cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firduas Annas
Contact Email
rumahjurnal@uinbukittinggi.ac.id
Phone
+6285278566869
Journal Mail Official
firdaus@uinbukittinggi.ac.id
Editorial Address
Data Center Building, 2nd floor, State Islamic University of Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Gurun Aua St, Kubang Putih, Banuhampu, Agam - West Sumatra - Indonesia Tel. 0752 33136 | Fax 0752 22871
Location
Kab. agam,
Sumatera barat
INDONESIA
USRATY : Journal of Islamic Family Law
Published by Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
ISSN : -     EISSN : 30267404     DOI : 10.30983/usraty
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
FOCUS Usraty focuses to provide a scientific article on Islamic family law that developed in attendance through the article publications. SCOPE Usraty welcomes papers from academicians on theories, philosophy, conceptual paradigms, academic research, as well as religious practices. In particular, papers that consider the following general topics are invited. 1. Marriage 2. Inheritance 3. Testament (washiah) 4. Divorce 5. Property in marriage 6. Childcare, 7. Women and children rights 8. The rights and obligations of family 9. Endowments (wakaf) 10. Marriage and Gender
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 94 Documents
 5   6   7   8   9 
Tradisi Budendo Pelaku Nikah Sumbang Perspektif Sosiologi Hukum Islam Dafizki, Ashlih Muhammad; Rosman, Edi; Busyro, Busyro
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2023): Editions July-December 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v1i2.7530

Abstract

Pernikahan sumbang yang terjadi di antara anak keturunan dari saudara laki-laki dan anak keturunan dari saudara perempuan berkonsekuensi pada denda adat bagi pasangan yang melangsungkannya disebut dengan budendo. Penelitian ini bertujuan pada eksplorasi: 1) makna adat tradisi budendo pada nikah sumbang; 2) faktor-faktor penyebab terjadinya nikah sumbang; dan 3) implikasi tradisi budendo terhadap pelaksanaan nikah sumbang bagi masyarakat Desa Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber terkait dengan judul pembahasan serta literatur yang berhubungan dengan nikah sumbang. Hasil dari penelitian ini adalah; 1) tradisi budendo bermakna sebuah rangkaian acara adat yang bertujuan untuk memintakan denda adat kepada pasangan yang melakukan pernikahan sumbang, dan juga untuk menghilangkan kemudhoratan dari pernikahan yang telah mereka laksanakan; 2) faktor pendorong terjadinya pernikahan sumbang disebabkan beberapa hal antara lain, perjodohan, mempererat tali persaudaraan, suka sama suka, kemurnian keturunan dan mempertahankan harta; 3) implikasi yang ditimbulkan dari tradisi budendo ini berupa kepatuhan terhadap hukum dan untuk menertibkan masyarakat dengan cara membayar denda adat.The occurrence of intermarriage between descendants of male relatives and descendants of female relatives resulting in customary fines for the couple who conduct it is known as "budendo." This study aims to explore: 1) the cultural significance of the budendo tradition in intermarriages; 2) the factors contributing to intermarriages; and 3) the implications of the budendo tradition on the execution of intermarriages in the Semurup village, Air Hangat Subdistrict, Kerinci Regency. This research utilizes a qualitative methodology. It involves conducting interviews with relevant informants on the subject matter and reviewing literature related to intermarriages. The findings of this study are as follows: 1) the budendo tradition signifies a series of customary proceedings aimed at seeking customary fines from couples engaged in intermarriage and also at eliminating any harm resulting from the marriage they have undertaken; 2) the driving factors behind intermarriages include arranged marriages, strengthening familial ties, mutual affection, preserving lineage purity, and safeguarding wealth; 3) the implications arising from the budendo tradition encompass compliance with customary law and maintaining societal order by paying customary fines.
Ekshibisi Keintiman Pasangan Kelas Menengah Muslim dan Rekognisi Sosial di Ruang Digital Medani, Alex
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2023): Editions July-December 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v1i2.7557

Abstract

Artikel ini membahas tentang ekshibisi keintiman pasangan kelas menengah muslim dan rekognisi sosial di ruang digital. Pada dasarnya, pernikahan di dalam Islam merupakan ritual ibadah yang secara ideal merupakan instrumen untuk mencapai kualitas kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Konsekuensi dari pernikahan adalah terjalinnya rasa cinta antar pasangan yang pada gilirannya menuju kepada keintiman antar personal. Seiring berkembangnya arus informasi, konfigurasi keintiman pasangan muslim tidak lagi hanya dirasakan oleh sebuah pasangan, namun juga dimodifikasi sebagai perantara dakwah untuk menyampaikan pesan positif tentang pernikahan kepada orang lain. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, artikel ini ingin memotret pergulatan identitas pasangan kelas menengah muslim dalam pergaulan digital, menggambarkan, mengidentifikasi, dan menganalisis fenomena tersebut tanpa berusaha mengajukan penjelasan atau interpretasi kausal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa parade keintiman pasangan muslim di ruang publik tidak hanya sebatas eksistensi diri, lebih jauh juga merupakan upaya untuk mendapatkan rekognisi sosial dari komunitas digital yang berimplikasi kepada engagement indvidu hingga nilai ekonomis. Tindakan dan interaksi ini, disadari atau tidak, memainkan peran dalam membentuk opini publik. Keintiman pasangan yang diungkapkan oleh sebuah pasangan dapat memberikan pengaruh positif atau negatif tergantung pada respons audience-nya.The exhibiting of intimacy between middle-class Muslim couples and their social recognition in the public sphere are the topics of this essay. In essence, Islamic marriage is a worship ceremony that is intended to be used as an instrument of obtaining sakinah, mawaddah, and rahmah—quality of life. The creation of a love bond between couples is the consequence of marriage, so this love bond eventually leads to interpersonal intimacy. The dynamics of intimacy between Muslim couples have evolved such that they now serve as a conduit for da'wah, which spreads virtuous teachings to the public regarding marriage. This essay aims to capture the identity problems of middle-class Muslim couples in digital relationships using a qualitative descriptive technique, without attempting to offer causal explanations or interpretations. Instead, it describes, identifies, and analyses the phenomena. This study concludes that Muslim couples' public displays of affection are not just an attempt to live their lives; they are also an attempt to be recognized by the online community, which has consequences for personal engagement to economics value. Whether intentionally or not, these conducts and conversations influence public perceptions. The intimate relationship displayed by a couple can have a beneficial or negative impact depending on the audience's response
Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Terhadap Penggunaan Pil Penunda Haid Budiman, Ahmad
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2023): Editions July-December 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v1i2.7567

Abstract

Ketika seorang wanita telah memasuki masa haid, maka dilarang melakukan ibadah-ibadah yang juga diharamkan kepada  orang yang sedang junub, seperti  shalat, puasa, haji / umrah, menyentuh Alquran dan berhubungan suami isteri. Hal tersebut menjadikan kurangnya waktu bagi kaum wanita untuk mendapatkan amalan kebaikan dari ibadah-ibadah tersebut. Karena alasan tersebut, maka sebagian wanita ingin menunda waktu haid mereka khususnya ketika menjalankan ibadah puasa Ramadhan , ibadah haji dan berhubungan di malam pertama dengan mengkonsumsi pil penunda haid. Terkait hukum penggunaan pil penunda haid ini, ulama mempunyai beberapa pendapat atau pandangan hukum dan salah satunya adalah Yusuf al-Qardhawi sebagai salah seorang sosok ulama kontemporer. Peneliti menggunakan metode  penelitian pustaka (library research) dengan teknik analisis deskriptif dengan sumber data berasal dari  berbagai sumber yang relevan dan terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan. Hasil dari penelitian ini bahwa Yusuf Qardhawi membolehkan  wanita muslimah  menggunakan pil penunda haid pada bulan Ramadhan dan saat menunaikan haji (thawaf ifadhah) serta untuk malam pertama. Kebolehan tersebut atas dasar pertimbangan penggunaan  pil tersebut dapat dipertanggungjawabkan tidak akan menimbulkan mudharat. When a woman has entered her menstrual period, she is prohibited from carrying out acts of worship that are also prohibited for people who are junub, such as praying, fasting, Hajj/Umrah, touching the Koran and having sex with husband and wife. This results in a lack of time for women to get good deeds from these worship services. For this reason, some women want to delay their menstruation, especially when fasting during Ramadan, performing the Hajj and having sex on the first night by taking menstrual delay pills. Regarding the law on the use of menstrual delay pills, scholars have several opinions or legal views and one of them is Yusuf al-Qardhawi as a contemporary ulama figure. Researchers use library research methods with descriptive analysis techniques with data sources coming from various sources that are relevant and related to the research that the researcher is conducting. The results of this research are that Yusuf Qardhawi allows Muslim women to use menstruation delay pills in the month of Ramadan and when performing the Hajj (thawaf ifadhah) as well as for the first night. This ability is based on considerations that the use of the pill can be accounted for and will not cause harm.
Wakaf Pada Asuransi Jiwa Syariah: Analisis Pada Fatwa Dsn-Mui No:106/Dsn-Mui/X/2016 Fauzi, Muhammad; Mursal, Mursal; DS, Muhammad Ridha
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2023): Editions July-December 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v1i2.7570

Abstract

Perwakafan di Indonesia secara terus meneurus dilakukan pengembanganya, terutama adanya pengembangan konsepsi berwakaf dalam bentuk asuransi jiwa syariah. DSN-MUI telah menetapkan kebolehanya, sebagaimana yang termuat didalam fatwa yang bernomor 106 pada tahun 2016. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan ketentuan hukum wakaf pada asuransi jiwa syariah yang diatur berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data berifat kepustakaan (metode library research), dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016 sebagai sumber primer, dan dengan mempergunakan content analysis sebagai alat analisis data. Pada wakaf manfaat asuransi ketentuan yang harus diperhatikan, seperti pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat untuk mewakafkan manfaat asuransi, dan juga memperhatikan manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi, dan juga semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya, serta memperhatikan ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya. Sementara, kententuan wakaf manfaat investasi yang harus diperhatikan, seperti kadar jumlah investasi yang boleh diwakafkan paling banyak 1/3 dari total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.  Selain dari itu, mengenai ketentuan ujrah terkait produk wakaf, dimana harus memperhatikan dua hal, yaitu ujrah tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi regular dan akumulasi ujrah tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi regularWaqf in Indonesia is continuously being developed, especially the development of the concept of waqf in the form of sharia life insurance. DSN-MUI has determined its permissibility, as contained in fatwa number 106 in 2016. Therefore, this research aims to analyze the concept and legal provisions of waqf in Islamic life insurance which is regulated based on Fatawa DSN-MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016. Data collection is in the form of literature (library research method), using Fatawa DSN-MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016 as a primary source, and using Content Analysis as a data analysis tool. In the waqf of insurance benefits, provisions must be taken into account, such as the party appointed to receive the insurance benefits stating a binding promise to donate the insurance benefits, and also pay attention to the insurance benefits that can be donated at a maximum of 45% of the total insurance benefits, and also all potential recipients of insurance benefits the appointed person or his/her successor expresses his or her approval and agreement, and pay attention to the waqf ikrar carried out after the insurance benefits have in principle become the rights of the appointed party or his successor. Meanwhile, the provisions of waqf for investment benefits must be taken into account, such as the amount of investment that can be donated is a maximum of 1/3 of the total wealth and/or tirkah, unless agreed otherwise by all the heirs. Apart from that, regarding the ujrah provisions related to waqf products, two things must be taken into account, namely the first year's ujrah is a maximum of 45% of the regular contribution and the accumulation of the following year's ujrah is a maximum of 50% of the regular contribution.
Negosiasi Adat dan Administrasi Perkawinan dalam Pengurusan Pengantar Nikah di Sungai Penuh Lubis, Yumna Sakinah; Iskandar, Nuzul; Yusra, Hannilfi
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2023): Editions July-December 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v1i2.7583

Abstract

Artikel ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan bernegosiasi dengan aturan-aturan adat dalam suatu komunitas masyarakat. Lazim dipahami bahwa pelaksanaan suatu hukum positif tidak serta merta terlaksana tanpa berdinamika dengan konteks sosial-kultural di mana ia berada, terlebih jika objek yang diatur tersebut sudah diatur terlebih dahulu dengan norma adat yang lebih lokalitstik. Artikel ini bertujuan untuk mengisi celah kekosongan penelitian dalam menjelaskan bagaimana hukum positif memberikan pengaruh terhadap praktik perkawinan yang sudah lama dipraktikkan masyarakat, serta bagaimana norma-norma adat mempengaruhi pelaksanaan norma hukum positif. Studi ini menggunakan pendekatan grounded theory dengan mengandalkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, sedangkan lokasi penelitian adalah salah satu kecamatan di wilayah Kota Sungai Penuh, Jambi. Artikel ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh tidak merasa keberatan dengan ditambahkan syarat dalam prosedur registrasi nikah di Kantor Urusan Agama, yaitu harus mendapat persetujuan tertulis dari tokoh adat yang disebut tengganai walaupun syarat itu tidak tertera secara formal dalam dokumen Undang-Undang Perkawinan dan peraturan turunannya. Justru masyarakat menerima tambahan aturan ini sebagai bentuk sinergi yang baik antara aturan negara, aturan agama, dan aturan adat.This article aims to elucidate how the implementation of the Marriage Law negotiates with customary rules within a community. It is commonly understood that the implementation of positive law does not occur in isolation but dynamically interacts with the socio-cultural context in which it operates, especially when the subject matter is already regulated by more localized customary norms. This article seeks to fill a research gap in explaining how positive law influences long-standing marriage practices within a community and how customary norms impact the implementation of positive legal norms. The study employs a grounded theory approach, relying on data obtained through interviews, observations, and document analysis, conducted in one of the sub-districts in the city of Sungai Penuh, Jambi. The article demonstrates that the community in Sungai Penuh does not object to additional requirements in the marriage registration procedure at the Office of Religious Affairs, namely obtaining written approval from a customary figure known as tengganai, even though this requirement is not formally stipulated in the Marriage Law and its derivative regulations. Instead, the community perceives this additional rule as a form of synergistic collaboration between state, religious, and customary regulations.
Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Nurhasnah, Nurhasnah
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2024): Editions January-June 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v2i1.7646

Abstract

Divorce is the dissolution of a marriage carried out through a court decision or at the request of one party in the marriage, often involving various legal and social considerations. PERMA No. 3 of 2017 concerning Guidelines for Judges in Adjudicating Cases Involving Women in Conflict with the Law serves as a legal foundation and an important reference for judges in the Religious Courts. This study employs the method of Empirical Legal Research, allowing the researcher to observe and evaluate the implementation of this regulation in the field. In addition to PERMA No. 3 of 2017, there are also supporting regulations such as SEMA No. 3 of 2018, SEMA No. 2 of 2019, and SEMA No. 5 of 2021. These regulations require judges to order the husband to pay maintenance to the wife before pronouncing the divorce declaration and issuing the divorce certificate. This aims to ensure that women's rights are protected and fulfilled, even in often complicated divorce situations. The research findings indicate that opportunities for fulfilling women's rights are increasingly open, creating legal equality based on the principle of justice and providing protection for women after divorce, which may not have been guaranteed previously. However, the lack of legal awareness from both parties, the husband and wife, has led to the implementation of these regulations not running efficiently and effectively. Therefore, this study is expected to contribute to the development of policies and legal practices that are more supportive of women in the divorce process.
Pemanfaatan Harta Pusako Tinggi di Minangkabau Terhadap Perlindungan Anak Korban Penelantaran Rumah Tangga dalam Konsep ABS-SBK dan Hukum Islam Mairul, Mairul; Azriadi, Azriadi
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2023): Editions July-December 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v1i2.7743

Abstract

Pada penelitian ini bertujuan untuk meneliti kemanfaatan harta pusako di Minangkabau terhadap perannya dalam melindungi  anak korban penelantaran dalam rumah tangga, di tengah tingginya angka penelantaran anak di Indonesia (920 kasus) pada tahun 2019. Dengan terbukanya interpretasi terhadap pemanfaatan ini, dapat dijadikan sebagai model pemanfaatan yang konstruktif di luar empat syarat pemanfaatan utama di dalam adat; (a) Mayat tabujua di tangah rumah (b) rumah gadang katirisan, (c) gadih gadang alun balaki, (d) mambangkik batang tarandam. Melihat permasalahan tersebut bagaimana pemanfaatan harta pusaso tinggi di Minagkabau dalam melindungi anak korban penelantaran rumah tangga. Metodoligi penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan melihat gagasan yang ada pada konsep Minangkabau dan literatur yang menjelaskannya beserta bahan hukum lainnya. Hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah prinsip kearifan lokal menjadi alternatif yang sangat penting dikembangkan dengan gagasan anak dipangku kemanakan dibimbing yakni peran kolektifitas yang sangat humanis dan tidak individual sehingga ketika terjadi perpecahan rumah tangga anak tidak selalu mendapat dampak atau terlantarkan.This study aims to examine the benefits of heritage property in Minangkabau on its role in protecting  child victims of neglect in the household, amid the high rate of child neglect in Indonesia (920 cases) in 2019. With the open interpretation of this use, it can be used as a model of constructive use beyond the four main conditions of use within customs; (a) Tabujua corpse in the house tangah (b) gadang katirisan house, (c) gadih gadang alun balaki, (d) mambangkik batang tarandam.  Seeing this problem, how to use high inheritance property in Minagkabau in protecting children victims of domestic neglect. The methodology of this research is with the type of normative juridical research by looking at the ideas that exist in the Minangkabau concept and the literature that explains it along with other legal materials. The result that will be obtained from this study is that the principle of local wisdom is a very important alternative developed with the idea of children on the lap of safety being guided, namely the role of collectivity that is very humanist and not individual so that when there is a household split, children are not always affected or abandoned.
Akad Nikah Melaui Media Eletronik Perspektif Pemikiran Satria Efendi Firdaus, Firdaus; Koto, Alaidin; Kasmidin, Kasmidin; Gani, Erman; Hardani, Sofia
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2023): Editions July-December 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v1i2.7804

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Akad Nikah Melaui Media Eletronik Perspektif Pemikiran Satria Efendi, penelitian yang dipakai adalah suatu deskriptif analisis terhadap pemikiran seseorang tokoh dalam waktu tertentu di masa yang lalu secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa akad nikah melalui media eletronik pemikran Satria Efendi, pendapat Satria menyebutkan ada 3 bentuk hukum akad nikah melalui media eletornik: alur pemikiran Syafii, akad nikah tidak sah, karena pernikahan itu ibadah harus taabudi, alur pemikiran Abu Hanifah membolehkan, dalam akad nikah itu yang penting memenuhi rukun dan syarat, Sementara Satria menyebutkan selagi belum ada aturan yang menetapkan akad nikah melalui media eletronik ini maka boleh pilih salah satu diantara dua pendapat itu. Tampak pola pemikiran Satria ini komperatif vertikal yang membandingkan masalah hukum yang dihadapi dengan apa yang terdapat dalam kitab fikih. Write down here your paper’s abstract in one paragraph consisting of 150-200 words. Abstract should contain: (1) the main question and the background of the discussed issue; (2) the research novelty; (3) how the question is discussed in the paper or methodology; and (4) the main result of the discussion. Other important matters discussed in the paper that significantly contribute to the final result of the research may be noted here, but you have to consider, however, the limited space of the abstract. The abstract is written in two languages; English and Bahasa Indonesia, typing uses line spacing 1 or single, font size 10, font Baltica with the margins narrower than the right and left margins of the main text. The keywords need to be included to reflect the problem context of the research and the main terms that underlie the implementation of the research. The keywords can be one word or compound words. The number of keywords is 3-5 words.
Evolution of the Minangkabau Inheritance System and its Relevance to Gender Justice in Islamic Law Saprina, Nelna; Rahmi, Yulia
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2024): Editions January-June 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v2i1.8377

Abstract

The inheritance system in Minangkabau, known for its matrilineal lineage, offers a unique perspective on property distribution, especially when contrasted with the patrilineal structure of Islamic inheritance law. This research delves into the historical and cultural evolution of the Minangkabau inheritance system, examining how it has adapted over time due to various social, legal, and religious influences. While Minangkabau customary law (adat) traditionally prioritizes female heirs, particularly through maternal lines, Islamic inheritance law advocates a more balanced approach, emphasizing the rights of both male and female heirs based on predetermined shares. The contrast between these two systems raises important questions about gender justice and the equitable distribution of wealth. Through a detailed exploration of Minangkabau customs and Islamic jurisprudence, this study investigates how these systems have coexisted and the efforts made by scholars and legal authorities to reconcile the differences. A significant focus is placed on the role of reformist thinkers within the Minangkabau community, who have sought to align local practices with the broader principles of Islamic inheritance law while preserving cultural identity. The research also examines the practical implications of these reform efforts, particularly in light of the evolving role of women in Minangkabau society and the growing calls for gender equality. The findings offer valuable insights into the potential for developing an inheritance model that respects both cultural traditions and Islamic values of justice, ultimately contributing to a broader discourse on gender equity in inheritance laws across diverse Muslim societies.
Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Sasuku dalam Adat Minangkabau Al Amin, Muhamad; Demiral, Ferik; Palevi, Reza; Mahyuzi, Indra
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2024): Editions January-June 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v2i1.8378

Abstract

The prohibition of same-clan marriage in Minangkabau customs is still enforced by the Minangkabau community today, despite various differences in the application of leniencies and sanctions established in different nagari (villages) for those who engage in same-clan marriages. This prohibition was set by customary institutions at that time to address the social conditions of the community. Although the social conditions that led to this prohibition have changed, it remains upheld by the Minangkabau people to this day. In examining this phenomenon, this research utilizes an Islamic legal sociology approach to observe the shifts in social conditions that have occurred. This study aims to explore how the prohibition of same-clan marriage has maintained its existence within the Minangkabau community and continues to be practiced today. The research is primarily library-based, collecting various supporting literary sources. In Minangkabau customs, the prohibition of same-clan marriage is enforced to prevent various harms that may arise from such unions for their clans, making it considered taboo and bringing shame to their kin. This belief reinforces the community's perception of avoiding these marriages. The perception built within the Minangkabau community can be understood through the Islamic legal sociology approach as a means to prevent potential harms arising from this marriage (sad adz-dzari'ah). Additionally, the societal perception of the taboo surrounding this marriage can serve as a social control mechanism that strengthens the Minangkabau people's conviction to avoid such unions, allowing this custom to endure.

Page 7 of 10 | Total Record : 94

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): Editions July-December 2025 Vol. 3 No. 1 (2025): Editions January-June 2025 Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 2 No. 2 (2024): Editions July-December 2024 Vol. 2 No. 1 (2024): Juni 2024 Vol. 2 No. 1 (2024): Editions January-June 2024 Vol. 1 No. 2 (2023): Editions July-December 2023 Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023 Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 1, No 1 (2023): Juni 2023 Vol. 1 No. 1 (2023): Editions January-June 2023 Vol. 1 No. 1 (2023): Juni 2023 More Issue