cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Alfian Helmi
Contact Email
alanhelmi@apps.ipb.ac.id
Phone
+6285717284812
Journal Mail Official
dkasra@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
DKSRA-IPB University Gedung LSI Lantai 1 Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor – Indonesia 16680
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Published by Institut Pertanian Bogor
ISSN : -     EISSN : 2828285X     DOI : https://doi.org/10.29244/agro-maritim
Core Subject : Economy, Science, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika (PB PKBT) is a publication media that contains articles covering the results of policy research, policy analysis and opinions related to policy recommendations that are currently developing both nationally and internationally. PB PKBT (ISSN 2828 – 285X) is published four times every year, namely the periods March, June, September and December. This policy brief focuses on broad agro-maritime policy topics, which include the fields of agriculture, one health, fisheries and maritime affairs, animal husbandry, forestry and the environment, agro-maritime industry, tropical bio-science, natural resource and environmental economics, and the social sector, communication and community development. The articles published in this policy brief are articles that are presented concisely to bring science and policy together to support inclusive sustainable development and prosperous society. PB PKBT is published by the Directorate of Strategic Studies and Academic Reputation – IPB University.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 271 Documents
 24   25   26   27   28 
Mewujudkan Keadilan Usahatani: Strategi Kebijakan Inklusif Hubungan Patron-Klien antara Tengkulak dan Petani Sidqi, Ilham Fajar
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0703.1395-1400

Abstract

Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang 12,53% terhadap PDB dan menjadi sumber mata pencaharian mayoritas penduduk. Namun, pendapatan petani masih rendah dengan rata-rata hanya Rp1,1 juta per bulan, jauh di bawah sektor jasa dan industri. Rendahnya pendapatan ini disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi dan ketergantungan petani pada tengkulak, yang menguasai akses pasar dan pembiayaan. Hubungan patron-klien antara tengkulak dan petani menimbulkan ketergantungan ekonomi, sosial, dan emosional, sehingga petani sulit mandiri dan meningkatkan taraf hidupnya. Tengkulak sering memberikan pinjaman sebelum panen dengan imbalan kewajiban menjual hasil panen kepada mereka, biasanya di bawah harga pasar, sehingga petani dirugikan secara finansial. Diperlukan upaya pemberdayaan petani melalui perluasan akses modal dan informasi, digitalisasi, pelatihan manajemen usaha tani, serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kelompok tani. BUMDes dapat menjadi mediator antara petani dan pasar, menyediakan fasilitas penyimpanan, pemasaran kolektif, dan pelatihan teknis. Kebijakan pemerintah harus mendorong ekosistem usaha yang adil, mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak, serta mempercepat reforma agraria dan industrialisasi berbasis lokal. Dengan pendekatan inklusif dan pemberdayaan, posisi tawar petani akan meningkat, rantai nilai pertanian menjadi lebih adil, dan keadilan usahatani dapat diwujudkan.
Strategi Regulasi Konten Edukasi Fast Fashion Guna Mendorong Perubahan Perilaku Remaja Simanjuntak, Megawati; Rejeki, Bintang Restu
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0704.1455-1459

Abstract

Peran aktif pemerintah dibutuhkan guna mendukung terciptanya kepuasan konsumen yang lebih baik. Peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komidigi) diperlukan untuk mengawasi peredaran konten di media sosial yang berimplikasi terhadap pembelian impulsive di masyarakat serta dapat mendorong peningkatan limbah. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berperan dalam pelestarian lingkungan dan pengurangan pencemaran melalui edukasi kepada remaja mengenai penggunaan pakaian yang bertanggung jawab. Adapun Kementerian Perdagangan (Kemendag) diperlukan untuk mengawasi peredaran produk fast fashion melalui regulasi izin edar agar tidak berlebihan di pasar, sekaligus mendorong transisi ke produk sustainable fashion sebagai solusi atas konsumsi pakaian yang tidak ramah lingkungan.
Mewujudkan Ayah yang Hadir, Bertanggung Jawab, Berperan dan Terlibat: Mendorong Transformasi Sosial dalam Pengasuhan Riany, Yulina Eva; Siregar, Pintauli Romangasi; Adam Sugiharto; Berlian, Rosintha Doris; Harahap, Dina Tri Septianti; Farisi, Maulana Achsan Al
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0704.1412-1416

Abstract

Budaya patriarki dalam keluarga Indonesia masih menempatkan ayah sebagai pencari nafkah, bukan sebagai pengasuh aktif, sehingga tanggung jawab pengasuhan lebih banyak dibebankan pada ibu. Kondisi ini berdampak pada rendahnya keterlibatan ayah dan berasosiasi dengan berbagai masalah perkembangan anak, termasuk kemandirian, disiplin, empati, serta regulasi diri. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan arah kebijakan yang mendorong perubahan nilai sosial dan struktural melalui peran pemerintah pusat dan daerah, komunitas, serta dunia kerja, dengan fokus pada edukasi publik, kampanye keterlibatan ayah, redefinisi maskulinitas dalam keluarga, dan kebijakan kerja ramah keluarga. Pendekatan lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat peran ayah dalam pengasuhan dan mendukung terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas.
Membangun Indikator Keberhasilan Restorasi Terumbu Karang Subhan, Beginer; Dondy Arafat; Inna Puspa Ayu; Nebuchadnezzar Akbar
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0704.1442-1447

Abstract

Restorasi terumbu karang adalah serangkaian upaya ilmiah dan manajerial untuk memulihkan ekosistem terumbu karang yang rusak akibat faktor alam dan aktivitas manusia. Teknik restorasi yang digunakan termasuk transplantasi karang, pembuatan terumbu karang buatan, dan pengendalian stresor lokal seperti polusi, overfishing, dan perubahan iklim. Kegiatan restorasi di Indonesia telah dilaksanakan di lebih dari 500 titik dalam 30 tahun terakhir, melibatkan ribuan unit terumbu buatan dan jutaan fragmen karang. Namun, banyak dari kegiatan ini tidak menunjukkan keberhasilan yang ditandai dengan kegagalan.  Faktor peningkatan suhu laut, persaingan dengan alga atau spons, serta faktor manusia menjadi penyebab utama. Saat ini, Indonesia belum memiliki standarisasi untuk menilai keberhasilan restorasi terumbu karang. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan parameter dan indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan kegiatan restorasi, guna memastikan keberlanjutan ekosistem terumbu karang.
“State of the Coast” sebagai Instrumen Penilaian Status Pengelolaan Pesisir Terpadu: Pembelajaran dari Jawa Tengah Christian, Yoppie; Afandy, Andy; Solihin, Ahmad
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0704.1429-1433

Abstract

Dokumen Status Lingkungan Pesisir (State of the Coast) merupakan dokumen baseline yang memuat profil sumberdaya pesisir, tata kelola, serta isu-isu kunci untuk mengukur sejauh mana pengelolaan pesisir telah berjalan dan menjadi prasyarat sebelum pembentukan kelembagaan maupun penyusunan dokumen strategis Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Dokumen ini disusun secara sistematis, memaparkan profil umum umum wilayah pesisir, mengidentifikasi capaian dan kesenjangan (gap) pada dua aspek utama yakni tata kelola (governance) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pada kedua aspek ini terdapat 25 parameter sebagai indikator, dilanjutkan kuantifikasi status lingkungan pada setiap indikator/aspek, lalu merumuskan arahan serta rekomendasi kebijakan dan program yang dibutukan. Berdasarkan pembelajaran penyusunan State of the Coast selama tiga tahun di Provinsi Jawa Tengah dan lima kabupaten/kota, dokumen State of the Coast ini efektif untuk melihat gap sehingga memudahkan para perumus kebijakan untuk menentukan prioritas pembangunan di wilayah pesisir dalam kerangka adaptasi perubahan iklim maupun pembangunan keberlanjutan. Selain membuat prioritas, State of the Coast juga memastikan bahwa seluruh aspek dalam pengelolaan pesisir teramati, terukur dan dapat dipantau terus menerus sehingga pemerintah daerah dapat melihat kecenderungan perubahan status pesisir secara berkala. Maka, sebelum melakukan intervensi apapun di wilayah pesisir, setiap aspek perlu dilihat dan dikaji terlebih dahulu sehingga antar aspeknya dapat harmonis satu sama lain serta mendorong upaya kolaborasi multipihak.
Strategi Pengendalian Mikroplastik di Tingkat Rumah Tangga untuk Perlindungan Lingkungan dan Kesehatan Simanjuntak, Megawati; Johan, Irni Rahmayani; Pratiwi, Ismayani; Nurazizah Aprilia; Rohimatul Janah
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0704.1401-1406

Abstract

Mikroplastik kini mengancam kualitas air, pangan, dan kesehatan masyarakat, diperburuk oleh tingginya penggunaan plastik sekali pakai di rumah tangga dan lemahnya sistem pemilahan sampah. Urgensinya meningkat karena akumulasi mikroplastik berdampak langsung pada risiko penyakit dan keberlanjutan ekosistem. Indonesia membutuhkan penguatan regulasi mikroplastik, insentif ekonomi untuk mengurangi plastik sekali pakai, serta standar teknis bagi produk biodegradable. Pemerintah daerah perlu memastikan pemilahan dari hulu ke hilir, sementara rumah tangga harus difasilitasi melalui akses alternatif ramah lingkungan dan program perubahan perilaku. Intervensi lintas sektor menjadi kunci untuk menekan risiko dan menjaga kesehatan serta lingkungan berkelanjutan.
Kebijakan Gula dan Bioetanol: Perpres 40/ 2023 Langkah Nyata Ketahanan Pangan dan Energi Sitanggang, Lindsay
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0704.1407-1411

Abstract

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. Kebijakan ini bertujuan mengurangi impor gula, meningkatkan efisiensi industri gula, dan memperluas produksi bioetanol berbasis tebu. Pemerintah menargetkan pembukaan lahan baru, peningkatan rendemen, dan revitalisasi pabrik gula. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan pendanaan, konflik tata ruang, birokrasi perizinan, dan risiko sosial-lingkungan. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada koordinasi lintas sektor, dukungan investasi, serta partisipasi aktif petani dan industri dalam sistem agribisnis yang berkelanjutan.
Pendidikan Berbasis Keberagaman: Strategi Kebijakan untuk Karakter Siswa dan Anti-Bullying Siska Nurhalisa; Elfiyani, Sisca; Annisa, Reni; Fazli, Muhammad Hafiz; Adriansyah; Simanjuntak, Megawati
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0704.1434-1441

Abstract

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkarakter. Isu utama meliputi ketidakmerataan fasilitas dan pendanaan, khususnya bagi sekolah swasta dan di daerah terpencil; belum optimalnya pendidikan karakter yang ditandai tingginya kasus bullying dan intoleransi; kurikulum yang belum terintegrasi dengan nilai multikultural dan kebutuhan dunia kerja; serta kesejahteraan guru honorer yang masih rendah. Riset membuktikan bahwa pendidikan multikultural, seperti yang diterapkan di SMK Bakti Karya Parigi, efektif membentuk siswa yang lebih toleran dan percaya diri. Namun, penerapannya terhambat oleh kurangnya regulasi, dana, dan fasilitas. Untuk menjawab tantangan tersebut, policy brief ini merekomendasikan penguatan pendidikan berbasis keberagaman melalui kesetaraan dukungan bagi sekolah, khususnya sekolah swasta, perluasan program sekolah multikultural, serta penguatan kebijakan anti-bullying berbasis sekolah. Pengintegrasian nilai multikultural dan pendidikan karakter ke dalam proses pembelajaran perlu didukung oleh pelibatan masyarakat secara terarah dan peningkatan kesejahteraan guru agar tercipta iklim pendidikan yang inklusif, aman, dan relevan dengan kebutuhan masa kini dan kedepannya. Tanpa kebijakan yang terfokus dan berkelanjutan, upaya membangun generasi emas 2045 yang berkarakter dan menghargai kebaragaman akan sulit terwujud.
Sinergi Komunikasi Keluarga, Kader, dan Pemerintah dengan Pendekatan Ekologi Sosial untuk Pencegahan Stunting Adeni, Susri; Sarwoprasodjo, Sarwititi; Djibu, Mudrikatul Jannah; Bisararisi, Ivone Mada Injili Papuani
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0704.1417-1421

Abstract

Penurunan stunting memerlukan lebih dari sekadar intervensi gizi, salah satunya dibutuhkan perubahan perilaku sosial yang dimulai dari komunikasi yang efektif. Hasil penelitian di Desa Gedepangrango, Sukabumi, menunjukkan bahwa keluarga dengan komunikasi terbuka dan kader dengan pendekatan empatik lebih berhasil membentuk perilaku pengasuhan sehat. Namun, pesan kesehatan sering terhenti di tingkat individu karena lemahnya koordinasi sosial dan kebijakan yang belum mendukung komunikasi lintas level. Pendekatan Social Ecological Model menawarkan solusi dengan membangun sinergi antara keluarga, kader, komunitas, dan kebijakan desa. Pemerintah daerah dan desa perlu mengintegrasikan strategi komunikasi multilevel ke dalam Rencana Aksi Stunting, memperkuat pelatihan komunikasi bagi kader, serta mendorong terbentuknya forum komunikasi komunitas sehat. Dengan menempatkan komunikasi sebagai inti kebijakan, percepatan penurunan stunting dapat berlangsung lebih partisipatif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan anak-anak Indonesia.
Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit (Hospital Based) dan Komparasinya dengan University-Based Desdiani, Desdiani
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0704.1448-1454

Abstract

Analisis komprehensif mengenai kebijakan baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit (Hospital-Based) sebagai solusi strategis untuk mengatasi defisit dan maldistribusi dokter spesialis di Indonesia. Di satu sisi, kebijakan ini menawarkan akselerasi produksi dan mekanisme distribusi yang lebih terikat melalui penempatan pasca-pendidikan. Di sisi lain, implementasinya memunculkan risiko signifikan terkait standar mutu, koordinasi antar-kementerian, dan potensi pelemahan peran akademik universitas dalam pendidikan kedokteran. Analisis mendalam terhadap kerangka hukum—Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2024—menunjukkan adanya pergeseran paradigma penyelenggaraan pendidikan ke ranah pelayanan kesehatan. Naskah policy brief ini mengkaji pandangan kritis dari pemangku kepentingan utama, termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), yang menyoroti urgensi standardisasi kurikulum, akreditasi, dan sertifikasi tunggal. Sebagai kesimpulan, laporan ini merekomendasikan pembentukan Dewan Pengawas Nasional PPDS, mandat untuk standardisasi mutu tunggal oleh kolegium, penguatan kemitraan formal antara RSPPU dan fakultas kedokteran, serta optimalisasi sistem penempatan untuk memastikan kebijakan ini mencapai tujuannya tanpa mengorbankan kualitas pendidikan dan pelayanan jangka panjang.

Page 27 of 28 | Total Record : 271

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 7 No 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 4 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 1 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 3 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 3 No 1 (2021): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 2 No 1 (2020): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 1 No 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika More Issue