cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Alfian Helmi
Contact Email
alanhelmi@apps.ipb.ac.id
Phone
+6285717284812
Journal Mail Official
dkasra@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
DKSRA-IPB University Gedung LSI Lantai 1 Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor – Indonesia 16680
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Published by Institut Pertanian Bogor
ISSN : -     EISSN : 2828285X     DOI : https://doi.org/10.29244/agro-maritim
Core Subject : Economy, Science, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika (PB PKBT) is a publication media that contains articles covering the results of policy research, policy analysis and opinions related to policy recommendations that are currently developing both nationally and internationally. PB PKBT (ISSN 2828 – 285X) is published four times every year, namely the periods March, June, September and December. This policy brief focuses on broad agro-maritime policy topics, which include the fields of agriculture, one health, fisheries and maritime affairs, animal husbandry, forestry and the environment, agro-maritime industry, tropical bio-science, natural resource and environmental economics, and the social sector, communication and community development. The articles published in this policy brief are articles that are presented concisely to bring science and policy together to support inclusive sustainable development and prosperous society. PB PKBT is published by the Directorate of Strategic Studies and Academic Reputation – IPB University.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 271 Documents
 14   15   16   17   18 
Eksplorasi Pembangunan Desa Wisata Barito Kabupaten Malang berbasis Community Based Tourism Irwandi, Putra
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0503.734-738

Abstract

Banyak rekomendasi yang akan diberikan kepada Desa Barito dalam memaksimalkan potensi desa yang dimiliki dari berbagai aspek. Antara lain dari aspek ekonomi, ekologi, religi, dan juga aspek sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini dilakukan harus berfokus pada peningkatan Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, dan juga pemanfaatan teknologi. Pemilihan lokasi yang tepat sasaran, peningkatan kompetensi dan skill masyarakat khususnya keterlibatan generasi muda dalam bergabung Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan juga penggunaan teknologi dalam menghasilkan UMKM Lokal berbasis ekonomi pedesaan. Sehingga dalam jangka panjang dapat menjalin kerjasama dan meyakinkan calon investor baik keterlibatan pemerintah daerah atau pihak swasta yang memberikan keuntungan dan keberlanjutan bagi masyarakat sekitar.
Strategi Peningkatan Minat Beli Produk Ramah Lingkungan Konsumen Indonesia Nafila, Nidya Luthfi; Simanjuntak, Megawati
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 3 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0403.314-319

Abstract

Sikap peduli lingkungan dan minat untuk mem beli produk ramah lingkungan adalah salah satu implementasi masyarakat yang memiliki tanggung jawab lingkungan. Informasi mengenai lingkungan dan word of mouth telah tersebar luas serta mudah ditemukan di berbagai media. Pengetahuan lingkungan, word of mouth, sikap peduli lingkungan, dan minat beli produk ramah lingkungan di Indonesia ter golong kategori moderate . Pengetahuan lingkungan dan word of mouth dapat memengaruhi sikap peduli lingkungan. Selain itu, penge pengetahuan lingkungan, word of mouth, sikap peduli lingkungan dapat memengaruhi minat beli p produk ramah lingkungan. Maka dari i tu, di butuhkan kerjasama antara pemerintah dengan organisasi terkait dalam menyebarluaskan informasi tentang lingkungan yang a aktual dan terkini. Selanjutnya, lembaga lembaga-lembaga terkait lingkungan dapat menyediakan akses informasi mengenai lingkungan, dapat memberi contoh aktivitas untuk menjaga kelestarian lingkungan, dan menyediakan fasilitas yang memadai untuk menunjang kelestarian lingkungan.
Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Findi, Muhammad; Marzidah, Marzidah; Probokawuryan, Mutiara
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0503.739-742

Abstract

Beberapa rekomendasi strategis yang perlu diperhatikan diantaranya Kementerian Sosial sebagai lembaga eksekutif yang bertanggung jawab di dalam pengelolaan program bantuan sosial seperti PKH dan BPNT sebelumnya harus melakukan pendataan dan pengecekan langsung ke daerah pada lokasi kantung-kantung kemiskinan yang terdampak pandemik Covid-19, baik dari aspek jumlah maupun kualitas barang dan dana yang disalurkan. Keluarga penerima manfaat atau KPM yang akan menerima PKH maupun BPNT harus dipantau keberlangsungan hidupnya, jangan sampai terjadi penambahan miskin baru akibat terlambatnya pencairan dana PKH maupun BPNT, ataupun ada pemanfaatan dana yang keliru oleh KPM secara tidak terkendali yang tidak berdampak dalam mengurangi beban keluarga penerima manfaat. Perlunya sistem yang terintegrasi dan koordinatif antar lembaga pemerintah pusat yang diwakili oleh kementerian sosial dengan DPR RI dan pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota dan kabupaten dalam mencegah terjadinya korupsi pemotongan dana bansos. Penegakan hukum yang tegas tanpa tebang pilih wajib dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bagi pelaku kejahatan korupsi yang memanfaatkan dana bantuan sosial secara sepihak dan merugikan anggaran negara.
Peningkatan Perilaku Konsumsi Hijau Konsumen Muda Indonesia Fitri , Ismaul; Simanjuntak, Megawati
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 3 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0403.320-328

Abstract

Perilaku konsumsi hijau adalah salah satu bentuk solusi alternatif dalam upaya penyelesaian masalah lingkungan akibat kegiatan konsumsi. Pengetahuan lingkungan berpengaruh terhadap munculnya tanggung jawab lingkungan, sikap lingkungan, dan perilaku konsumsi hijau hijau. Perilaku konsumsi hijau tidak dipengaruhi oleh tanggung jawab lingkungan lingkungan, tetapi paling bes ar dipengaruhi oleh sikap lingkungan. Konsumen muda Indonesia memiliki tingkat pengetahuan lingkungan, tanggung jawab, dan perilaku konsumsi hijau pada kategori sedang. Namun, telah menunjukkan sikap lingkungan yang tinggi. Perilaku konsumsi hijau dapat di tingkatkan melalui kolaborasi berbagai pihak baik itu konsumen, pelaku usaha, maupun pemerintah. Sebagai regulator, pemerintah perlu terus mendorong ketersediaan produk ramah lingkungan, merumuskan langkah teknis terkait pengelolaan sampah dari taraf rumah tangga hingga tempat pembuangan akhir, serta mendorong masifnya pelaksanaan peraturan daerah terkait kebijakan pengurangan sampah plastik.
Urgensi Pembentukan Lembaga Pengelola Konservasi Perairan Solihin , Akhmad; Saefudin, Muhammad; Wahyono, Ary; Isdahartatie
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 3 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0403.329-333

Abstract

Lembaga SUOP berperan penting dalam melaksanakan fungsi-fungsi konservasi perairan di daerah. Pilihan kelembagaan yang diusulkan berdasarkan hukum yang berlaku adalah dinas, UPTD dan cabang dinas. Berdasarkan tugas dan fungsinya, pilihan UPTD akan lebih optimal dalam mengelola kawasan konservasi perairan. Namun lembaga UPTD dibatalkan oleh Kemendagri, karena terdapat 2 atau lebih fungsi yang dikerjakan oleh bidang di OPD, yaitu fungsi pengawasan dan pemberdayaan yang semestinya tidak boleh ada. Pengalihan SUOP dari UPTD menjadi cabang dinas tidak menunjukan kinerja yang baik dalam mewujudkan keberlanjutan sumber daya ikan di kawasan konservasi perairan. Oleh sebab itu, diperlukan pedoman pembentukan SUOP yang memuat tiga pilihan lembaga secara lebih rinci.
Efektivitas Penerapan SVLK pada Berbagai Tipe Alas Hak Nugroho, Bramasto; Buchori , Damayanti; Iriyani, Silfi; Setiajiati , Fitta
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 3 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0403.334-337

Abstract

Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk perlindungan hutan, melalui penegakan hukum dan pemanfaatan hasil hutan kayu yang legal. Pada tahun 2013, Indonesia menjadi negara pertama yang menandatangani kesepakatan sukarela FLEGT VPA Uni Eropa (EU Forest L aw Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement) dan memberlakukan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai instrumen utama VPA, yang bersifat wajib/mandatory untuk seluruh tipe alas hak (PP 23/2021 dan PermenLHK No.8/2021 yang merupakan aturan tur u nan dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja). Beragamnya tipe alas hak hutan dan pemanfaatannya memberikan perspektif dan hasil yang berbeda. Umumnya pemegang Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dapat menerima SVLK sebagai perangkat untuk meningkatkan kinerja usahanya, tetapi belum banyak memperoleh manfaat dari sisi keuntungan finansial. Pemegang hutan hak (hutan rakyat) umumnya tidak merasakan manfaat SVLK dan SVLK sesungguhnya kurang tepat untuk diterapkan di hutan rakyat.
Edukasi Pubertas dan Penguatan Peran Orang Tua sebagai Upaya Menurunkan Angka Pernikahan Anak Yulina Eva Riany; Taufiiqoh, Maitsaa’ Rifdah; Aldera, Wydelia Rahmanisa; Damayanti, Adinda Putri
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 6 No 1 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0601.779-784

Abstract

Kajian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun peraturan, undang-undang, atau kebijakan terkait pernikahan anak dan dispensasi nikah anak. Sistem informasi perlu dioptimalkan agar data perkawinan anak merata hingga ke daerah-daerah terpencil sehingga dapat tercatat dan terhindar dari perkawinan anak di bawah tangan. Orang tua memiliki peranan penting untuk melindungi anak dari pernikahan dini dengan memberikan pengasuhan yang positif, kelekatan aman, dan memberikan edukasi terkait pubertas pada anak. Pemahaman keluarga terkait dampak dari perkawinan anak, penguatan fungsi keluarga, perlindungan pada anak, serta ekonomi keluarga perlu ditingkatkan melalui edukasi dan pelatihan. Orang tua dapat mencegah pernikahan anak dengan memberikan sarana dan prasarana untuk anak agar dapat mengisi waktu luangnya dengan berbagai aktivitas positif dan produktif. Edukasi pada anak juga dibutuhkan terkait pendidikan seksual dan penguatan kapasitas untuk menolak secara tegas pernikahan dini. Kerjasama antara keluarga, masyarakat, kementerian atau lembaga terkait, dan pemerintahan dibutuhkan untuk menekan angka pernikahan pada anak.
Strategi Upaya Pengembangan dalam Keberlanjutan Program Desa Mandiri Energi (DME) Basis Nyamplung Putri, Uly Anggraeni; Asih, Fenty Wurni; Pratiwi, Anggi Setya; Yasin, Firman Thaha; Wiliasih, Ranti
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 6 No 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0602.844-848

Abstract

Krisis energi yang melanda Indonesia bukan hanya menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melanggar tujuan-tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) poin 7.2 yang menargetkan peningkatan akses masyarakat terhadap energi yang terjangkau, berkelanjutan, dan modern. Bahan bakar nabati atau biofuel dapat dijadikan alternatif untuk mengatasi krisis energi di masa depan (Budianto et al., 2021). Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia melaksanakan Program Desa Mandiri Energi (DME) yang dicanangkan pada tahun 2007 sebagai solusi inovatif untuk mengatasi krisis energi di tingkat lokal. Program tersebut merupakan bentuk implementasi Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Menurut Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2008, DME adalah desa yang menggunakan dan memproduksi energi terbarukan untuk menyediakan dan memenuhi 60 persen dari energi yang dibutuhkan untuk keperluan desa dan lokasinya remote. Kementerian Kehutanan menyebutkan bahwa nyamplung cocok dijadikan biofuel karena mempunyai rendemen minyak mencapai 65,8 persen lebih tinggi dibandingkan kelapa sawit dan jarak pagar (Muderawan dan Daiwataningsih, 2016). Pada tahun 2009, dilaksanakan program DME nyamplung di 3 desa yaitu Desa Ambal Kabupaten Kebumen, Desa Buluagung Kabupaten Banyuwangi, dan Desa Patutrejo Kabupaten Purworejo. Walaupun program DME nyamplung mengalami kegagalan, namun terdapat potensi untuk pengembangan program DME nyamplung yang berkelanjutan dengan melibatkan organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun komunitas lainnya. LSM memiliki peran krusial sebagai mitra potensial dalam memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan program, serta dapat menjadi kekuatan dorong untuk mencapai tujuan pembangunan energi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
Peningkatan Manfaat sebagai Strategi Keberlanjutan Keberadaan Kacang Bogor di Pasar Komersial Sarastani, Dewi
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 6 No 1 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0601.820-825

Abstract

Keberadaan kacang Bogor di pasar komersial perlu diwujudkan bukan hanya dalam bentuk polong segar, tetapi juga dalam wujud biji kering ataupun tepung biji. Dengan Kemudahan tumbuh di iklim panas dan kering seperti Indonesia, kapasitas produksinya yang tinggi, serta nilai nutritif bijinya membuat tanaman kacang Bogor merupakan tanaman biji-bijian yang sangat potensial untuk diperhitungkan menjadi sumber pangan yang mendukung terhadap ketahanan pangan Nasional dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan global. Oleh karena itu dukungan pemerintah di berbagai lini sangat diperlukan, seperti: ketersediaan bibit unggul kacang Bogor, penyuluhan terhadap petani kacang Bogor, sistem distribusi hasil panen, pengolahan polong segar menjadi biji kering dan tepung, serta sistem pemasarannya. Berikutnya diperlukan dukungan terhadap penelitian dasar maupun penelitian terapan untuk peningkatan manfaat lebih lanjut dari kacang Bogor.
Kebijakan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan Mensukseskan Program Masakan Sehat Atasi Stunting: Gemar Makan Ikan atasi Stunting Zuhdi, Ahmad; Wibowo, Hariyadi; Syamsudin, Fadly
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 6 No 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0602.863-867

Abstract

Salah satu tujuan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yaitu menjamin pemenuhan asupan gizi.Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu ada kebijakan strategis yang tepat guna dan tepat sasaran. Kebijakanstrategis tersebut adalah Kebijakan Masakan Sehat Atasi Stunting (MASTA). Salah satu pilar pemenuhankebijakan MASTA adalah Kebijakan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN). Ikan sebagaisumber protein pangan, ikan memiliki kandungan gizi yang sangat baik seperti protein sebagai sumberpertumbuhan, asam lemak omega 3 dan 6 yang bermanfaat bagi kesehatan ibu dan pembentukan otak janin,vitamin, serta berbagai mineral yang sangat bermanfaat bagi ibu dan janin. Kebijakan pemerintah dalampercepatan penurunan stunting itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentangPercepatan Penurunan Stunting.

Page 16 of 28 | Total Record : 271

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 4 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 1 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 3 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 3 No 1 (2021): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 2 No 1 (2020): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 1 No 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika More Issue