cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Alfian Helmi
Contact Email
alanhelmi@apps.ipb.ac.id
Phone
+6285717284812
Journal Mail Official
dkasra@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
DKSRA-IPB University Gedung LSI Lantai 1 Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor – Indonesia 16680
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Published by Institut Pertanian Bogor
ISSN : -     EISSN : 2828285X     DOI : https://doi.org/10.29244/agro-maritim
Core Subject : Economy, Science, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika (PB PKBT) is a publication media that contains articles covering the results of policy research, policy analysis and opinions related to policy recommendations that are currently developing both nationally and internationally. PB PKBT (ISSN 2828 – 285X) is published four times every year, namely the periods March, June, September and December. This policy brief focuses on broad agro-maritime policy topics, which include the fields of agriculture, one health, fisheries and maritime affairs, animal husbandry, forestry and the environment, agro-maritime industry, tropical bio-science, natural resource and environmental economics, and the social sector, communication and community development. The articles published in this policy brief are articles that are presented concisely to bring science and policy together to support inclusive sustainable development and prosperous society. PB PKBT is published by the Directorate of Strategic Studies and Academic Reputation – IPB University.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 308 Documents
 27   28   29   30   31 
Mendorong Konsumsi Berkelanjutan di Indonesia: Penguatan Regulasi dan Perlindungan Konsumen terhadap Greenwashing Megawati Simanjuntak; Nurhamidah Ray
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 2 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0802.1678-1684

Abstract

Policy brief ini membahas perlunya penguatan regulasi dan literasi publik untuk mendorong konsumsi berkelanjutan sebagai respons terhadap meningkatnya dampak perubahan iklim. Konsumsi berkelanjutan merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, namun implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan akibat regulasi yang belum terpadu, bersifat multisektor, dan lebih berorientasi pada aspek produksi serta pengelolaan limbah oleh produsen. Pengawasan yang belum optimal juga membuka peluang praktik greenwashing yang dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap produk berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan literasi publik, edukasi konsumen, dan penguatan sistem pengawasan menjadi langkah strategis untuk membangun kesadaran lingkungan dan mendorong perubahan perilaku konsumsi. Pemerintah perlu mengembangkan pendekatan regulasi yang lebih menyeluruh agar konsumsi berkelanjutan dapat diterapkan secara efektif dan mendukung agenda keberlanjutan nasional. 
Regulasi Digital untuk Perlindungan Konsumen: Mengelola Pengaruh Gamifikasi dan Promosi dalam Praktik Belanja Online Megawati Simanjuntak; Nurina Laili Izzati
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 2 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0802.1685-1690

Abstract

Policy brief ini membahas perlunya penguatan regulasi ekonomi digital yang tidak hanya berfokus pada keamanan transaksi dan perlindungan data, tetapi juga memperhatikan dampak psikologis dari strategi pemasaran digital. Perkembangan fitur gamifikasi, seperti reward dalam e-commerce, promosi interaktif, dan konten media sosial, dapat memengaruhi emosi konsumen, mengubah perilaku belanja, serta mendorong pembelian impulsif. Kemudahan akses dan paparan promosi yang intensif juga meningkatkan kerentanan konsumen terhadap tekanan finansial akibat stimulus digital. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih menyeluruh melalui transparansi promosi digital dan fitur gamifikasi, peningkatan literasi digital-keuangan konsumen, serta pembaruan regulasi pemasaran digital. Langkah ini penting untuk memperkuat perlindungan konsumen sekaligus mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang adil, aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. 
Urgensi Data Genomik dan Kapasitas Riset dalam Strategi Pengendalian Tuberkulosis di Indonesia Anindita Adzani
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 2 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0802.1691-1695

Abstract

Setelah peningkatan kasus TB antara 2020 hingga 2023, Indonesia menjadi salah satu negara dengan TB resisten terbanyak di dunia. Data genomik dapat digunakan sebagai alat pemantau laju resistensi bakteri TB serta dampaknya terhadap efektivitas obat antibiotik di fasilitas kesehatan. Agar dapat mengumpulkan serta menganalisis data genomik secara optimal, kapasitas penelitian kesehatan nasional perlu diperkuat. Tidak hanya melalui pendanaan atau sumber daya manusia, penguatan kapasitas juga dilakukan melalui pengadaan alat, bahan, dan platform publikasi hasil penelitian. Tindak lanjut pengumpulan data adalah penerjemahan data menjadi program dan kebijakan yang spesifik bagi kelompok masyarakat yang disasar baik menurut strata sosial maupun ekonomi. 
Kasus dan Dampak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia Joko Mulyono; Abdul Aziz; Ivan Mambaul Munir
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 2 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0802.1666-1677

Abstract

Kemunculan kembali (resurgensi) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia sejak tahun 2022 hingga awal 2025 telah berkembang menjadi ancaman sistemik yang mendisrupsi stabilitas industri peternakan nasional. Dengan akumulasi kasus mencapai puluhan ribu ekor dan total kerugian ekonomi yang diproyeksikan menyentuh angka Rp9,9 triliun, wabah ini tidak hanya melumpuhkan produktivitas sapi potong dan perah, tetapi juga mengancam ketahanan pangan serta kesejahteraan jutaan peternak kecil. Eskalasi kasus di wilayah sentra peternakan Pulau Jawa mengungkap kerentanan fundamental pada sistem biosekuriti, efektivitas pengawasan lalu lintas ternak, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia veteriner di lapangan. Tanpa transformasi kebijakan yang fokus pada penguatan sistem komando terpadu, penegakan hukum di jalur perdagangan nonformal, dan kemandirian produksi vaksin domestik, Indonesia berisiko menghadapi kerugian sosial ekonomi yang jauh lebih masif dan kehilangan kredibilitas di pasar internasional. Ringkasan kebijakan ini memberikan analisis mendalam mengenai determinan utama wabah serta menyajikan rekomendasi strategis yang sangat relevan dan layak ditindaklanjuti oleh para pengambil kebijakan guna menjamin resiliensi sektor peternakan di masa depan.
Harmonisasi Subsidi Perikanan Indonesia dalam Kerangka WTO dan Keberlanjutan Akhmad Solihin
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 2 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0802.1653-1657

Abstract

Produksi perikanan tangkap dunia terus mengalami tekanan akibat meningkatnya eksploitasi sumber daya ikan dan praktik penangkapan yang tidak berkelanjutan. Salah satu faktor yang menjadi perhatian global adalah kebijakan subsidi perikanan yang dinilai mendorong peningkatan kapasitas tangkap (overcapacity) dan penangkapan berlebih (overfishing). Dalam merespons persoalan tersebut, WTO melalui Agreement on Fisheries Subsidies menetapkan disiplin baru terhadap subsidi yang berkontribusi pada IUU Fishing, penangkapan pada stok ikan yang telah mengalami overfished, dan praktik penangkapan yang tidak terkendali. Bagi Indonesia, kebijakan subsidi perikanan memiliki posisi strategis karena tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya ikan, akan tetapi juga menyangkut perlindungan dan kesejahteraan nelayan kecil. Policy brief ini menyoroti pentingnya reformasi subsidi perikanan yang lebih transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada keberlanjutan, tanpa mengurangi fungsi perlindungan sosial bagi nelayan. Selain itu, tulisan ini mengidentifikasi tantangan harmonisasi regulasi nasional dengan ketentuan WTO serta strategi kebijakan yang dapat ditempuh Indonesia pasca-ratifikasi Agreement on Fisheries Subsidies. 
Evaluasi MBG dan Penguatan Peran Strategis Perguruan Tinggi Indonesia Epi Taufik; Muhammad Firdaus; Drajat Martianto; Doni Yusri; Dwi Retno Hapsari; Surya Gentha Akmal; Anuraga Jayanegara; Eny Widiya Astuti; Bunga Anggraeny; Nabilah Zulfah Ramadhani; Nurdatul Akmam; Puput Lestari; Risa Nur Hidayah; Sri Wahyuni; Husayn Musarraf
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 2 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0802.1658-1665

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu intervensi sosial terbesar dalam sejarah pembangunan Indonesia dengan tujuan memperbaiki status gizi masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia nasional. Pada tahun 2026, program ini telah menjangkau lebih dari 61 juta penerima manfaat dan melibatkan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia. Namun, evaluasi implementasi tahun pertama menunjukkan bahwa tantangan keamanan pangan, tata kelola, rantai pasok, komunikasi publik, dan ketimpangan kapasitas antarwilayah masih menjadi perhatian utama. Policy brief ini menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh distribusi makanan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun sistem pangan dan kebijakan gizi yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis evidence. Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi, khususnya IPB University, memiliki posisi strategis sebagai knowledge producer, evaluator independen, pusat inovasi, penguat rantai pasok pangan, pengembang SDM, dan penyusun rekomendasi kebijakan berbasis evidence-based policy.
Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Penangkapan Ikan Bilih (Mystacoeloucus padangensis) di Danau Singkarak Yonvitner; Qonita Sinatrya; Mohammad Mukhlis Kamal; Taryono; Boimin; Ibnu Budiman; Eristyana Yunindio Sari; Karila Dyastari; Zulfa Huriah; Aisyah Qurota A’yun; Rizkhy Ananda Wida Rachman
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 2 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0802.1696-1703

Abstract

Policy brief ini membahas perlunya sinkronisasi kebijakan pengelolaan alat tangkap bagan dalam upaya menjaga keberlanjutan ikan bilih dan biodiversitas perairan danau. Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 masih mencantumkan bagan angkat sebagai alat tangkap yang diperbolehkan, sementara Pergub Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 melarang penggunaan alat tangkap bagan. Perbedaan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian kebijakan dan berpotensi memperlemah pengendalian penangkapan, terutama ketika penggunaan bagan diperluas pada perairan danau. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada penurunan stok dan ukuran ikan bilih sehingga memperbesar risiko terhadap keberlanjutan populasinya. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang kebijakan yang adaptif melalui tiga opsi, yaitu revisi Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 Pasal 7 ayat (1) huruf e, revisi Pergub Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 dengan pengaturan parameter teknis bagan secara ketat, atau penyusunan aturan turunan yang lebih operasional untuk memperjelas norma pusat dan daerah.
Optimalisasi Peran LLDIKTI Wilayah VI sebagai Fasilitator dalam Tata Kelola Beasiswa KIP Kuliah di Jawa Tengah Zaenal Arifin; Wasino; Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti; Sungkowo Edy Mulyono
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 1 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0801.1583-1588

Abstract

Policy brief ini menyoroti peran LLDIKTI Wilayah VI dalam memfasilitasi tata kelola Beasiswa KIP Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Jawa Tengah. Kajian ini menunjukkan bahwa fasilitasi yang berjalan saat ini masih lebih berfokus pada verifikasi administratif melalui sistem SIBRAJA, sementara pembinaan substantif bagi pengelola PTS masih terbatas. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya pemahaman regulasi, tingginya rotasi pengelola beasiswa di tingkat PTS, serta belum optimalnya integrasi sistem informasi. Temuan juga menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan PTS berhubungan dengan kualitas layanan yang dirasakan mahasiswa, terutama dalam proses pencairan beasiswa. Karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama, diikuti dengan perbaikan pembinaan, integrasi sistem informasi, penataan lini masa pelaksanaan, serta penyempurnaan petunjuk teknis. Mengingat cakupan kajian masih terbatas, temuan ini perlu dipahami sebagai indikasi awal untuk mendukung perbaikan kebijakan lebih lanjut, termasuk melalui pelibatan pengelola program di tingkat pusat.

Page 31 of 31 | Total Record : 308

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 1 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 4 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 1 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 3 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 3 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 3 No 1 (2021): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 2 No 1 (2020): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 1 No 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 1 No. 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika More Issue