cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rianda Dirkareshza
Contact Email
riandadirkareshza@zhatainstitut.org
Phone
+6285283990991
Journal Mail Official
batavia@zhatainstitut.org
Editorial Address
Jl. Pisangan Baru Utara, RT/RW 004/012 Matraman - Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Batavia
Published by Zhata Institut
ISSN : 30326524     EISSN : 30326184     DOI : -
Core Subject : Education, Art, Social,
Arts Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal ini berfokus pada penelitian ilmiah dan analisis di bidang ilmu sosial dan humaniora. Lingkupnya mencakup berbagai aspek penelitian di bidang sosial dan humaniora, termasuk topik-topik seperti hukum, politik, komunikasi, hubungan internasional, sejarah, budaya, masyarakat, seni, bahasa, dan lain-lain. Tujuan jurnal ini adalah memfasilitasi penyebaran pengetahuan ilmiah, hasil penelitian, dan analisis di bidang sosial dan humaniora, serta mengundang kontribusi dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, dosen, dan peneliti umum. Jurnal ini terbit setiap bulan Januari, April, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 5 (2025): SEPTEMBER" : 3 Documents clear
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMINDAHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA CV ALI RENT CAR Sakina, Aan Saskia; Nurhafifah; Sufyan
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 5 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i5.199

Abstract

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menegaskan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan, benda yang menjadi objek jamian fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan dari penerima fidusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Meskipun Undang-Undang telah mengatur sedemikian rupa, serta denda yang berat, namun tindak pidana pemindahan objek jaminan fidusia masih marak terjadi. Meskipun demikian Peraturan kepolisian Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative telah mengatur persyaratan dan tatacara penyelesaian perkara menggunakan pendekatan Restorative Justice pada tindak pidana pemindahan objek jaminan fidusia. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan pendekatan Restorative Justice dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat tindak pidana pemindahan objek jaminan fidusia, hambatan yang dihadapi dalam dalam penerapan Restorative Justice dalam tindak pidana pemindahan objek jaminan fidusia dan menjelaskan akibat hukum yang timbul terhadap penyelesaian tindak pidana pemindahan objek jaminan fidusia melalui Restorative Justice pada CV. Ali Rent Car. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan analisis kualitatitf. Hasil penelitian meninjukkan bahwa, penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara antara pemilik CV. Ali Rent Car dan pelaku pemindahan objek jaminan fidusia berhasil dicapai melalui mekanisme Restorarive Justice. Hambatan yang dialami adalah ketika pelaku melarikan diri dan sulit untuk ditemui, memalui berbagai upaya yang ditempuh yaitu dengan meminta keluarga pelaku untuk menjadi penengah dalam kasus ini, akhirnya pelaku dapat ditemui dan dimintai pertanggungjawaban. Akibat hukum yang timbul, meskipun diselesaikan melalui Restorative Justice, pelaku tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikan objek jaminan fidusia dan memberikan konpensasi
ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM JURNALISME WARGA DAN KONTEN JURNALISTIK DI PLATFORM MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Saputra, Warfian; Hasratama, Luthfy
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 5 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i5.200

Abstract

Artikel ini akan mengkaji mengenai Analisis yuridis terhadap status hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di platform media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Metode penelitian menerapkan penelitian deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data penelitian diperoleh dari data kepustakaan dan studi dokumen, data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menekankan analisis hukum dengan konsep berfikir formal dan dituangkan dalam bentuk argumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa Analisis yuridis terhadap status hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di platform media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yaitu belum memiliki pengaturan yang jelas. Undang-undang tersebut hanya memberikan landasan hukum bagi praktik jurnalistik yang dilakukan oleh lembaga berbadan hukum. Namun, penerapannya terhadap konten yang dihasilkan oleh warga biasa melalui media sosial kerap menjadi subjek perdebatan, terutama mengenai aspek keabsahan serta perlindungan hukum yang melekat pada jenis konten semacam itu. Maka perlu adanya kajian mendalam untuk merevisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sehingga aturan turunan yang lebih akomodatif terhadap perkembangan teknologi informasi, guna memberikan kepastian hukum bagi jurnalisme warga yang berniat baik dalam menyebarkan informasi publik.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT SECARA BERLAKU SURUT Mustakim; Gadeng, Thio Putra
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 5 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i5.203

Abstract

Pasal 15 Jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dimana Notaris sebagai pejabat umum harus menjamin kepastian tanggal dalam pembuatan akta autentik. Kepastian tanggal merupakan aspek formil dalam pembuatan akta autentik, terkait dengan kepastian tanggal pada akta autentik notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Akta autentik yang dibuat secara berlaku surut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, hal tersebut dapat berakibat terhadap kekuatan hukum akta autentik dan akibat hukum dari akta tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan, Kekuatan hukum terhadap akta autentik yang dibuat secara berlaku surut, Tanggung jawab notaris terhadap akta autentik yang dibuat secara berlaku surut dan Akibat Hukum terhadap pembatalan akta autentik yang dibuat secara berlaku surut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kekuatan hukum akta notaris yang dibuat secara berlaku surut tetap merupakan alat bukti yang sempurna, sepanjang tidak ada yang menyangkal otentisitas akta tersebut. Notaris bertanggung jawab secara Kode etik/jabatan dalam menjamin kepastian tanggal akta autentik. Akibat Hukum terhadap pembatalan akta autentik yang dibuat secara berlaku surut dapat berkonsekuensi menjadi batal demi hukum, dapat dibatalkan atau terdegradasi akta autentik menjadi akta dibawah tangan.

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 5 (2025): SEPTEMBER Vol 2 No 4 (2025): JULI Vol 2 No 3 (2025): MEI Vol 2 No 2 (2025): MARET Vol 2 No 1 (2025): JANUARI Vol 1 No 6 (2024): NOVEMBER Vol 1 No 5 (2024): SEPTEMBER Vol 1 No 4 (2024): JULI Vol 1 No 3 (2024): MEI Vol 1 No 2 (2024): MARET Vol 1 No 1 (2024): JANUARI More Issue