cover
Contact Name
Pringati Singarimbun
Contact Email
pringatis@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
031262646@ecampus.ut.ac.id
Editorial Address
Kompleks PGRI No. 46A Gunung Pangilun RT 001/RW 001 Kel. Kampung Olo Kec. Nanggalo Padang 25143, Padang, Provinsi Sumatera Barat.
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Socio-political Communication and Policy Review
ISSN : -     EISSN : 30465141     DOI : https://doi.org/10.61292/shkr
Socio political Communication and Policy Review is an academic journal that focuses on research and analysis in the fields of social, humanities, communication, and policy. The journal aims to be an intellectual platform that provides a platform for researchers, academics, and practitioners to share thoughts, research findings, and critical views related to various aspects of social life and policy. The journal s topic coverage includes, but is not limited to: Social and Humanities Examines aspects of human life, including culture, history, sociology, anthropology, and psychology. Communication Explores communication dynamics in various contexts, such as mass media, interpersonal communication, organizational communication, and communication technology. Policy: Presents policy analysis in various fields, such as public policy, social policy, education policy, and environmental policy.
Articles 172 Documents
Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Retribusi Tiket Entrance Untuk Meningkatkan APBDes Desa Wisata Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan Setyawati, Ni Putu Seni Pradnya; Wirantari, I Dewa Ayu Putri; Lukman, Juwita Pratiwi
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.202

Abstract

This study focuses on the process of Collaborative Governance in the management of entrance ticket retribution to improve the APBDes of Jatiluwih Tourism Village, Penebel District, Tabanan Regency. This study uses qualitative methods with a descriptive approach. The findings of this study indicate that the collaboration is already well underway. Of the 5 indicators, all have gone well and are also effective. These indicators are face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, and intermediate outcomes. Although all has gone well, the recommendations that can be given in the management of entrance ticket fees in Jatiluwih Village, which can optimize the digital system on tourist tickets, and provide training, as well as understanding the village community to be more involved in the management of advertising, because many positive impacts will be felt by the community. Penelitian ini berfokus pada proses Collaborative Governance dalam pengelolaan retribusi tiket entrance untuk meningkatkan APBDes Desa Wisata Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi sudah berjalan dengan baik. Dari 5 indikator semua telah berjalan dengan baik dan juga efektif. Indikator tersebut yaitu face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, intermediate outcome. Meski semua telah berjalan dengan baik, adapun rekomendasi yang dapat diberikan dalam pengelolaan retribusi tiket entrance di Desa Jatiluwih, yaitu dapat mengoptimalkan sistem digital pada tiket wisata, dan memberi pelatihan, serta pemahaman kepada masyarakat desa agar lebih banyak terlibat dalam pengelolaan pariwsata, karena banyak dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat. Kata kunci: Collaborative Governance, Pengelolaan Tiket Wisata, Pendapatan dan Belanja Desa
Evaluasi Program Pembinaan Narapidana Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan Manuaba, Ida Bagus Made Wedhana; Prabawati, Ni Putu Anik; Yudartha, I Putu Dharmanu
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.203

Abstract

This study aims to evaluate the coaching program for female inmates at the Class IIA Women's Correctional Facility in Kerobokan using a qualitative descriptive approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The analysis applies Stufflebeam's Evaluation Theory (1993), which consists of four indicators: (1) Context Evaluation, (2) Input, (3) Process, and (4) Product. The findings indicate that the coaching program has been implemented fairly well but is not yet fully optimal. Challenges include inadequate facilities, limited budget, and a shortage of human resources. Based on these findings, recommendations for maximizing the program's effectiveness include improving infrastructure, strengthening human resource capacity, optimizing external cooperation, enhancing management systems, and increasing budget allocation. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program pembinaan bagi narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis pada penelitian ini menggunakan teori Evaluasi oleh Stufflebeam (1993) yang terdiri dari empat indikator yaitu (1) Evaluasi Konteks, (2) Masukan, (3) Proses, dan (4) Produk. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program pembinaan telah berjalan cukup baik namun belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi sarana prasarana yang kurang memadai, anggaran yang minim, dan kurangnya sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi yang dapat diberikan agar pelaksanaan program pembinaan terlaksana secara maksimal yaitu adanya peningkatan infrastruktur, penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi kerja sama dengan pihak eksternal, serta perbaikan sistem manajemen dan peningkatan alokasi anggaran. Kata Kunci: Pembinaan Narapidana, Lapas Perempuan, Narkotika, Evaluasi Stufflebeam, Rehabilitasi
Dinamika Aktor dalam Politik Kebijakan Penutupan Rumah Ibadah Studi Kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Kota Bogor Tahun 2006-2022 Bening, Reyni Neviari
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.204

Abstract

The dynamics of actors in the policy of closing the Indonesian Christian Church (GKI) Yasmin’s place of worship in Bogor City during the period of 2006-2022. The focus of this research is to analyze the roles of key actors, the factors causing conflicts, and the policy’s impact on religious freedom in Indonesia. This research employs a qualitative approach with a case study method involving in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that the conflict arose due to alleged administrative violations in the submission of the Building Permit (IMB), community resistance to the church’s presence, and local government policies that failed to support diversity. Other influencing factors include a lack of public education about the importance of religious tolerance and weak communication between the government, the community, and GKI Yasmin congregation. The conflict reflects majority-minority tensions exacerbated by inadequate regulations regarding the establishment of places of worship. The Supreme Court’s ruling in favor of GKI Yasmin could not be implemented due to social and political pressures at the local level. Resolving the conflict through legal means requires a dialogical approach and mediation involving all related parties. Furthermore, revising the Joint Ministerial Regulation (PBM) on the establishment of places of worship is an urgent need to prevent discrimination and ensure the protection of human rights. This study also highlights the importance of active roles played by non-governmental organizations (NGOs) and the media in addressing issues of religious freedom. This research provides a significant contribution to understanding the dynamics of actors in religious conflicts and their implications for public policy in Indonesia. Abstrak Dinamika aktor dalam kebijakan penutupan rumah ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Kota Bogor pada periode 2006-2022. Fokus penelitian adalah untuk menganalisis peran aktor-aktor utama, faktor penyebab konflik, dan dampak kebijakan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ini disebabkan oleh dugaan pelanggaran administratif dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), resistensi masyarakat terhadap keberadaan gereja, dan kebijakan pemerintah daerah yang kurang mendukung keberagaman. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kurangnya edukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi beragama serta lemahnya komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan jemaat GKI Yasmin. Konflik ini mencerminkan ketegangan mayoritas-minoritas yang diperburuk oleh lemahnya regulasi terkait pendirian rumah ibadah. Keputusan Mahkamah Agung yang mendukung GKI Yasmin tidak dapat diimplementasikan karena tekanan sosial dan politik di tingkat lokal. Penyelesaian konflik berbasis hukum memerlukan pendekatan dialogis dan mediasi yang melibatkan seluruh pihak terkait. Selain itu, revisi Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang pendirian rumah ibadah menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah diskriminasi dan memastikan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran aktif lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media dalam mengawal isu-isu kebebasan beragama. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika aktor dalam konflik keagamaan serta implikasinya terhadap kebijakan publik di Indonesia. Kata Kunci: Dinamika aktor; GKI Yasmin; Kebebasan beragama; Kebijakan publik; dan Konflik keagamaan.
Implementasi Kebijakan E-Jasa terhadap Kinerja Pegawai Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung Tantri, I Gusti Ayu Agung Putri Kalyana; Lukman, ⁠Juwita Pratiwi; Prabawati, Ni Putu Anik
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.205

Abstract

Employee performance is the most important thing in an organization or government institution so that employees work according to their abilities so as to achieve good work results. This study aims to determine how the Implementation of the E-Jasa Policy affects the performance of contract employees at the Public Works, Spatial Planning, Housing and Settlement Areas Service of Klungkung Regency. This research method uses qualitative descriptive with data collection through interviews, observations, and document studies. The analysis in this study uses the policy implementation theory from Richard E. Matland whose indicators consist of policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, and environmental accuracy. The results of the study show that the implementation of the E-Jasa policy at the PUPRPKP Service of Klungkung Regency has been implemented since 2021 and is running optimally. In the process of implementing the E-Jasa application policy, it received a positive response from contract employees at the PUPRPKP Service of Klungkung Regency because they felt the benefits of using the E-Jasa application. The main obstacles include limited human resources in the use of technology and problems with the application server itself. This study recommends periodic evaluation and training in the use of E-Jasa applications, the existence of special policies for field employees and the imposition of sanctions on contract employees who do not use the E-Jasa application. Abstrak Kinerja pegawai menjadi hal terpenting dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintahan agar pegawai bekerja sesuai dengan kemampuannya sehingga mencapai hasil kerja yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan E-Jasa terhadap kinerja pegawai kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatid dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Richard E. Matland yang indikatornya terdiri dari ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan E-Jasa di Dinas PUPRPKP Kabupaten Klungkung sudah dilaksanakan sejak tahun 2021 dan berjalan dengan optimal. Dalam proses pengimplementasian kebijakan aplikasi E-Jasa mendapat tanggapan positif dari pegawai kontrak pada Dinas PUPRPKP Kabupaten Klungkung karena merasakan manfaat dari penggunaan aplikasi E-Jasa. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi dan masalah pada server aplikasi itu sendiri. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi berkala dan pelatihan dalam penggunaan aplikasi E-Jasa, adanya kebijakan khusus untuk pegawai dilapangan dan pemberian sanksi kepada pegawai kontrak yang tidak menggunakan aplikasi E-Jasa. Kata Kunci: E-Jasa, Pegawai Kontrak, Kinerja Pegawai, Impelemtasi Kebijakan
Eksploitasi Tubuh Perempuan Dalam Ruang Media Sosial Tiktok (Studi Kasus: Akun Tiktok Good Ponsel) Cintami, Rizky Taqiyyah; Erviantono, Tedi; Noak, Piers Andreas
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.206

Abstract

This research aims to see how the exploitation of the body in the social media space is studied through the TikTok account of the Good Ponsel company and what causes the exploitation of the female body to occur. Good Ponsel's TikTok account is one example of how marketing can be done through social media by objectifying women. This is to see how women's body ownership and its relationship with the marketing process in social media. This research was conducted using qualitative research methods, content analysis, and interviews as data collection techniques. In addition, the author uses the theories of semiotics, objectification of the female body, and sensuality of the female body as theoretical foundations and concepts. The author finds that the exploitation of women's bodies in social media by looking at the TikTok Good Ponsel account is carried out by encouraging female talent to dress openly and move sensually. This condition can occur because of efforts to attach meaning to increase the popularity of Good Ponsel through the markers displayed in the content, coupled with the stigma attached to society regarding the position of women who are below men. Therefore, this practice is a strategy that is still not widely challenged due to patriarchal power and the concept of ownership of women's bodies. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk eksploitasi tubuh dalam ruang media sosial yang dikaji melalui akun TikTok milik perusahaan Good Ponsel dan apa saja yang menyebabkan eksploitasi tubuh perempuan tersebut dapat terjadi. Akun TikTok Good Ponsel merupakan salah satu contoh dari bagaimana pemasaran dapat dilakukan melalui media sosial dengan mengobjektifikasi perempuan. Hal ini untuk melihat bagaimana kepemilikan tubuh perempuan dan keterkaitannya dengan proses pemasaran di media sosial. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, analisis konten, dan wawancara sebagai teknik pengumpulan datanya. Selain itu, penulis menggunakan teori semiotika, objektifikasi tubuh perempuan, dan sensualitas tubuh perempuan sebagai landasan teori serta konsep. Penulis menemukan jika eksploitasi tubuh perempuan dalam media sosial dengan melihat akun TikTok Good Ponsel dilakukan dengan mendorong talent perempuan untuk berpakaian terbuka dan bergerak secara sensual. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya upaya pelekatan makna untuk meningkatkan popularitas Good Ponsel melalui penanda yang ditampilkan dalam konten, ditambah dengan stigma yang melekat di masyarakat terkait tentang kedudukan perempuan yang berada di bawah laki-laki. Oleh karena itu, praktik ini menjadi strategi yang masih belum ditentang secara luas karena kekuasaan patriarki dan konsep kepemilikan tubuh perempuan. Kata Kunci: Good Ponsel, TikTok, Eksploitasi Tubuh Perempuan, Semiotika, Patriarki
Efektivitas Pelayanan Mobil Keliling Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Dewi , Kadek Ayu Sintya Candra; Lukman, Juwita Pratiwi; Yudartha, I Putu Dharmanu
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.207

Abstract

The purpose of this study was to analyze the effectiveness of mobile car services in increasing awareness of PBB-P2 taxpayers at the Denpasar City Regional Revenue Agency. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques, namely interviews, observations, and documentation. Based on the results of research in the field, the effectiveness of the program was assessed using the theory of service effectiveness by Richard M. Steers which consists of: (1) Achievement of goals, (2) Integration, (3) Adaptation. The results of the study indicate that the implementation of this program has been effective, although there are still some obstacles in it. These obstacles are especially in the integration and adaptation indicators. This study produces policy recommendations including the creation of alternatives for network problems, direct socialization to the community, renewal of mobile cars and extension of operational service schedules. This is an effort to improve the implementation of mobile car services at the Denpasar City Regional Revenue Agency. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pelayanan mobil keliling dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan efektivitas program dikaji menggunakan teori efektivitas pelayanan oleh Richard M.Steers yang terdiri dari : (1) Pencapaian tujuan, (2)Integrasi, (3) Adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program ini sudah efektif, walaupun masih mengalami beberapa kendala di dalamnya. Kendala ini khususnya pada indikator integrasi dan adaptasi. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan meliputi pembuatan alternatif untuk permasalahan jaringan, sosialisasi secara langsung ke masyarakat, pembaharuan mobil keliling dan perpanjangan jadwal operasional pelayanan. Hal ini sebagai upaya perbaikan pelaksanaan pelayanan mobil keliling di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Kata Kunci : Pelayanan, Mobil Keliling, Wajib Pajak,Efektivitas
Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Melalui LBH Bali Women Crisis Centre Dalam Perspektif Collaborative Governance di Kabupaten Tabanan Febantari, Ni Made Almira; Wijaya , Komang Adi Sastra; Yudartha, I Putu Dharmanu
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.208

Abstract

The purpose of this research is to find out how the women’s empowerment and protection program through LBH Bali WCC is implemented from the perspective of a collaborative governance process. The type of research used is qualitative with descriptive methods. The findings of this research were analyzed using the collaborative process theory (Ansel and Gash, 2008), which consists of face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding and intermediate outcomes. The collaboration process between the government, private sector, academics, NGOs and the mass media has been running quite well, but there are shortcomings which make the implementation less than optimal, namely about no scheduled-binding meetings and there is no joint work agreement between all parties, but only an MoU on each program implementation. Through this analysis, two indicators shows that the collaboration process that exists between LBH Bali WCC and other parties is not optimal, from the five indicators. Nevertheless, the results obtained from the implementation of this collaborative process show a positive impact on society and the prevention of violence against women. The recommendation that can be given is to form a joint MoU as soon as possible and maximize the expansion of the role of the paralegal community formed by LBH Bali WCC collectively. So that collaborative actions are more structured and expand reach to lower levels of society who do not receive special attention. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perwujudan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui LBH Bali WCC dalam perspektif proses collaborative governance. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil temuan penelitian ini dianalisis menggunakan teori proses collaborative governance (Ansel dan Gash, 2008) yang terdiri dari indikator face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding dan intermediate outcomes. Proses kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, organisasi masyarakat dan media massa yang terlaksana sudah berjalan dengan cukup baik, namun terdapat kekurangan yang membuat pelaksanaannya menjadi kurang optimal yaitu belum adanya pertemuan yang terjadwal dan mengikat serta belum terdapat perjanjian kerja bersama antara semua pihak yang berkolaborasi melainkan hanya MoU per-pelaksanaan program. Melalui analisis tersebut, dari dua indikator, menunjukkan kurang optimalnya proses kolaborasi yang terjalin antara pihak LBH Bali WCC dengan pihak-pihak lainnya, dari lima indikator yang digunakan. Kendati demikian, hasil yang diperoleh pelaksanaan proses kolaborasi ini menunjukkan dampak yang positif terhadap masyarakat dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah pembentukan MoU bersama sesegera mungkin dan memaksimalkan perluasan peran dari komunitas paralegal bentukan LBH Bali WCC secara kolektif. Supaya tindakan kolaborasi lebih terstruktur dan memperluas jangkauan kepada masyarakat bawah yang kurang mendapat perhatian yang khusus. Kata Kunci: Collaborative Governance, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Tindakan Kekerasan Perempuan, LBH Bali WCC
Sinergitas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan Kepolisian Resor Kota Denpasar dalam Pengawasan Wisatawan Asing Darmayanti, Ni Kadek Paramita; Wijaya, Komang Adi Sastra; Prabawati, Ni Putu Anik
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.209

Abstract

The purpose of this study is to determine the synergy of intelligence and immigration action with Denpasar City Police in supervising foreign tourists. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Based on the results of field research, it is studied using the Synergy theory from Najiyati and Rahmat, which consists of: (1) Communication with 3 sub-indicators, namely Specific, Measurable, and Result-oriented, (2) coordination with sub-indicators, namely opportunity and commitment, competence, awareness, and continuity. The results of the study indicate that the synergy between Intelligence and Immigration Enforcement with the Denpasar City Police in Supervising Foreign Tourists has been implemented quite well. However, there are still some shortcomings in its implementation. Communication is still not optimal and needs to be improved in terms of response speed and more proactive communication strategies to prevent violations by foreign tourists. Coordination also needs to be improved, especially in making official agreements so that performance is more optimal. Recommendations for these problems include optimizing human resources and technology, increasing coordination and more intensive communication, simplifying bureaucratic procedures for quick response, and increasing socialization for foreign tourists. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sinergitas intelijen dan penindakan keimigrasian dengan Kepolisian Resor Kota Denpasar dalam pengawasan wisatawan asing. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, obsrvasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dikaji menggunakan teori Sinergitas dari Najiyati dan Rahmat, yang terdiri dari: (1) Komunikasi dengan 3 sub indikator yaitu Spesific, Measurable, dan Result-orientated, (2) koordinasi dengan sub indikator yaitu kesempatan dan komitmen, kompetensi, kesadaran, dan kontinuitas. Hasil penelitian penunjukkan bahwa sinergitas antara Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Dengan Kepolisian Resor Kota Denpasar Dalam Pengawasan Wisatawan Asing telah terlaksana dengan cukup baik. Walaupun demikian masih ditemukan beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Dalam komunikasi masih belum optimal dan perlu ditingkatkan dalam aspek kecepatan respons serta strategi komunikasi yang lebih proaktif untuk mencegah pelanggaran wisatawan asing. Dalam koordinasi juga perlu ditingkatkan terutama dalam pembuatan perjanjian resmi agar kinerja lebih optimal. Rekomendasi atas permasalahan tersebut meliputi optimalisasi sumber daya manusia dan teknologi, peningkatan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensi, penyederhanaan prosedur birokrasi untuk respon cepat, dan peningkatan sosialisasi bagi wisatawan asing. Kata Kunci: Sinergitas, Pengawasan, Wisatawan Asing, Kota Denpasar, Pelanggaran
Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Bidang Hubungan Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Swandari, Koming Ayu Dila Puteri; Lukman , Juwita Pratiwi; Wirantari, I Dewa Ayu Putri
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.210

Abstract

This research aims to examine the strategies implemented by the Tabanan Regency KPU in increasing community political participation in the 2024 regional elections. This research uses a qualitative method with a descriptive approach supported by primary and secondary data collected through purposive sampling techniques. Data was collected through interviews, observation and documentation. The results of this research were analyzed using Wheelen and Hunger's strategic management theory which includes four stages: (1) Environmental Observation, (2) Strategy Formulation, (3) Strategy Implementation, and (4) Evaluation and Control. The results of the analysis show that the Tabanan Regency KPU's strategy in increasing community political participation is quite optimal through programs such as Democracy Ambassadors, DP3 (Potential Election Voter Data), Go To School, and outreach through various media. Apart from that, the SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) analysis by Freddy Rangkuti highlighted the KPU's strengths in utilizing regulations and facilities, opportunities in collaboration and technology, as well as challenges in overcoming the KPU's apathy and limited resources. Recommendations from this research include more focused outreach, improving the quality of outreach materials, optimizing information technology, and strengthening collaboration with various parties to create an ecosystem that is conducive to increasing community political participation. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Tabanan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pilkada 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang didukung oleh data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan teori manajemen strategi dari Wheelen dan Hunger yang mencakup empat tahap: (1) Pengamatan Lingkungan, (2) Perumusan Strategi, (3) Implementasi Strategi, serta (4) Evaluasi dan Pengendalian. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi KPU Kabupaten Tabanan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat sudah cukup optimal melalui program-program seperti Duta Demokrasi, DP3 (Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan), Go To School, dan sosialisasi melalui berbagai media. Selain itu, analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) oleh Freddy Rangkuti menyoroti kekuatan KPU dalam memanfaatkan regulasi dan fasilitas, peluang dalam kolaborasi dan teknologi, serta tantangan dalam mengatasi apatisme dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki KPU. Rekomendasi dari penelitian ini meliputi sosialisasi yang lebih terfokus, peningkatan kualitas materi sosialisasi, optimalisasi teknologi informasi, dan penguatan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi peningkatan partisipasi politik masyarakat. Kata Kunci: Partisipasi Politik Mayarakat; Komisi Pemilihan Umum (KPU); Strategi; Pemilih; Pilkada.
Implementasi Program Desa Bersinar Dari Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kota Denpasar Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan Tinida, Nadine Theresya; Wijaya, Komang Adi Sastra; Wirantari, I Dewa Ayu Putri
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.212

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of the Desa Bersinar program from the National Narcotics Agency (BNN) of Denpasar City in Preventing Drug Abuse in Sidakarya Village, South Denpasar. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study, it was studied using the program implementation theory by Charles O. Jones which consists of 3 (three) indicators, namely (1) Organization, (2) Interpretation, and (3) Application. The results of the study indicate that the organizational indicator cannot be said to be optimal due to limitations in financial resources and infrastructure resources. The interpretation indicator cannot be said to be optimal because the socialization activities have not touched all elements of society. While the application indicator cannot be said to be optimal because there is no routine activity schedule and there are obstacles. The organizational and application indicators need to be improved. Recommendations for the above problems are to increase the number and quality of drug counseling teams, increase socialization of the Desa Bersinar program, search for sources of funds or budgets, and innovation from the village (Pokja and IBM Siwa Berana) in designing other activities in the Desa Bersinar program. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi program Desa Bersinar dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan. Metode penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dikaji menggunakan teori implementasi program oleh Charles O. Jones yang terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu (1) Organisasi, (2) Interpretasi, dan (3) Aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator organisasi belum dapat dikatakan optimal dikarenakan adanya keterbatasan dalam sumber daya finansial dan sumber daya sarana prasarana. Indikator interpretasi belum dapat dikatakan optimal dikarenakan kegiatan sosialisasi belum menyentuh seluruh elemen masyarakat. Sedangkan indikator aplikasi juga belum dapat dikatakan optimal dikarenakan tidak adanya jadwal kegiatan yang rutin serta terdapat hambatan. Indikator organisasi dan aplikasi perlu untuk ditingkatkan. Rekomendasi atas permasalahan diatas, yaitu peningkatan jumlah dan kualitas tim penyuluh narkoba, peningkatan sosialisasi program Desa Bersinar, pencarian sumber dana atau anggaran,dan inovasi pihak desa (Pokja dan IBM Siwa Berana) dalam merancangkan kegiatan lain pada program Desa Bersinar. Kata Kunci: Implementasi Program, Desa Bersinar, BNN Kota Denpasar, Narkoba, Desa Sidakarya

Page 10 of 18 | Total Record : 172