro Hasan, Mochamad Aidil; Una, Amanda Deswita
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.351

Abstract

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan merupakan instrumen pendanaan pemerintah pusat untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di daerah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti perencanaan yang tidak tepat, keterlambatan penyerapan anggaran, serta pengawasan yang lebih berorientasi pada kelengkapan administrasi dibanding hasil nyata bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum pengelolaan dan pengawasan DAK bidang kesehatan dan menawarkan desain pengawasan yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi teknis telah tersedia, efektivitas pengawasan masih rendah akibat lemahnya koordinasi antar-pemerintahan, terbatasnya peran APIP, dan belum terintegrasinya sistem monitoring. Untuk itu, diperlukan penguatan mekanisme hukum melalui standarisasi prosedur pengawasan, implementasi sistem monitoring digital real-time, audit berbasis risiko, peningkatan kapasitas SDM, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Penguatan ini diharapkan memastikan pemanfaatan DAK lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dalam meningkatkan pelayanan kesehatan daerah.
REFORMASI HUKUM TATA KELOLA KESEHATAN DAERAH DALAM ERA DESENTRALISASI : TANTANGAN HARMONISASI REGULASI NASIONAL DAN LOKAL Zulkifli Usman; Adipradana R Taha; Husnandi S Wange
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 2 (2026): Law Journal (LAJOUR) Juni 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.352

Abstract

This study analyzes the problems of regional health governance in the era of decentralization characterized by regulatory disharmony between Central and local governments. Research gap this study lies in the lack of studies that examine health governance issues from the perspective of normative construction and authority-sharing design, because most of the previous research focused on aspects of policy implementation or empirical case studies. The purpose of this study is to formulate the direction of reforming the regional health governance law that is able to overcome the fragmentation of authority and financing within the framework of decentralization. This study uses a purely normative juridical method with a legislative and conceptual approach through an analysis of Law Number 23 of 2014, Law Number 1 of 2022, and Law Number 17 of 2023. The results showed that the main problem of regional health management lies not in regional capacity alone, but in the design of laws that are fragmented and uncoordinated, causing uncertainty about the authority, financing, and responsibility of the state. This study provides a normative contribution by developing the concept of coordinated decentralization, which is a decentralized model that places regional autonomy within an integrated, standardized national policy framework, and accompanied by a clear coordination and accountability mechanism. This concept was formulated as a response to the condition of institutional fragmentation trap, a situation of fragmentation of authority and financing that mutually weaken the performance of health services. These findings are important as a basis for updating administrative law and health law to ensure the fulfillment of the right to health in a fair and sustainable manner.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT Paputungan, Reva N.; Palia, Feriyanto; Matawang, Ilham A.
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.353

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam penanganan gawat darurat di rumah sakit serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil analisis memperlihatkan bahwa tenaga kesehatan mendapatkan jaminan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sepanjang tindakan medis dilaksanakan menurut standariprofesi, prosedur operasional, dan kaidah etika. Namun dalam praktik, perlindungan tersebut terhambat oleh kurangnya sosialisasi regulasi, ketidakseragaman dokumentasi medis, keterbatasan sarana dan SDM di IGD, serta masih adanya kasus kriminalisasi medis. Berdasarkan temuan itu, penelitian merekomendasikan penguatan pendampingan hukum oleh institusi, peningkatan literasi hukum bagi tenaga kesehatan, serta optimalisasi mekanisme perlindungan preventif dan represif agar tenaga kesehatan dapat melaksanakan tugas profesional tanpa khawatir terhadap tuntutan hukum yang tidak proporsionali.
HAMBATAN PENGATURAN PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI DI INDONESIA Mokodompis, Mulia Putri; M. Wantu, Fence; Towadi, Melisa
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.362

Abstract

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan instrumen penting dalam upaya pemulihan kerugian negara dan pencegahan kejahatan korupsi yang berkelanjutan. Namun demikian, pengaturan perampasan aset terpidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan normatif, struktural, dan politik hukum yang menghambat efektivitasnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis hambatan pengaturan perampasan aset terpidana korupsi di Indonesia serta mengkaji urgensi pembaruan kebijakan hukum yang berorientasi pada pemulihan aset. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, melalui kajian terhadap KUHAP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP Tahun 2023, serta Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perampasan aset masih bersifat terbatas dan terfragmentasi, ditandai oleh paradigma retributif, pembatasan penyitaan dalam KUHAP, beban pembuktian yang tinggi, serta ketidakharmonisan norma antar peraturan perundang-undangan. Selain itu, resistensi politik dan kekhawatiran terhadap isu hak asasi manusia turut memperlambat pengesahan RUU Perampasan Aset. Temuan ini menegaskan bahwa pembaruan hukum perampasan aset yang komprehensif, berkeadilan, dan sejalan dengan standar internasional merupakan kebutuhan mendesak guna memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.
ANALISIS KRIMINOLOGIS PELANGGARAN ODOL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI UPPKB PADANG ULAK TANDING BENGKULU Abdillah, Rexzy
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.395

Abstract

Overdimension and overloading (ODOL) violations in freight transport vehicles constitute a serious problem within Indonesia’s land transportation system, as they cause road infrastructure damage, traffic safety risks, and state financial losses. Within the jurisdiction of the Motor Vehicle Weighing UPPKB Padang Ulak Tanding, Bengkulu Province, ODOL violations continue to occur frequently despite ongoing supervision and enforcement efforts. This study aims to conduct a criminological analysis of ODOL violations, identify the factors contributing to their occurrence, and examine the mitigation measures undertaken by the UPPKB Padang Ulak Tanding. This research employs a normative-empirical legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. Data were collected through interviews with the Head of the UPPKB, Civil Servant Investigators (PPNS), and freight vehicle owners, supported by field observations and literature studies. The data were analyzed qualitatively. The findings indicate that ODOL violations constitute deviant behavior carried out consciously and repeatedly, driven by economic considerations, operational cost burdens, weak structural supervision, the low effectiveness of sanctions, and a permissive legal culture. The mitigation measures implemented by the UPPKB include preventive, repressive, and coordinative actions; however, these efforts have not been optimal due to limitations in facilities, authority, and the lack of an integrated supervisory system.
KETIDAKPASTIAN HUKUM PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA GORONTALO Paneo, Fadhilah Fauziah K.; Kasim, Nur Mohamad; Amrain, Fitran
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.403

Abstract

Penelitian ini mengkaji ketidakpastian hukum dalam pemenuhan nafkah lahir oleh suami yang berstatus narapidana terhadap keluarganya, dengan fokus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo. Dalam sistem hukum keluarga Indonesia, kewajiban nafkah tetap melekat pada suami selama ikatan perkawinan berlangsung. Namun, kondisi pemidanaan secara faktual membatasi kemampuan suami untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Hingga saat ini, belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur mekanisme pemenuhan nafkah selama masa pidana, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik pemasyarakatan serta meningkatkan kerentanan keluarga narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum keluarga dan praktik pemasyarakatan dalam pemenuhan nafkah lahir oleh narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal empiris melalui wawancara dengan narapidana, keluarga narapidana, dan petugas pemasyarakatan, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah lahir selama masa pidana sepenuhnya bergantung pada inisiatif individual narapidana tanpa adanya dukungan atau mekanisme institusional yang sistematis dari lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini menyebabkan praktik pemenuhan nafkah tidak seragam dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi keluarga narapidana, khususnya istri dan anak. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan dan regulasi untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak keluarga narapidana.
ANALISIS PERBANDINGAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERKAWINAN PAKSA BERDASARKAN UU PERKAWINAN DAN NORMA ADAT Syahir, Jumrah; Kasim, Nur Mohamad; Meiske Kamba, Sri Nanang
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.413

Abstract

Fenomena perkawinan paksa masih menjadi persoalan serius dalam masyarakat Indonesia, khususnya pada komunitas yang kental dengan norma adat. Artikel ini mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap korban perkawinan paksa di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan membandingkan regulasi dalam Undang-Undang Perkawinan dan norma adat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan studi literatur dan empiris melalui wawancara mendalam dengan korban, orang tua, tokoh adat, dan aktivis HAM lokal. Hasil penelitian mengungkapkan adanya hambatan signifikan dalam implementasi perlindungan hukum nasional akibat dominasi dan pengaruh norma adat yang kerap bertentangan dengan UU Perkawinan, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum bagi korban. Terlebih, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan kurangnya pemahaman masyarakat turut memperburuk kondisi perlindungan. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum nasional dan norma adat, serta perlunya sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan upaya perlindungan yang meliputi tahap preventif, represif, dan rehabilitatif. Kesimpulannya, pengintegrasian hukum formal dan tradisional menjadi kunci efektifitas perlindungan korban perkawinan paksa di wilayah tersebut, sekaligus mewujudkan perlindungan hak asasi yang komprehensif sesuai standar HAM nasional dan internasional
TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PROSES CHECK-IN DAN CHECK-OUT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Mue, Mohamad Apriyanto; Kasim, Nur Mohamad; Zulfikar Sarson, Mohamad Taufiq
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.414

Abstract

Proses check-in dan check-out hotel merupakan tahapan administratif yang memiliki implikasi hukum penting karena menandai lahir dan berakhirnya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktiknya, kedua proses tersebut kerap menimbulkan permasalahan, seperti kurangnya transparansi informasi, penerapan klausula baku yang merugikan konsumen, penolakan pelayanan, serta keterlambatan pengembalian deposit. Permasalahan ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran hak konsumen dan ketidaksesuaian antara praktik perhotelan dengan prinsip perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap proses check-in dan check-out hotel dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pelaku usaha hotel belum dilaksanakan secara optimal, khususnya dalam penerapan asas itikad baik, transparansi, dan keadilan. Pelaku usaha cenderung membatasi tanggung jawabnya melalui kebijakan internal dan klausula baku, sehingga menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik perhotelan. Oleh karena itu, penelitian ini penting sebagai dasar penguatan perlindungan konsumen serta pengembangan kebijakan dan standar pelayanan hotel yang lebih adil dan responsif.
RUJUK PASCA CERAI TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF: DAMPAKNYA TERHADAP STATUS HUKUM SUAMI DAN ISTRI Rivai, Nur Tasya Ekananda; Kasim, Nur Mohamad.; Zulfikar Sarson, Mohamad Taufiq
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.424

Abstract

Penelitian ini mengkaji rujuk pasca cerai talak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta dampaknya terhadap status hukum suami dan istri. Permasalahan utama terletak pada adanya ketidaksinkronan antara keabsahan rujuk secara syariat dan keabsahan administratif menurut hukum nasional, khususnya terkait pencatatan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep rujuk dalam fikih dan regulasi nasional, serta mengevaluasi implikasinya terhadap hak dan kewajiban para pihak, termasuk nafkah, harta bersama, dan status anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum suami-istri pasca rujuk ditentukan oleh validitas rujuk menurut syariat, jenis talak, dan pencatatan administratif. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pencatatan menimbulkan ambiguitas status hukum dan berpotensi merugikan perempuan serta anak. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara norma agama dan norma negara guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam sistem hukum keluarga Indonesia
KONSEKUENSI SOSIAL PRAKTIK INCEST DAN KETEGANGAN NORMATIF HUKUM PERKAWINAN SUKU POLAHI Tamu, Ainnur R.; M. Wantu, Fence; Elfikri, Nurul Fazri
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.425

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsekuensi sosial praktik incest serta ketegangan normatif antara hukum adat dan hukum perkawinan nasional pada komunitas Suku Polahi di Gorontalo. Permasalahan utama terletak pada adanya praktik perkawinan sedarah dalam komunitas terisolasi yang secara normatif bertentangan dengan larangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menimbulkan konflik antara pluralisme hukum dan supremasi hukum nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak sosial praktik tersebut serta memetakan intensitas ketegangan normatif yang muncul. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris (socio-legal) dengan pendekatan interdisipliner, melalui studi peraturan perundang-undangan, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis kualitatif interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik incest dipengaruhi oleh faktor isolasi geografis, keterbatasan akses pendidikan, dan minimnya administrasi kependudukan. Dampak yang muncul meliputi risiko kesehatan reproduktif, stigma sosial, invisibilitas hukum, serta kerentanan perempuan dan anak. Ketegangan normatif antara hukum negara dan hukum adat relatif tinggi, namun dikelola melalui pendekatan persuasif dan pemberdayaan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa pluralisme hukum memiliki batas ketika berhadapan dengan norma prohibitif yang bertujuan melindungi generasi dan hak fundamental, sehingga kebijakan intervensi harus bersifat humanis, partisipatif, dan berbasis perlindungan hak

Page 12 of 14 | Total Record : 136

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Law Journal (LAJOUR) Juni 2026 Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026 Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025 Vol 6 No 1 (2025): Law Journal (LAJOUR) April 2025 Vol 5 No 2 (2024): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2024 Vol 5 No 1 (2024): Law Journal (LAJOUR) April 2024 Vol 4 No 2 (2023): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2023 Vol 4 No 1 (2023): Law Journal (LAJOUR) April 2023 Vol 3 No 2 (2022): Law Journal (LAJOUR) OKTOBER 2022 Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022 Vol 2 No 2 (2021): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2021 Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021 Vol 1 No 1 (2020): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2020 More Issue