cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Alfian Helmi
Contact Email
alanhelmi@apps.ipb.ac.id
Phone
+6285717284812
Journal Mail Official
dkasra@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
DKSRA-IPB University Gedung LSI Lantai 1 Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor – Indonesia 16680
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Published by Institut Pertanian Bogor
ISSN : -     EISSN : 2828285X     DOI : https://doi.org/10.29244/agro-maritim
Core Subject : Economy, Science, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika (PB PKBT) is a publication media that contains articles covering the results of policy research, policy analysis and opinions related to policy recommendations that are currently developing both nationally and internationally. PB PKBT (ISSN 2828 – 285X) is published four times every year, namely the periods March, June, September and December. This policy brief focuses on broad agro-maritime policy topics, which include the fields of agriculture, one health, fisheries and maritime affairs, animal husbandry, forestry and the environment, agro-maritime industry, tropical bio-science, natural resource and environmental economics, and the social sector, communication and community development. The articles published in this policy brief are articles that are presented concisely to bring science and policy together to support inclusive sustainable development and prosperous society. PB PKBT is published by the Directorate of Strategic Studies and Academic Reputation – IPB University.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 308 Documents
 27   28   29   30   31 
Rekonsiliasi Dimensi Ekologis dan VitalitasSosio-Ekonomi dalam Pengelolaan Hutan Rakyat Fikri Danang Himawan; Ikhsan Adi Pratama; Calistya Tresnaning Tyas
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 2 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0802.1627-1632

Abstract

Policy brief ini membahas peran Hutan Rakyat (HR) dalam mendukung rehabilitasi lahan, peningkatan tutupan vegetasi, cadangan karbon, serta kesejahteraan petani kecil di Indonesia. Hutan Rakyat sebagai sistem pengelolaan lahan berbasis petani telah terbukti memberikan kontribusi ekologis penting, terutama di wilayah Jawa seperti Gunungkidul dan Ciamis, melalui perbaikan lahan kritis, mitigasi perubahan iklim, konservasi tanah, dan penguatan praktik agroforestri. Namun, capaian ekologis tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani karena masih dihadapkan pada fragmentasi lahan, keterbatasan modal, praktik silvikultur tradisional, lemahnya posisi tawar, serta terbatasnya akses terhadap pasar dan informasi harga. Di sisi lain, pohon dalam Hutan Rakyat memiliki potensi ekonomi sebagai “tabungan hidup” yang dapat dikembangkan menjadi sumber nilai tambah apabila didukung oleh tata kelola yang lebih baik. Policy brief ini menekankan pentingnya strategi penguatan Hutan Rakyat secara terintegrasi melalui peningkatan kapasitas teknis petani, penguatan kelembagaan kolektif, perluasan akses pembiayaan, penyediaan sistem informasi pasar, serta pengembangan kemitraan industri sebagai upaya untuk merekonsiliasi capaian ekologis dengan vitalitas sosial-ekonomi petani secara berkelanjutan.
Potensi Tanah Sultan dalam Pembangunan Pertanian di Pesisir Yogyakarta guna Menekan Dampak Industrialisasi Ikhsan Adi Pratama; Fikri Danang Himawan; Dara Intan Salassa; Nuru Hidayah; Calistya Tresnaning Tyas
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 2 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0802.1621-1626

Abstract

Policy brief ini membahas tantangan pembangunan agromaritim di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akibat arus industrialisasi dan konversi lahan pertanian yang berdampak terhadap kedaulatan pangan serta kesejahteraan petani lokal. Konversi lahan yang terjadi secara masif, disertai dengan tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, telah menimbulkan tekanan terhadap keberlanjutan sektor pertanian dan kehidupan masyarakat perdesaan. Di sisi lain, DIY memiliki potensi strategis melalui pemanfaatan lahan pesisir dan Tanah Kasultanan (Sultan Ground) yang dapat dikembangkan untuk mendukung hortikultura lahan pasir, pariwisata bahari, serta penciptaan lapangan kerja baru berbasis sumber daya lokal. Policy brief ini menekankan pentingnya strategi pembangunan agromaritim yang integratif, inklusif, dan berkelanjutan melalui transformasi penyuluhan pertanian spesifik lahan pasir, penguatan kepastian hukum administrasi pertanahan, perlindungan zona hijau dari ekspansi industri, serta penerapan filosofi “Among Tani Dagang Layar” sebagai arah kebijakan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di DIY.
Fragmentasi Kebijakan dan Digitalisasi Agroindustri: Kerangka Nexus sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Air-Energi-Pangan Terintegrasi Thabed Tholib Baladraf
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 2 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0802.1607-1612

Abstract

Policy brief ini membahas perlunya reformasi kerangka pengambilan keputusan agroindustri nasional melalui integrasi pendekatan Nexus dan Multi Criteria Decision Making (MCDM) sebagai dasar pengambilan keputusan lintas sektor. Kebijakan agroindustri nasional saat ini masih dirancang secara sektoral, sehingga keputusan terkait air, energi, dan pangan sering dibuat secara terpisah dan berpotensi saling bertentangan. Kondisi ini berdampak pada duplikasi investasi, inefisiensi sumber daya, peningkatan biaya kebijakan, serta lemahnya evaluasi terhadap trade-off antara produktivitas, efisiensi biaya, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan pangan. Di sisi lain, digitalisasi yang telah dikembangkan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai instrumen pengambilan keputusan strategis, melainkan masih terbatas pada pelaporan administratif. Policy brief ini menekankan pentingnya penguatan tata kelola agroindustri yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada evaluasi trade-off lintas sektor melalui penyusunan pedoman nasional berbasis Nexus, penerapan evaluasi MCDM, serta pengembangan sistem pendukung keputusan strategis yang terhubung dengan perencanaan pembangunan nasional. Reformasi ini diperlukan untuk mengurangi risiko operasional, strategis, dan investasi, sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan agroindustri nasional di masa depan.
Resiliensi Sistem Kelautan Perikanan Indonesia terhadap Tekanan Perubahan Iklim Muhammad Arhan Rajab; Nur Ifra Khumaera
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 2 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0802.1589-1593

Abstract

Policy brief ini membahas dampak perubahan iklim terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia serta implikasinya bagi ketahanan ekologi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Perubahan iklim yang ditandai oleh kenaikan permukaan laut, degradasi ekosistem pesisir, dan peningkatan risiko bencana telah mengancam produktivitas perikanan, ketahanan pangan, dan stabilitas sosial-ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi strategis melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan ekosistem karbon biru, seperti mangrove dan lamun, yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Policy brief ini menekankan pentingnya penguatan kebijakan dan tata kelola pesisir yang integratif, inklusif, dan berkelanjutan atas pengelolaan ekosistem laut, serta peningkatan peran masyarakat lokal sebagai bagian dari strategi untuk mendukung ketahanan sektor kelautan dan perikanan di masa depan. 
Greenhouse Gas Management: Strategi Mendukung Kebijakan IndustriPertambangan yang Berkelanjutan Cheerisha Balya Akhlima; Novindra; Adi Hadianto; Mohamad Hanif Bachtiar; Wangi Kusuma Arassya
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 2 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0802.1613-1620

Abstract

Policy brief ini membahas penguatan tata kelola GHG Management pada sektor pertambangan di Indonesia serta implikasinya terhadap pencapaian target Net Zero Emission (NZE) nasional dan daya saing industri di pasar internasional. Sektor pertambangan sebagai salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca masih menghadapi berbagai kendala struktural, terutama lemahnya integrasi kebijakan, koordinasi antarinstansi, serta belum optimalnya implementasi pengurangan emisi, pengawasan, dan pelaporan karbon. Mekanisme nilai ekonomi karbon dan pasar karbon nasional juga belum berjalan efektif serta belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem perdagangan karbon global. Di tingkat perusahaan, keterbatasan kapasitas dalam penerapan teknologi rendah karbon dan sistem pelaporan emisi turut menghambat upaya dekarbonisasi sektor pertambangan. Policy brief ini menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan, penguatan sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV), integrasi pasar karbon, serta dukungan insentif bagi industri rendah karbon sebagai strategi untuk memperkuat tata kelola GHG Management dan mendukung transformasi sektor pertambangan yang berkelanjutan serta berdaya saing.
Dinamika Personalisasi Iklan dan Kerentanan Konsumen Digital: Penguatan Urgensi Regulasi dan Literasi Digital E-commerce di Indonesia Megawati Simanjuntak; Ismayanti Pratiwi; Triana Agustin
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 2 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0802.1602-1606

Abstract

Perkembangan e-commerce di Indonesia mendorong penggunaan personalisasi iklan digital berbasis data pribadi yang semakin massif dalam kehidupan sehari-hari konsumen. Di satu sisi, iklan digital memudahkan konsumen untuk menemukan produk yang relevan. Namun, di sisi lain, personalisasi iklan menimbulkan persoalan serius terkait isu privasi dan perlindungan konsumen. Banyak konsumen tidak sepenuhnya memahami bagaimana data pribadi dikumpulkan dan dimanfaatkan, sehingga memunculkan kekhawatiran privasi sekaligus menurunkan rasa kendali atas pilihan konsumsi. Ketika iklan muncul terlalu invasif, konsumen mengalami reaktansi psikologis berupa perasaan tertekan, terganggu, atau merasa kebebasannya terancam. Penelitian ini menggunakan metode survei terhadap 355 pengguna aktif e-commerce di Indonesia, dengan 277 di antaranya merupakan pengguna Shopee, untuk menganalisis fenomena tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa trade-off antara privasi dan personalisasi berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kerentanan konsumen. Tanpa intervensi kebijakan yang terarah, personalisasi iklan berisiko memperlemah posisi konsumen dan menurunkan kepercayaan terhadap ekonomi digital nasional. 
Reformasi Pungutan Wisata Alam: Peralihan dari Skema Laba Bersih ke Pendapatan Kotor untuk Optimalisasi PNBP dan Keberlanjutan Konservasi Eva Rachmawati; Resti Meilani; Johan Setiawan
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 2 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0802.1594-1601

Abstract

Pungutan Hasil Usaha Wisata Alam (PHU-PSWA) sebagai instrumen PNBP dari kawasan konservasi selama ini gagal berfungsi optimal. Data 2015–2023 menunjukkan total penerimaan hanya Rp4,95 miliar, dengan realisasi anjlok hingga 8,2% pada 2022. Akar masalahnya adalah skema 10% dari laba bersih yang mudah dimanipulasi: perusahaan membebankan biaya tinggi sehingga tampak merugi dan bebas kewajiban. Akibatnya, lebih dari 60% pemegang izin tidak berkontribusi, negara kehilangan pendapatan, dan dana konservasi tidak stabil. Policy brief ini mengusulkan reformasi fundamental: mengganti basis pungutan dari laba bersih ke pendapatan kotor dengan tarif progresif 1–5%. Skema ini terbukti lebih sederhana, transparan, sulit dimanipulasi, dan menjamin penerimaan negara yang stabil. Simulasi pada data keuangan riil menunjukkan beban 10% laba bersih selama ini hanya ekuivalen 0,5–2% dari pendapatan kotor, sehingga tarif baru ini tidak memberatkan. Implementasi dilakukan bertahap: konsolidasi regulasi, uji coba terbatas dengan digitalisasi pelaporan, hingga penerapan nasional. Reformasi ini merupakan imperatif kebijakan untuk menyelamatkan potensi fiskal, menciptakan keadilan antarpelaku usaha, dan menjamin pendanaan konservasi yang berkelanjutan. 
Membangun Desa Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan melalui Dialog Komunitas Asy Khofsah; Sarwititi Sarwoprasodjo; Siti Amanah
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 2 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0802.1639-1643

Abstract

Pembangunan desa kelautan dan perikanan di Indonesia telah menunjukkan capaian signifikan dalam peningkatan produksi, sarana prasarana, dan jumlah kelompok usaha, namun keberlanjutan program masih rapuh karena lemahnya kemandirian masyarakat. Banyak program berhenti setelah pemberian bantuan dan pelaksanaan pendampingan awal, tanpa memastikan kekuatan aksi kolektif masyarakat pasca intervensi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan desa kelautan dan perikanan belum sepenuhnya memperhatikan keadaan sosial yang memungkinkan masyarakat memahami persoalan bersama, membangun kepercayaan, dan menyepakati tindakan kolektif. Policy brief ini menegaskan bahwa dialog komunitas yang deliberative, siklikal dan iteratif merupakan kunci pembangunan yang krusial, namun selama ini masih terpinggirkan. Temuan empiris menunjukkan bahwa intensitas dialog komunitas dan kekuatan modal sosial berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan aksi kolektif, efektivitas kelembagaan kelompok, serta dampak ekonomi dan sosial program. Dialog yang bersifat formalistik dan administratif cenderung melahirkan partisipasi semu dan melemahkan kepercayaan antaraktor. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan desa kelautan dan perikanan perlu menempatkan komunikasi partisipatif, penguatan dialog komunitas, dan pengelolaan modal sosial sebagai komponen inti dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program.
Peluang dan Tantangan Implementasi Ekonomi Sirkular dalam Pemanfaatan Slag Nikel Vincentius Alfons Leander; Novindra; Adi Hadianto; Mohamad Hanif Bachtiar; Wangi Kusuma Arrasya
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 2 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0802.1644-1652

Abstract

Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia menjadikan hilirisasi nikel sebagai prioritas strategis nasional dan berhasil meningkatkan ekspor produk hilir lebih dari tiga kali lipat sejak 2020. Namun, keberhasilan tersebut membawa konsekuensi ekologis berupa akumulasi slag nikel dalam jumlah besar di kawasan smelter. Walaupun tergolong limbah non-B3, slag nikel berpotensi melepaskan logam berat melalui leaching ke tanah dan air tanah yang membahayakan kesehatan masyarakat. Risiko tersebut dapat diminimalkan melalui penerapan ekonomi sirkular dengan memanfaatkan slag nikel sebagai material konstruksi (beton, batako, dan campuran aspal), sehingga limbah tidak menumpuk di lingkungan. Pemanfaatannya sebagai campuran beton terbukti menurunkan biaya produksi hingga 13,6% sekaligus mengurangi emisi CO₂ hingga 200 kg CO₂/m³ (untuk formulasi geopolimer) dibandingkan beton konvensional. Namun, klaim tersebut berpotensi menjadi greenwashing apabila tidak didukung verifikasi independen berstandar global. Optimalisasi pemanfaatan slag nikel juga terhambat kendala struktural: SNI 8870:2019 masih bersifat sukarela dan belum diwajibkan dalam pengadaan pemerintah (absen dari NSPK Bina Marga), meskipun variabilitas mutu antarfasilitas smelter justru mempertegas urgensi pewajiban tersebut, serta resistensi pasar di luar kawasan industri. Untuk mengatasinya, diperlukan tiga langkah kebijakan; penguatan pengawasan lingkungan dan verifikasi independen, pewajiban SNI beserta integrasinya dalam pengadaan infrastruktur pemerintah, serta akselerasi komersialisasi melalui insentif produksi dan perluasan adopsi pasar swasta.
Meningkatkan Adopsi Sepeda Motor Listrik di Kalangan Generasi Milenial: Penguatan Intensif Ekonomi dan Aksesibilitas Megawati Simanjuntak; Elsa Averina Buntoro
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 2 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0802.1633-1638

Abstract

Tingkat adopsi sepeda motor listrik di Indonesia masih sangat rendah, hanya 0,1% dari total populasi sepeda motor pada tahun 2024, meskipun berbagai kebijakan dan insentif telah diberlakukan. Hal ini bukan semata persoalan kesadaran lingkungan, melainkan persoalan ekonomi dan aksesibilitas. Penelitian terhadap 245 generasi milenial membuktikan bahwa minat beli lebih ditentukan oleh persepsi kewajaran harga, nilai yang dirasakan, dan kemudahan akses, bukan oleh sikap atau tekanan sosial. Tanpa intervensi yang tepat sasaran, transformasi menuju transportasi rendah emisi akan terus terhambat. Pemerintah perlu segera memperkuat insentif harga yang konsisten, meningkatkan transparansi manfaat ekonomi jangka panjang, dan memperluas infrastruktur serta layanan pendukung secara merata. 

Page 30 of 31 | Total Record : 308

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 1 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 4 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 1 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 3 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 3 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 3 No 1 (2021): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 2 No 1 (2020): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 1 No 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 1 No. 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika More Issue